cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
Published by Institut Agama Islam Negeri Manado
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 606 Documents
 40   41   42   43   44 
Prospek Bank Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Ismail Ismail
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 3, No 1 (2005)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v3i1.265

Abstract

Sejak diundangkannya undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, maka pemerintah dalam hal ini bank Indonesia menggunakan dual sistem perbankan, yaitu perbankan dengan sistem bunga yang di anut oleh perbankan konvensional dan perbankan dengan sistem bagi hasil.dengan demikian perbankan konvensional dapat membuka layanan perbankan dengan sistem bagi hasil. Kinerja ini semakin nyata ketika badai krisis ekonomi melanda indonesia. Ketika perbankan konvensional banyak yeng terpuruk, perbankan syariah relatif dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangan. Data menunjukkan bahwa pada akhir 1996, jumlah keseluruhan kantor, baik kantor pusat, kantor cabang, kantor capem, maupun kantor kas, yaitu 41 kantor. Bulan januari 2003, jumlahnya telah menjadi 116 kantor. Ini membuktikan bahwa secara konseptual, perbankan syariah memang sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan berkembang menjadi sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan fitrah hidup manusia. Walapun demikian, kesempurnaan konsep yang berdasarkan konsep ilahiah ini tetap terus harus disesuaikan dengan tuntutan zaman agar tetap dapat diterapkan dalam kehidupan bisnis yang nyata. Berangkat dari pemikiran itulah diperlukan alternatif-alternatif pemikiran yang dapat menyempurnakan konsep pengembangan perbankan syariah dimasa depan. Tantangan pertama yang berada di depan mata adalah mampukah perbankan syariah memerankan fungsi intermediasi secara baik sehingga segera dapat menggerakkan sektor ril. Tantangan kedua adalah mampukah perbankan syariah berkembang di habitatnya yang subur’(negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia) serta menjadi contoh sukses bagi negara-negara lain dalam mengembangkan perbankan syariah. Tantangan ketiga, dimasa depan perbankan syariah harus mampu menjadi rahmatan lil alamin.
Tanggung Jawab Developer Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Hasyim Sofyan Lahilote
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 1 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v7i1.53

Abstract

Dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan, konsumen sering ditempatkan dalam posisi marginal sehingga kesepakatan yang berlaku sering merugikan pihak konsumen. Tanggung jawab developer dalam perjanjian tersebut habis setelah dirampungkannya pembuatan rumah yang dimaksud. Akan tetapi masalah mulai timbul bila spesifikasi rumah yang diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hukum perlindungan konsumen memberikan celah yang luas bagi konsumen untuk melindungi hak-hak hukumnya dalam perjanjian tersebut.
HUKUM ISLAM DAN MASLAHATNYA DI INDONESIA Hasan H Muhammad
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 11, No 2 (2013)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v11i2.171

Abstract

Indonesia adalah Negara hukum dimana hukum Islam telah tertanam dihati masyarakat dan menjadi aturan dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya Hukum Islam hanyalah diakui sebagai Hukum tak tertulis (unwritten law) atau disamakan dengan Hukum adat. Namun setelah proklamasi kemerdekaan RI diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, Hukum islam setahap demi setahap meningkat ke posisi hukum tertulis. Belasan bahkan ratusan peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan oleh pemerintah yang memperlakukan hukum islam kepada masyarakat. Proses taqninisasi hukum islam berjalan dengan baik bahkan secara khusus Propinsi Aceh Darussalam telah mengeluarkan qanun yang memperlakukan hukum Islam diberbagai daerah lainnya seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan lain-lain bermunculan perda Syari’ah seperti; Perda Zakat, Perda Larangan Miras, Perda membaca Al-Quran dan lain-lain yang mana telah nyata memberikan maslahat kepada masyarakat.
The Implementation of Consumer Protection Act on Cosmetic Business Agents (Study of Cosmetic Supervision at Makassar Agency of Food and Drug Control) Fitri Wulandari; Muh. Saleh Ridwan; Patimah Patimah
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 17, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v17i1.853

Abstract

This study is entitled Implementation of the Consumer Protection Act on Cosmetic Business Agents (Study of Cosmetic Supervision at Makassar Agency of Food and Drug Control). This study describes how to supervise the implementation of consumer protection act on cosmetic businesses. To obtain answers to this problem, the writers use three methods of the data collection; Observations, interviews, and documentation. In field research, the writers use observation and interview instruments. Qualitative Data processing and the data analysis techniques that are used; Data reduction, the data presentation, and verification of data. The samples in this study were the Head of the Agency of Food and Drug Control, the Head of Examination Department, the Head of Enforcement Department, the Head of Testing Department, the Head of Information and Communication Department, some business agents and consumers. The results of this study indicated that the application of the consumer protection act has been carried out by cosmetic business agents in Makassar, the agents have applied all the rules relating to the production and distribution of products as well. Supervision of cosmetic businesses by Makassar Agency of Food and Drug Control both in the market and at the clinic has proceeded properly.
KORELASI ANTARA EKONOMI DAN EKOLOGI DALAM PERSPEKTIF ISLAM Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v4i2.208

Abstract

Kemajuan ekonomi dibidang produksi melalui industri telah membawa dampak kerusakan lingkungan, tentu memberi dampak terhadap ekonomi. Ekonomi yang mengalami degrasi produksi, produksi menurun, kesejahtraan dan pemenuhan kebutuhan terancam. Akibat tidak terbangunnya hubungan yang sinerge terjadi eksploitasi alam untuk mencapai kebutuhan ekonomi. Percaturan seperti inilah yang membutuhkan peranan agama untuk meminilisasi pengrusakan ekologi dan pencapaian target ekonorni. Ekologi dan ekonomi sebagai dua fenomena yang harus di bingkai nilai Islam sebagai salah satu ajaran yang membagun formulasi kerahmatan. Rusaknya ekologi berimplikasi punahnya mahluk hidup yang menyeret hilangnya perekonomian. 
Implementation of Regulation Number 25 in 2009 Concerning the Public Services Toward the Regional Organizations of Gorontalo District Muten Nuna; Ibrahim Ahmad; Arifin Tumuhulawa; Dikson Junus; Roy Marthen Moonti
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 19, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v19i2.1496

Abstract

The research aimed to investigate the effectiveness of Regulation Number 25 in 2009 concerning public service on the organization of the local forces and investigate the hindrance factors of the implementation of Regulation Number 25 in 2009 concerning public service on the regional organizations. It was empirical juridical research employing the interview method. The technique of data analysis applied descriptive analysis. Findings revealed that the public services of Gorontalo District's regional organizations had been implemented based on the procedure operational standard and the provision of Legislation, although it was not effective. It can be seen from community satisfaction with administrative services that still need to be addressed and improved. The hindrance factors of implementing public service regulation were human resources and the availability of facilities and infrastructures. In creating public services appropriately with the Legislation, the government should be entirely done to improve employees' awareness. Society or paying attention to the organization management and adequate human resources and facilities and infrastructures can support the role of government in improving the public services, particularly the regional organizations of Gorontalo District.
SEJARAH USHUL FIQH MASUK DI INDONESIA Rahmawati Rahmawati
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v13i1.6

Abstract

Sejak periode awal sejarah Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-aturan ini, pada esensinya, bersifat religius. Oleh karena itu, dalam pembinaan dan pengembangannya, selalu diupayakan berdasarkan kepada al-Qur’an, sebagai wahyu Illahi yang terakhir, yang pengaplikasiannya untuk sebagian besar dicontohkan dan dioperasionalkan oleh sunnah Rasulullah saw. Dalam perkembangan selanjutnya, Islam yang sudah menyebar sedemikian luasnya, pluralitas masyarakat tidak dapat dihindarkan lagi, masalah yang timbul pun tidak kalah kom­pleksnya yang menuntut upaya ijtihad yang lebih komprehensip bagi segenap pengikutnya, khususnya para intelektual muslim yang memiliki tanggung jawab yang paling berkompeten dalam hal tersebut. Hal demikian dilakukan untuk lebih mengaktuali­sasikan misi Islam yang bersifat elastis dan tidak ada unsur pemaksaan bagi manusia.Dalam tulisan ini akan dipaparkan masalah awal penyu­sunan ilmu ushul fiqh (dan kemudian menjadi salah satu dari bagian displin ilmu) yang telah dipelopori Imam Syafi’i dalam menyusun ilmu tersebut secara sistematis, yang dengan kecerdasannya, ia mampu menangkap fenomena yang ada dari per­kembangan ilmu ushul fiqh dari periode sebelumnya dan diapli­kasikan dalam karyanya yang konkrit.
ISTIHSAN (Telaah Sosiologi-Kultural Pemikiran Imam Hanafi) Yusno Abdullah Ota
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 6, No 2 (2008)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v6i2.248

Abstract

Tulisan ini adalah upaya untuk mengeksplorasi pemikiran fikih Abu Hanifah dengan menggunakan kacamata sosiologis. Pemikiran seorang tokoh tidak lahir dengan sendirinya, tanpa peran serta kondisi social, politik dan budaya yang berkembang pada masa tokoh pemikir tersebut hidup. Karenanya, pemikiran Abu Hanifah tentang Istihsan juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi dan struktur masyarakat Kufah, sebagai basis dan tempat tinggal Imam Abu Hanifah
Dwangsom: Investigate the Conceptual Basis of Religious Court on Child Custody Rulings Sudirman L; Sunuwati Sunuwati; Muh. Alim Fasieh
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 21, No 2 (2023)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v21i2.2500

Abstract

This study aims to investigate the philosophical underpinnings of the law regarding the issue of religious court judges' decisions regarding the right to control and care for children. Various Religious Court decisions cannot be obeyed voluntarily by the party controlling the child (the Defendant) because the mother provides the finest care for children under 12. Based on the decision of the party entitled to care for the child (Plaintiff), and according to the survey, several respondents found the decision to be hollow (illusion). It is a normative study with a conceptual approach that is then descriptively and qualitatively analyzed. Initially, the application of Dwangsom in child support cases was psychological pressure on the Defendant to voluntarily carry out the provisions of the decision and psychological protection for the child, according to the results. Despite this, Dwangsom must be provided upon request. Second, a court decision grants a Dwangsom petition, effectively legalizing the practice in cases of religious child-rearing. Thirdly, the Judge's approval of the Plaintiff's request to establish Dwangsom positively affects the renewal of Islamic family law in Indonesia because numerous decisions regarding child support are not made voluntarily.
EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Edi Gunawan
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 1 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v8i1.39

Abstract

Sejak Kompilasi Hukum Islam tersusun, para penyusunnya tidak secara tegas memberikan pengertian dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, mereka mempelajari rencana dan proses penyusunannya, sehingga menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari  berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut dengan kompilasi. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum masional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal itu disebabkan karena latarbelakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke Peradilan Agama. Namun demikian hakim memiliki kebebasan untuk berkreasi sepanjang hakim tidak menemukan rujukan dalam hukum tertulis

Page 42 of 61 | Total Record : 606

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2003 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 1 (2026) Vol 23, No 2 (2025) Vol 23, No 1 (2025) Vol 22, No 2 (2024) Vol 22, No 1 (2024) Vol 21, No 2 (2023) Vol 21, No 1 (2023) Vol 20, No 2 (2022) Vol 20, No 1 (2022) Vol 19, No 2 (2021) Vol 19, No 1 (2021) Vol 18, No 2 (2020) Vol 18, No 1 (2020) Vol 17, No 2 (2019) Vol 17, No 1 (2019) Vol 16, No 2 (2018) Vol 16, No 1 (2018) Vol 15, No 2 (2017) Vol 15, No 1 (2017) Vol 14, No 2 (2016) Vol 14, No 1 (2016) Vol 13, No 2 (2015) Vol 13, No 1 (2015) Vol 12, No 2 (2014) Vol 12, No 1 (2014) Vol 11, No 2 (2013) Vol 11, No 1 (2013) Vol 10, No 2 (2012) Vol 10, No 1 (2012) Vol 9, No 2 (2011) Vol 9, No 1 (2011) Vol 8, No 2 (2010) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 2 (2009) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 2 (2008) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 2 (2007) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 2 (2005) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 2 (2004) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 2 (2003) Vol 1, No 1 (2003) More Issue