Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 526 Documents

35 36 37 38 39

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MOTIF BATIK TANJUNGBUMI MADURA Devi Rahayu
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Batik is protected under our Copyright Act as a creation. Society’s awareness and comprehension of the applicable copyright law, in particular small and medium industry, is still low. Correct enforcement of Copyright Act and promotion of legal awareness is needed in order to reach a prosperous society.Batik dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk ciptaan. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya pengusaha Industri Kecil Menengah terhadap hak cipta masih rendah. Diperlukan penerapan Undang- Undang Hak Cipta yang sesuai dan dilandasi dengan kesadaran hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

ANALISIS YURIDIS AKAD TABARRU’ DAN AKAD TIJARAH DALAM PRODUK UNIT LINK SYARIAH Destri Budi Nugraheni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractA Polis syaria unitlinked PT. AXA Financial Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, and PT. Takaful Keluarga, has not been fully put things in accordance with the contract tabarru DSN and Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.010/2010 that is related to the rights and obligations of participants collectively. Akad tijarah used in syaria unitlinked is wakalah bil ujrah containing authorization to the company as vice policyholders to manage Tabarru ‘and or investment fund, in return for a ujrah. Endorsee as a corporate investment fund management is not responsible for investment losses due to policyholders have chosen the type of investment and know the risks of this type of investment.IntisariPolis unit link syariah PT. AXA Financial Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, dan PT. Takaful Keluarga, belum sepenuhnya mencantumkan hal-hal dalam akad tabarru’ sesuai ketentuan Fatwa DSN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 yaitu terkait hak dan kewajiban peserta secara kolektif. Akad tijarah yang dipergunakan adalah akad wakalah bil ujrah yang berisi pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola Dana Tabarru’ dan atau dana investasi, dengan imbalan berupa ujrah. Perusahaan selaku penerima kuasa pengelolaan dana investasi tidak bertanggung jawab terhadap kerugian investasi dikarenakan pemegang polis telah memilih jenis investasi dan mengetahui risiko dari jenis investasi tersebut.

KEBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI BALI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM M Mulyanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The objective of research to determine the validity of Act No. 6 of 2014 in Bali. The research method used sosiolegal. The results showed there was a conflict between the norms of Article 6 of the explanation of the obligation to choose one type of village. During this time, the system of village administration is double the traditional village (pakraman) and village office (administration) in Bali. Sociologically, society, academics, community leaders, Perbekel and Bendesa declare that Article 6 was not suitable to be applied in Bali. Main Assembly Pakraman (MUDP) proposed Bali get an exception. Tujuan penelitian untuk mengetahui keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 di Bali. Metode penelitian menggunakan sosiolegal. Hasil penelitian menunjukkan ada konflik norma (conflict of norm) antara Pasal 6 dengan Penjelasannya tentang kewajiban memilih salah satu jenis desa. Selama ini, sistem pemerintahan desa bersifat ganda antara desa adat (pakraman) dan desa dinas (administrasi) di Bali. Secara sosiologis, masyarakat Bali, akademisi, tokoh masyarakat, Perbekel maupun Bendesa menyatakan Pasal 6 tidak cocok diterapkan di Bali. Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) mengusulkan supaya Bali mendapatkan pengecualian.

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK TAHAP PRAKONTRAKTUAL PADA PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN Antari Innaka; Sa’ida Rusdiana; Mr. Sularto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The good faith principle is present in the pre-contractual stage of Preliminary House Sale and Purchase Agreement because all three contractual stages are also characterised by good faith. This Preliminary Agreement precedes the actual House Sale and Purchase Agreement and we submit that the Preliminary Agreement is legally binding provided that it be honestly entered to. The legal remedy that is available for consumers who find the promises of their property agent in the Preliminary Agreement not included in the actual House Sale and Purchase Agreement is the Decree of State Minister for Public Housing No. 09/KPTS/M/1995. Asas itikad baik dilaksanakan dalam tahap prakontraktual pada perjanjian pendahuluan jual beli rumah karena ketiga tahapan kontrak selalu mengandung itikad baik. Dalam jual beli rumah ada perjanjian pendahuluan yang mendahului perjanjian jual beli yang sesungguhnya. Perjanjian pendahuluan itu tetap mempunyai kekatan mengikat berdasarkan kejujuran. Perlindungan hukum yang dapat digunakan konsumen ketika apa yang diperjanjikan oleh developer tidak tercantum dalam perjanjian pendahuluan adalah ketentuan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/M/1995.

Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan secara Bilateral dengan Pola Diferensiasi dalam Masyarakat Pluralis Andi Nuzul
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The currently applicable inheritance law in Indonesia is pluralistic in nature since it is formed collectively by adat, Islamic, and western legal systems; not to mention the diverse custom, ethnicity, and belief. Hence, codification of bilateral inheritance law that could address differences in our inheritance and kinship system is needed. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia saat ini bersifat pluralistis karena disusun bersama-sama oleh hukum adat, Islam, dan Barat serta dilatarbelakangi oleh keanekaragaman adat, etnis, dan agama. Oleh karenanya, diperlukan kodifikasi hukum kewarisan secara bilateral dan bersifat diferensiasi untuk mengakomodasi pluralitas hukum kewarisan dan sistem kekerabatan yang ada di Indonesia.

PERLINDUNGAN HAK DAN PEMENUHAN AKSES ATAS KESEHATAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA Aktieva Tri Tjitrawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractMillions of Indonesian migrant workers living in other countries, most of them are illegal workers and are not covered by health insurance. They are very susceptible to disease because of poor quality of life and does not have access to health care. Sovereignty of the recipient State confine Indonesia to provide health protection for them,, as it has been provided by all the citizens in Indonesia through the mechanism of National Health Insurance (JKN). Protection of the right to health as part of human rights in this study is used as a starting point the imposition of obligations of the state, both sending and receiving, to cooperate in improving the health of migrant workers. Cooperation can be done through the establishment of international agreements on the implementation of Universal Health Coverag, both in the sending and receiving States.IntisariJutaan buruh migran Indonesia tinggal di luar negeri, sebagian besar dari mereka adalah ilegal dan tidak tercakup oleh asuransi kesehatan. Mereka sangat rentan terhadap penyakit akibat buruknya kualitas hidup dan tidak dimilikinya akses terhadap sarana kesehatan. Kedaulatan negara penerima menghalangi tangan negara pengirim untuk memberikan perlindungan kesehatan, sebagaimana yang telah diterima oleh semua warga di Indonesia melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perlindungan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam penelitian ini digunakan sebagai titik awal pengenaan kewajiban negara, baik negara pengirim maupun negara penerima, untuk bekerja sama dalam meningkatkan derajat kesehatan pekerja migran. Kerjasama dapat dilakukan melalui pembentukan perjanjian internasional mengenai penerapan Universal Health Coverage yang berlaku, baik di negara pengirim maupun negara penerima.

PROSPEK PENEMPATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENGIKAT INDONESIA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN INDONESIA Mr. Aminoto; Agustina Merdekawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research aims to know understand the prospects to include international treaties binding to Indonesia in the hierarchy of Indonesian statutory regulations, from the aspects of urgency and challenges. This research is a legal research. Therefore, the data collecting method applied for this research mainly focuses on literature reseach. These materials will be analyzed with a statutory, and comparative approach. The analysis of this research concluded that: Firstly, there were seven reasons of urgency to place international treaties in the hierarchy of statutory regulations and Secondly, there were four main challenges to place international treaties in the hierarchy of statutory regulations. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang penempatan perjanjian internasional yang mengikat Indonesia dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari aspek urgensi dan tantangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis. Pengumpulan sumber-sumber penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (literature reseach) dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, adatujuh alasan utama urgensi penempatan perjanjian internasional dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia; dan Kedua, ada empat tantangan dalam penempatan perjanjian internasional dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.

ASYLUM SEEKERS IN JAPAN: A HARD ROAD Rini Shahriyani Shahrullah; Ana Carolina Villalobos Aburto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Japan has ratified the 1951 Convention regarding the status of Refugees and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees since 1981 and 1982, yet Japan only accepted an exceptionally low number of refugees in the course 30 years since it ratified the Convention. Japan needs to closely revise and align its national policies with international agreements that it is signatory to. The main framework with which Japan’s government still tackles the issue of refugees is tightly restrained by its overall controlling immigration policies in an attempt to remain a homogenous nation. Japan has a long way to go in order to fully comply with the spirit of the Convention, the Protocol, and international instruments relating to the Status of Refugees. Jepang telah meratifikasi Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol tentang Kedudukan Pengungsi 1967 sejak tahun 1981 dan 1982, namun Jepang hanya menerima sejumlah kecil pengungsi dalam kurun waktu 30 tahun sejak diratifikasinya konvensi tersebut. Jepang harus meninjau kembali dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan nasional negaranya telah sesuai dengan perjanjian internasional yang telah ditandatangani Jepang. Kerangka kerja pemerintah Jepang dalam menangani isu pengungsi sangat dibatasi oleh berbagai pengetatan kebijakan imigrasi yang dikeluarkan dalam semangat mempertahankan homogenitas bangsa. Jepang memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar dapat memenuhi semangat konvensi, protokol, dan berbagai instrumen internasional terkait status pengungsi.

Hak Ulayat Laut dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kepulauan Kei dan Papua Roberth Kurniawan Ruslak Hammar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 2 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Structure of customary right for land go out to sea as source of subsistence at society of Moluccas and Papua, existence still be confessed and adhered, goodness by citizen of federation punish, and also the foreigner, and if impinged to be sanctioned coherent. Autonomous execution of area hotly the reform and on the side of socialize, giving living space for execution of rights of customary right for land of deep sea construct reinforcement of rights socialize custom utilize to support area development.

KONTRIBUSI FATWA MUI NO.11 TAHUN 2012 TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Haniah Ilhami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractIdentifying the contributions of Fatwa MUI No. 1 year 2012 in Indonesian Islamic Family Law, this research finds that the Fatwa has contributed in 2 (two) positions. First, the Fatwa contributes to the development of the substance of Islamic family law through its position as the clarification and explanation of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, as the confirmation of the prohibition of adultery, as the recommendation for the Government, and as the regulation that provides children’s protection. In the other side, the Fatwa contributes practically in Religious Courts through its contribution as the Judge's guidance, completes the absence of related regulations, and the source of material law. IntisariDalam kajian terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, penelitian ini menemukan bahwa Fatwa MUI No.11 tahun 2012 telah memberikan kontribusi bagi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam 2 (dua) bentuk. Pertama, fatwa berperan terhadap pengembangan substansi hukum keluarga Islam karena telah memberikan klarifikasi dan penjelasan atas Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengatur larangan perbuatan zina, sebagai rekomendasi bagi Pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait zina, dan memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil zina. Kedua, fatwa berkontribusi dalam tataran praktis di Pengadilan Agama sebagai pedoman Hakim, pengisi kekosongan hukum, dan sebagai sumber hukum materiil.

Page 37 of 53 | Total Record : 526

35 36 37 38 39

Filter by Year

2007 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA