Articles
101 Documents
<![CDATA[DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA KEMUDAHAN BERUSAHA TERHADAP BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Asra Dewi]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Meningkatnya permintaan masyarakat (pelaku usaha) akan layanan yang cepat dan efisien, kepastian hukum akan pengembangan dunia usaha mendorong agar dirumuskannya pengaturan kemudahan berusaha di Indonesia yang mampu menampung iklim investasi dan dunia perdagangan. Untuk mendorong keadaan tersebut, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi nafas yang baru untuk dunia usaha khususnya kemudahan berusaha. Pentingnya dilakukan penelitian ini didasarkan atas tingkat kemudahan berusaha dan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia masih rendah sehingga perlunya peningkatan kemudahan berusaha yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha melakukan kegiatan berusaha dan peningkatan produktivitas usaha di Indonesia. Urgensi lahirnya UUCK ialah untuk mendorong peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi dan UMKM. Kemudahan berusaha yang diberikan oleh UUCK berupa perubahan pada pendirian, perubahan modal, kemudahan pendaftaran dan pengesahan badan hukum, hingga pada penyederhanaan Undang-Undang PT menjadi Perseroan Perseorangan. Implementasinya ialah pada legalitas badan hukum perseroan perseorangan diberikan kemudahan pendaftaran dan pendirian serta memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berkenaan dengan kemudahan berusaha]]>
<![CDATA[DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 869 K/PDT/2021 TERKAIT PEMBATALAN SURAT KUASA MENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Ifandi Pohan]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu pembatalan akta kuasa menjual yang telah dibuat oleh Pejabat Notaris terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 869 K/Pdt/2021. Atas pembatalan akta kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris pada putusan tersebut menjadi persoalan tertutama bagi pemberi dan penerima kuasa, padahal akta kuasa menjual itu merupakan bagian dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris, namun hakim menganggap terdapat kekeliruan dalam pembuatannya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 869 K/Pdt/2021 terkait pembatalan surat kuasa dalam perjanjian jual beli tanah adalah telah tepat dan benar dalam putusan tersebut, karena ata sepakat hanya oleh sebahagian dari ahli waris dimana yang diperjanjikan tersebut didalamnya ada hak-hak dari ahli waris yang lainnya yang tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan dan Kuasa, dan ketika Surat Pernyataan dan Kuasa dan ada dua ahli waris yang belum cakap bertindak secara keperdataan menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga atas Surat Pernyataan dan Kuasa yang dibuat oleh sebahagian ahli waris Husen adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan Surat Pernyataan dan Kuasa tersebut batal karena cacat hukum dalam pembuatannya. Kata Kunci : Pertimbangan, Pembatalan, Surat Kuasa, Jual Beli, Tanah]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM TERKAIT KORPORASI YANG TERLIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Martua Muda Daulay]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit sering dilakukan oleh korporasi atau badan hukum. Meskipun UU PPLH telah mengatur tentang bentuk-bentuk sanksi hukum bagi korporasi, namun nyatanya pencemaran lingkungan yang dilakukan tetap saja terjadi. Sanksi hukum bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan antara lain penjara, denda dan pidana tambahan, namun upaya penegakan hukumnya masih saja tidak efektif dalam praktiknya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan hukum pidana terkait dengan korporasi yang terlibat pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit masih mengandalkan pemenjaraan sebagai hukuman bagi korporasi dan pengurusnya, meskipun ada juga pidana denda yang diterakan dalam UUPPLH. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit terletak pada asas kesalahan yang menjadi pijakan teoritik sistem pertanggungjawaban pidana sesuai dengan rumusan delik dalam ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kata kunci: kebijakan, korporasi, pencemaran, lingkunganTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENETAPAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM ]]>
<![CDATA[Yosephine Iglessya]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembagian dividen sebagai pemenuhan hak bagi pemegang saham menjadi kewajiban Direksi manakala Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar menentukannya. Hak pemegang saham dalam menentukan alokasi pembagian dividen sesuai dengan jumlah hak suara yang dimilikinya dan dilakukan dalam forum RUPS. Kewajiban Direksi dalam penetapan pembagian dividen timbul apabila Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar menentukannya dan apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan tanggung jawab bagi direksi tersebut. Putusan pengadilan dalam perkara pembagian dividen kepada pemegang saham ini telah menerapkan hukum dengan benar namun Direksi dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya.Kata kunci: tanggung jawab, direksi, dividen, saham]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP RENVOI DALAM AKTA NOTARIS YANG MINUTANYA TELAH DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK ]]>
<![CDATA[Indri Caroline]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam praktik terkadang Notaris tidak berhati-hati dalam proses pembuatan dan penandatanganan akta. Hal ini kemudian mengakibatkan munculnya identitas, dokumen, atau keterangan palsu yang dapat merugikan pihak lain. Kemungkina lain dari pembuatan akta adalah terjadinya salah ketik atau tidak masuknya pokok-pokok perjanjian. Untuk merevisinya tidak dapat diubah dengan tata cara penulisan biasa. Perubahan isi akta dianggap sah jika perubahan itu diparaf atau diberi pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris. Perubahan dalam akta boleh dilakukan jika akta belum ditandatangani oleh pihak penghadap. Renvoi dalam akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan Pasal 264 KUHP yang mana sesuai dengan Putusan Nomor 233/Pid.B/2016/PN Smr yang diwakilkan oleh pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara dengan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa, dan dengan keyakinan Hakim maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulanKata kunci: pencegahan, renvoi, akta, notarisTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENGIKATAN JAMINAN PRODUK GADAI TABUNGAN EMAS PEGADAIAN ]]>
<![CDATA[Hisbah Rahmatan Putra]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pegadaian mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak nasabah tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan gadai tetap milik nasbah tetapi dikuasai oleh Pegadaian. Penelitian hukum ini menghasilkan bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian dilakukan secara preventif dan secara represif, Mekanisme pelaksanaan pengikatan Jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian yakni ada dua cara untuk melakukan layanan gadai tabungan emas, yaitu datang langsung ke outlet Pegadaian terdekat atau via aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), terhadap hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengikatan jaminan produk Tabungan Emas Pegadaian adalah dalam proses menggadai saldo tabungan emas dengan menggunakan aplikasi Pegadaian Digital Service, tidak ada verifikasi swafoto sebagaimana pinjam meminjam secara online pada umumnya, dan tidak adanya perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh nasabah, sehingga tidak memberikan informasi secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pengikatan jaminan gadai tersebut Kata kunci: nasabah, jaminan, gadai, tabungan emas]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN JAMINAN PERORANGAN DALAM PRAKTIK PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH ]]>
<![CDATA[Clara Fransiska Olivia Siahaan]]>;
<![CDATA[Rica Gusmarani]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jaminan, diartikan sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Jaminan Perorangan, adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Lembaga Jaminan Perorangan dalam prakteknya digunakan karena penanggung/penjamin mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha debitur. Jaminan Perorangan harus didasari adanya perjanjian pokok antara debitor dan kreditor ketentuan Pasal 1821KUH Perdata. berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jaminan perorangan kurang dapat menjami penyelesaian kredit di bank karena hanya bersifat moral obligation dan hanya sebagai jaminan tambahan saja, disamping itu sampai saat ini, di Perbankan belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri karena memakan bayak waktu dan juga biaya. Kata kunci: jaminan, perorangan, penyelesaian kredit]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ROYA PARTIAL OBJEK HAK TANGGUNGAN SECARA KONVENSIONAL DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG ]]>
<![CDATA[Nahor Togarma]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah Indonesia telah merubah pelaksanaan tata cara pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan berbasis elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (HT-el). Roya Partial Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari sifat Hak Tanggungan yang tidak dapat dibagi-bagi, sehingga Roya Partial dapat dilaksanakan dengan syarat janji adanya Roya Partial diperjanjikan terlebih dahulu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Pemberian Hak Tanggungan Secara Elektronik bagi Kreditor dan PPAT selalu diawali dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dihadapan PPAT antara Pemberi Hak Tanggungan dengan Kreditor. APHT tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai Akta Autentik baik dari sisi Prosedur, Substansi dan Wewenang PPAT yang meresmikannya. APHT tersebut kemudian didaftarkan oleh PPAT pada Kantor Pertanahan setempat secara Elektronik dalam waktu selambatnya 7 hari setelah APHT diresmikan yang menjadi dasar untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik oleh Kantor Pertanahan. Sertipikat Hak Tanggungan tersebut dimohon dan dicetak oleh Kreditor Penerima Hak Tanggungan dengan membayar PNBP yang telah ditentukan. Kata Kunci : Roya Partial, Hak Tanggungan, Konvensional, Pertanahan]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK TELAH BERKEKUATAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Nida'ul Haq Lubis]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengangkatan anak merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat terwujudnya keinginan memiliki anak, namun tidak semua pengangkatan anak yang dilakukan berakhir dengan baik sebab sering terjadi kasus dimana dilakukan pembatalan pengangkatan anak itu baik dari orang tua angkat, dari anak angkat maupun orang tua kandung anak angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan. Pembatalan penetapan pengangkatan anak akan menimbulkan masalah lain yaitu akibat hukum yang timbul dilakukannya pembatalan pengangkatan anak baik terhadap anak angkat maupun orang tua angkatnya dan bagaimana hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat, harta kekayaan dan hak mewarisinya, mengingat tujuan dari pengangkatan anak selain untuk memiliki keturunan juga untuk kesejahteraan anak serta untuk melindungi hak-haknya. Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak adalah bahwa suatu penetapan pengangkatan anak yang dahulunya ada dan berlaku menjadi hapus hal tersebut mengakibatkan segala sesuatu yang dahulu ada dianggap telah berakhir dan kembali ke keadaan semula seperti sebelum terjadi pengangkatan anak.Kata kunci: akibat, pembatalan, pengangkatan, anakTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Zahraini Nur Hasibuan]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Anak merupakan titipan dan anugerah dari Allah SWT yang harus senantiasa diperhatikan martabatnya. KUH Perdata memberikan batasan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak luar kawin merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Seorang anak yang lahir di luar kawin tidak mendapatkan hak atas hak materil dan moral yang seharusnya diterima anak dari bapaknya, seperti, hak asuh anak, perwalian bagi anak perempuan, dan hak mewaris setelah kematian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak luar kawin dapat diakui kedua orangtua atau salah satu apabila melakukan pengakuan. Dalam KUH Peradata Anak luar kawin yang diakui oleh orangtuanya secara tidak langsung sudah terlindungi karena kedudukannya sama seperti anak sah.Kata kunci: perlindungan, anak, luar kawin, diakui]]>
