cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jepara,
Jawa tengah
INDONESIA
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
ISSN : 23560150     EISSN : 26146878     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law" : 7 Documents clear
Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Syandika, Muhammad Arya; yanti, Rahma; Harahap, Irfan Aditya; Suhardiman, Try Aditya; Purba, Jadelmar
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v12i1.8116

Abstract

Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan isu yang sangat krusial dalam konteks penegakan hukum dan keadilan sosial. Anak dan perempuan termasuk dalam kelompok rentan yang sering menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia memberikan landasan normatif dan perlindungan praktis terhadap hak-hak anak dan perempuan. Dalam Hukum Islam, perlindungan ini berakar pada prinsip maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan pentingnya menjaga jiwa, kehormatan, dan keturunan. Sementara itu, hukum positif Indonesia menegaskan perlindungan tersebut melalui berbagai undang-undang, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.            Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis kualitatif terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif dapat memperkuat sistem perlindungan yang adil, komprehensif, dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia yang religius dan pluralistik.
Perjanjian Asuransi Kebakaran Pada PT Jasa Raharja Putera Cabang Jambi Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah Srimulya Pramadani, Putrina
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v12i1.7663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kontrak perjanjian asuransi kebakaran pada PT Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Jambi, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran pada PT Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Jambi, skripsi ini merupakan jenis skripsi yang menggunakan pendekatan empiris dan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : 1. pelaksanaan kontrak perjanjian asuransi kebakaran di PT Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Jambi dilakukan dengan prosedur yang jelas dan transparan. Proses pendaftaran, penawaran, akad, pembayaran premi, pengelolaan dana, dan pembayaran klaim dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akad yang digunakan adalah akad tabarru' dan akad tijarah, yang memastikan tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian), maisir (judi), dan riba (bunga). 2. Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak perjanjian asuransi kebakaran di PT Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Jambi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi dana yang terkumpul dari premi dilakukan dalam instrumen yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Proses pendaftaran, pembayaran premi, dan klaim dilakukan dengan transparan dan adil, sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah
Nikah Misyar Perspektif Fikih Kontemporer Musdalifah, Musdalifah; Hasan, Hamzah; Shuhufi, Muhammad
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v12i1.7746

Abstract

 Tulisan ini membahas tentang nikah misyar pespektif fikih kontemporer. Tulisan ini mengkaji definisi, kontaversi ulama kontemporer dan tinjauan dari sudut pandang maslahah. kajian ini termasuk kajian kepustakaan (library research), yaitu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan evaluasi informasi dari sumber-sumber tertulis, seperti jurnal, buku, laporan, dokumen, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang nikah misyar dalam fikih kontemporer. Hasil dari penelitian ini yaitu nikah misyar pada hakikatnya adalah pernikahan yang dilaksanankan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan, namun dalam persoalan hak dan kewajiban, istri merelakan haknya untuk tidak diberikan. Fatwa ulama kontemporer tentang hukum nikah misyar memiliki pandangan hukum yang berbeda, sebahagian kelompok membolehkan nikah misyar. Sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya haram, dan sebagian lainnya memperbolehkan beserta makruh.Nikah misyar ditinjau dari sudut pandang maslahah dalam konteks negara Indonesia dapat dilihat dengan dua cara, yakni tawfīq, dan istislah bi al- ‘urf. Jika metode tawfiq yang digunakan, maka berarti pendapat yang membolehkan maupun yang melarang nikah misyar sama-sama digunakan dengan cara membolehkan nikah misyar dengan disertai syarat-syarat yang cukup ketat, dengan tujuan agar kebolehan tersebut tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan mafsadat. Adapun jika metode istislah bi al-‘urf yakni memilih kemaslahatan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
TABATTUL SEBAGAI PRAKTIK SPIRITUAL KONFLIK DAN SINKRONISASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM haqiqi, moh ilham
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v12i1.7559

Abstract

Tabattul artinya pemutusan atau pemisahan. Tabattul (membujang) adalah meninggalkan nikah dalam rangka zuhud dan ibadah atau enggan menikah karena memutuskan untuk beribadah kepada Allah SWT SWT, hal ini mencerminkan usaha individu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pengendalian diri dan kontemplasi. Dalam sebuah hadist Rasullullah menganjurkan agar umatnya menikah dan memperbanyak keturunan, akan tetapi disisi lain Al-quran juga memerintahkan umatnya ber-tabattul. Praktek tabattul dalam Masyarakat juga masih menjadi stigma negative. Praktik ini seringkali bertabrakan dengan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat. Konflik antara hukum Islam yang mendasari tabattul dan norma-norma hukum positif memunculkan tantangan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika antara praktik tabattul, hukum positif, dan nilai hukum Islam. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, praktisi, dan masyarakat umum, serta bagaimana mereka mencari sinkronisasi antara hukum yang berlaku dan nilai-nilai spiritual. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai keberlangsungan praktik tabattul di tengah kompleksitas hukum dan norma sosial.
Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Dalam Fikih Islam dan KHI Safitri, Endang
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v12i1.8135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penelitian ini bertujuan untuk membahas status hak waris anak dari pernikahan sedarah. Penelitian ini berfokus pada dua pembahasan yaitu: 1) status hak waris anak dari pernikahan sedarah dalam Fikih Islam. 2) status hak waris anak dari pernikahan sedarah dalam KHI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif  yaitu data-data yang diambil adalah berupa teori atau konsep-konsep tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah dalam Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) data yang diperoleh kemudian disusun dengan teknik deduktif. Penelitian ini berfokus pada telaah teks dengan sumber data diambil dari buku, jurnal, artikel.Hasil dari penelitian ini adalah menurut Fikih Islam anak mendapat hak waris dari kedua orang tuanya jika pernikahan sedarah dilakukan karena faktor ketidakesengajaan atau ketidaktahuan, namun apabila telah diketahui sebelumnya keharaman dari pernikahan ini maka anak yang lahir tidak berhak mendapat hak waris dari ayahnya dan hanya memperoleh hak waris dari ibunya saja. Sedangkan menurut KHI pernikahan sedarah adalah pernikahan yang tidak sah sehingga menyebabkan batalnya pernikahan dan dapat dilakukan pembatalan pernikahan tersebut di pengadilan agama. Namun jika pernikahan ini dikaruniai anak maka tidak menyebabkan halangan anak untuk memperoleh haknya. Kata Kunci : Warisan, Anak Pernikahan sedarah, Fikih Islam, Kompilasi Hukum Islam
Perspektif Socio-Legal dalam Tradisi Lomban dan Melarung Kepala Kerbau di Pantai Jepara Jawa Tengah -, Mashudi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cultural clashes that often occur in society do not always have a negative impact on the roles and functions of social life. Events that are sometimes perceived as mystical and contradictory to the noble values of Islamic law frequently arise and require clarification to dispel long-standing assumptions. The Lomban tradition, involving the sea-floating of a buffalo head by the fishing communities of Jepara Regency, serves as an example of how Islamic law can coexist with local traditions to foster a harmonious and peaceful society—forming the foundation for national unity. The diverse religious understandings within Jepara society, as described above, can contribute to regional income through the tourism sector and therefore deserve to be preserved. This study aims to present the perspective of Islamic law regarding the practice of sea-floating a buffalo head during the Lomban Syawalan festival by Jepara’s fishing communities, and to formulate a responsive and solution-oriented approach for sustaining Islamic legal culture, empowering local communities, and supporting economic development through tourism. Using a socio-legal approach, along with the principles of ‘urf (customary tradition), maslahah (public interest), and legal-social transformation, the study finds that the practice of sea-floating a buffalo head during the Syawalan festival is not, in substance, contrary to the comprehensive concept of Islamic law, nor can it be categorized as shirk (idolatry). Rather, the tradition reflects the fishermen’s gratitude to Allah SWT and their desire to share prosperity with fellow creatures. A responsive and constructive Islamic legal formulation of this tradition has the potential to unite religious diversity and generate foreign exchange. This local wisdom, through the development of an Islamic legal-cultural model around the buffalo head floating ritual, can be preserved within modern society undergoing value shifts.
Implementasi Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Jepara Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Rosyada, Amrina
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v12i1.8155

Abstract

Marriage dispensation in Jepara has increased significantly in the last two years, starting from 2020-2021. This increase indicates about the high possibility of children marriage in Jepara. According to the cases and the data, it is still necessary to analysing the basic of the consideration about the court judgement which allowed the application of children marriage dispensation in Jepara based on the guidebook of the marriage dispensation (Perma Number 5 of 2019) to ensure the best concerns of the children in Jepara. The method of this research used qualitative methods with a non-doctrinal field approach and an empirical/sociological-inductive logical approach. The result of this study show’s that the judges at the Jepara Religious Court preserve the children concerns properly to determine their judgement and carry out Perma Number 5 of 2019 truly, based on the Guidelines to adjudicate the Applications for Marriage Dispensation.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law Vol 11, No 2 (2024): Islamic Law Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 10, No 2 (2023): ISLAMIC LAW Vol 10, No 1 (2023): Islamic Law Vol 9, No 2 (2022): Islamic Law Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue