cover
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 606 Documents
AMTSAL AL-QUR’AN Frangky Soleiman
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 5, No 1 (2007)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v5i1.227

Abstract

Al’Qur’an merupakan firman Allah swt yang disampaikan kepada Nabi-nya (Muhammad saw) melalui malaikat jibril as sebagai “Hudan” kepada manuia dengan menggunakana bahasa yang mudah dimengerti, seni kebahasaannya yang digunakan juga mempunyai nilai sastra yang cukup tinggi, sehingga manusia dapat menangkap apa yang dmaksut dari ayat-ayat tersebut. Kemudian mencoba menganalisan lebih lanjut, serta dapat mengambil pelajaran dan manfaatnya; dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat/bernegara.
Pemmali Culture in Bugis Community versus Law Enforcement of Age of Marriage in the Religious Courts Aris Aris; Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 20, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v20i2.2056

Abstract

This study aims to explore the law enforcement of age of marriage in Bugis community, Islamic law and national law, and pemmali culture as one of the most crucial reasons for marriage dispensation. This study method used a sociological juridical research with normative and formal juridical approaches, socio-anthropological and case studies. Data analysis techniques used positivist theory of legal system, law enforcement, and sociology of legal system. The results showed that the enforcement of age of marriage in Bugis community does not have an age standard determination unless the daughter is menstruating, the application of pemmali culture causes daughter to become victims of underage marriages, they are blind to knowledge of age of marriage in Law Number 16 of 2019. The application of marriage age for children are still debated by the majority of fiqh scholars as long as girls have not menstruated, they do not question child marriage if it is menstruating, but Indonesian national law there is no way to legalize child marriage before getting a marriage dispensation. Pemmali culture can be determined as one of the reasons for the sharp increase in marriage dispensations in Religious Courts due to the mindset of parents in Bugis community when their daughters are underage and are proposed three times by men. A mayor implication of these findings is to reduce the amount of marriage dispensation recommended the next research on the effectiveness of socialization of Law Number 16 of 2019.
Wawasan Hadis Tentang Tasamuh (Toleransi) (Suatu Kajian Hadis Tematik) Muhammad Sabir
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 2 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v9i2.25

Abstract

Term tasamuh sering dipadankan dengan term toleransi yang telah menjadi istilah mutakhir bagi hubungan antara dua pihak yang berbeda secara idiologi maupun konsep. Term tasamuh dan toleransi berbeda secara substantif dan terminologis tetapi hal tersebut tetap didekatkan penggunaannya dalam konteks agama, sosial budaya dan politik sebagai implikasi dari perbauran budaya yang tidak dapat dihindari dewasa ini.
Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado Sunarto Sunarto
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 12, No 1 (2014)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v12i1.277

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan proses pelaksanaan sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Sario, dan apakah proses penerapannya telah sesuai dengan Konsep Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah bersifat kualitatif deskriptif studi kasus. Maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan, mendeskripsikan atau melukiskan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara terperinci. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan sewa menyewa mobil rental. Sedangkan penelitian ini bersifat studi kasus, dalam hal ini ditujukan pada  Rental Mobil di Kecamatan Sario Kota Manado. Dari hasil penelitian mengenai penerapan pelaksanaan sewa-menyewa mobil  yang di lakukan oleh Rental Mobil di Kecamatan Sario di lihat dari rukun dan syarat sewa menyewa sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yaitu ada orang yang menyewakan mobil, penyewa mobil, ada mobil yang di sewakan, dan ada uang sewa yang di berikan penyewa mobil kepada pemilik rental  yang penjelasan dari awal sampai berakhirnya sewa menyewa hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan antara kedua belah pihak yaitu pemilik rental dan penyewa mobil,  akan tetapi juga tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena berdasarkan temuan di lapangan dua diantara tiga rental mobil tempat penelitian tidak memiliki badan hukum sehingga keberadaan rental tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan juga tidak memiliki aturan secara jelas dan tertulis sebagai acuan antara pihak-pihak yang terkait dalam sewa-menyewa mobil rental di Kecamatan Sario kota Manado.
Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern Abdurrahman Konoras
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 15, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v15i1.472

Abstract

Changes in legal development occur because the law and society are dynamic. Changes in the private law have implications for the strengthening of internal control functions that replace external control functions. Developmental changes in the modern private law are closely related to the changing societies and ruling regimes, which strengthen the role and participation of the people on the one hand, and the diminishing role of the state on the other is inseparable from modernization and democratization within the state and society itself. The contract law, labor law, and consumer protection law are subject to changes arising from the strengthening of internal control functions that replace external control functions.
KONSEP HUKUM ISLAM DALAM AL-QUR’AN (Antara Keadilan dam Kemanusiaan) Ismail K Usman
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 1, No 1 (2003)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v1i1.180

Abstract

Hukum, keadilan dan kemanusiaan merupakan tema penting dan unik dalam Al-Qur’an. Hukum, keadilan dan kemanusiaan yang dibentangkan Al-Qur’an jika tidak bersifat cerdas dalam mencermatinya, memungkinkan untuk terjadinya salah pemahaman. Dalam hal ini boleh jadi timbul penilaian bahwa hukum yang dirumuskan Al-Qur’an tidak mengindahkan nila-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam kasus hokum qisas misalnya, menurut Al-Qur’an bagi yang membunuh hruslah dibunuh juga. Nampaknya sepintas menggambarkan bahwa konsep hukum menurut Al-Qur’an bersifat balas dendam yang mencerminkan jauh dari muatan nilai-nilai kemanusiaan. Tulisan ini akan menjelaskan kasus-kasus hukum qisas, perbudakan dan poligami sebagai contoh kasus. Betapa konsep hukum dalam Al-Qur’an begitu sangat menghormati nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
SOCIAL CONFLICT DUE TO THE CONTROVERSY OF MOSQUE’S QIBLA DIRECTION IN SEJIRAM VILLAGE, SAMBAS REGENCY Reza Akbar; Asman Asman
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 18, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v18i1.926

Abstract

Determination of the direction of Qibla precisely becomes very important, especially when preparing for the construction of a mosque. A mosque that the course of Qibla can determine deviates from its intended direction; this is because of many factors, such as measurement and calculation errors, tool use errors, or errors due to the construction of the Mosque. Deviation in the direction of Qibla of a mosque can cause social conflict, such as happened in Sejiram Village, Sambas Regency, in 2010-2011. This study aims to describe the social conflict that occurred in Sejiram Village due to the controversy of the direction of the Mosque’s Qibla and its impacts. This research is qualitative research with a pattern of field research through in-depth interviews to obtain primary data. Based on this research, it found that young people wanted a change in the direction of the Mosque’s Qibla after it proved to the deviant. On the other hand, older people rejected it. The social conflict has an impact on the loosening of relations between parties who got involved in the conflict. However, this conflict turned out to have a positive effect, namely increasing public knowledge about the importance of accuracy in Qibla direction, encouragement to increase understanding in worship, and slowly reducing traditions that not suggested in Islam.
KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM (KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA) Sya'ban Mauluddin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v2i1.218

Abstract

Hukum Islam adalah hukum yang berwatak, ia mempunyai karakter­istik yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya, Karakter tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah, yaitu dimana hukum Islam bersifat takamul (sempurna), wasatiyah (seimbang, harmonis), harakah (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman). AI-Qur'an memperkenalkan satu konsepsi hukum yang bersifat integra1, Di dalamnya terpadu antara Sunatullah dengan Sunnah. Sebagaimana terpadu antara aqidah dan moral, terpadu­nya dengan hukum dalam rumus­an yang diajarkan al-Qur'an. Dengan sifatnya yang demikian, maka hukum Islam memiliki kekuatan sendiri yang tidak tergantung pada adanya sesuatu kekuasaan sebagai kekuatan pemaksa dari luar hukum tersebut.
Fulfillment Matter of Education Rights of Children in Conflict With the Criminal Law Nurhamdah Nurhamdah; Emilia Mustary; Fikri Fikri; Subhan Saleh; Nabilahumaida Nabilahumaida
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 20, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v20i1.1825

Abstract

This study aims to determine the forms of the fulfillment of education rights for children in conflict with the criminal law in Indonesia through the "Independent School" program and the factors hindering its practice. It was field research in the form of a case study with data collection techniques: observation and interviews. The research findings reveal that the fulfillment of the right to education for children conflicts with the criminal law (ABH) already carried out but not optimally as regulated in Permen PPPA No. 15 of 2010. This can be seen from the efforts of the staff at LPKA to open non-formal classes even though they do not have adequate classrooms and facilities and the unavailability of professional teaching staff. The inhibiting factor is the absence of human resources in the form of professional teaching staff and limited facilities and infrastructure. As a result, the implementation of education did not work well because the teaching staff did not have an official educational background, and teaching activities were only performed as additional duties as staff at LPKA. The study results show that the LPKA staff's role is vast in providing education to ABH regularly to fulfill education rights. The implications are expected to become input for the LPKA Class II Maros policy to provide management and learning techniques to staff and input for the central government to recruit teaching staff and social workers as well as the provision of facilities and infrastructure.
FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v9i1.16

Abstract

Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, fatwa merupakan pendapat ulama dalam rangka turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Sehinnga fatwa bersifat domestic, situasional, dan temporal.Muhammadiyah merupakan suatu organisasi Islam di Indonesia yang memiliki konstribusi yang sangat besar dalam kanca percaturan fatwa dan ijtihad.  Di mana Organisasi Muhammadiyah memiliki badan fatwa untuk merespon situasi dan kondisi masyarakat.  Sehingga di era ekonomi modern organisasi muhammadiyah tertantang untuk mengkaji dan menganalisa posisi lembaga perbankan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Maka untuk memahami posisi perbankan dan bunga bank menurut muhammadiyah. Penulis ingin  menelusuri tata cara pentarjihan dan fatwa majelis tarjih muhammadiyah tentang bunga bank.