Articles
101 Documents
<![CDATA[AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TIDAK MEMENUHI KLAUSUL FORCE MAJUERE DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TOKO (Studi Putusan Nomor: 186/Pdt.G/2018/PN-Lbp) ]]>
<![CDATA[Linda Natalia]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Terjadinya peristiwa force majeure menyebabkan suatu akibat baik terhadap perjanjian maupun terhadap risiko kerugian yang dihadapi para pihak di dalam perjanjian. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 186/Pdt.G/2018/PN-Lbp tergugat tidak melaksanakan prestasinya yang mana telah diatur dalam perjanjian sewa menyewa dengan penggugat oleh karena itu tergugat telah melakukan wanprestasi. Hasil penelitian ini disimpulkan pengaturan klausul force majeure dalam perjanjian sewa menyewa pada hukum perjanjian di Indonesia termuat pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata serta pendapat para ahli hukum. Secara umum, pengaturan hukum force majeure dalam perjanjian dapat ditentukan sebagai klausul yang harus dimasukkan dalam kontrak atau perjanjian dikarenakan untuk memberikan suatu solusi apabila terjadi suatu keadaan diluar kuasa manusia. Akibat perbuatan wanprestasi tidak memenuhi klausul force majeure dalam perjanjian sewa menyewa Toko di Buana Plaza Aksara Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 186/Pdt.G/2018/PN-Lbp) yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 3 perjanjian sewa menyewa tergugat berkewajiban membayar sisa sewa sejumlah Rp.1.797.527.251,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) Kata kunci: wanprestasi, klausul, force majeure, perjanjianTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA PEMBELI DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG MERUPAKAN KELANJUTAN ADANYA UTANG PIUTANG ]]>
<![CDATA[Shelby Azzahra]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PPJB adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli suatu tanah/bangunan sebagai pengikatan awal sebelum para pihak membuat Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum akta PPJB yang dibuat sebagai kelanjutan adanya utang piutang antara para pihak. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam akta PPJB yang merupakan kelanjutan adanya utang piutang. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Perlindungan hukum bagi pembeli dalam akta PPJB yang merupakan kelanjutan adanya utang piutang. Perlindungan hukum terhadap para pihak yang diberikan dalam PPJB sangat kuat karena sifat pembuktian dari PPJB yang dibuat di hadapan pejabat umum dalam hal ini notaris, yaitu dengan cara menandatangani akta tersebut dihadapan Notaris atau pejabat yang ditunjuk untuk pengesahan tanda tangan dengan menjelaskan isinya terlebih dahulu kepada para pihak kemudian dilakukan penandatanganan dihadapan Notaris atau pejabat umum yang berwenang memiliki pembuktian yang sangat kuat sesuai dengan pembuktian dari akta autentik.Kata kunci: akta, pengikatan, jual beli, utang, piutang]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Firdansyah Firdansyah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PPAT/Notaris memberikan solusi yaitu membuat suatu perjanjian yang bersifat mengikat antara pembeli dan penjual, dalam hal ini dikenal dengan nama PPJB, yang mana pada praktiknya sering menimbulkan permasalahan, baik konflik yang bersumber dari pembeli, penjual. Pengaturan hukum PPJB atas tanah yang belum bersertipikat di Kota Banda Aceh telah ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata dengan berlandaskan pada pemberian surat kuasa terlebih dahulu yang terdapat dalam Pasal 1792 KUHPerdata, sehingga putusan majelis hakim berdasarkan pada surat kuasa terlebih dahulu. Kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli tanah yang belum bersertipikat terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata dengan iktikad baik, ini menjadi kekuatan hukum dalam pembuktian di persidangan.Perlindungan hukum atas pengikatan perjanjian jual beli atas tanah yang belum bersertipikat perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam PPJB sangat tergantung kepada kekuatan dari Perjanjian Pengikatan Jual beli yang dibuat. Kata kunci: perjanjian, jual beli, tanah, sertifikatTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DALAM MENGATASI PELANGGARAN MEREK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Fathur Roji]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Adanya transaksi perdagangan melalui internet yang dikenal dengan nama e-commerce menimbulkan permasalahan baru berupa perdagangan barang bermerek palsu yang lebih murah dari segi biaya produksi dengan mendompleng nama dan reputasi merek yang sudah terkenal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aspek perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam mengatasi pelanggaran merek di situs e-commerce ditinjau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan: aspek perlindungan dalam mengatasi pelanggaran merek di situs e-commerce belum secara gamblang dan langsung disebutkan dalam regulasi hukum di Indonesia, melainkan disebutkan dalam pasal-pasal yang berkaitan erat atas perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.Kata kunci: merek, terdaftar, pelanggaran, transaksi elektronik]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN AKIBAT KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT APABILA TERDAPAT PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM ]]>
<![CDATA[Atikalina Aulia Sidabariba]]>;
<![CDATA[Muhammad Hendra Pratama]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perusahaan asuransi memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan bank dari risiko kerugian ekonomi, yakni risiko tidak dikembalikannya kredit yang telah dikucurkan kepada debiturnya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa kredit usaha rakyat dalam hal debitur meninggal dunia dimana perjanjian asuransi jiwa yang disebut dengan polis berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak). Perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan apabila terdapat penolakan pembayaran klaim akibat nasabah tidak memiliki itikad tidak baik dalam memberikan informasi yang benar dalam pembukaan perjanjian asuransi jiwa kredit, bukanlah menjadi tanggung jawab bank. Kata kunci: perbankan, asuransi, kredit, klaim]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PU-XVIII/2020 ]]>
<![CDATA[Lenny Verawaty Siregar]]>;
<![CDATA[Adi Mansar]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang menjadi objek jaminan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Pada dasarnya jaminan fidusia tidak lepas dari suatu kontrak atau perjanjian. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan dalam kontrak, maka pihak tersebut wajib menerima konsekuensi atau akbat hukum yang telah disepakati bersama. Pada prakteknya sering terjadi konflik atau perselisihan antara kreditur dengan debitur atas tindakan wanprestasi. Perjanjian dengan jaminan fidusia oleh pihak kreditur kepada debitur harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan menggunakan asas pacta sunt servanda (janji harus ditepati). Berikut permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana kepastian Hukum terhadap perjanjian para pihak sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda untuk Pihak yang telah Wanprestasi. Penelitian hukum ini menghasilkan bahwa hak dan kewajiban pihak lessor dan lessee wajib tercantum dalam isi perjanjian yang telah disepakati dan disertakan klausula yang menyatakan kapan lahirnya wanprestasi atau kapan dinyatakan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Sehingga dapat memberi suatu kepastian hukum atas aturan yang menyatakan kapan jaminan fidusia dapat dieksekusi. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 99/PU- XVIII/2020, maka hak-hak dari pihak lessee dapat terlindungi dari tindakan semena-mena yang dilakukan pihak lessor. Kata Kunci : Perjanjian, Jaminan, Fidusia, Eksekusi]]>
<![CDATA[MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PENCURIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ATAS KEBUN SAWIT ]]>
<![CDATA[Lukas FD Butar-Butar]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polesk Bandar Pasir Mandoge umumnya terutama di areal perkebunan lebih banyak dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Beberapa kasus pencurian di areal perkebunan itu kemudian ada sebagian yang diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan meskipun beberapa juga kasus pencurian ringan itu dilanjutkan proses ketahap berikutnya. Model penyelesaian tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan di Polsek Bandar Pasir Mandoge diarahkan kepada penyelesaian secara kekeluargaan atau dilakukan upaya perdamaian atau melalui restorative justice. Penggunaan restorative justice dikarenakan kasus pencurian di areal perkebunan itu tergolong tindak pidana ringan. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan serta solusi yang diambil untuk menyelesaikan kasus-kasus pencurian itu adalah faktor kurangnya anggota kepolisian, faktor minimnya anggaran dan fasilitas, dan faktor masyarakat. Kata kunci: model, penyelesaian, sengketa, pencurianTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PERCERAIAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI LEMBAGA ADAT DAYAK KANAYATN ]]>
<![CDATA[Tamara Arvianda]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena perceraian yang diputuskan oleh para petinggi adat dengan meenerbitkan sertifikat berikut berita acara yang terjadi pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pada beberapa komunitas hukum adat ketentuan hukum positif sering diabaikan. Padahal ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengharuskan perceraian dilakukan di pengadilan. Kenyataan tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pasangan suami-istri yang melakukan perceraian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Dayak Kanayatn mempercayai keputusan perceraian kepada petinggi adat yang ada dinilai lebih menguntungkan para pihak dalam menyelesaikan perkara atau sengketa dari pada hukum positif. Hal ini tidak terlepas dari anggapan hukum adat lebih menguntungkan korban atau penggugat daripada hukum pidana atau perdata yang ada dalam hukum positif. Kata kunci: kepastian, perceraian, lembaga adat, dayak kanayatn]]>
<![CDATA[PENERAPAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH YANG MENGGUNAKAN STELSEL NEGATIF BERSENDIKAN POSITIF PADA OBJEK TANAH YANG TELAH TERDAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Giandiva Fahlika Erizal]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 19 ayat (1) UUPA, menyebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Untuk menguji daya kekuatan sertifikat tersebut, dalam pendaftaran tanah juga dikenal sistem publikasi. Sistem publikasi negatif dapat melindungi pemegang hak yang sebenarnya, karena pemegang hak yang sebenarnya dapat menuntut kembali haknya meskipun telah terdaftar atas nama orang lain. Dari penjelasan diatas, maka terdapat salah satu akar permasalahan konflik agraria disebabkan oleh sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia berupa sistem publikasi negatif yang bertendensi positif. Legalitas penguasaan tanah dengan dasar surat pelepasan hak dengan ganti rugi adalah suatu alat bukti dalam perbuatan hukum terkait pengalihan penguasaan terhadap suatu objek tanah yang dilakukan dengan cara tertulis selama diakui kebenarnya oleh kedua belah pihak. Kata kunci: pendaftaran, tanah, stelsel, negatifTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH PENJUAL DALAM PEMBUATAN PERIKATAN JUAL BELI DAN SURAT KUASA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3176K/PDT/2020) ]]>
<![CDATA[Feryanti Simarsoit]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam perjanjian, perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam perikatan jual beli dan surat kuasa jual beli yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden), dan pertimbangan pengadilan terhadap penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3176 K/Pdt/2020. Temuan dari penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim mengenai penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 3176 K/Pdt/2020 sudah tepat dalam menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam menjatuhkan putusannya.Kata kunci: penyalahgunaan, penjual, perikatan, jual beli, surat kuasa]]>
