Articles
526 Documents
EXPLODING THE ROLE OF RELIGIOUS INSTITUTIONS IN COMBATING CHILD TRAFFICKING IN NIGERIA
Alhaji Umar Alkali;
Laminu Bukar;
Goni Usman Ansari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (401.352 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16029
Human trafficking is a global challenge especially in the 21stCentury. Nigeria like most developing countries is doing its best in addressing the menace of child trafficking. In view of the fact that religious institutions are highly respected in Nigeria, this paper intends to adopt a doctrinal methodology in examining the menace of child trafficking in Nigeria, by using the perspective of Islam and Christianity. Moreover, also seeing the role that can be played by the Supreme Council of Islamic Affairs and the Christian Association of Nigeria in the crusade against child trafficking in Nigeria Perdagangan manusia merupakan sebuah tantangan global pada abad ke-21. Sebagaimana negara berkembang pada umumnya, Nigeria melakukan upaya yang terbaik guna menangani ancaman perdagangan anak. Mengingat bahwa institusi keagamaan sangat dihormati di Nigeria, artikel ini bermaksud untuk mengadopsi metodologi doktrin dalam mengkaji ancaman perdagangan anak di Nigeria, melalui perspektif agama Islam dan agama Kristen perihal perdagangan anak. Selain itu, juga melihat peran yang dipegang oleh Dewan Tinggi Urusan Islam dan Asosiasi Umat Kristen Nigeria dalam perjuangan melawan perdagangan anak di Nigeria.
Globalization and Climate Change Regulations in Indonesia
Linda Yanti Sulistiawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.41 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16161
Globalization is rampant in every aspect of human life. Climate change is a global issue and hence Indonesia must equip itself with sufficient national laws and regulations that are easily implemented. Securing funds from the international community is also a strategy to prepare the nation to face climate change. Globalisasi terjadi di setiap aspek kehidupan manusia. Perubahan iklim adalah isu global sehingga Indonesia harus mempersiapkan diri dengan cara menyusun peraturan perundang-undangan nasional yang dapat diterapkan dengan mudah. Mendapatkan dana bantuan internasional juga merupakan strategi yang dapat diambil untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan iklim.
IMPROVING OUTSOURCING SYSTEM IN INDONESIA: FIXING THE GAP OF LABOUR REGULATION
Nabiyla Risfa Izzati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (670.024 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.28372
AbstractOutsourcing is always been one crucial issues in Indonesian labour law. Since this system legalized by Law Number 13 Year 2003 on Manpower, there has been a lot of resistance from workers and unions, because outsourcing system is considered detrimental to the position of workers. However, does abolishing outsourcing system the best solution? This research will trace the history of Indonesia's outsourcing system, the advantages and disadvantages of this system, and some possible ways to improve the system. By improving outsourcing system within the legal framework and its implementation, it is not impossible that this system will bring benefits to both workers and employers. Intisari Outsourcing atau alih daya merupakan salah satu permasalahan yang krusial dalam ranah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sejak awal model hubungan kerja ini dilegalkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, muncul banyak perlawanan dan resistensi dari kalangan pekerja dan serikat pekerja karena dianggap merugikan posisi pekerja. Namun, apakah menghapuskan sistem outsourcing merupakan solusi? Penelitian ini akan menelusuri sejarah sistem outsourcing Indonesia, kelamahan dan kelebihan sistem ini, serta cara yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki sistem ini. Dengan memperbaiki sistem outsourcing dalam kerangka hukum dan pelaksanaan, bukan tidak mungkin sistem ini justru membawa kemanfaatan bagi pekerja maupun pengusaha.
THE THEORIZATION OF INSTITUTIONS OF JUDICIAL REVIEW OF THE CONSTITUTIONALITY OF LAWS
Titon Slamet Kurnia
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.834 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16061
This article argues for judicial review of the constitutionality of legislation or laws. This article opines that the judiciary is more favourable in discharging the function as the guardian of the constitution than other government bodies. According to Marbury v. Madison, the judiciary enjoys the jurisdiction of judicial review to declare the unconstitutionality of legislation or laws because “it is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is”. Artikel ini membahas tentang pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang. Dalam artikel ini penulis berpendapat bahwa badan yudisial merupakan kandidat utama sebagai penjaga konstitusi ketimbang badan-badan pemerintahan yang lain. Pendapat ini didasarkan pada kasus Marbury v. Madison yang meyakini bahwa menentukan makna hukum adalah ranah dan tugas badan yudisial, termasuk dalam melakukan pengujian yudisial untuk menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional.
Model Pengembangan Paradigma Masyarakat bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah
Martin Roestamy;
Rita Rahmawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.333 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.17646
AbstractThe main issue causing difficulties for low income people to get decent housing is the paradigm they have that owning a house means owning the land. This Study used quantitative and qualitative approach. Results showed that the community paradigm of separated ownership of house and land was low. this study resulted in a formulation of development model of community paradigm of house ownership separated from land ownership. Based on this model, it was concluded that community paradigm of house ownership separated from land ownership could be developed if there were interesting compensations to eliminate people hesitance about having an apartment. IntisariPersoalan utama yang menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia sulit memperoleh rumah adalah adanya paradigma masyarakat tentang kepemilikan rumah yang bermakna kepemilikan tanah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma masyarakat tentang kepemilikan rumah yang terpisah dari tanah masih rendah. Masyarakat lebih menyukai tinggal di rumah yang menyatu dengan tanah dibandingkan dengan tinggal di rumah susun. Penelitian ini juga menghasilkan rumusan model pengembangan paradigma masyarakat bagi kepemilikan rumah yang terpisah dari tanah. Berdasarkan model tersebut, paradigm masyarakat dapat dikembangkan jika terdapat konpensasi menarik dari kepemilikan rumah susun.
STATUS TANAH–TANAH KESULTANAN TERNATE DALAM PERSPEKTIF TANAH NASIONAL
Masyhud Asyhari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 2 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.22 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16307
Dispute on kingdom’s land (tanah swapraja) or ex-kingdom’s land emerged signi.cantly after the reformation era, such as at Deli Serdang Regency, Cirebon Municipality, Yogyakarta and also at Ternate. At Ternate, there has not been found the references that analysing the dispute on Ternate Kingdom’s land. The objectives of this research are to find out land law system on the Kingdom of Ternate, and the solution had been done to solve land problem on the Ternate Kingdom after the enactment Act No. 5 Year 1960 (UUPA). The results indicate that Ternate Kingdom has it own system of land law. Furthermore, the way of solution have been done by Government to settle kingdom’s land are slightly different between Ternate Kingdom with the other Kingdoms arround Indonesia.
THE EMERGENCE OF UNIVERSALISM AND THE DECLINE OF SUPRANATIONALISM
Sigit Riyanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.198 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.23873
AbstractIn the context of addressing challenges of globalization there are many issues deserve to be discussed and elaborated. This paper addressed the three fundamental issues which are inseparable and interconnected each other: Spreading Universalism; Reinterpretation of Sovereignty, and the Decline of Supranationalism. The role of international organizations in the contemporary international system remain significant, however, constituents in the member States would judge whether they could maintain their relevance to the constituents interests and keep mutual relatianship with the member States.IntisariAda beragam persoalan yang layak diperdebatkan dan dijelaskan dalam mencermati tantangan globalisasi. Tiga persoalan mendasar dan saling terkait menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini yakni: Universalisme yang makin meluas; re-interpretasi kedaulatan dan melemahnya supranasionalisme. Dewasa ini peran institusi internasional masih memiliki peran yang signifikan, namun, Negaranegara akan mencermati apakah institusi-isntitusi internasional ini mampu menjaga relevansinya terhadap kepentingan konstituen dan hubungan yangsaling menguntungkan dengan negara anggotanya.
INDONESIA’S RESPONSIBILITY FOR CORAL REEF DAMAGE IN KEPULAUAN SERIBU
Natalia Yeti Puspita;
Tisa Windayani;
A. Aris Swantoro
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.364 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16097
Coral reef is an underwater biodiversity great in value. Sovereignty of the state to explore its natural resources is deeply recognized by international law. On the other hand, the state must also guaranteethe preservation of its natural resources. This research will explain about state responsibility (Indonesia)upon the damage of the coral reefs based on Convention on Biodiversity in Kepulauan Seribu. Terumbu karang merupakan salah satu kekayaan laut yang sangat tinggi nilainya. Hukum internasional mengatur bahwa meskipun suatu negara berdaulat penuh atas wilayahnya, negara tersebut berkewajibanuntuk tidak merusak lingkungan. Penelitian ini menganalisis mengenai tanggung jawab Indonesia sebagainegara peratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 sehubungan dengan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Seribu.
Keadilan Bagi yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 1965
Manunggal Kusuma Wardaya
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (401.826 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16211
Human rights enforcement is one improperly- accomplished agenda in this post-1998 democratisation. Severe human rights violations such as 1965 Tragedy remain obscure, nonlitigation resolution (e.g. recognition and compensation) is considered the best solution. Recognition also is a form of respect to human rights and a stepping stone to resolve other tragedies. Penegakan HAM merupakan salah satu agenda demokratisasi yang belum sepenuhnya tercapai. Pelanggaran-pelanggaran HAM berat seperti Tragedi 1965 masih belum jelas sehingga penyelesaian nonlitigasi (pengakuan dan kompensasi), dianggap sebagai solusi yang terbaik. Pengakuan tersebut merupakan bentuk tanggungjawab untuk menghormati HAM dan menjadi batu loncatan untuk mengungkap tragedi HAM lainnya.
HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA
Susilowati Suparto;
Djanurdi D;
Deviana Yuanitasari;
Agus Suwandono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (646.587 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16674
AbstractIndonesia is a country with a majority Muslim population is responsible for the comfort and certainty to consume halal products. Halal assurance of any product in Indonesia has been delegated by the State to LPOM MUI. In a further development based on Law No. 33 2014 On Halal Product Guarantee, that the authority for the implementation of halal certification in Indonesia is conducted by BPJPH. The purpose of this research is to determine and analyze the arrangement of the halal certification management organization in Indonesia associated with the Act No. 33 of 2014 On Halal Product Guarantee and to determine and analyze how should halal certification management organization modelsby BPJPH. The results of this study, the first in the halal certification management organization held by BPJPH, but the Act of JPH provide 3 years for the establishment of BPJPH in accordance with the Act of JPH, as a result until now the halal certification management organization is still held by LPPOM MUI, which both models of BPJH in the management of halal certification under the Act of JPH still involve collaboration with other agencies and institutions.IntisariIndonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan kepastian untuk mengkonsumsi produk yang halal. Jaminan atas kehalalan setiap produk yang ada di Indonesia selama ini di delegasikan oleh Negara kepada LPOM MUI. Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahwa kewenangan untuk penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia dilaksanakan oleh BPJPH. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia dikaitkan dengan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimakah sebaiknya model kelembagaan penyelenggaran sertifikasi halal oleh BPJPH. Hasil dari penelitian ini, yang pertama dalam penyelenggaraan kelembagaan sertifikasi halal dipegang oleh BPJPH, namun UU JPH memberikan waktu 3 tahun untuk berdirinya BPJPH yang sesuai dengan UU JPH, sehingga sampai saat ini kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal masih dipegang oleh LPPOM MUI, yang kedua model BPJH dalam penyelenggaraan sertifikasi halal berdasarkan UU JPH tetap melibatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait.