cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Al-'Adl
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 19794916     EISSN : 26155540     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Al-'Adl merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari. Al-'Adl secara spesifik mempublikasikan tulisan ilmiah baik naskah ilmiah maupun hasil penelitian yang berorientasi pada masalah hukum Islam dan pranata sosial serta kajian keislaman lainnya.
Arjuna Subject : -
Articles 290 Documents
 19   20   21   22   23 
Customary Payment to Achieve A Justice in The Land Disputes Marlin Marlin; Farida Patittingi; Suriani BT Tolo
Al-'Adl Vol 14, No 1 (2021): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v14i1.2408

Abstract

The indigenous people of South Konawe highly uphold the Tolaki customary law from ancient times to the present, namely through the Kalosara media, which is considered very sacred to its existence. Land dispute resolution through customary payment has a purpose to restore disturbed conditions caused by the disputing parties. This research examines and describes the implementation of customary payments for land disputes, whether it can fulfill a sense of justice for the indigenous people of South Konawe. The research uses some secondary data through literature studies and primary data through the interview. The result indicates that the customary payment in giving a sense of justice in land disputes in South Konawe is considerably applicable. However, a comprehensive study is needed to find the justice which is aspired by the Tolaki Indigenous People in South Konawe. 
Keringanan (Rukhshah) Meniadakan Shalat Jumat dan Shalat Jama’ah serta Kewajiban Menaati Ulul Amri Syamsuddin Syamsuddin
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1869

Abstract

Penelitian ini memaparkan tentang peniadaan ibadah di masjid untuk sementara sebagai rukhshah (keringanan) dalam menjalankan syariat. Pada pembahasan berikutnya menekankan tentang kewajiban taat terhadap pemimpin dan ulama, khususnya dalam penanganan pandemi. Tulisan ini merespon sikap apatis sebagian masyarakat khususnya terhadap fatwa MUI. Ada dua simpulan dari penelitian pustaka ini. Pertama, kebolehan untuk meniadakan shalat Jumat dan jamaah di masjid adalah bagian dari keringanan karena ada uzur memberatkan berdasarkan al – Qur’an, sunnah, pendapat ulama, dan termasuk maqashid syariah (tujuan penetapan hukum) pada tingkat kebutuhan hajiat (sekunder). Kebutuhan sekunder ini berubah menjadi kebutuhan dharuriyah (primer) karena penyebaran virus telah mengancam jiwa. Kedua, taat kepada pemimpin hukumnya wajib berdasarkan al – Qur’an, sunnah, dan ijma’ selama kebijakan tidak bertentangan dengan syariat. Acuan untuk mengukur kesesuaian kebijakan pemimpin dengan syariat adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan yang telah ditentukan dalam agama maupun kemaslahatan umum yang lepas dari penolakan dan penerimaan agama. Begitu pula wajib taat kepada ulama sebagai pewaris nabi yang memberikan solusi permasalahan keagamaan.
Al – Qur’an dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Harmonisasi Konsep Kepemimpinan) Aris Darmawan Al Habib; Aris Nur Qadar Ar Razak
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.2027

Abstract

Diskursus mengenai kualifikasi menjadi seorang pemimpin selalu menjadi pembahasan yang menarik. Sebagai norma dasar Al-Qur’an dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyimpan perhatian yang cukup besar terhadap persoalan ini. Keduanya menetapkan beberapa kriteria yang sangat penting dan fundamental bagi seseorang yang akan memegang tongkat kepemimpinan. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis harmonisasi antara Al-Qur’an dan UUD 1945 dalam bahasan konsepsi kepemimpinan. Hasil tulisan ini menunjukan bahwa konsep kepemimpinan antara Al-Qur’an dan UUD Tahun 1945 adalah sangat harmonis dan berkaitan khusususnya pada nilai-nilai prinsipil, yaitu: keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebijaksanaan, musyawarah, Keadilan, pertanggungjawaban, dan Keteladanan.
Pregnancy Married in the Perspective of Islamic Law and Five Mazhab Nasruddin S.; Sulaemang L
Al-'Adl Vol 14, No 1 (2021): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v14i1.2234

Abstract

This research discusses the issue of pregnancy marriage from the perspective of Islamic Law and Five Mazhab. Marriage in Islam refers to a physical and mental bond, which is sacred and contains the value of worship. However, adultery often occurs leading to the illegal pregnancy causing the married by accident. As a result, to cover up the disgrace and survive, these pregnant women need to immediately marry either the man who impregnated her or someone else. Accordingly, whether the pregnancy married is possible according to the perspective of Islamic law and five mazhab, as well as the birth status of the child. The Islamic Law provides legality regarding the marriage of a pregnant woman on the condition that she is married to a man who impregnated her, in contrast, the mazhab perspective indicates the difference, some allow the marriage, some prohibit the action. Among those who allow it is the Hanafi Mazhab, allowing men who impregnate them, Shafi'i allows without any conditions and Ja'fari allows them to repent first. Meanwhile, those who do not allow are the Maliki and Hanbali Mazhab except with two conditions, namely willingness to repent and waiting for the `` iddah or waiting period. Regarding the child's family status, Article 100 of Islamic Law, states the child's family relationship status with the mother and the mother's family. Meanwhile, the scholars have different opinions, but the majority agree that children due to adultery are given services to their mothers.
Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta Hartanto Hartanto; Nidya Tajsgoani
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1860

Abstract

Ketergantungan masyarakat terhadap transportasi ojek online sangat luar biasa karena ojek online praktis dan dapat menjamin adanya hubungan antara ojek online dengan perusahaan trasportasi online. Larangan ojek online angkut penumpang dalam rangka menghindari penyebaran Covid – 19 dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid – 19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini membahas mengenai problematika dualisme peraturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dengan Peraturan Kementerian Kesehatan dan Peraturan Gubernur. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 ini dibuat untuk kebutuhan nasional, dimana tiap daerah memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan transportasi yang berbeda-beda yang perlu tetap diakomodir serta dalam implementasinya pemerintah daerah diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang ada dan protokol kesehatan. Pengaturan transportasi ojek online merupakan kewenangan kementerian perhubungan, akan tetapi dengan terjadinya kegentingan penyebaran pandemik Covid – 19 seyogyanya berpedoman pada Peraturan Kementerian Kesehatan sehingga tidak menimbukan polemik di dalam masyarakat dan sistem birokrasi ketatanegaraan di Indonesia.
The Law Enforcement Of The Police Station Of Ternate In Overcoming The Liquor Distribution In Ternate City Communities Gunawan Hi Abas; Tri Arso
Al-'Adl Vol 14, No 1 (2021): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v14i1.2224

Abstract

The concrete legal problem addressed in Ternate is that the center of the supply of liquor (miras) is very high from various centers of Halmahera which originate from different places and are exported by sea so that it makes it a bit difficult for the police to detect it. Liquor, which is widely consumed across the community, is even traded in a free place, ironically again among the younger generation, students, who can get it in a freely accessible place. Alcohol consumption contributes to negative behaviors and attitudes like speeding on the highway, which can disturb traffic, disturb the peace, and create noise and chaos. This is due to excessive drinking, which leads to diminished willpower. Several calls for the local government of Ternate to take greater care in controlling liquor availability. Also, there are multiple signals in regards to legislation, regional regulations, the law enforcement officials' implementation, and the community's legal culture. Thus, the role of law enforcers is placed within the context of realizing the objectives of the law with security and order for individual’s realization of a peaceful and prosperous society. The regional government together with the DPRD of Ternate to be asked to immediately amend the Regional Regulation of Ternate Number 5 of 2004 concerning alcohol, which is considered not able to trigger a deterrent effect because the penalties regulated in the current Ternate municipal, regional regulations stipulate the maximum penalty, should be able to substitute with minimal penalties to have a deterrent effect on liquor sellers and consumers.
Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative Analysis Islamul Haq; M Ali Rusdi Bedong; Abdul Syatar; Muhammad Majdy Amiruddin
Al-'Adl Vol 14, No 1 (2021): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v14i1.1925

Abstract

Paraphilia exhibitionism is a form of sexual disorder and immoral offences. This study aims to compare the status of perpetrators of exhibitionism in positive law and Islamic law. This research is qualitative research that uses literature studies. The results showed similarities between Islamic law and positive law on the classification of exhibitionism as a crime. Islamic law and positive law are also similar in terms of ensnaring perpetrators of exhibitionism as someone who can be held accountable. The criminalization aspect of positive law includes exhibitionism as a complaint deliberation. While in Islamic criminal law categorizes the crime of exhibitionism as ordinary deliberation.
Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat dalam Rancangan Undang – Undang Mineral dan Batubara Roni Sulistyanto Luhukay; Rachmasari Kusuma Dewi
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1861

Abstract

Rancangan Undang – Undang (RUU) mineral dan batubara mineral dan batubara ini bermaksud untuk memangkas birokrasi yang berbelit – belit dan bermaksud untuk menyelesaikan persoalan hiper-regulasi yang terjadi di Indonesia. RUU mineral dan batubara yang mengatur sentralisasi perizinan dimana perizinan mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat bertentangan dengan prinsip Lex Superior derogat Legi Inferior, dapat dilihat dari amanah Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan sistem desentralisasi atau Otonomi Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai problematika yang muncul dengan adanya ketidakkepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta rendahnya jaminan kepastian investasi untuk investor. Perubahan dalam sistem tatanan Pelaksanaan Sistem Perizinan yang sentralistik dengan tidak dilibatkanya pemerintah provinsi atau kabupaten/kota akan memberikan dampak tidak adanya pengawasan kegiatan usaha, keterlambatan pengaturan. Tata laksana pengaturan Undang – Undang yang menyangkut kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi tidak berfungsi karena meletakan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
Law Enforcement and Human Rights (The Role of Muhammadiyah in the Humanitarian Case in Kendari) Muhammad Alifuddin; Suarni Suarni
Al-'Adl Vol 14, No 1 (2021): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v14i1.2097

Abstract

This research aims to describe the role of Muhammadiyah in law enforcement and human rights in Kendari. The main problem that becomes the focus of this study is: what is the role and form of Muhammadiyah involvement in encouraging human rights law enforcement efforts for the 26th September 2019 case in Kendari, and what factors have pushed Muhammadiyah to be involved in this problem? The study of the problem is based on qualitative data obtained through in-depth interviews, observation and document study. The collected data were analyzed using a data analysis mechanism developed by Miles and Hubermen combined with Von Eckartsberg's hermeneutic phenomenological approach. This study concludes: (1). Muhammadiyah as a social element of Islam in Kendari plays a significant role in encouraging the law enforcement process for humanitarian cases that cause the loss of human life. The indicator of this significant role is the success of the Muhammadiyah Advocate Team in bringing and forwarding the related cases to the general court until the Panel of Judges sentenced the defendant to 4 (years) in prison. Second: the form of Muhammadiyah's involvement in cases of law and human rights violations in Kendari is to provide assistance to victims and witnesses and to oversee the law enforcement process down to the court level. Third: the serious efforts shown by Muhammadiyah elements in guarding the process and law enforcement on the 26 September 2019 case cannot be separated from the basic ideology of the Muhammadiyah movement, namely the preaching of amar maruf nahi munkar.
Pro – Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Islamic State In Iraq And Syria Abdurrahman Hakim
Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i2.1867

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk tidak memulangkan kembali warga negara Indonesia mantan simpatisan oraganisasi terorisme Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Teori yang dipakai untuk analisis kasus tersebut adalah teori maqashid al-syari’ah Jasser Auda dan teori tentang penegakan hukum hak asasi manusia. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif – deskriptif dengan jenis penelitian pustaka. Sumber datanya berupa surat kabar, undang-undang, buku, dan jurnal. Hasil penelitian ini adalah semua simpatisan Islamic State of Iraq and Syria tidak bisa kategorikan  sebagai palaku terorisme. Anak-anak dan istri merupakan korban dari doktrin kepala keluarga. Bagi pelaku terorisme, tidak memulangkan pelaku terorisme adalah keputusan yang tepat, tapi untuk anak – anak dan istri, pemerintah seharusnya tidak memberi tindakan yang sama. Untuk itu peneliti menawarkan upaya deradikalisasi bagi pelaku terorisem jika nantinya pemerintah memberi izin untuk kembali ke Indonesia.

Page 21 of 29 | Total Record : 290

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): Al-'Adl Vol. 18 No. 1 (2025): Al-'Adl Vol 18, No 1 (2025): Al-'Adl Vol. 17 No. 2 (2024): Al-'Adl Vol 17, No 2 (2024): Al-'Adl Vol 17, No 1 (2024): Al-'Adl Vol. 17 No. 1 (2024): Al-'Adl Vol 16, No 2 (2023): Al-'Adl Vol 16, No 1 (2023): Al-'Adl Vol 15, No 2 (2022): Al-'Adl Vol 15, No 1 (2022): Al-'Adl Vol 14, No 2 (2021): Al-'Adl Vol 14, No 1 (2021): Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl Vol 12, No 1 (2019): Al-'Adl Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl Vol 11, No 1 (2018): Al-Adl Vol 11, No 1 (2018): Al-'Adl Vol 10, No 2 (2017): Al-'Adl Vol 10, No 1 (2017): Al-'Adl Vol 9, No 2 (2016): Al-'Adl Vol 9, No 1 (2016): Al-'Adl Vol 8, No 2 (2015): Al-'Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-'Adl Vol 7, No 2 (2014): Al-'Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-'Adl Vol 6, No 2 (2013): Al-'Adl Vol 6, No 1 (2013): Al-'Adl Vol 4, No 1 (2011): Al-'Adl Vol 3, No 1 (2010): Al-'Adl Vol 2, No 2 (2009): Al-'Adl Vol 2, No 1 (2009): Al-'Adl Vol 1, No 2 (2008): Al-'Adl Vol 1, No 1 (2008): Al-'Adl More Issue