Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 526 Documents

37 38 39 40 41

CRITICIZE THE USE OF ANALOGY PROHIBITION IN CRIMINAL LAW Ali Masyhar Mursyid
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The analogy becomes an absolute thing that is not permitted under the Indonesia criminal law. However, in the moving and changing society, written criminal laws are not always able to accommodate all the crime that happened. The prohibition of analogy it is not in line with Islamic law, “qiyas”, which no other is the analogy. Analogy should be accepted as part of a form of interpretation that has been known in the criminal law. Ban the use of analogy also confirmed in the draft Criminal Code. However, reading the ban of analogy must be done carefully. Analogi menjadi satu hal mutlak yang tidak diperkenankan dalam hukum pidana. Namun demikian di tengah perkembangan masyarakat yang bergerak dan senantiasa berubah, perundang-undangan pidana tertulis tidak selamanya mampu menampung seluruh tindak pidana yang terjadi. Doktrin hukum pidana yang melarang analogi ini justru tidak sejalan dengan konsep hukum Islam yang mengenal qiyas, yang tiada lain adalah analogi. Seyogyanya analogi bisa diterima sebagai bagian dari bentuk penafsiran yang selama ini telah dikenal dalam hukum pidana. Larangan penggunaan analogi juga ditegaskan (kembali) dalam Rancangan KUHP. Namun demikian perlu kehati-hatian dalam membaca larangan analogi dalam Rancangan KUHP ini.

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL YANG DITERAPKAN DALAM PENGELOLAAN TANAH PARIWISATA SRI GETHUK DI BLEBERAN, PLAYEN, GUNUNG KIDUL Agus Sudaryanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe management of the land of Sri Gethuk waterfall in Bleberan Playen Gunungkidul should be by applying local wisdom values locally. The results showed: first, the value of local wisdom used in the management of Srigethuk tourism is the value of innovation, persistence value, the value of togetherness, the value of musyawarah, the value of locality and religious value; secondly, the Solution if there is a conflict of value in the management of Srigethuk tourism is done through compromise, deliberation or wisdom. IntisariPengelolaan tanah wisata air terjun Sri Gethuk di Bleberan Playen Gunungkidul seharusnya dengan menerapkan nilai kearifan lokal setempat. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, nilai kearifan lokal yang digunakan dalam pengelolaan wisata Srigethuk adalah nilai inovatif, nilai kegigihan, nilai kebersamaan, nilai musyawarah, nilai lokalitas dan nilai religious; kedua, Solusi jika terjadi benturan nilai dalam pengelolaan wisata Srigethuk dilakukan melalui kompromi, musyawarah atau kebijaksanaan/ kearifan.

THE APPLICATION OF SIMPLICITY CONCEPT OF TAXATION ON FINAL INCOME TAX REGIME IN INDONESIA Adrianto Dwi Nugroho
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The Final Withholding Tax (hereinafter, FWHT) requires certain taxable income to be taxed in accordance with special rules that differ from the calculation of income taxes in general, and thus, disregarding the payer’s ability to pay. One concept upheld in justifying FWHT is simplicity. However, the concept has not been defined clearly in FWHT regime in Indonesia. The study shows that conceptually, there are two definitions of simplicity in understanding its manifestation in FWHT regime in Indonesia. However, these definitions have deviated from the Pay As You Earn (PAYE) concept, which provides basis for any withholding system in taxation. Pajak Penghasilan (selanjutnya, PPh) Final menghendaki objek PPh tertentu dipungut pajaknya berdasarkan penghitungan yang berbeda dengan penghitungan PPh umum, sehingga tidak dihitung menurut kemampuan membayar dari Wajib Pajak tersebut. Salah satu konsep yang dapat menjustifikasi penyimpangan tersebut adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Namun demikian, konsep ini tidak memiliki pemaknaan yang jelas dalam pemungutan PPh Final di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual terdapat beberapa pemaknaan konsep kesederhanaan yang dapat digunakan dalam memahami rezim PPh Final di Indonesia. Namun demikian, makna konsep kesederhanaan ini menyimpang dari konsep Pay As You Earn, yang mendasari rezim PPh Pemotongan, termasuk yang bersifat final.

PENGATURAN ASURANSI KECELAKAAN JALAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Ms. Sulistiowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The growth of motor vehicles ownership results to the increasing traffic accidents risk. The Compulsory Third-Party Liability Motor Vehicle Insurance attempts to deter drivers and provide financial protection for the victims. This scheme succeeds to decrease instances of auto-accidents, as indicated by the fewer claims made by the victims of auto-accidents. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalulintas. Asuransi Kendaraan Wajib Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga berfungsi menciptakan efek jera bagi penyebab kecelakaan dan jaminan ketersediaan dana ganti rugi bagi korban. Skema ini dapat menurunkan jumlah kecelakaan maupun fatalitas dan korban kecelakaan, sebagaimana ditunjukkan dari adanya penurunan klaim korban kecelakaan jalan.

Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Provinsi DIY Zainal Arifin Mochtar; Hasrul Halili
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research questions the standard operational procedures applied in Samsat and BPN Yogyakarta. Result shows how the integrity level of these institutions is potential to be enhanced by opening wide access of information and by eradicating tipping and illegal payment. Improvement of reward and punishment system must also be done. Fokus penelitian ini adalah prosedur operasional standar yang digunakan oleh Samsat dan BPN Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat integritas kedua institusi ini berpotensi untuk dikembangkan dengan cara membuka keran informasi dan mengeliminasi budaya tips dan pungutan liar serta memperbaiki sistem reward and punishment.

THE LEGAL FORCE OF AN AUDIT BY THE BOARD OF INDONESIA FOR THE PROOF OF CORRUPTIONS(Critical Case over the Purchase of Sumber Waras Hospital) Yusi Amdani
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe audit results of the Audit Board of Indonesia (BPK) stated that the purchase of Sumber Waras Hospitalby the Government of DKI Jakarta caused state losses. It’s submitted by BPK to the Corruption EradicationCommission (KPK). However, it’s not used as the basis of proof since KPK didn’t find any state loss. Thisstudy examines position and consequences the audit of BPK that not used as basis of investigation, whileit’s actually possible to be used as evidence in corruption cases. KPK shouldn’t ignore it, moreover to testthe results that have been in accordance with the standards. IntisariHasil audit BPK menerangkan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakartamenyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 191 miliar. Hasil audit tersebut diserahkan BPK kepada KPK.Namun, tidak dijadikan sebagai dasar pembuktian oleh KPK, dimana dalam proses penyelidikan KPKmenilai tidak adanya unsur kerugian negara. Tujuan kajian ini menelaah kedudukan Audit BPK dalammenghitung kerugian negara dan akibat hukum audit Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak dijadikansebagai dasar penyelidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hasil audit BPK dapat dijadikan sebagaipembuktian perkara korupsi. KPK seharusnya tidak mengabaikan hasil audit BPK apalagi menguji hasilaudit yang telah sesuai standar.

SINERGI BUMN DALAM PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA Anna Maria Tri Anggraini
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

From the Competition Law perspective, the basic principles of procurement among others are transparency, non-discrimination and efficiency. For that purpose some regulations were established such as Law No. 5 of 1999 and Presidential Regulation regarding bid rigging prohibition. However, still there is a ministerial regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises that contravene with fair competition principles that enable to appoint a subsidiary of a State-Owned Enterprises directly without bidding. Such practice is violation to Article 22 and Article 19 d of Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibitionof Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Prinsip dasar sistem pengadaan barang/jasa dari perspektif Hukum Persaingan Usaha diantaranya transparansi, non diskriminasi, dan efisiensi. Untuk itu, dibentuk beberapa regulasi berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden yang melarang persekongkolan tender. Namun demikian, terdapat peraturan yang bertentangan dengan prinsip persaingan yakni Peraturan Menteri tentang Sinergi BUMN, yang memberi peluang dilakukannyapenunjukan langsung kepada anak perusahaannya, untuk melaksanakan proyek pengadaan barang/jasa. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, khususnya Pasal22 dan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KAJIAN PEMBANGUNAN HUKUM SUMBER DAYA AIR SUNGAI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Mr. Sulastriyono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Water river resource laws have functioned as a tool of development but its unbalance to give interest and justice towards all the people in Indonesia. Water use rights in the Law number 7 of 2004 is debatable and can be interpreted as a political will of the government to lead water management privatization. In the sociology of law context, study on water river resource laws is not only focus on written law but also sociocultural values in the society. The development of holistic and integrative law culture is the alternative solution concept of water river resource laws development to mobilize of religion law, adatlaw and written law accordance with their balances function.

FINALITY OF INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT DECISION IN REGARD TO JUDICIAL REVIEW Suwarno Abadi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article examines the constitutional status of Constitutional Court’s decisions constitutionally guaranteed as final. This status very critical because it could lead Constitutional Court to the judicial supremacy position. This article argues against this possibility. The status of Constitutional Court’s decisions should be critized on the basis that its finality is prima facie, not absolute. As a solution, this article takes a position called departmentalism which means that court and legislature are not supreme in their authority to interpret the constitution. Artikel ini membahas tentang status konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi yang dijamin konstitusi bersifat final. Status tersebut sangat kritikal karena dapat mengarahkan Mahkamah Konstitusi ke posisi supremasi yudisial. Artikel ini berargumen tidak setuju atas kemungkinan tersebut. Oleh karena itu, status putusan Mahkamah Konstitusi perlu dikritisi dengan dasar bahwa finalitasnya tersebut bersifat “prima facie”, tidak absolut. Sebagai solusinya, artikel ini mengambil posisi departementalisme yang memiliki pengertian bahwa pengadilan dan legislator tidak memiliki supremasi atas kewenangan untuk melakukan interpretasi konstitusi.

CREDITOR PROTECTION WITHIN CORPORATE GROUP INSOLVENCY Hesty Diyah Lestari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Creditors of corporations in corporate groups are in a vulnerable position when the corporations become insolvent. The application of separate entity and limited liability principles makes the liability of the parent company for the debts of its subsidiary is limited to the amount of its shareholding in the subsidiary, even though in the commercial reality corporate groups are design for the interests of the group as a whole. The existing law in Indonesia has not provided adequate safeguards to creditors’ interests. Kreditor perseroan pada perusahaan grup berada pada posisi yang rentan apabila perseroan menjadi pailit. Penerapan prinsip badan tersendiri dan tanggung jawab terbatas menjadikan tanggung jawab induk perusahaan pada utang anak perusahaannya dibatasi sejumlah kepemilikan sahamnya pada anak perusahaan, meskipun pada kenyataannya perusahaan grup didesain untuk kepentingan grup secara keseluruhan. Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum memberikan perlindungan yang memadai bagi kepentingan para kreditor.

Page 39 of 53 | Total Record : 526

37 38 39 40 41

Filter by Year

2007 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA