Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 526 Documents

12 13 14 15 16

KAJIAN KASUS BLBI: PENGGESERAN HUKUM PUBLIK KE DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT Aang Achmad
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

We identify tendency where corruption cases are resolved under civil law provisions rather than criminal law. Apparently, UNCAC 2003, as ratified by Act 7/2006, is the basis for examining BLBI scandal under Inpres 8/2002 concerning ‘release and discharge’ policy. Examination of corruption crimes seems to embark on to private law aspects. Korupsi diberikan sarana penyelesaian sengketa melalui aspek hukum perdata (litigasi/non-litigasi). Hal ini sejalan dengan UNCAC 2003, yang diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 yang menjadi landasan penyelesaian kasus BLBI melalui Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang release and discharge. Terjadi pergeseran hukum pidana menjadi hukum perdata dalam menyelesaikan perkara korupsi.

ALIRAN SESAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL Yulkarnain Harahab; Mr. Supriyadi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 3 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The disseminator and participant of deviant’s sects can be accused as an “apostate” or “murtad”. They have committed “hudud crime” or “jarimah hudud” and can be punished by death sentence or subsidiary sanction. Nevertheless, the sanctions cannot be implemented because Indonesia is not Islamic state. There is no law enforcement towards the participant of deviant sects. But, they are only requested to be mass repented. The argumentation is that the participants of deviant’s sects are only a victim, so the process of law enforcement must be adjusted to the leader or disseminator of deviant sects.

THE JUST DRUG DISTRIBUTION IN THE PERSPECTIVE OF WELFARE STATE Aktieva Tri Tjitrawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

States have obligations to improve equitability of welfare and prosperity of the community. Pharmaceutical is one of the important and strategic industries because of its vital role to support the development of health sector. Lack of regulation on pricing-products, and diversion of social aspects in the drugs trade, either by government or industry, are associated with the paradigm that underlies regulation of the distributions. Prospective policy analysis and functional approach of law are used to find a level of balance of various interest related to the subject, and to find concepts as a basis to construct new paradigm on drugs distribution. Negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan. Industri farmasi merupakan salah satu industri penting dan strategis karena perannya yang vital menunjang pembangunan bidang kesehatan.Terdapat kecenderungan kurangnya peran Pemerintah dalam pricing policy obat, serta diabaikannya aspek sosial dalam perdagangan produk farmasi, baik oleh Pemerintah maupun industri farmasi. Carut marut ini berkaitan dengan ketidakjelasan paradigma yang berujung pada ketidakjelasan kebijakan yang melandasi tatanan distribusi obat. Makalah ini menggunakan analisis kebijakan prospektif dan pendekatan fungsional hukum untuk mengkaji kebijakan distribusi obat yang bersifat multi disiplin dan menemukan konsep baru untuk menemukan titik keseimbangan dari berbagai kepentingan terkait.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM Hariman Satria
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractIn ius constitutum of Natural Resources, the liability of corporate criminal, in any case, has been set in fve laws. First, fsheries and forestry law have similar formulation that corporations act as makers–undertakers are convicted. Second, plantation law, corporations act as makers –the corporations are convicted. Third, environmental law, corporations as makers –the corporation and the orderer are convicted. Fourth, mineral and coal mining law, corporations as makers –the board and the corporation are convicted. Indeed, there are inconsistencies in the regulation of corporate criminal liability in natural resources sector resulting in legal uncertainty.IntisariDalam ius constitutum SDA, paling tidak pertanggungjawaban pidana korporasi diatur oleh lima undangundang. Pertama UU perikanan dan kehutanan memiliki rumusan yang sama bahwa korporasi sebagai pembuat–pengurus dipidana. Kedua, UU perkebunan, korporasi sebagai pembuat–korporasi dipidana. Ketiga, UU lingkungan hidup, korporasi sebagai pembuat–korporasi dan orang yang memberi perintah dipidana. Keempat, UU minerba, korporasi sebagai pembuat–pengurus dan korporasi yang dipidana. Tegasnya ada inkonsistensi dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor SDA sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

THE POSIBILITY IMPACTS OF FREE FLOW OF GOODS IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INDONESIA ANTI DUMPING ACTIONS Abdurrahman Alfaqiih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

One of the top aims of ASEAN Economic Community (AEC) establishment is to create trade that is free from any kind of barriers. Nonetheless, not every country could follow the wave of free trade without imposing protection assessment such anti-dumping measures. This paper tries to identify the possibility impacts of free flow of goods scheme on the use of antidumping in Indonesia. By imposing content analysis, this paper concludes that the possible effects tend to be increase or decrease the use of anti dumping actions; and the possibility of elimination of anti-dumping measures and replacement with competition policy. Salah satu tujuan utama dari pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah menciptakan perdagangan yang bebas dari hambatan. Namun demikian, tidak semua negara dapat mengikuti gelombang perdagangan bebas tanpa menerapkan kebijakan perlindungan dalam negeri seperti ketentuan anti-dumping. Tulisan ini mencoba untuk mengidentifikasi kemungkinan efek dari peredaran barang yang bebas dalam (MEA) terhadap penggunaan kebijakan anti-dumping di Indonesia. Dengan menggunakan analisis isi, tulisan ini menyimpulkan bahwa kemungkinan efek tersebut dapat menjadikan penggunaan kebijakan anti-dumping di Indonesia meningkat atau menurun, dan juga kemungkinan penghilangan kebijakan antidumping serta menggantikannya dengan kebijakan persaingan usaha.

Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia Destri Budi Nugraheni; Haniah Ilhami; Yulkarnain Harahab
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This normative and empirical legal research analyses the nature of compulsory will (wasiyah al-wajib) according to the Compilation of Islamic Law and its implementation in Islamic court trial. We will also discuss a number of legal consideration deliberated by the judges when rendering a verdict in a compulsory will case. Penelitian hukum normatif dan empiris ini akan menganalisis sifat pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya dalam pengadilan agama. Penelitian ini juga akan membahas beberapa pertimbangan hukum yang digunakan hakim ketika mengeluarkan putusan dalam suatu kasus pemberian wasiat wajibah.

THE RELEVANCE OF SOCIO-LEGAL STUDIES IN LEGAL SCIENCE Victor Imanuel W. Nalle
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Some law schools in Indonesia reject socio-legal studies with epistemological arguments that puts jurisprudence as sui generis. Rejection is based argument that jurisprudence is a normative science. In fact socio-legal studies in the development of jurisprudence outside Indonesia has long existed and contributed to the legal reform. Socio-legal studies also significant for legal reform. It is caused by the existence of non doctrinal aspect in law making and implementation of the law. Therefore the position and relevance of socio-legal research is not related to the benefits that provided for the development of national law or jurisprudence. Beberapa fakultas hukum di Indonesia menolak penelitian sosio-legal dengan argumentasi epistemologis yang menempatkan ilmu hukum sebagai sui generis. Penolakan tersebut didasarkan argumentasi bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat normatif. Kenyataannya studi sosio-legal dalam perkembangan ilmu hukum di luar Indonesia telah lama eksis dan berperan dalam pembaharuan hukum. Selain itu, studi sosiolegal juga berperan dalam pembaharuan hukum. Hal ini disebabkan adanya aspek-aspek nondoktrinal yang berperan dalam pembentukan hukum dan implementasi hukum di masyarakat. Oleh karena itu kedudukan dan relevansi penelitian sosio-legal pada ada tidaknya manfaat yang diberikan bagi perkembangan hukum nasional ataupun ilmu hukum.

THE EXISTENCE OF THE LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER (LGBT) COMMUNITY IN THE PERSPECTIVE OF A STATE BASED ON PANCASILA I Nyoman Sujana; Komang Arini Setyawati; Ni Made Puspasutari Ujanti
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe existence of a lesbian, gay, bisexual and transgender community is a necessity. This study aims to understand Pancasila’s view of the existence of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LBGT) communities in Indonesia against the noble values contained in Pancasila and what alternative solutions can be offered in order to prevent and mitigate the impact of LBGT communities in society. Based on the research that has been done using empirical law research method, it can be seen that the existence of this LGBT community does not conflict with the value of noble values of Pancasila. IntisariKeberadaan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia masih dilematis. Sebagian masyarakat memandang komunitas LGBT melanggar norma hukum, agama maupun kesusilaan. Namun, di lain pihak ada sebagian masyarakat yang menganggap komunitas LGBT adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat pada umumnya. Penelitian ini bertujuan memahami pandangan Pancasila terhadap keberadaan komunitas LGBT di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan komunitas LGBT tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

PRINSIP GOOD FAITH(ITIKAD BAIK) DALAM HUKUM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL Mrs. Cindawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The law of international business contracts is the law of national contract with additional of foreign substances, this principle relevant for the law of international business contracts. Writer has an interest in the issue what principle good faith in the international business contract law. Principle good faith is honesty in behavior or honesty in trade transaction, which include honesty in fact and honour towards proper trade standards, and honesty in trade transaction. Relations require good faith when contract signatory, but also not yet to close the contracts. Hukum Kontrak Internasional adalah hukum kontrak nasional yang ada unsur asingnya, prinsip ini relevan bagi Hukum Kontrak Internasional. Penulis tertarik untuk mengkaji dengan permasalahan: apa prinsip good faith(itikad baik) dalam hukum kontrak internasional? Prinsip good faith(itikad baik) tidak lain adalah “kejujuran” dalam perilaku atau kejujuran dalam bertransaksi dagang, termasuk di dalamnya adalah kejujuran dalam fakta dan penghormatan terhadap standar-standar dagang yang wajar dan transaksi dagang yang jujur. Hubungan mensyaratkan kewajiban itikad baik bukan saja ketika kontrak ditandatangani, tetapi juga sebelum kontrak ditutup.

PENAFSIRAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERKARA PIDANA Hwian Christianto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The progressive law perspective emphasizes discovery of law as an effort to explore the community’s living values. We hold that this perspective suits the need of Indonesian people. Pancasila shall be the absolute limit for judicial authority in interpreting law in order to ensure that discovery of law is in accordance with the ideals of Indonesian nation. Aliran hukum progresif menekankan penemuan hukum sebagai upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pemikiran ini memang sangat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi batasan yang mutlak bagi kekuasaan kehakiman dalam melakukan penafsiran sehingga penemuan hukum benar-benar terarah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Page 14 of 53 | Total Record : 526

12 13 14 15 16

Filter by Year

2007 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA