cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Al-'Adl
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 19794916     EISSN : 26155540     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Al-'Adl merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari. Al-'Adl secara spesifik mempublikasikan tulisan ilmiah baik naskah ilmiah maupun hasil penelitian yang berorientasi pada masalah hukum Islam dan pranata sosial serta kajian keislaman lainnya.
Arjuna Subject : -
Articles 290 Documents
 18   19   20   21   22 
URGENSI KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH YANG BEBAS DARI ANGGOTA PARTAI POLITIK Moh Bagus; Helga Nurmila Sari
Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1356

Abstract

Penelitian in bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi lembaga DPD pasca reformasi. kemudian dipaparkan terkait dengan awal mula keinginan untuk dibentuknya DPD sebagai lembaga pengganti utusan daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normative  (normative legal research). Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yakni UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagai peraturan perundang-undangan pertama pasca dibentuknya lembaga DPD dan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai legitimasi dalam pemilu 2019. Selain menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), penulis juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), yakni menelaah putusan MK No.10/PUU-VI/2008 yang mana telah menetapkan desain dari DPD, serta Putusan MK No.30/PUU/XVI/2018 yang menyatakan keikutsertaan anggota partai politik dalam keanggotaan DPD bertentangan dengan semangat konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pasca reformasi sangat banyak anggota DPD yang juga sebagai anggota partai politik. Sehingga mengaburkan konsep keterwakilan yang dimiliki oleh DPD. Banyaknya anggota DPD yang tergabung dalam keanggotaan partai politik menimbulkan perspektif bahwa DPD lebih bercorak partai politik daripada daerah sebagai latar belakang keterwakilannya. Adapun urgensi dari pemurnian keterwakilan anggota DPD yang bebas dari unsur partai politik adalah (1) Menutup entry point konflik kepentingan antara partai politik dan daerah; (2) Original intent pembentukan DPD sebagai perwakilan daerah; dan (3) Penerapan teori deliberative democracy melalui mekanisme perwakilan. Maka dari itu, anggota DPD harus bebas dari anggota partai politik menjadi hal yang sangat penting untuk mengembalikan marwah dan kewibawaan DPD sebagai teritorial representation.Kata kunci: DPD, Partai Politik, Original Intent, konfik kepentingan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM DAN KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH Tri Suhendra Arbani
Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1679

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam mendorong desentralisasi fiskal sampai saat ini belum menunjukkan perubahan yang mendasar. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya transfer ke daerah dan dana desa yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sehingga daerah memiliki ketergantungan yang tinggi kepada dana alokasi umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. DAU pada dasarnya bersifat “Block Grant”, Permasalahan dari melencengnya arah dan tujuan dari DAU ikut berimplikasi terhadap daerah yang hampir menggantungkan lebih dari setengah pendapatan asli daerahnya dari DAU. Setiap tahunnya dana alokasi umum seharusnya memberikan bantuan agar daerah yang kekurangan bisa terbantu. Akan tetapi hal ini justru memberikan dampak negatif berupa ketergantungan daerah terhadap dana alokasi umum dalam memenuhi pendapatan daerahnya. Hal ini justru melenceng dari kemandirian daerah dalam mengelola dan memperoleh sumber keuangannya.  
TINDAK PIDANA DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR YANG DIBIAYAI OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN (PROBLEMATIK PELAKSANAAN DI LAPANGAN) Hartanto Hartanto
Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1496

Abstract

Motorcycle is a means of transportation that is quite efficient and effective in supporting community activities. Motorcycle like other products that are sold not only by cash system (cash), but most of it is actually credit (buying and selling with credit / installments). This raises the problem of the occurrence of criminal acts of buying and selling motorbikes financed by financial institutions and its completion. Problems in the field show there are bad ideas from consumers and there are bad ties from employees of financial institutions due to the emergence of the use of "debt collectors", as well as problems of the cost of fiduciary guarantees. Whereas the solution can be taken through civil and criminal law.
MEMBUMIKAN PANCASILA: UPAYA PELEMBAGAAN NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA Abdul Hamid Tome
Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1717

Abstract

Melihat perjalanan sejarah Pancasila yang memiliki dinamikanya sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sampai saat ini belum menunjukan keharmonisan hidup setiap komponen negara, mengharuskan warga negara untuk memikirkan kembali jalan terbaik bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam koridor Pancasila. Pancasila merupakan ikhtiar kebangsaan yang perlu dijaga dan dirawat demi keutuhan negara sehingga Pancasila tidak hanya slogan semata dengan mengatakan “Saya Indonesia, Saya Pancasila”. Pancasila tak sekadar upaya deklaratif dari pemerintah atau masyarakat, lebih dari itu Pancasila perlu dibumikan dalam kehidupan nyata. Pembumian nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara melakukan pelembagaan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat desa. 
PERAN HUKUM DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Junaidi Junaidi
Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1565

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) peran hukum dalam mengubah pola perilaku masyarakat dan (ii) bagaimana kesadaran hukum masyarakat tumbuh dan berkembang dari dalam diri masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara mendokumentasikan data-data sekunder dan teknik analisis datamenggunakan logika deduksi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (i) hukum berperan dalam proses perubahan sosial termasuk didalamnya adalah perubahan terhadap perilaku sosial masyarakat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya; (ii) kesadaran hukum dalam diri masyarakat muncul dari keyakinan bahwa apa yang diketahui merupakan sesuatu yang benar, namun kesadaran hukum masyarakat juga dapat ditumbuhkan dengan melakukan berbagai upaya agar terbangun kesadaran hukum dari dalam diri masyarakat.
ANALISIS REGULASI PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) PADA YAYASAN PENDIDIKAN Erlina Erlina
Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1680

Abstract

Konsep pemilik manfaat pada yayasan khususnya yang bergerak di bidang pendidikan secara umum diatur pada Perpres No. 13 tahun 2018. Akan tetapi, kepemilikan yayasan pendidikan yang umumnya dimiliki oleh orang perorangan membutuhkan pengaturan yang lebih khusus juga khususnya mengenai perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Beberapa ketentuan yang mengatur kepemilikan manfaat terkait yayasan pendidikan selain Perpres No. 13/2018 diantaranya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, KMK 604/94, KEP-87/PJ./1995, dan SE-39/PJ.4/1995. Hanya saja pengaturan ini tidak secara spesifik mengatur pajak dan yayasan pendidikan demikian juga defenisi beneficial ownership  yang belum tegas. Kemudian pengaturan BO dalam Perpres No.13/2018 memiliki beberapa kelemahan diantaranya tidak disebutkan secara jelas sanksi bagi korporasi yang tidak melaporkan pemilik manfaat kepada regulator terkait dan kepemilikan manfaat bagi yayasan sebesar 25 % tergolong masih minimalis.Kata kunci: Pemilik Manfaat, Yayasan PendidikanKonsep pemilik manfaat pada yayasan khususnya yang bergerak di bidang pendidikan secara umum diatur pada Perpres No. 13 tahun 2018. Akan tetapi, kepemilikan yayasan pendidikan yang umumnya dimiliki oleh orang perorangan membutuhkan pengaturan yang lebih khusus juga khususnya mengenai perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Beberapa ketentuan yang mengatur kepemilikan manfaat terkait yayasan pendidikan selain Perpres No. 13/2018 diantaranya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, KMK 604/94, KEP-87/PJ./1995, dan SE-39/PJ.4/1995. Hanya saja pengaturan ini tidak secara spesifik mengatur pajak dan yayasan pendidikan demikian juga defenisi beneficial ownership  yang belum tegas. Kemudian pengaturan BO dalam Perpres No.13/2018 memiliki beberapa kelemahan diantaranya tidak disebutkan secara jelas sanksi bagi korporasi yang tidak melaporkan pemilik manfaat kepada regulator terkait dan kepemilikan manfaat bagi yayasan sebesar 25 % tergolong masih minimalis.Kata kunci: Pemilik Manfaat, Yayasan Pendidikan                                                                        
RAHASIA BANK DALAM KASUS PENIPUAN (SEBUAH DILEMATIS) Fatihani Baso
Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1561

Abstract

Pasal 1 angka 28 UU Perbankan menjelaskan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Rahasia bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang di bank. Namun, menjadi dilema ketika bank menghadapi nasabah penyimpan atau orang dari luar nasabah penyimpan yang datang ke bank meminta untuk membuka data nasabah penyimpan dengan dalih bahwa salah satu rekening bank yang tercatat di bank tersebut adalah milik rekening seorang penipu dalam suatu kasus penipuan. Penulis akan membahas mengenai dilema bank ketika harus berhadapan dengan kasus penipuan dan diminta membuka data nasabah penyimpan untuk diselidiki sedangkan di lain pihak bank berkewajiban menjaga rahasia bank kecuali yang telah ditetapkan. Jika bank menolak membuka data nasabah pemyimpan, apakah lantas bank dapat dikategorikan tidak ikut andil dalam hal menjaga ketertiban umum. Lalu, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi korban penipuan tersebut. Indonesia menganut rahasia bank yang bersifat nisbi yang memberikan beberapa pengecualian bagi pihak tertentu untuk mengakses data nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun pengecualian tersebut dalam hal Kepentingan Perpajakan, Penyelesaian Piutang Bank, Kepentingan Peradilan Pidana, Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata, Kepentingan Tukar-Menukar Informasi Antar-Bank, Kepentingan Pihak lain yang ditunjuk Nasabah serta Kepentingan Penyelesaian Kewarisan. Dilema bank adalah ketika harus berhadapan dengan kasus penipuan dan oleh korban penipuan, bank diminta membuka data nasabah penyimpan untuk diselidiki sedangkan di lain pihak bank berkewajiban menjaga rahasia bank kecuali yang telah ditetapkan. Ketika bank menolak membuka data nasabah pemyimpan, kebanyakan masyarakat menganggap bank tidak ikut andil dalam hal menjaga ketertiban umum. Bank hanya dapat membuka rahasia bank jika menyangkut kepentingan orang banyak, dalam hal kepentingan individu bank tidak memiliki akses untuk melakukan hal tersebut walaupun ingin. Maka dari itu, BI mengeluarkan kebijakan Bye Laws. Bye Laws ini merupakan terobosan hukum untuk membantu nasabah dengan memblokir, mengembalikan dana dan penutupan rekening. Namun, bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mitigasi risiko hukum dengan melakukan investigasi dengan cara meneliti profil transaksi nasabah, mengunjungi alamat nasabah dan identitas nasabah.Selama dana hasil kejahatan masih tersisa di rekening penerima tindak pidana penipuan, nasabah yang menjadi korban bisa mengupayakan dananya kembali dengan mengikuti prosedur Bye-Laws sebelum melapor ke kepolisian.
Akurasi Arah Kiblat Masjid – Masjid di Kota Kendari Jabal Nur; Nur Azizah Huzaimah
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1897

Abstract

Penelitian ini membahas tentang akurasi arah kiblat masjid-masjid di kota Kendari. Penelitian ini didasari dugaan bahwa beberapa masjid di kota Kendari tidak akurat arah kiblatnya. Ketidakakuratan itu ditengarai karena cara menentukan akurasi arah kiblat yang tidak tepat atau menngunakan metode tradisonal. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara masyarakat menentukan arah kiblat masjid-masjid di kota Kendari dan bagaimana solusi masjid-masjid yang tidak akurat arah kiblatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara masyarakat menentukan arah kiblat dan solusi bagi masjid-masjid yang sudah dibangun. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara, teknik analisis datanya adalah metode deskriptif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara masyarakat menentukan arah kiblat dengan metode tradisional mengakibatkan 14 masjid dari 20 masjid yang menjadi obyek penelitian arah kiblatnya tidak akurat/melenceng/tidak mengarah ke Ka’bah. Solusi bagi masjid masjid yang tidak akurat arah kiblat agar melakukan pengukuran ulang tanpa merubuhkan masjid yang sudah ada.
Peranan Pejabat Sara’ dalam Integrasi Hukum Islam dengan Budaya Bone Ahmad Ridha
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1862

Abstract

Sara’ (Syariat Islam) merupakan salah satu unsur pangngadereng yang ada setelah mendapat pengaruh agama Islam, sara’ menambah pranata sosial masyarakat Bone menjadi lima setelah ade’ (adat istiadat), Rapang (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), bicara (sistem hukum) dan wari (system protokoleran kerajaan). Artikel bertujuan untuk mendiskripsikan peranan pejabat sara’ dalam integrasi hukum Islam dengan budaya Bone, dengan menggunakan metode kepustakaan yang meliputi lontara dan tulisan terkait dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan pendekatan historis, sosiologi dan antropologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pejabat sara’ memiliki sumbangsih yang sangat erat dalam integrasi hukum Islam dengan budaya Bone. Keistimewaan dari pejabat sara’ adalah orang memiliki ilmu agama mumpuni, maka akan diangkat dan diberi gelar kebangsawanan oleh Raja, pejabat sara’ juga memiliki peran dalam penerapan hukum Islam pada masyarakat Bone.
Metode Talfiq Manhaji MUI dalam Fatwa Muhammad Iqbal
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1873

Abstract

Metode talfiq oleh sebagian ulama ditolak secara mutlak penggunaannya, dikarenakan berpotensi mewujudkan hukum baru dari apa yang telah disepakati oleh Imam Madzhab, Namun, sebagian lain membolehkan secara mutlak dikarenakan tidak adanya keharusan untuk mengikuti pendapat Imam tertentu dalam suatu permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif metode talfiq manhaji MUI dalam merespon problematika ibadah di masa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Metode deskriftif-kualitatif dengan menjelaskan metode penetapan fatwa MUI dengan analisis yang mendalam, lalu dikaitkan dengan metode penetapan fatwa Imam Mujtahidin dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode talfiq manhaji yang digunakan MUI terbukti efektif dalam meredam kegelisahan masyarakat khususnya terkait prosedur ibadah pada situasi terjadi wabah COVID-19. Metode talfiq manhaji ini merupakan terobosan paradigmatik yang mampu menjawab tantangan zaman dan dapat dipertanggung jawabkan secara normatif dan sosial sekaligus.

Page 20 of 29 | Total Record : 290

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): Al-'Adl Vol. 18 No. 1 (2025): Al-'Adl Vol 18, No 1 (2025): Al-'Adl Vol 17, No 2 (2024): Al-'Adl Vol. 17 No. 2 (2024): Al-'Adl Vol 17, No 1 (2024): Al-'Adl Vol. 17 No. 1 (2024): Al-'Adl Vol 16, No 2 (2023): Al-'Adl Vol 16, No 1 (2023): Al-'Adl Vol 15, No 2 (2022): Al-'Adl Vol 15, No 1 (2022): Al-'Adl Vol 14, No 2 (2021): Al-'Adl Vol 14, No 1 (2021): Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl Vol 12, No 1 (2019): Al-'Adl Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl Vol 11, No 1 (2018): Al-Adl Vol 11, No 1 (2018): Al-'Adl Vol 10, No 2 (2017): Al-'Adl Vol 10, No 1 (2017): Al-'Adl Vol 9, No 2 (2016): Al-'Adl Vol 9, No 1 (2016): Al-'Adl Vol 8, No 2 (2015): Al-'Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-'Adl Vol 7, No 2 (2014): Al-'Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-'Adl Vol 6, No 2 (2013): Al-'Adl Vol 6, No 1 (2013): Al-'Adl Vol 4, No 1 (2011): Al-'Adl Vol 3, No 1 (2010): Al-'Adl Vol 2, No 2 (2009): Al-'Adl Vol 2, No 1 (2009): Al-'Adl Vol 1, No 2 (2008): Al-'Adl Vol 1, No 1 (2008): Al-'Adl More Issue