cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,694 Documents
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Frico Nur Malikilmulki Muhammad; Yana Indawati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1589-1598

Abstract

Penyebaran konten intim non-konsensual atau yang dikenal sebagai revenge porn merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin marak terjadi di era digital. Permasalahan utama dalam penegakan hukum saat ini adalah kecenderungan aparat penegak hukum yang masih memprioritaskan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan instrumen hukum yang berperspektif korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual di ruang siber. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah konflik norma antar regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pasal kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik gagal memberikan perlindungan komprehensif karena regulasi tersebut hanya menitikberatkan pada aspek moralitas publik. Sebaliknya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menawarkan mekanisme keadilan yang lebih substantif melalui jaminan restitusi dan rehabilitasi bagi korban. Penulis menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum wajib menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai aturan hukum khusus untuk menjamin kepastian hukum dan pemulihan hak korban kekerasan seksual berbasis elektronik.
Representasi Konflik Keluarga dalam Film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis: Analisis Semiotika Roland Barthes Muhammad Andra Syahputra; Nurhanifah Nurhanifah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1830-1841

Abstract

Konflik keluarga merupakan fenomena yang masih sering terjadi di Indonesia, baik dalam bentuk kekerasan verbal, psikologis, maupun fisik yang kerap dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Film sebagai media representasi memiliki peran penting dalam merefleksikan sekaligus mengonstruksi realitas sosial tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi konflik keluarga dalam film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis karya Reka Wijaya melalui pendekatan semiotika Roland Barthes yang mengkaji makna pada tingkat denotasi, konotasi, dan mitos. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi nonpartisipan dan dokumentasi terhadap adegan, dialog, serta gestur yang merepresentasikan konflik keluarga. Hasil penelitian pada tingkat denotasi dan konotasi menunjukkan adanya eskalasi pola konflik berulang (perpetual conflict) dari kekerasan verbal hingga fisik yang merefleksikan ketimpangan kuasa, trauma, serta hilangnya rasa aman korban. Temuan ideologis mendasar pada tingkat mitos membongkar bagaimana film ini mereproduksi sekaligus mendekonstruksi ideologi patriarki yang menempatkan figur ayah sebagai otoritas mutlak serta melegitimasi kekerasan sebagai instrumen pendisiplinan. Implikasinya terhadap kajian gender politics di Indonesia ditunjukkan melalui kehadiran mitos tandingan (counter-myth), di mana keputusan korban untuk keluar dari relasi yang abusif menjadi bentuk pendistribusian ulang relasi kuasa yang setara sekaligus perlawanan nyata terhadap normalisasi kekerasan domestik demi tuntutan keutuhan keluarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya membangun komunikasi keluarga yang empatik, terbuka,dan bebas dari kekerasan serta menunjukkan bahwa film dapat menjadi media kritik sosial yang transformatif bagi penguatan hak-hak perempuan dan anak di ranah domestik.
Posisi Saudi Pro League Dalam Kerangka Visi 2030: Analisis Kebijakan Transformasi Olahraga Arab Saudi Khansa Galih Septahadi; Anggy Wira Pambudi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2140-2153

Abstract

Arab Saudi secara aktif memanfaatkan olahraga sebagai instrumen diplomasi dan ekonomi melalui Saudi Pro League yang terintegrasi penuh dalam Vision 2030. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi Saudi Pro League dalam kerangka Vision 2030 serta kaitannya dengan transformasi ekonomi, nation branding, diplomasi olahraga, dan kritik sportswashing. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi pustaka dan analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa Saudi Pro League berperan strategis dalam tiga pilar Vision 2030. Pada A Vibrant Society, liga mendorong inklusi sosial dan perluasan hiburan domestik. Pada A Thriving Economy, liga mengakselerasi diversifikasi ekonomi non-migas lewat investasi negara yang masif. Pada An Ambitious Nation, liga berfungsi sebagai alat diplomasi untuk memperbaiki citra global dan memperkuat pengaruh di kawasan Teluk. Kesimpulannya, Saudi Pro League bukan sekadar kompetisi, melainkan instrumen kebijakan ekonomi dan politik yang strategis. Meskipun strategi ini diwarnai kritik sportswashing terkait hak asasi manusia, hal tersebut merupakan dinamika penyerta dari tujuan utama Arab Saudi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan prestise internasional.
Analisis Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Di Kabupaten Sijunjung Bella Ratu Pratiwie; Widya Fitriana; Zednita Azriani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1942-1953

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengembangan kawasan strategis pariwisata dan dampak pengembangannya di Kabupaten Sijunjung. Latar belakang penelitian didasari pada Kecamatan Sijunjung yang belum memiliki citra yang melekat sebagai kawasan strategis pariwisata, sehingga belum optimalnya dampak dari pengembangan kawasan pariwisata tersebut. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pengembangan kawasan strategis pariwisata melalui aspek komponen pariwisata, zonasi wilayah, dan pengembangan desa wisata, serta menganalisis dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan sampel 135 responden. Hasil menunjukkan bahwa KSP Sijunjung memiliki daya tarik wisata yang beragam, namun masih terdapat kekurangan pada aksesibilitas (66,07% objek wisata melalui jalan rusak berat), minim rambu petunjuk jalan, belum ada angkutan umum trayek tetap, dan minimnya rumah makan di beberapa objek wisata. Berdasarkan persepsi masyarakat, pengembangan kawasan strategis pariwisata sangat berdampak terhadap aspek pemberdayaan, sosial, dan ekonomi
Komunikasi Pembangunan Pertanian Etnis Bugis di Kolaka Timur: Analisis Konstruktivisme Sosial Wa Ode Nila Farlin; Esti Agesta Nurmaida
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1877-1888

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam meningkatkan peluang pertanian komoditi unggulan pada etnis Bugis dengan menggunakan perspektif konstruktivisme sosial Berger dan Luckmann. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk menggali secara mendalam praktik komunikasi pembangunan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, serta divalidasi menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah berjalan melalui empat tahap utama. Pertama, perencanaan komunikasi yang bersifat partisipatif mencerminkan proses eksternalisasi gagasan pembangunan, di mana pemerintah dan masyarakat Bugis merumuskan arah kebijakan bersama. Kedua, pengelolaan media dan saluran komunikasi menjadi bentuk objektivasi, ketika gagasan pembangunan diwujudkan dalam ruang publik melalui tatap muka, media tradisional, digital, dan kultural. Ketiga, implementasi program mencerminkan proses internalisasi, di mana petani Bugis mengadaptasi inovasi pertanian dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Keempat, evaluasi memperlihatkan konsolidasi makna sosial, ditandai dengan peningkatan produktivitas padi dan jagung sebesar 12-15%, serta penguatan legitimasi kultural masyarakat terhadap kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat dan sensitif terhadap konteks budaya lokal mampu membangun realitas sosial baru berupa integrasi antara modernisasi pertanian dan tradisi agraris Bugis. Temuan ini memberi implikasi praktis bahwa keberhasilan komunikasi pembangunan tidak hanya ditentukan oleh media dan pesan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjadikan masyarakat sebagai mitra dialogis dalam proses konstruksi makna pertanian.
Analisis Yuridis Tradisi Pemberian Mahar Pernikahan Di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 Siti Munawaroh; Wahyu Tris Haryadi; Dilla Ayu Permata Sari
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1963-1970

Abstract

Tradisi pemberian mahar dalam pernikahan memiliki akar budaya dan keagamaan yang mendalam di Indonesia. Mahar tidak hanya menjadi simbol penghormatan kepada mempelai wanita, tetapi juga merupakan salah satu syarat sah pernikahan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis tradisi pemberian mahar berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga dapat memiliki implikasi hukum dalam pengaturan harta bersama, perpajakan, dan kewajiban administrasi negara. Dengan demikian, regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait aspek keuangan dalam tradisi pemberian mahar, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya di masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tradisi pemberian mahar dapat berjalan selaras dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, peningkatan edukasi hukum mengenai pentingnya memahami aspek yuridis dari mahar juga sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak hanya akan menjalankan tradisi ini sebagai kewajiban budaya atau agama, tetapi juga dengan kesadaran akan dampaknya terhadap harta perkawinan dan kewajiban administratif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih menyeluruh.
Pengaruh Beban Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Driver Shopeefood Di Surabaya Timur Syamroxy Reza Bagus Wicaksono; Endang Iryanti
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2100-2109

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh beban kerja dan pengisian terhadap kepuasan kerja driver ShopeeFood di Surabaya Timur. Studi ini menerapkan metodologi kuantitatif menggunakan teknik purposive sampling . Data dikumpulkan dari 120 responden berdasarkan kriteria sebagai driver skema Hub dan bekerja minimal enam bulan. Data diolah menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS. Hasil pengujian menjelaskan beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Target yang harus dicapai menjadi salah satu penyebab ketidakpuasan driver . Sebaliknya, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Upah/gaji menjadi unsur pada meningkatkan kepuasan kerja driver . Untuk menjaga kepuasan driver ShopeeFood di Surabaya Timur, perusahaan perlu menyiarkan target harian dan meningkatkan insentif program.
Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Residivis Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi Iqbal Pahlawan Borotan; Ismansyah Ismansyah; Lucky Raspati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2154-2162

Abstract

Balai Pemasyarakatan (Bapas) memegang peranan strategis dalam sistem pemasyarakatan, khususnya dalam pembimbingan klien residivis penerima pembebasan bersyarat. Data Bapas Kelas II Bukittinggi menunjukkan bahwa dari 710 klien pembebasan bersyarat tahun 2025, sebanyak 56 orang merupakan klien residivis, sementara hanya terdapat 28 pembimbing kemasyarakatan yang bertugas di wilayah kerja mencakup 8 kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan Bapas Kelas II Bukittinggi dalam pembimbingan klien residivis penerima pembebasan bersyarat, kendala yang dihadapi, dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembimbingan telah dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor, kunjungan rumah, serta tahapan pembimbingan awal, lanjutan dan akhir yang disertai program kepribadian dan kemandirian, namun belum optimal karena tidak ada diferensiasi pola pembimbingan dengan klien non-residivis; (2) kendala bersumber dari faktor internal (keterbatasan SDM, anggaran, sarana-prasarana, dan kekosongan regulasi khusus) dan faktor eksternal (rendahnya kepatuhan klien dan stigma sosial); (3) upaya penyelesaian dilakukan melalui optimalisasi Pokmas Lipas, pembentukan Pos Bapas, peningkatan intensitas pembimbingan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat
Komunikasi Kebijakan Dalam Implementasi Program Penanganan Kerawanan Pangan Di Provinsi Jambi Tio Pradena Putra; Roni Ekha Putera; Desna Aromatica
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2110-2118

Abstract

Penelitian ini mengkaji komunikasi kebijakan dalam implementasi program penanganan kerawanan pangan di Provinsi Jambi, khususnya pada proses penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Tahun 2025. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan instansi terkait, serta didukung dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi kebijakan telah berjalan secara berjenjang dari Badan Pangan Nasional hingga pemerintah Kabupaten/Kota. Namun terdapat permasalahan pada aspek konsistensi, di mana peta FSVA yang ditetapkan oleh Gubernur Jambi masih menggunakan metode lama (9 indikator), tidak sesuai kesepakatan awal yang menggunakan metodologi baru (12 indikator). Sumber daya manusia dan fasilitas dinilai memadai, disposisi implementor cukup baik, namun Standar Operasional Prosedur (SOP) belum diperbarui sesuai petunjuk teknis terbaru
Dekonstruksi Kuliner sebagai Alat Diplomasi Budaya Lokal: Studi Kasus Ekologi Politik Lawa Bale di Komunitas Danau Tempe Achmad Hidayah Muslim; Gustiana A. Kambo; Muhammad Saad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1971-1981

Abstract

Dalam era globalisasi yang mengikis batas budaya, kuliner tradisional menjadi salah satu instrumen penting dalam mempertahankan identitas lokal sekaligus sebagai sarana diplomasi budaya. Dalam lokus yang luas, kuliner menjadi salah satu objek kajian sosial politik karena menyiratkan makna dan simbol dalam aspek implementasi aktivitas sosial politik dalam masyarakat lokal. Penelitian ini mengkaji degradasi makna kuliner tradisional Lawa Bale di komunitas Danau Tempe sebagai simbol budaya yang tidak netral, melainkan dipenuhi kepentingan politik dan ideologi. Dengan pendekatan dekonstruksi Derrida, penelitian ini menganalisis bagaimana Lawa Bale yang dulunya dimaknai sebagai bagian dari kesakralan dan harmoni ekologis, kini direduksi menjadi komoditas dalam diplomasi budaya dan pariwisata lokal. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 14 Tahun 2016 menjadi instrumen hukum yang mengatur sekaligus membentuk narasi representasi budaya dan ekologi. Penelitian ini menggambarkan berbagai kontradiksi biner diantaranya alam vs. budaya, pertumbuhan ekonomi vs. kelestarian lingkungan, lokal vs. global yang menjadi landasan wacana pembangunan dan diplomasi, namun menghadapi berbagai kontradiksi. Lawa Bale dihadirkan sebagai simbol identitas yang membawa jejak masa lalu, namun didegradasi oleh kepentingan ekonomi, ideologi, dan birokrasi kekuasaan. Dengan demikian, kuliner tradisional tidak hanya dapat dibaca sebagai ekspresi budaya, melainkan sebagai teks politik yang mengandung konflik representasi, kekuasaan, dan krisis ekologis yang disamarkan oleh pelestarian.