cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Notarius
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 101 Documents
 7   8   9   10   11 
PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN AKIBAT TINDAKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Januardi Simbolon
Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096K/Pid.Sus/2018, yang menguatkan putusan pengadilan terdahulu yang amarnya menyatakan aset  First Travel dirampas untuk negara telah berimplikasi pada hilangnya hak-hak korban (calon jamaah). Upaya memperoleh hak-haknya, kemudian para jamaah melalui perwakilannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat (Andika Surachman) selaku direktur dari PT. First Anugerah Karya Wisata. Namun gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim sesuai putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN. Dpk. Upaya yang dapat dilakukan para korban dalam memulihkan hak-haknya terkait penipuan yang dilakukan oleh pengurus PT First Anugerah Karya Wisata) adalah dengan cara diajukannya Peninjauan Kembali oleh terpidana, dengan tujuan agar lembaga peninjauan kembali mengubah isi putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 terkait dengan aset fisrt travel. Selanjutnya para penggugat dan/atau jamaah dapat melanjutkan proses PKPU, untuk kemudian mengajukan permohonan pailit. Upaya terakhir adalah dengan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Depok. Kata kunci: pemulihan, hak-hak,  korban, penipuanTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian //  TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA FOTOGRAFI YANG DIMUAT PADA APLIKASI INSTAGRAM TANPA PERSETUJUAN PENCIPTA Reza Eko Saputro
Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia penggunaan internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat digandakan dan disebarluaskan dalam waktu singkat, salah satunya karya fotografi pada sosial media Instagram, karya fotografi merupakan salah satu hak cipta yang dilindungi. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pemahaman serta kesadaran terhadap hak-hak yang dilindungi merupakan faktor terjadinya pelanggaran hak cipta, yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu pelanggaran hak cipta atas karya fotografi di media sosial Instagram yakni terjadi antara online shop SSAN OS dan online shop KIREINA SC, yang mana online shop KIREINA SC mengunduh dan mengupload foto produk milik online shop SSAN OS tanpa izin dan mempergunakannya untuk tujuan komersil. Berdasarkan hasil penelitian, maka perlindungan hak cipta fotografi di media sosial Instagram diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang bertujuan melindungi hak ekslusif dari suatu karya cipta.Kata kunci: karya, fotografi, instagram, persetujuan
KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAH DAN MITRA BGS DALAM AKTIVITAS PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH MELALUI SISTEM BUILD, OPERATE AND TRANSFER (BOT) Dessy Sagita Caesaria Ginting
Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah untuk beberapa kalinya telah membentuk peraturan perundang-undangan yang menunjang terjadinya Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Salah satunya adalah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan sistem Build, Operate, and Transfer (BOT) diatas sebidang tanah milik TNI-AD dengan Sertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dengan pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu, yang pada dasarnya akan sama-sama memberikan keuntungan nilai ekonomi bagi para pihak apabila pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat Hukum Pembatalan terhadap Perjanjian BOT antara Direktorat Kesehatan TNI-AD dengan PT Sukhawati Loka Funeral dibatalkan atas persetujuan salah satu pihak yang mengalami kerugian, Perjanjian Kerjasama BOT yang dimuat dalam Surat Nomor SPK/087/XII/ 2006 tanggal 1 Desember 2006 dan Nota Kesepahaman tentang Sewa-Menyewa tanggal 27 November 2006 adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata jo Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1317 KUHPerdata jo Pasal 3 Ayat (2) Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 2 tanggal 11 Februari 2002 jo Akta Perubahan Nomor : 2 tanggal 15 Mei 2002 serta diperpanjang dengan Akta Perubahan Perpanjangan Nomor : 3 tanggal 15 Mei 2002 jo Pasal 5 ayat (1) sd ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI.Kata kunci: kedudukan, pemerintah, barang, milik negara
KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI SYARAT KEPEMILIKAN TANAH PASCATERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Sri Wahyuni Siagian
Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Surat Keterangan Tanah menjadi bukti untuk menegaskan riwayat tanah yang telah dibeli, guna kepentingan proses pendaftaran tanah. Surat Keterangan Tanah merupakan bukti dasar kepemilikan atas sebidang tanah yang dikuasai oleh seseorang ataupun badan hukum, alas hak pada umumnya digunakan sebagai syarat dalam proses permohonan penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. Terhadap dokumen-dokumen penguasaan atas tanah sebelum diterbitkanya sertifikat tak jarang menjadi permasalahan hukum dalam masyarakat. Sebelum UUPA diterbitkan, Surat Keterangan yang ditandatangani atau diketahui oleh pejabat pada saat itu dianggap sah sedangkan setelah UUPA, hak kepemilikan tanah yang sah dibuktikan dengan sertifikat. Kata Kunci : Kedudukan, Surat Keterangan, Kepemilikan, Tanah
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG YANG MENGALAMI PEMBATALAN PENERBANGAN SECARA SEPIHAK OLEH MASKAPAI Alif J. Thoriq; Muhammad Ilham
Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mempertegas pengaturan yang berkaitan dan meliputi hal-hal dibidang penerbangan. Pengaturan tersebut meliputi hak penumpang selaku konsumen maskapai penerbangan, serta kewajiban dari maskapai penerbangan yang saling berhubungan. Terjadinya hubungan antara hak dan kewajiban antara penumpang dan maskapai penerbangan yang tidak seimbang menimbulkan suatu permasalahan yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak penumpang selaku konsumen dari maskapai penerbangan. Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan bahwa bentuk dari tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap keterlambatan maupun pembatalan penerbangan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015. Penumpang yang mengalami pembatalan penerbangan mendapatkan ganti-rugi dari maskapai penerbangan, berdasarkan teori tanggung jawab mutlak (strict liability). Berdasarkan teori tersebut maka maskapai penerbangan diwajibkan untuk membayar kerugian yang ditimbulkan. Implementasi perlindungan hukum sesuai dengan teori perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak penumpang selaku konsumen dari maskapai penerbangan.Kata kunci: penumpang, penerbangan, tanggungjawab, perlindungan
IMPLIKASI HUKUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERKAIT JUAL BELI SAHAM YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TEBATAS Rahmi Pambpha Patresia M; T. Keizerina Devi Azwar; Rudy Haposan Siahaan; Detania Sukarja
Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli saham pada Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dapat mengatur persyaratan keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, jual beli saham tersebut juga mempunyai keharusan disetujui oleh organ Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diawali dengan proses pemanggilan merujuk pada Pasal 81 UUPT. Mekanisme peralihan hak atas saham Perseroan Terbatas dengan jual beli, waris, maupun pelelangan, segala bentuk peralihan hak atas sahamnya wajib dilakukan dengan akta pemindahan. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait jual beli saham Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diawali dengan proses pemanggilan mengacu pada Pasal 82 UUPT. Ketidak sesuaian pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait jual beli saham dengan adanya gugatan pada Pengadilan Tinggi, berimplikasi hukum batalnya akta PKR, seluruh RUPS termasuk perubahan Aaggaran Dasar Perseroan Terbatas. Kata kunci: implikasi, jual beli, saham, perseroan, terbatas
ANALISIS HUKUM PENAMBAHAN LUAS APARTEMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG MENGAKIBATKAN PENINGKATAN NILAI CICILAN (Studi Kasus 190/Pdt./2018/Pdt.BDg) Lia Julianti Surbakti
Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) digunakan sebagai penjamin Pemesanan Rumah Susun guna memberikan kesempatan “Pemesan”/ “Pembeli” untuk tahu apa saja hak, kewajiban, seperti apa pemesanan rumah susun tersebut sehingga jika ada acuan dan meminimalisir bentuk rumah, warna serta fasilitas-fasilitas yang akan didapat dari transaksi terhadap perbedaan pendapat yang akan muncul di kemudian hari dan bagaimana perlindungan hokum pemesanan apartemen dengan menggunakan perjanjian pengikatan Jual Beli (PPJB) Contoh kasus terjadi pada kasus peambahan luas tanah secara sepihak yang nyata terjadi di Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor putusan 190/PDT/2018/PDT.BDG. Pembelian apartemen dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) harusnya memiliki Perlindungan hokum yang tegas dan k pengaturan tentang Perjanjian Pegikatan Jual Beli (PPJB) dibuatkan secara jelas sehingga kedudukan Para Pihak berada di tempat yang seimbang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam pasal 1320 dan 1338 agar tidak terjadi sengketa. kekuatan sebuah akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris merupakan kesempurnaan kedudukan sebuah akta autentik Notaris sebagai alat bukti pada hukum pembuktian di pengadilan khususnya dalam hukum acara perdata dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait dalam akta tersebut.                                                          Kata kunci: apartemen, perjanjian, pengikatan, jual beliTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian //  TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//
PENYELESAIAN HUKUM TERKAIT ADANYA PEMEGANG SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA AKIBAT KESALAHAN MENETAPKAN BATAS TANAH Muhammad Rizky Rinaldi
Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 28 ayat (1) UUPA, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak Guna Usaha, dapat dinikmati oleh Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang telah didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Tanah yang diberikan dalam Hak Guna Usaha ialah tanah negara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap sertifikat Hak Guna Usaha dalam kesalahan menetapkan batas adalah pemberian ganti rugi. Penyelesaian hukum  terkait dengan adanya pemegang sertifikat Hak Guna Usaha akibat kesalahan menetapkan batas tanah adalah melalui litigasi dalam hal ini di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun nonlitigasi yang lazimnya diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).Kata kunci: sertifikat, hak guna usaha, kesalahan, batas tanah
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI BESERTA PENGESAHANNYA DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diana Diana
Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah Pemerintah menerbitkan ketentuan baru berupa Peraturan Menkumham Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi yang merupakan wujud peralihan kewenangan dari Kementerian Koperasi dan UMKM kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum, dalam hal ini Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan keluarnya peraturan tersebut, maka bagi Koperasi yang ingin membuat akta Perubahan Anggaran Dasar tidak perlu lagi mengurusnya lewat Kementerian Koperasi, tetapi dapat langsung menghadap Notaris yang telah mendapat pembekalan untuk itu yaitu NPAK untuk melakukan konsultasi dan melakukan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar secara Online melalui layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.  Berdasarkan hasil penelitian bahwa Mekanisme pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi prosesnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan penting yang diawali dengan pemeriksaan dokumen legal, kelengkapan berkas, kemudian pemeriksaan berkas dan setelah lengkap kemudian diakses pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan cara mengisi form daftar isian serta mengikuti tahap demi tahap dan berakhir dengan cetak SK Perubahan Anggaran Dasar sebagai bukti telah mendapat pengesahan dari KemenkumhamKata kunci: notaris, akta, perubahan, anggaran dasar, koperasi
AKIBAT HUKUM PENCATATAN BLOKIR SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG Andri Anata Lubis; Muhammad Ilham
Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dilakukan secara manual dengan terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa paling lama 3 (tiga) hari kerja. Terhadap penyelesaian permohonan blokir tersebut diberitahukan secara tertulis melalui surat resmi kepada pemohon blokir dan/atau pihak-pihak yang bersangkutan secara patut. Akibat Hukum terhadap hak atas tanah yang terdapat catatan blokir untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan kegiatan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.Kata kunci: pencatatan, blokir, sertifikat, ha katas tanah

Page 10 of 11 | Total Record : 101

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 Vol 1, No 1 (2022): Vol 1, no 1 (2022): Jurnal Notarius (Januari-Juni) Vol 1, No 1 (2022): KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN BILA TERJADI SUATU Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Notarius (Oktober) e-Journal