cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,694 Documents
 166   167   168   169   170 
Efektivitas Program Posyandu Lansia di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Dwi Rahmayanti; Isnaini Rodiyah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1982-1993

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Program Posyandu Lansia dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi lansia di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yang masih menghadapi kendala pada sarana prasarana, sosialisasi, dan partisipasi lansia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melibatkan informan yaitu ketua PKK Desa Plintahan, kader KB, dan peserta posyandu Lansia. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program dilihat dari tiga indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pada indikator pencapaian tujuan, program telah berjalan rutin dan memberikan manfaat, meskipun belum optimal akibat keterbatasan fasilitas dan partisipasi yang belum merata. Pada indikator integrasi, koordinasi antar pelaksana telah berjalan, namun sosialisasi belum konsisten. Pada indikator adaptasi, pelaksana mampu menyesuaikan kondisi lapangan meskipun masih bersifat situasional. Secara keseluruhan, program berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan sarana, sosialisasi, dan partisipasi lansia. 
Evaluation And Optimization Strategy Of Regional Asset Management In The General Bureau Of The Asset Division Of The Governor's Office Of North Sumatera Province Fitri Auditya Utami; Rulianda Purnomo Wibowo; Emerson Pascawira Sinulingga
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1909-1918

Abstract

Regional Asset Management (BMD) is a crucial aspect in supporting accountable, transparent, and effective governance. However, asset management at the General Bureau of the Asset Section of the North Sumatra Provincial Governor's Office still faces several challenges, such as inconsistencies in asset data, late recording, suboptimal inventory, and weak internal controls. These conditions indicate a gap between current asset management practices and the ideal conditions according to applicable regulations. This study aims to identify the actual condition of asset management, evaluate its level of optimization, analyze the gap between actual and ideal conditions, and formulate an asset management optimization strategy. The study used a qualitative descriptive approach, collecting data through interviews, observation, documentation, and questionnaires with nine respondents. Data analysis was conducted using a gap analysis approach. The results indicate that asset management has been running quite well, but is not optimal in terms of data accuracy, recording, inventory, supervision, and utilization of information technology. The gap analysis indicates that there are still differences between the actual and ideal conditions of asset management. Therefore, an optimization strategy was formulated through strengthening the asset management system, improving inventory quality, strengthening internal controls, enhancing human resource competency, and optimizing the use of information technology. This strategy is expected to increase the effectiveness of asset management, orderly administration, and accountability in the management of Regional Property.
Krisis Human Security dalam Migrasi Afrika ke Eropa: Analisis Film Adú Irada Ardiansyah; Stivani Ismawira Sinambela
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.%p

Abstract

Migrasi warga Afrika menuju Eropa merupakan fenomena global yang sarat dengan ancaman terhadap keamanan manusia (human security), mencakup dimensi ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi krisis human security dalam film Adú (2020) karya Salvador Calvo, yang mengisahkan perjalanan seorang anak Kamerun bernama Adú menuju Eropa serta menyilangkannya dengan kisah petugas Guardia Civil di perbatasan Melilla dan seorang aktivis lingkungan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi dan semiotika, berlandaskan kerangka tujuh pilar human security dari United Nations Development Programme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film ini merepresentasikan krisis multidimensional, mulai dari ketidakamanan ekonomi dan pangan yang mendorong migrasi, ancaman keselamatan personal sepanjang perjalanan, disintegrasi komunitas dan keluarga, kegagalan keamanan politik akibat kekerasan aparat perbatasan, hingga kerentanan ekstrem yang dialami migran anak. Film Adú berfungsi sebagai kritik sinematik terhadap kebijakan perbatasan Eropa yang represif sekaligus ajakan reflektif bagi penonton global untuk memahami migrasi sebagai krisis kemanusiaan, bukan semata persoalan keamanan negara
Analisis Yuridis Keterlambatan Pengakuan Anak Pasca Putusan MK No. 46/2010 (Studi Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn) Naila Fitria; Rembrandt Rembrandt; Yasniwati Yasniwati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1954-1962

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai batas waktu pengakuan anak pasca Putusan MK No. 46/2010 dalam konteks kelalaian orang tua memenuhi hak keperdataan anak pada Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn; dan menganalisis praktik peradilan dalam menangani keterlambatan pengakuan anak serta disparitas putusan di berbagai pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif-normatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hukum positif Indonesia menganut dualisme antara sistem administrasi kependudukan yang mengatur batas waktu pelaporan secara ketat (30 hari) dan sistem hukum keluarga yang sama sekali tidak mengatur batas waktu pengakuan anak; ketiadaan batas waktu ini merupakan kekosongan norma berlapis (double normative vacuum) yang menciptakan celah kelalaian dan dapat menghilangkan hak keperdataan anak, termasuk hak waris apabila orang tua meninggal sebelum pengakuan dilakukan; (2) dalam praktik peradilan, kelalaian dapat berlangsung hingga 29 tahun akibat sifat voluntair perkara dan ketiadaan peraturan terkait keterlambatan, serta terjadi disparitas putusan pengakuan anak karena tidak adanya PERMA lanjutan pasca Putusan MK No. 46/2010. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menerbitkan PERMA yang memuat tata cara penerapan Putusan MK No. 46/2010, kriteria alat bukti yang kuat termasuk kapan pembuktian tes DNA diperlukan, serta kriteria alasan keterlambatan yang dapat dibenarkan secara hukum
Dinamika Implementasi Posyandu dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pedesaan di Desa Tanta Hulu Kabupaten Tabalong Norhalidah Norhalidah; Akhmad Badarudin
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1889-1903

Abstract

Penelitian bertujuan mengkaji dinamika implementasi Posyandu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan dengan fokus pada Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Posyandu dipengaruhi oleh lima dimensi utama, yaitu aksesibilitas dan pemanfaatan layanan, peran kader Posyandu, partisipasi serta respons masyarakat, kelembagaan dan dukungan pemerintah, serta digitalisasi layanan kesehatan dan hambatan teknologi. Analisis dengan kerangka (Grindle, 1980) memperlihatkan bahwa meskipun substansi kebijakan kesehatan jelas dan terarah, konteks sosial, ekonomi, dan infrastruktur lokal sering kali tidak mendukung, sehingga menimbulkan kesenjangan implementasi. Temuan juga menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur digital, kompetensi kader, serta lemahnya koordinasi kelembagaan menjadi tantangan utama dalam memastikan keberlanjutan program. Namun, di sisi lain, praktik diskresi kader dalam kerangka street-level bureaucracy memungkinkan adaptasi kebijakan sesuai kondisi lokal, meskipun hal ini menyebabkan variasi implementasi. Interpretasi dengan teori difusi inovasi (Rogers, 2003), Technology Acceptance Model (Davis, 1989), dan perspektif governance (Rhodes, 1997) menegaskan pentingnya faktor kompatibilitas teknologi, persepsi manfaat, dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat efektivitas program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kader, penyediaan infrastruktur yang inklusif, adaptasi teknologi sesuai konteks pedesaan, serta kolaborasi kelembagaan yang lebih solid merupakan prasyarat penting untuk mengoptimalkan peran Posyandu.
Analisis Penerapan VAR terhadap Citra dan Komunikasi Pemasaran Super League Indonesia Musim 2025/2026 Fandi Elvan; Faisal Faisal; Ernanda Ashar Prabowo
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2023-2030

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan VAR terhadap citra liga dan efektivitas komunikasi pemasaran Super League Indonesia Musim 2025/2026, serta menguji peran citra liga sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis tematik, data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif, dokumentasi, dan wawancara mendalam semi-terstruktur bersama 12–15 informan kunci yang dipilih secara purposive sampling, meliputi operator liga PT LIB, ofisial klub, mitra sponsor, jurnalis olahraga, dan perwakilan suporter. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, penerapan VAR berhasil merekonstruksi citra kognitif liga ke arah yang lebih modern, transparan, dan profesional, sekaligus memitigasi stigma negatif "wasit mafia". Namun secara afektif, dampaknya bersifat dualistik karena jeda waktu peninjauan (delay) memicu penurunan kepuasan emosional penonton akibat terputusnya dinamika permainan. Kedua, dalam lanskap komunikasi pemasaran, jeda On Field Review justru berhasil dikomersialisasikan sebagai aset bernilai tinggi (peak viewership) bagi sponsor melalui penempatan L-Shape banner dan iklan split-screen, sekaligus meningkatkan engagement digital lewat konten edukasi pascapertandingan. Ketiga, citra liga terbukti bertindak sebagai variabel mediasi mutlak (complete mediator) yang menerjemahkan inovasi teknologi perwasitan menjadi nilai ekonomi, di mana korporasi dan investor baru menempatkan modal jangka panjang setelah reputasi dan kredibilitas kompetisi terbangun sesuai standar FIFA. Penelitian ini merekomendasikan pengelola kompetisi untuk meningkatkan transparansi visual di stadion dan memperkuat manajemen komunikasi krisis guna memitigasi sentimen negatif di media sosial.
Strategy For Optimizing State-Owned Enterprise (SOE) Vacant Land On Karya Wisata Street, Medan, Using The Highest And Best Use (HBU) And Value-Based Decision (VBD) Approaches Fahrurrozi Manalu; Udisubakti Ciptomulyono
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1919-1932

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi optimalisasi lahan kosong milik BUMN di Jalan Karya Wisata, Medan, menggunakan pendekatan Highest and Best Use dan Value-Based Decision. Penelitian menerapkan metode deskriptif dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumen perusahaan, regulasi tata ruang, serta data pasar. Empat alternatif pengembangan dianalisis, yaitu rumah hunian, perkantoran dan komersial, sarana olahraga, dan kawasan mixed-use. Hasil menunjukkan bahwa seluruh alternatif layak secara legal dan fisik, tetapi hanya perkantoran-komersial dan mixed-use yang layak secara finansial. Perkantoran-komersial menghasilkan NPV tertinggi sebesar Rp8,50 miliar, sedangkan mixed-use menghasilkan IRR tertinggi 14,12% dan payback period tercepat 8,85 tahun. Sintesis AHP menempatkan mixed-use sebagai pilihan utama dengan skor 0,3178, sedangkan Satisficing Option menghasilkan nilai V 7,8446. Dengan demikian, mixed-use merupakan strategi paling optimal karena menyeimbangkan fungsi, biaya, produktivitas, dan keberlanjutan pendapatan aset. Pendekatan tersebut mempertahankan kepemilikan dan membuka sumber pendapatan berulang melalui integrasi fungsi hunian, bisnis, olahraga, serta layanan pendukung
Tanggung Jawab Ayah Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Di Sumatera Barat Hidayatul Husna; Yasniwati Yasniwati; Devianty Fitri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2119-2129

Abstract

Perceraian melalui cerai talak merupakan salah satu fenomena hukum keluarga yang masih sering terjadi di Indonesia dan membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama hak atas nafkah dari ayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 dan Pasal 45, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, ayah tetap berkewajiban menanggung biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan anak hingga anak mencapai usia dewasa atau sekurang-kurangnya berusia dua puluh satu tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai talak di Sumatera Barat melalui kajian terhadap enam putusan Pengadilan Agama di Padang, Pariaman, dan Bukittinggi. Fokus penelitian mencakup faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak, bentuk tanggung jawab ayah setelah perceraian, serta kepastian hukum dalam menjamin hak-hak anak. Dengan menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta para pihak yang pernah menjalani perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak masih sering diabaikan akibat keterbatasan ekonomi, terputusnya komunikasi antarpihak, rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya tanggung jawab moral ayah. Selain itu, kepastian hukum belum optimal karena lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan putusan sehingga diperlukan penguatan regulasi serta sistem eksekusi yang lebih efektif
Dinamika Komunikasi Persuasif dalam Pembentukan Perilaku Impulsive Buying pada Pria Generasi X Pengguna E-Commerce: Studi Kasus di Universitas Teknologi Sumbawa Samarlinda Samarlinda; Nurhadi Ihwani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1904-1908

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pesan persuasif pada platform e-commerce memengaruhi perilaku impulsive buying pada pria Generasi X di lingkungan Universitas Teknologi Sumbawa menggunakan perspektif Elaboration Likelihood Model (ELM). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya perilaku pembelian impulsif pada kelompok konsumen yang secara teoritis dikenal memiliki karakteristik rasional dan penuh pertimbangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peripheral cues seperti flash sale, live commerce, notifikasi promosi, kemudahan transaksi, serta algoritma rekomendasi berhasil menggeser proses pengolahan informasi informan dari jalur sentral menuju jalur periferal. Pergeseran tersebut menyebabkan menurunnya kontrol kognitif sehingga keputusan pembelian lebih didominasi oleh dorongan emosional dibandingkan pertimbangan rasional. Temuan ini memperlihatkan bahwa karakteristik rasional Generasi X tidak selalu mampu menjadi faktor protektif ketika individu berada pada kondisi kelelahan kognitif dan terus-menerus terpapar stimulus komunikasi digital. 
Global Energy Governance Dalam Pengelolaan Sungai Mekong Sebagai Sumber Daya Air Bersama (2023-2025) Muhammad Faritzal Fikri; Joscha Dafa Tombokan; Muhammad Azizul Hakim; Muhammad Indrawan Jatmika
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2045-2055

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Global Energy Governance dalam pengelolaan Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama pada periode 2023–2025, dengan menggunakan kerangka analisis yang dikembangkan oleh Thijs Van de Graaf. Pendekatan ini menekankan empat komponen utama, yaitu aktor, institusi, norma/aturan, dan mekanisme global, serta lima tujuan utama, yakni keamanan energi, pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, tata kelola domestik yang baik, dan keamanan internasional. Studi ini menunjukkan bahwa Mekong River Commission berperan sebagai aktor kunci dalam memfasilitasi kerja sama lintas negara melalui instrumen seperti Procedures for Notification, Prior Consultation, and Agreement (PNPCA) dan Basin Development Strategy (BDS) 2021–2030. Dalam praktiknya, pengembangan hidroenergi di kawasan Mekong berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan integrasi pasar energi, namun juga menimbulkan tantangan serius terhadap keberlanjutan lingkungan, seperti degradasi ekosistem dan penurunan keanekaragaman hayati. Melalui mekanisme koordinasi, berbagi data, dan pendekatan berbasis bukti, MRC berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam implementasi prinsip tata kelola yang baik, terutama terkait kepatuhan negara, transparansi, dan distribusi manfaat yang adil. Oleh karena itu, penguatan institusi, harmonisasi kebijakan nasional, dan peningkatan partisipasi aktor non-negara menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola energi dan sumber daya air yang berkelanjutan di kawasan Mekong.

Page 169 of 170 | Total Record : 1694

 166   167   168   169   170 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026 Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026 Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026 Vol 9, No 4 (2025): November 2025 Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025 Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025 Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 8, No 4 (2024): November 2024 Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024 Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari Vol 7, No 3 (2023): November 2023 Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 Vol 5, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress) Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020 Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora More Issue