cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,482 Documents
 83   84   85   86   87 
Polarisasi Politik dan Upaya Rekonsiliasi melalui Halal Bihalal Khasanah, Isrofiah Laela; Wawuan, Fadli Zumadila
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.420-429

Abstract

Artikel ini menyajikan ringkasan tentang polarisasi politik dan upaya rekonsiliasi melalui praktik Halal Bihalal. Masalah yang diangkat adalah polarisasi politik yang semakin meningkat dan dampak negatifnya terhadap stabilitas politik suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran praktik Halal Bihalal dalam mengatasi polarisasi politik dan membangun rekonsiliasi. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan fokus pada penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa polarisasi politik disebabkan oleh perbedaan ideologi, sosial-ekonomi, media sosial, dan retorika politik yang keras. Praktik Halal Bihalal memiliki potensi sebagai alat efektif dalam mengatasi polarisasi politik melalui pertemuan, dialog, dan saling memaafkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Halal Bihalal dapat membangun lingkungan politik yang harmonis, inklusif, dan stabil. Dalam hal ini, integrasi praktik ini secara menyeluruh, partisipasi aktif politisi dan masyarakat, dukungan media, serta evaluasi terus-menerus menjadi faktor penting. Implementasi praktik Halal Bihalal dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi polarisasi politik dan mencapai rekonsiliasi politik yang berkelanjutan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat dalam menjalankan praktik Halal Bihalal sebagai upaya rekonsiliasi politik. Kata kunci: polarisasi politik, rekonsiliasi, halal bihalal
Strategi Hukum dalam Mengatasi Permasalahan dengan Penyedia Pinjaman Online di Indonesia Nasution, Yun Fahmi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.2049-2054

Abstract

Permasalahan yang timbul akibat penyedia layanan pinjaman online di Indonesia semakin kompleks, terutama terkait penyalahgunaan data pribadi, bunga tinggi, dan praktik penagihan yang tidak etis. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi hukum yang efektif dalam mengatasi isu-isu tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum harus diperkuat melalui sinergi antara regulasi yang lebih ketat, peningkatan pengawasan terhadap penyedia layanan pinjaman online, dan edukasi publik. Di samping itu, perlindungan konsumen perlu ditingkatkan dengan sanksi tegas terhadap pelanggaran hukum oleh penyedia layanan. Artikel ini merekomendasikan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor teknologi untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang aman dan berkeadilan.Kata kunci: Pinjaman Online, Strategi Hukum, Perlindungan Konsumen, OJK, Indonesia
Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pendidikan Politik Rahmayanti, Mira; Khozin, Khozin; Nurhakim, Moh
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.260-264

Abstract

Pendidikan politik sebagai upaya yang disengaja untuk memengaruhi individu agar lebih aktif dalam perjuangan politik dan memiliki tanggung jawab etis yang tinggi dalam kegiatan politiknya. Saat ini, pelaksanaan pendidikan politik pada masyarakat umum cenderung kurang efektif,sehingga masih banyak siswa yang belum paham konsep Pendidikan politik. Tujuan penelitan ini adalah mendeskripsikan pndekatan guru PAI dalam mengajarkan Pendidikan politik bagi siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokmentasi. Teknik analisis data yang menggunakan model Miles and Huberman yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pendekatan guru PAI dalam mengajarkan Pendidikan politik meliputi Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan partisipasi dalam pengajaran tentang politik. Guru dapat mengajak siswa untuk menganalisis isu-isu politik kontemporer dari perspektif Islam. Menggunakan sumber-sumber seperti Al-Qur'an, Hadis, atau kisah-kisah dari sejarah Islam yang relevan untuk menjelaskan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam. Mendorong siswa untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan berpartisipasi dalam debat terbuka tentang isu-isu politik yang relevan dengan mengintegrasikan perspektif Islam. Mengajak siswa untuk terlibat dalam proses politik secara positif, seperti pemahaman tentang pentingnya hak suara, memahami proses demokrasi, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.
Subordinasi Perempuan (Studi Subordinasi Perempuan Dalam Keluarga Pemuka Agama Islam) Novitasari, Arintias
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.374-380

Abstract

Penelitian ini mengkaji subordinasi perempuan dalam konteks keluarga pemuka agama Islam dengan menerapkan teori patriarki yang dikemukakan oleh Sylvia Walby sebagai landasan analisis. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa subordinasi perempuan dalam keluarga pemuka agama Islam dapat dipahami sebagai akibat dari dominasi laki-laki dalam pembagian tugas di rumah tangga yang tidak seimbang. Dalam struktur ini, laki-laki memiliki kontrol penuh atas pengambilan keputusan, sementara perempuan sering kali dianggap sebagai pihak yang mengikuti atau melaksanakan keputusan tersebut. Seringkali, perspektif agama digunakan untuk membenarkan struktur hierarki ini, di mana laki-laki dianggap memiliki otoritas yang diberikan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan keluarga. Selain itu, norma-norma agama dan kontrol dari laki-laki dalam keluarga (baik suami maupun ayah) sering kali mengatur seksualitas perempuan, yang dihubungkan dengan kehormatan keluarga, sehingga membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan terkait seksual dan reproduktif. Penelitian ini juga menyoroti bahwa subordinasi perempuan dalam keluarga Pemuka Agama Islam dapat terlihat dalam berbagai aturan mengenai kesucian pernikahan dan peran reproduktif yang ditekankan oleh ajaran agama. Lebih jauh, kontrol yang dilakukan oleh agama dalam budaya sering kali memperkuat posisi subordinasi perempuan, menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa subordinasi perempuan dalam keluarga pemuka agama Islam merupakan hasil dari interaksi antara faktor sosial, budaya, dan agama yang saling memperkuat patriarki
Pengaruh pengelolaan kearsipan terhadap efisiensi kerja pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Sukabumi Nursyida, Narisyda; Nur, Tuah; Mulyadi, Andi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.318-323

Abstract

Dalam setiap organisasi pemerintah maupun swasta akan selalu berhubungan dengan arsip yang merupakan suatu hal sangat penting, arsip akan selalu berhubungan dengan seluruh proses pekerjaan. Pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang menjadi salah satu cara yang dapat membantu atau memudahkan pegawai dalam pengelolaan kearsipan agar dapat menciptakan efisiensi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan kearsipan terhadap efisiensi kerja pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, membagikan angket atau kuesioner kepada responden, dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling artinya peneliti menentukan kriteria ketika angket dibagikan ke 34 responden pegawai yang dijadikan sampel penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 21 untuk mengetahui validitas data, reliabilitas, koefisien kolerasi serta besarnya pengaruh antara pengelolaan kearsipan dan efisiensi kerja. Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh signifikan antara pengelolaan kearsipan terhadap efisiensi kerja, hubungan sebesar 0,787 yang mana terbilang kategori tingkat hubungan kuat. Sehingga dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel pengelolaan kearsipan dan efisiensi kerja kuat. Besarrnya pengaruh yaitu 81,9% dan sisanya 18,1% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam ini.Kata Kunci: Pengelolaan Kearsipan, Efisiensi Kerja
Sustainable Futures: Pertamina’s Commitment in Advancing Sustainable Development Goals 13 Yulia Sari Jimmy, Indah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1012-1020

Abstract

This paper examines Indonesia's national energy corporation, Pertamina, and its multimodal strategy for addressing climate change, assessing its efficacy and suitability as a template for other energy corporations. Using a qualitative approach, the research analyzes Pertamina's sustainability reports, news stories, and official documents, focusing on measurable activities and achievements in emission reduction, resource management, and renewable energy integration. Pertamina's commitment to the environment is evident in its comprehensive strategy, which has led to a 31% reduction in greenhouse gas emissions since 2010 and a 5.65 million MWh gain in energy efficiency. The company's initiatives also include the development of 349 Green Energy Stations and significant efforts in water conservation and waste reduction. Pertamina's sustainable materials usage, particularly in packaging, further underscores its environmental responsibility. This study presents Pertamina's approach as an exemplary model for other corporations aiming to integrate sustainability into their operations.Key words: Climate Action, Pertamina, Sustainable Development Goals.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PROSTITUSI LIAR DI KOTA MEDAN Muda, Indra; Deliana, Marlina; Angelia, Nina
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.607-610

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi terjadinya prostitusi liar di berbagai daerah di Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggabarkan suatu fenomena yang terjadi dan berkembang di masyarakat (fenomenologi). Untuk mendapatkan  data-data penelitian dilakukan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, studi literatur dan observasi, dengan harapan mendapatkan data yang akurat. Adapun alat yang digunakan adalah pedoman wawancara. Tehnik analisis data yang didapatkan dari lapangan kemudian diolah melalui tahapn reduksi data, verifikasi data dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa prostitusi di Kota Medan oleh pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah perbuatan melakukan hubungan seksual dengan cara berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya dan dilakukan ditempat-tempat tertentu atau disebut lokalisasi seperti di hotel, tempat rekreasi, perkampungan dan lain-lain. Para PSK secara finansial mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang mereka lakukan, sehingga menjadi sebuah ketergantungan untuk bekerja seperti itu. Keuntungan yang didapatkan menurut mereka sangat praktis, sehingga membuat ketagihan. Dalam praktiknya pemerintah kota Medan menerapkan kebijakan berupa penertiban para PSK melalui Dinas Sosial Kota Medan dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), pihak Kepolisian dari Polrestabes Medan. Pada prinsipnya setiap PSK yang sudah terjaring razia Pemerintah Kota Medan hanya melakukan pendataan dan pembinaan melalui siraman rohani, lalu dilepas kembali sehingga tidak memberikan efek jera. Data-data PSK yang tersebar di Kota Medan bukan hanya berasal dari wilayah Kota Medan, akan tetapi dari wilayah lain seperti Deli Serdang. Hambatan penanggulangan praktik prostitusi terutama disebabkan cakupan wilayah cukup luas terdiri dari 11 Kecamatan dan 144 Kelurahan, sehingga dalam penerapan kebijakannya belum efektif dikarenakan kegiatan razia dilaksanakan hanya bersifat insidentil dan para PSK merasa leluasa menjalankan aksinya. Ditambah lagi adanya informasi yang bocor ketika hendak dilakukan razia, sehingga para PSK bisa kabur terlebih dahulu.
Peran Aparatur Street Level Bureaucracy Dalam Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Menjelang Pemilu 2024 Di Kota Ambon Latuconsina, Muhammad Jen
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.792-796

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis Peran Aparatur Street Level Bureaucracy Dalam Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Menjelang Pemilu 2024 di Kota Ambon. Teknik pengumpulan data yang digunakan indepth interviu dengan bantuan panduan wawancara. Penelusuran dokumen dilakukan secara langsung sambil mengamati, membaca dan memahami konsep, untuk memperoleh data sekunder pada laporan kerja, peraturan perundang-undangan, dan surat keputusan, brosur berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Data hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa, kualitas SDM aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon dalam verifikasi faktual partai politik jelang Pemilu 2024 tak optimal. Pasalnya belum efektif dalam mengakselerasi verifikasi faktual partai politik. Kuantitas SDM aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon dalam verifikasi faktual partai politik jelang Pemilu 2024 tak sebanding dengan luasnya pekerjaan. Dampaknya pada lamanya penyelesaian verifikasi faktual. Para aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon terkendala waktu penyelesaian pekerjaan, dimana hanya dua bulan sementara pekerjaannya begitu luas. Para aparatur street level bureaucracy  di Sekretariat KPU Kota Ambon belum optimal dalam sosialisasi aturan teknis terbaru verifikasi faktual partai politik. Dampaknya pada ketidaksiapan partai politik untuk memenuhi aturan teknis terbaru itu
Fenomena Vandalisme Pada Fasilitas Di Perkotaan (Studi Kasus Pada Fly Over Harapan Raya & Panam) Rinaldi, Kasmanto; Murti, Sindy Ramadani Ardi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.493-498

Abstract

Vandalisme termasuk perbuatan merusak dan menghancurkan sebuah hasil karya seni atau barang berharga lainnya dengan kata lain menghancurkan dan merusak secara kasar dan  ganas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Satpol PP dalam menangani kejahatan dan mengatasi kejahatan Vandalisme di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaaan yang sebenarnya terkait apa yang terjadi dilokasi penelitian melalui pengumpulan, menganalisa dan mengidentifikasi sehingga didapatkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku vandalisme terjadi karena adanya faktor lingkungan dan orang tua. Karena hal itu, perlu adanya sosialisasi untuk seluruh masyarakat seputar vandalisme, dengan bantuan koordinasi berbagai kalangan aparat pemerintah dan penegak hukum, maka diharapkan dapat menjadi cara mengatasi vandalisme yang terjadi dengan diadakannya patroli rutin. Beberapa kendala aparat pemerintah dalam menjalan kan tugas dan fungsinya saat terjadinya aksi vandalisme, yaitu karena belum adanya regulasi khusus untuk penanganan pada fasilitas publik dan belum adanya ruang khusus atau tempat berekspresi untuk masyarakat dalam menyalurkan kreativitas terutama grafiti
Gaya Komunikasi Politik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Periode 2019-2024 Surya, Andi; Irawatiningrum, Satya
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1795-1802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam gaya komunikasi politik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban periode 2019–2024, HM Miyadi, dalam menjalankan tiga fungsi lembaga utama legislatif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya komunikasi politik sebagai instrumen strategi dalam membangun legitimasi, menjaga keharmonisan antar anggota, serta menciptakan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketua DPRD Tuban lebih dominan menggunakan gaya komunikasi konteks rendah (lowcontext communications ), yang ditandai dengan penyampaian pesan secara lugas, eksplisit, dan langsung pada inti permasalahan, sehingga mudah dipahami oleh komunikan. Selain itu, Miyadi juga dikenal memiliki pola komunikasi yang cepat, tegas, dan berorientasi pada pemecahan masalah dalam menghadapi isu-isu mendesak. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi diperkuat oleh legitimasi politik melalui kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baik dalam kontestasi legislatif. Meski memiliki institusi yang kuat, Ketua DPRD tetap membuka ruang dialog, menerima masukan, dan mengedepankan gaya komunikasi persuasif dalam forum deliberatif. Dengan kombinasi tersebut, gaya komunikasi politik Ketua DPRD Tuban tidak hanya menunjukkan efektivitas kepemimpinan, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konsolidasi politik internal dan penguatan demokrasi lokal.

Page 85 of 149 | Total Record : 1482

 83   84   85   86   87 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025 Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025 Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024 Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024 Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari Vol 7, No 3 (2023): November 2023 Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 Vol 5, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress) Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020 Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora More Issue