cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Al-'Adl
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 19794916     EISSN : 26155540     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Al-'Adl merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari. Al-'Adl secara spesifik mempublikasikan tulisan ilmiah baik naskah ilmiah maupun hasil penelitian yang berorientasi pada masalah hukum Islam dan pranata sosial serta kajian keislaman lainnya.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl" : 10 Documents clear
Akurasi Arah Kiblat Masjid – Masjid di Kota Kendari Jabal Nur; Nur Azizah Huzaimah
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1897

Abstract

Penelitian ini membahas tentang akurasi arah kiblat masjid-masjid di kota Kendari. Penelitian ini didasari dugaan bahwa beberapa masjid di kota Kendari tidak akurat arah kiblatnya. Ketidakakuratan itu ditengarai karena cara menentukan akurasi arah kiblat yang tidak tepat atau menngunakan metode tradisonal. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara masyarakat menentukan arah kiblat masjid-masjid di kota Kendari dan bagaimana solusi masjid-masjid yang tidak akurat arah kiblatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara masyarakat menentukan arah kiblat dan solusi bagi masjid-masjid yang sudah dibangun. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara, teknik analisis datanya adalah metode deskriptif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara masyarakat menentukan arah kiblat dengan metode tradisional mengakibatkan 14 masjid dari 20 masjid yang menjadi obyek penelitian arah kiblatnya tidak akurat/melenceng/tidak mengarah ke Ka’bah. Solusi bagi masjid masjid yang tidak akurat arah kiblat agar melakukan pengukuran ulang tanpa merubuhkan masjid yang sudah ada.
Peranan Pejabat Sara’ dalam Integrasi Hukum Islam dengan Budaya Bone Ahmad Ridha
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1862

Abstract

Sara’ (Syariat Islam) merupakan salah satu unsur pangngadereng yang ada setelah mendapat pengaruh agama Islam, sara’ menambah pranata sosial masyarakat Bone menjadi lima setelah ade’ (adat istiadat), Rapang (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), bicara (sistem hukum) dan wari (system protokoleran kerajaan). Artikel bertujuan untuk mendiskripsikan peranan pejabat sara’ dalam integrasi hukum Islam dengan budaya Bone, dengan menggunakan metode kepustakaan yang meliputi lontara dan tulisan terkait dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan pendekatan historis, sosiologi dan antropologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pejabat sara’ memiliki sumbangsih yang sangat erat dalam integrasi hukum Islam dengan budaya Bone. Keistimewaan dari pejabat sara’ adalah orang memiliki ilmu agama mumpuni, maka akan diangkat dan diberi gelar kebangsawanan oleh Raja, pejabat sara’ juga memiliki peran dalam penerapan hukum Islam pada masyarakat Bone.
Metode Talfiq Manhaji MUI dalam Fatwa Muhammad Iqbal
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1873

Abstract

Metode talfiq oleh sebagian ulama ditolak secara mutlak penggunaannya, dikarenakan berpotensi mewujudkan hukum baru dari apa yang telah disepakati oleh Imam Madzhab, Namun, sebagian lain membolehkan secara mutlak dikarenakan tidak adanya keharusan untuk mengikuti pendapat Imam tertentu dalam suatu permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif metode talfiq manhaji MUI dalam merespon problematika ibadah di masa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Metode deskriftif-kualitatif dengan menjelaskan metode penetapan fatwa MUI dengan analisis yang mendalam, lalu dikaitkan dengan metode penetapan fatwa Imam Mujtahidin dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode talfiq manhaji yang digunakan MUI terbukti efektif dalam meredam kegelisahan masyarakat khususnya terkait prosedur ibadah pada situasi terjadi wabah COVID-19. Metode talfiq manhaji ini merupakan terobosan paradigmatik yang mampu menjawab tantangan zaman dan dapat dipertanggung jawabkan secara normatif dan sosial sekaligus.
Keringanan (Rukhshah) Meniadakan Shalat Jumat dan Shalat Jama’ah serta Kewajiban Menaati Ulul Amri Syamsuddin Syamsuddin
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1869

Abstract

Penelitian ini memaparkan tentang peniadaan ibadah di masjid untuk sementara sebagai rukhshah (keringanan) dalam menjalankan syariat. Pada pembahasan berikutnya menekankan tentang kewajiban taat terhadap pemimpin dan ulama, khususnya dalam penanganan pandemi. Tulisan ini merespon sikap apatis sebagian masyarakat khususnya terhadap fatwa MUI. Ada dua simpulan dari penelitian pustaka ini. Pertama, kebolehan untuk meniadakan shalat Jumat dan jamaah di masjid adalah bagian dari keringanan karena ada uzur memberatkan berdasarkan al – Qur’an, sunnah, pendapat ulama, dan termasuk maqashid syariah (tujuan penetapan hukum) pada tingkat kebutuhan hajiat (sekunder). Kebutuhan sekunder ini berubah menjadi kebutuhan dharuriyah (primer) karena penyebaran virus telah mengancam jiwa. Kedua, taat kepada pemimpin hukumnya wajib berdasarkan al – Qur’an, sunnah, dan ijma’ selama kebijakan tidak bertentangan dengan syariat. Acuan untuk mengukur kesesuaian kebijakan pemimpin dengan syariat adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan yang telah ditentukan dalam agama maupun kemaslahatan umum yang lepas dari penolakan dan penerimaan agama. Begitu pula wajib taat kepada ulama sebagai pewaris nabi yang memberikan solusi permasalahan keagamaan.
Al – Qur’an dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Harmonisasi Konsep Kepemimpinan) Aris Darmawan Al Habib; Aris Nur Qadar Ar Razak
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.2027

Abstract

Diskursus mengenai kualifikasi menjadi seorang pemimpin selalu menjadi pembahasan yang menarik. Sebagai norma dasar Al-Qur’an dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyimpan perhatian yang cukup besar terhadap persoalan ini. Keduanya menetapkan beberapa kriteria yang sangat penting dan fundamental bagi seseorang yang akan memegang tongkat kepemimpinan. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis harmonisasi antara Al-Qur’an dan UUD 1945 dalam bahasan konsepsi kepemimpinan. Hasil tulisan ini menunjukan bahwa konsep kepemimpinan antara Al-Qur’an dan UUD Tahun 1945 adalah sangat harmonis dan berkaitan khusususnya pada nilai-nilai prinsipil, yaitu: keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebijaksanaan, musyawarah, Keadilan, pertanggungjawaban, dan Keteladanan.
Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta Hartanto Hartanto; Nidya Tajsgoani
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1860

Abstract

Ketergantungan masyarakat terhadap transportasi ojek online sangat luar biasa karena ojek online praktis dan dapat menjamin adanya hubungan antara ojek online dengan perusahaan trasportasi online. Larangan ojek online angkut penumpang dalam rangka menghindari penyebaran Covid – 19 dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid – 19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini membahas mengenai problematika dualisme peraturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dengan Peraturan Kementerian Kesehatan dan Peraturan Gubernur. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 ini dibuat untuk kebutuhan nasional, dimana tiap daerah memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan transportasi yang berbeda-beda yang perlu tetap diakomodir serta dalam implementasinya pemerintah daerah diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang ada dan protokol kesehatan. Pengaturan transportasi ojek online merupakan kewenangan kementerian perhubungan, akan tetapi dengan terjadinya kegentingan penyebaran pandemik Covid – 19 seyogyanya berpedoman pada Peraturan Kementerian Kesehatan sehingga tidak menimbukan polemik di dalam masyarakat dan sistem birokrasi ketatanegaraan di Indonesia.
Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat dalam Rancangan Undang – Undang Mineral dan Batubara Roni Sulistyanto Luhukay; Rachmasari Kusuma Dewi
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1861

Abstract

Rancangan Undang – Undang (RUU) mineral dan batubara mineral dan batubara ini bermaksud untuk memangkas birokrasi yang berbelit – belit dan bermaksud untuk menyelesaikan persoalan hiper-regulasi yang terjadi di Indonesia. RUU mineral dan batubara yang mengatur sentralisasi perizinan dimana perizinan mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat bertentangan dengan prinsip Lex Superior derogat Legi Inferior, dapat dilihat dari amanah Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan sistem desentralisasi atau Otonomi Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai problematika yang muncul dengan adanya ketidakkepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta rendahnya jaminan kepastian investasi untuk investor. Perubahan dalam sistem tatanan Pelaksanaan Sistem Perizinan yang sentralistik dengan tidak dilibatkanya pemerintah provinsi atau kabupaten/kota akan memberikan dampak tidak adanya pengawasan kegiatan usaha, keterlambatan pengaturan. Tata laksana pengaturan Undang – Undang yang menyangkut kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi tidak berfungsi karena meletakan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
Pro – Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Islamic State In Iraq And Syria Abdurrahman Hakim
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1867

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk tidak memulangkan kembali warga negara Indonesia mantan simpatisan oraganisasi terorisme Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Teori yang dipakai untuk analisis kasus tersebut adalah teori maqashid al-syari’ah Jasser Auda dan teori tentang penegakan hukum hak asasi manusia. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif – deskriptif dengan jenis penelitian pustaka. Sumber datanya berupa surat kabar, undang-undang, buku, dan jurnal. Hasil penelitian ini adalah semua simpatisan Islamic State of Iraq and Syria tidak bisa kategorikan  sebagai palaku terorisme. Anak-anak dan istri merupakan korban dari doktrin kepala keluarga. Bagi pelaku terorisme, tidak memulangkan pelaku terorisme adalah keputusan yang tepat, tapi untuk anak – anak dan istri, pemerintah seharusnya tidak memberi tindakan yang sama. Untuk itu peneliti menawarkan upaya deradikalisasi bagi pelaku terorisem jika nantinya pemerintah memberi izin untuk kembali ke Indonesia.
Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi) Ahmad Muhajir Sitepu
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1757

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Islam melihat hukum investasi emas online. Sejalan dengan perkembangan zaman, maka berkembang juga transaksi-transaksi ekonomi yang diantaranya adalah investasi. Salah satu dari perkembangan investasi tersebut adalah investasi emas secara online. Ada beberapa hal yang akan dibahas terkait investasi emas secara online dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kedudukan emas dan uang dalam hal barang ribawi. Jika uang dan emas adalah barang ribawi sejenis maka dalam transaksinya harus memenuhi prinsip secara kontan (yadan bi yadin), sama dalam timbangan dan ukuran, dan saling serah terima (taqabudl). Sedangkan jika barang ribawi tidak sejenis maka cukup dengan serah terima (taqabudl) saja. Penulis menggunakan metode library reasech atau kajian pustaka dengan menggunakan teori barang ribawi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa investasi emas boleh dilakukan karena telah memenuhi prinsip transaksi barang ribawi, baik dari prinsip barang ribawi sejenis maupun prinsip barang ribawi tidak sejenis.
Arrangement and Dynamication of Family Law Updating in Indonesia Ike Yulisa; Muhamad Yusuf; Doli Witro; Luqyana Azmiya Putri; Mhd. Rasidin; Nurul Alamin
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1879

Abstract

In Indonesia, family law is well regulated in law or government regulations. In this case, with the increasingly complex family law issues supported by divorce rates, which reached 398,245 in 2015, then in 2017, it increased to 415,898, and with the development of science and technology, so many problems arise both in terms of muamalah or family law itself. For this reason, structuring is needed through legal reform that makes it follow what is needed by the wider community. Starting from this, this paper will discuss the arrangement of Islamic family law and the dynamics of family law reform in Indonesia. This study aims to provide an overview of the arrangement of Islamic families and Islamic family law reform in Indonesia. This paper uses qualitative research methods that are library researching. The data in this article was obtained from books, journals, articles, magazines related to the structure and dynamics of family law reforms in Indonesia. After the data is collected, the writer analyzes with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and concluding. The results of the study show that the structure and dynamics of family law in Indonesia, when viewed in the context of Islamic law reform, reveal a unique and problematic portrait of reform. It is said so because Indonesia applies three legal systems, namely customary law, Islamic law, and Western law.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2026): Al-'Adl Vol. 18 No. 2 (2025): Al-'Adl Vol. 18 No. 1 (2025): Al-'Adl Vol 18, No 1 (2025): Al-'Adl Vol 17, No 2 (2024): Al-'Adl Vol. 17 No. 2 (2024): Al-'Adl Vol 17, No 1 (2024): Al-'Adl Vol. 17 No. 1 (2024): Al-'Adl Vol 16, No 2 (2023): Al-'Adl Vol 16, No 1 (2023): Al-'Adl Vol 15, No 2 (2022): Al-'Adl Vol 15, No 1 (2022): Al-'Adl Vol 14, No 2 (2021): Al-'Adl Vol 14, No 1 (2021): Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl Vol 12, No 1 (2019): Al-'Adl Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl Vol 11, No 1 (2018): Al-Adl Vol 11, No 1 (2018): Al-'Adl Vol 10, No 2 (2017): Al-'Adl Vol 10, No 1 (2017): Al-'Adl Vol 9, No 2 (2016): Al-'Adl Vol 9, No 1 (2016): Al-'Adl Vol 8, No 2 (2015): Al-'Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-'Adl Vol 7, No 2 (2014): Al-'Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-'Adl Vol 6, No 2 (2013): Al-'Adl Vol 6, No 1 (2013): Al-'Adl Vol 4, No 1 (2011): Al-'Adl Vol 3, No 1 (2010): Al-'Adl Vol 2, No 2 (2009): Al-'Adl Vol 2, No 1 (2009): Al-'Adl Vol 1, No 2 (2008): Al-'Adl Vol 1, No 1 (2008): Al-'Adl More Issue