Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 526 Documents

31 32 33 34 35

THE POLEMIC OF GIVING DIRECT EFFECT OF WTO LAW AND DSB DECISION TO DOMESTIC LAW FOR INDIVIDUAL’S JUDICIAL PROTECTION Intan Soeparna
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The main objective of WTO Law is to accommodate individual’s right in order to obtain better benefit of international trade. However, when a government violates WTO Law, it is therefore causing deprivation of individual right itself. Direct effect seems to be a feasible doctrine to provide a judicial protection for individual, in order to rebalance the right that is violated. Nevertheless, this doctrine is intractable to imply. This article discuss the polemic of giving direct effect of WTO Law and DSB Decision to domestic law to provide judicial protection for individual who becomes victim of WTO violation conducted by government Tujuan aturan WTO adalah mengakomodasi hak individu untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional, akan tetapi ketika pemerintahnya melanggar aturan WTO, maka akan menyebabkan pelanggaran hak. Oleh karena itu, doktrin direct effect aturan WTO dapat menjadi doktrin yang memberikan perlindungan hukum, dalam rangka menyeimbangkan hak yang dilanggar. Namun, doktrin ini sangat sulit diterapkan, oleh karena itu, artikel ini mendiskusikan polemik dalam menerapkan doktrin direct effect. Aturan WTO dan keputusan DSB agar pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum pada individu yang menjadi korban pelanggaran aturan WTO.

STEM CELL RESEARCH DEVELOPMENT AND ITS PROTECTION IN INDONESIA Tomi Suryo Utomo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research discusses the possibility of patenting stem cells under the Indonesian patent law by focusing on two essential issues: (a) what approaches should be chosen by the Indonesian government to protect stem cell research under the Indonesian Patent Act and non-patent regulations? and (b) what types of stem cells can be protected under the Indonesian Patent Act? In order to provide comparative perspectives, this paper discusses the experience and policies of the US, German and South Korean governments in protecting stem cell research under their patent acts. Penelitian ini mendiskusikan kemungkinan mematenkan sel punca dalam hukum paten di Indonesia dengan memfokuskan pada dua isu pokok: (a) Pendekatan apa yang sebaiknya dipilih oleh pemerintahan Indonesia untuk melindungi penelitian sel punca dalam hukum paten Indonesia dan peraturan non paten? (b) Tipe sel punca apa yang dapat dilindungi dalam hukum paten Indonesia? Untuk mencakupi pendekatan melalui perbandingan dengan luar negeri, penelitian ini membahas pengalaman dan kebijakan di pemerintahan AS, Jerman, dan Korea Selatan dalam melindungi penelitan sel punca dalam hukum paten masing-masing negara.

Penjabaran Asas-Asas Pembaharuan Agraria Berdasarkan Tap MPR No. IX/MPR/2001 dalam Perundang-undangan di Bidang Pertanahan Nurhasan Ismail; Mr. Suyitno; Rafael Edy Bosko; Heri Listyawati; Hisyam Makmuri; Dyah Ayu Widowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research discusses whether Agrarian Reform principles have been synchronous with the Indonesian land laws and Basic Agrarian Law and how those principles are implemented within government regulations on land law. Results show that, instead of manifesting, numerous government regulations are contradicting the principles therefore should be revoked or amended. Penelitian ini membahas apakah asasasas Pembaruan Agraria telah sejalan dengan hukum pertanahan Indonesia dan UUPA serta bagaimana asas-asas tersebut diterapkan dalam peraturan-peraturan pemerintah di bidang pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alih-alih mengejawantahkan, banyak PP yang bertentangan dengan asas Pembaruan Agraria sehingga harus dicabut atau diamandemen.

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PPTKIS DALAM PRA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI Ari Hernawan; Supriyadi S
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 19, No 3 (2007)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Abstract

BENTUK PELANGGARAN HUKUM NOTARIS DI WILAYAH PROVINSI BANTEN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA Endang Purwaningsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Notaries might make mistakes in doing duties which result in legal problems. The types of legal breaches by notaries in Banten: (1) not reading authentic certificates, (2) not witnessing the documents signed before them, (3) not practicing in destined area, (4) opening more than one office, (5) having a ‘notary’ signpost but with an inactive, (6) moving to a new address without reporting, and (7) producing a copy which’s different from the minutes. Law enforcement to prevent: (1) illumination, (2) coordination and relationship, (3) continuous observation, (4) better selection, (5) preventive observation, and (6) independent institution. Notaris dimungkinkan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris di Banten: (1) tidak membacakan akta, (2) tidak tanda tangan di hadapan Notaris, (3) tidak berada di wilayah kerja yang ditentukan, (4) membuka kantor lebih dari satu, (5) plang nama Notaris terpampang tetapi kosong, (6) pindah alamat kantor tetapi tidak melapor, (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta. Pencegahan dalam rangka penegakan hukum: (1) pembinaan (2) koordinasi dan kerjasama, (3) pengawasan yang kontinu, (4) seleksi yang lebih baik; (5) pengawasan dengan tujuan preventif, dan (6) lembaga independen.

THE MODEL OF LAW ON THE FULFILLMENT OF RIGHT TO EDUCATION AS THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENSHIP IN TERRITORIAL BORDER Aditia Syaprillah; Yahya Ahmad Zein
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractVarious weaknesses are still found in the protection of the rights of citizens, pertaining to the right to education in border area, that resulted in the backwardness and poverty of its citizens. The government of Nunukan District has released a regulation in fulfilling the right to education of citizens, that is regional regulation Number 05 Year 2012 on the management and implementation of education. Legal model for the fulfillment of the right to education of citizens in the border area should refer to the constitutional rights of citizens and in accordance with the international covenant on ECOSOC rights and principles of national education. IntisariPersoalan kebijakan perlindungan hak-hak warga negara khususnya terkait hak pendidikan di wilayah perbatasan selama ini masih terdapat berbagai macam kelemahan yang berakibat keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan warga negara di wilayah perbatasan. Kebijakan Pemda Kab. Nunukan dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan warga negara di wilayah perbatasan dituangkan ke dalam Perda Nomor 05 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Model hukum Pemenuhan hak atas pendidikan warga negara di wilayah perbatasan harus mengacu pada hak konstitusional Warga Negara yang dijamin dalam konstitusi Indonesia dan sesuai dengan Konvenan Internasional Hak Ekosob dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional.

PENGATURAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA Ida Kurnia
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Indonesia is an archipelago that has extensive Exclusive Economic Zone of 2,7 million km2and has a very strategic geographical position which is between two oceans make Indonesia rich in fish resources. It is ironic that most of the fishermen living under the poverty line. With this condition, we need to reform the system of fisheries policies contained in the Indonesian EEZ. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai luas ZEE 2,7 juta km2 dan posisi geografis negara Indonesia yang sangat strategis yang diapit oleh dua samudera menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya ikannya. Ironisnya justru tingkat kehidupan nelayannya sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini diperlukan upaya pembenahan dalam sistem kebijakan perikanan yang terdapat di ZEE Indonesia.

PENGATURAN HUKUM DAERAH KEPULAUAN Johanis Leatemia
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Archipelagic regions (province, regencies and municipalities) characterised by territorial sea consisting of archipelagos. The archipelagic region plays important roles in the process of recognition of Indonesia as an archipelagic state. However, no proper regulation is currently in force. Daerah kepulauan (provinsi dan kabupaten/ kota) merupakan daerah yang karakteristiknya terdiri dari lautan yang luas dengan pulau-pulau kecil yang membentuk gugusan pulau. Daerah kepulauan menjadi faktor dominan dalam pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Akan tetapi belum mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan nasional.

PENATAAN RUANG LAUT BERDASARKAN INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT Dina Sunyowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 3 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The planning of coastal spatial arrangement must be put in the valid spatial planning system. Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning and it is in fact related with land spatial planning, although that ocean and air spatial management will be arranged in separate law. The legal for coastal zone management is determined by using the principles of integrated coastal management by focusing on area or zone authority system. The integrated of coastal zones management regulations should be followed by the planning of coastal spatial arrangement. Therefore, certain synchronization at coastal zones governance is very important issue since by integrating and coordinating other related regulations and therefore conflict of norm can be minimized in the spatial planning coastal zone.

PARALLEL IMPORTS IN TRADEMARKS Agung Sujatmiko
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

According to Article 3 of Act Number 15 of 2001 on Trademark, the exclusive nature of trademark rights legalizes monopoly. Based on this exclusivity, the right holders of trademarks can decide when and where they can first introduce a trademarked product to the market. This right is known as a distribution right. Once marketed however, the right holder cannot prevent their trademarked product being imported outside of the initial chosen market (exhaustion of rights). Menurut Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa hak atas merek bersifat khusus. Hak tersebut bersifat monopoli. Berdasarkan hak eksklusifnya, pemegang hak merek dapat memutuskan kapan dan dimana dia akan meletakkan produk yang terkait dengan kreasi intelektualnya di pasaran untuk pertama kalinya. Hal itu dinamakan hak distribusi. Manakala telah diputuskan pemasarannya, maka yang bersangkutan tidak dapat mencegah produk kreasi intelektualnya itu diimpor diluar wilayah pemasaran yang telah dipilihnya pertama kali (exhaustion right).

Page 33 of 53 | Total Record : 526

31 32 33 34 35

Filter by Year

2007 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA