Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 526 Documents

30 31 32 33 34

THE APPLICATION OF THE DEVELOPMENT OF CUSTOMARY INHERITANCE LAW ACCORDING TO THE JURISPRUDENCE OF THE SUPREME COURT Ellyne Dwi Poespasari; Sri Hajati; S Soelistyowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractCustomary inheritance law is influenced by the three kinship system. The Indonesian indigenous peoples, if there is a dispute about inheritance customs, completed the family council, if the hearts of deliberation families not bring results, then the Settlement shown to the Indigenous Institute, but when hearts division of inheritance still feel less satisfied BY Decision Traditional Leader Then Settlement of inheritance can be resolved in the court. Application of norms The jurisprudence of the Supreme Court Third hearts kinship system can be implemented yet, due to lack of knowledge of indigenous peoples against jurisprudence. Jurisprudence singer known only hearts Verdict The heritage dispute resolved by the Court InstituteIntisariHukum waris adat masih dipengaruhi tiga sistem kekerabatan Pada masyarakat adat jika terjadi sengketa waris adat, diselesaikan musyawarah keluarga, apabila dalam musyawarah keluarga tidak membawa hasil, maka penyelesaian kepada lembaga adat, namun apabila dalam pembagian harta waris masih merasa kurang puas dengan putusan ketua adat maka penyelesaian waris dapat diselesaikan di pengadilan. Penerapan norma Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam ketiga sistem kekerabatan belum dapat dilaksanakan, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat adat terhadap yurisprudensi. Yurisprudensi ini hanya dikenal dalam putusan sengketa warisan yang diselesaikan oleh lembaga pengadilan.

BANTUAN HUKUM GOLONGAN TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Tata Wijayanta
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The legal aid clinics in Yogyakarta District Court are established with the involvement of six universities. This institution is designed to accommodate both individuals and collective justice seeker who cannot afford trial costs. Based on the research, it is concluded that the implementation of the program of legal aid in civil cases has not been observed optimally. Compared with the legal aid organizations that have long been providing legal assistance for poor people, the existence of legal aid post in the district court has not been widely known by the public. Pos bantuan hukum dibentuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan melibatkan enam lembaga bantuan hukum perguruan tinggi. Lembaga ini diperuntukkan bagi pencari keadilan baik perseorangan ataupun berkelompok yang secara ekonomis tidak mampu (miskin). Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan hukum dalam perkara perdata belum terlaksana maksimal. Dibandingkan dengan lembaga bantuan hukum yang telah lama berkiprah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tidak mampu di pengadilan maka pos bantuan hukum yang keberadaan di lingkungan pengadilan negeri ini belum banyak dikenal oleh masyarakat.

Penegakan Hukum Kehutanan dalam Rangka Antisipasi Dampak Climate Change di Indonesia I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 2 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Indonesia’s forest resources and watersheds are not contributing as they should to poverty reduction, economic and social development, and environmental sustainability. Instead, forest areas are threatened with degradation, fragmentation and destruction. A quarter of the “state forest area” lacks tree cover. In recent years, Indonesia has been losing up to 2 million hectares annually, mainly due to illegal cutting and land conversion fueled by excess processing capacity and a lack of effective management and law enforcement. Forest loss undermines rural livelihoods, ecosystem services and Indonesia’s ability to meet poverty alleviation goals. Poor forest governance damages the investment climate, rural economic potential, and Indonesia’s competitiveness and international reputation. Forest crime exacerbates problems of budget and fiscal balance, and diverts public revenues that could be better spent on poverty reduction and development goals. As Indonesia moves from transition to stabilization and growth, there is a tremendous opportunity to help the government find new ways of managing forest areas in partnership with local communities, contributing to democracy, justice, equity, rural sector investment, jobs and growth.

ANALISA YURIDIS TERHADAP KESADARAN HUKUM BERASURANSI PEDAGANG DI LINGKUNGAN PASAR KOTA MEDAN M Mulhadi; Zulfi Chairi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ABSTRACTThis study has three main problems namely what the significance of legal awareness of insurance for traders, what factors are causing traders in Medan City interested in buying an insurance policy, what factors also led traders are not interested in insurance, and how the level of legal awareness of insurance (knowledge, understanding and legal culture) among traders in Medan City. The research method using empirical methods by preparing questionnaires (direct questionnaires and structured). Instruments questionnaire or questionnaire measured using 5-point Likert scale. Data were analyzed quantitatively ie the percentage descriptive analysis.The results showed that there are many factors driving the traders in Medan City Market location was interested or not interested in insurance. Factors or reasons traders are willing to make a risk insured losses experienced traders taken over (covered) by the insurance company, in order to feel safe from hazard, more secure future, so that the traders (insured) can live a quieter, so that health is more assured, as traders concerned shall afford to pay premiums, and that education of children is guaranteed. While the factors that cause traders are not interested in insurance among others because they do not have the money to pay the dues / premiums, premium rates are too expensive, traders do not believe in insurance companies, traders do not want to deal with insurance and insurance companies, feel safe without insurance, was able to overcome its own problems so there is no insurance, feel have much savings, trauma with insurance fraud and their full confidence in the destiny and God's help. The results also showed that the level of legal awareness (knowledge, understanding, and behavior / legal culture) insured the traders categorized as good / high. Unfortunately, on Loss Insurance , the desire of traders in Medan for insuring merchandise or property on Insurance Companies still relatively low. Against the 95 respondents who were subjected to the study, only 4 respondents (4.2%) who claimed to have fire insurance on the shop / store / kiosk. INTISARIPenelitian ini memiliki tiga permasalahan utama yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan para pedagang di Kota Medan tertarik untuk berasuransi, faktor-faktor apa pula yang menyebabkan para pedagang tidak tertarik berasuransi, dan bagaimana tingkat kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman dan budaya hukum) berasuransi di kalangan pedagang di Kota Medan. Metode penelitian menggunakan metode empiris dengan cara menyiapkan kuisioner/angket langsung dan berstruktur. Instrumen kuisioner/angket diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin. Data kemudian dianalisis secara kuantitatif yakni dengan analisis deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang mendorong pedagang di lokasi Pasar Kota Medan merasa tertarik atau pun tidak tertarik untuk berasuransi. Faktor atau alasan para pedagang mau berasuransi adalah agar resiko kerugian yang dialami para pedagang diambil alih (ditanggung) oleh perusahaan asuransi, agar merasa aman dari bahaya, masa depan lebih terjamin, agar pedagang (tertanggung) bisa hidup lebih tenang, agar kesehatan lebih terjamin, karena pedagang yang besangkutan mampu membayar premi, dan agar pendidikan anak lebih terjamin. Sedangkan faktor yang menjadi penyebab para pedagang tidak tertarik berasuransi antara lain, karena tidak punya uang untuk membayar iuran/premi, harga premi yang terlalu mahal, pedagang tidak percaya pada perusahaan asuransi, pedagang tidak ingin berurusan dengan asuransi dan perusahaan asuransi, sudah merasa aman tanpa asuransi, merasa mampu mengatasi masalah sendiri sehingga tidak perlu ada asuransi, merasa punya banyak tabungan, trauma dengan kecurangan asuransi dan adanya keyakinan yang penuh pada takdir dan pertolongan Tuhan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, dan perilaku/budaya) berasuransi para pedagang termasuk kategori baik/tinggi. Namun disayangkan, khusus untuk Asuransi Kerugian, keinginan para pedagang Kota Medan untuk mengasuransikan barang dagangan atau harta miliknya (property) pada perusahaan Asuransi Kerugian masih tergolong rendah. Dari 95 orang responden, hanya 4 responden (4,2%) yang mengaku memiliki Asuransi Kebakaran ruko/toko/kios.

MLA IN CRIMINAL MATTERS AS ASSET RECOVERY’S TOOL Ahmad Sobari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Indonesia has the Act No. 1 of 2006 Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, and has ratified Treaty on MLA in Criminal Matters (ASEAN Treaty) with Act No. 15 of 2008, the act mandated to Ministry of Justice and Human Rights as the Central Authority. Modus operandi and crime increasingly sophisticated as technological developments, in such a way that cause difficulties to search, seize and transmit properties from the requested country to the requesting country, so that is needed bilateral or multilateral cooperation. Indonesia must be better cooperation among relevant agencies in accordance with established procedures. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan meratifikasi Perjanjian tentang MLA in Criminal Matters (ASEAN Treaty)dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2008, dan mandat kepada Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pusat. Modus operandi kejahatan makin canggih seiring perkembangan teknologi, sedemikian rupa yang menyebabkan kesulitan untuk mencari, menyita dan mengirimkan hasil kejahatan dari negara diminta kepada negara peminta, sehingga perlu kerjasama bilateral atau multilateral. Di Indonesia harus ada kerjasama yang lebih baik antar instansi terkait sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

PARADIGMA KOMUNIKATIF: SEBUAH TAWARAN MODEL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM Mr. Hermansyah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The rise of legal positivism paradigm places state law as the truest law. Nevertheless, there are other legal systems, such as religious and customary laws that have different cultural and political systems. Therefore, development in the field of law shall attempt to connect to the various existing legal systems. Menguatnya paradigma positivisme hukum menempatkan hukum negara sebagai hukum yang paling benar. Namun kenyataannya ada sistem hukum lain, seperti hukum adat dan agama, yang memiliki perbedaan sistem budaya, politik, serta kepercayaan. Karenanya, pembangunan di bidang hukum seharusnya merupakan upaya untuk mengkomunikasikan berbagai sistem hukum yang ada tersebut.

EKSISTENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM KEPADA MAYARAKAT DI KABUPATEN GORONTALO Nirwan Yunus; Lucyana Djafaar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 3 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The research about the existence legal aid institute in give to public service in Gorontalo regency is normative legal research. Guarantee to protection of human right for every people is absolute required in a state claiming to rule of law. The of legal aid institute is not only functioning assists or holds a brief for weak small people faces a law process especially jurisdiction process, but the legal aid institute to become pioneer and master mind various modernity is including law of recondition. Be hinge give service of legal aid to public lacked, the legal aid institute to have ambition for educate public in the broadest possible meaning with a purpose to grow and constructs awareness of rights as law subject. The result of research in field existence legal aid institute in Gorontalo regency to be proved less play role in law enforcement and rule of law. This thing is provable from various cases happened entangling indigent public unable to get attention compared to cases entangling man is residing. The data in field is found by many cases people indigent, has not entangled legal aid institute and or the advocates.

JUSTICES’ FREEDOM OF CONSTITUTIONAL INTERPRETATION METHOD IN THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT Mardian Wibowo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This paper lays out the method of interpretation used by the Indonesian Constitutional Court in inter-preting the articles within 1945 Indonesian Constitution, primarily in judicial reviews and disputes on the authority of state organ. Among the existing and mostly applied interpretation methods injurisprudence, the Court does not consider it self bound by a single method. The resort to variousinterpretation methods, dependent on the nature of the case at hand, indicates that the Court is progressiveand tends to favour contextual approach. Nonetheless, since the Court is composed of nine differentindividuals, the interpretation approach will largely depend on each Justice’s legal thought. Tulisan ini mencoba menelusuri metode tafsir yang dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalamperkara pengujian undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara. Dari beberapa metode tafsiryang ada dan lazim dipergunakan dalam bidang ilmu hukum, ternyata Mahkamah Konstitusi tidak mengikatdirinya pada satu metode tafsir saja. Penggunaan beberapa metode tafsir oleh Mahkamah Konstitusi secarabergantian, tergantung perkara yang dihadapi, menunjukkan sifat progresif dan pemahaman kontekstual.Namun karena Mahkamah Konstitusi adalah kumpulan dari sembilan individu hakim konstitusi makametode tafsir yang dipergunakan sangat tergantung pada kecenderungan dari masing-masing hakim.

ASPEK YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA Mr. Muntaha
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The law is an effective tool to protect people from committing certain conducts, for instance illegal drugs trade and narcotic abuse. The prevalent drugs distribution among teens is influenced by internal and external factors, not to mention teen unstable behavior that is still easily intervened by the surrounding environment.Hukum merupakan alat yang efektif untuk melindungi manusia dari tindakan yang membahayakan diri mereka sendiri, seperti misalnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Peredaran narkotika di kalangan remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara psikologis, perilaku remaja juga masih belum stabil sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar

LEGAL APPROACHES TO ONLINE ARBITRATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN INDONESIA Agustina Fitrianingrum; Rina Shahriyani Shahrullah; Elza Syarief
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractOnline arbitration is one of the mechanisms to settle business disputes. Using online arbitration in Indonesia is challenging because the Indonesian arbitration law (Law No.30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution) does not specifcally deal with online arbitration. This research provides arguments and evidences that the relevant Indonesian national laws support the use of online arbitration. It adopts a normative legal research with a qualitative approach. It is concluded that business people should not be doubtful to use online arbitration to settle their business disputes since it is valid and its awards are enforceable in Indonesia.IntisariPenggunaan elektronik dan internet dalam bisnis memberikan banyak peluang bagi pelaku bisnis untuk memperluas jaringan bisnisnya. Arbitrase online merupakan salah satu mekanisme yang memberikan alternative solusi ketika terjadi perselisihan dalam bisnis. Namun, pelaku bisnis akan menghadapi berbagai tantangan dalam menggunakan arbitrase online di Indonesia karena hukum arbitrase di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara khusus mengatur hal-hal yang menyangkut arbitrase online. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar pemikiran bukti pendukung terkait bahwa hukum di Indonesia juga mendukung pelaksanaan arbitrase online. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif digunakan untuk mengalisa hukum di Indonesia yang relevan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku bisnis seharusnya tidak perlu merasa khawatir menggunakan arbitrase online untuk menyelesaikan sengketa bisnis karena hasil keputusan arbitrase online jelas dan dapat dieksekusi di Indonesia.

Page 32 of 53 | Total Record : 526

30 31 32 33 34

Filter by Year

2007 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA