Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PONTIANAK ERWIN NIM. A1012161109
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This study aims to reveal the causal factors that become obstacles so that tax subjects do not fulfill their obligations in registering land and building tax objects in the southern Pontianak sub-district, Pontianak city. The type of research used in writing this law is empirical law using a descriptive analysis approach, which provides a clear and detailed description of an event that occurs regarding the settlement of the implementation of the minimum wage payment. The research sample consisted of 43 people consisting of 1 Head of Regional Revenue Service of Pontianak City, and 42 tax subjects in South Pontianak District, Pontianak City. After the data obtained from interviews and questionnaires have been collected, the authors make a selection and then adjust it to the main research problem and make comparisons between theories, opinions of experts with statutory regulations, which is then carried out in a qualitative and empirical analysis as well as on finally a conclusion was drawn. Based on the results of the research, it was found that the data and information regarding this matter were land and building taxpayers in South Pontianak District who had not fulfilled their obligations to pay land and building taxes. The reason for not paying taxes is that the land and buildings have not been registered because there are taxpayers who do not understand how to register or report tax objects and there are still taxpayers who are passive in nature, namely waiting for tax officers to record their tax objects. Efforts made by tax object officers to make PBB subjects feel obliged to pay taxes owed, namely to socialize the importance of PBB. Keywords: Tax Subject, PBB, Taxpayer Abstrak Penelitian ini bertujuan Untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab yang menjadi hambatan sehingga subyek pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam mendaftarkan obyek pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak selatan kota pontianak.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriftif Analisis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sampel penelitian berjumlah 43 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kota Pontianak, dan 42 orang subyek pajak di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Setelah data yang diperoleh dari wawancara dan kuisioner terkumpul, maka penulis melakukan pemilihan dan kemudian disesuaikan dengan masalah pokok penelitian serta melakukan perbandingan antara teori-teori, pendapat-pendapat para ahli dengan perturan perundang-undangan yang selanjutnya dilakukan analisis yang bersifat kualitatif dan empiris serta pada akhirnya ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penlitian yang didapat bahwa data dan informasi mengenai hal tersebut adanya wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Selatan yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan. Adapun faktor penyebab belum membayar pajak ialah belum terdaftarnya tanah dan bangunan tersebut adalah karena adanya wajib pajak yang belum mengerti cara mendaftarkan atau melaporkan obyek pajak serta masih adanya wajib pajak yang bersifat pasif yaitu menunggu petugas pajak untuk mendata obyek pajaknya. Upaya yang dilakukan oleh petugas obyek pajak agar subyek PBB merasa berkewajiban membayar pajak yang terhutang, yaitu mensosialisasikan akan penting PBB. Kata Kunci : Subjek Pajak, PBB, Wajib Pajak

PERANAN DALIHAN NATOLU DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK JERRY MATHEW NAINGGOLAN NIM. A1011151159
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In this study, it focuses on the implementation of marriage ceremonies according to Batak Toba customs, especially in Pontianak City with the title ROLE OF DALIHAN NATOLU IN THE MARRIAGE CEREMONY OF THE BATAK TOBA TRADITIONAL COMMUNITIES IN PONTIANAK CITY. The main focus in this research is on the role of Dalihan Natolu in Toba Batak marriage customs. Every aspect of the life of the Batak Toba community is inseparable from the implementation of traditional marriage ceremonies. Marriage is the initial stage between two people who are put together and will form a new family. In the traditional marriage tradition of the Toba Batak people, there is an element that is very important and cannot be omitted, namely the role of Dalihan Natolu. Dalihan Natolu is a three-element structure of the Toba Batak which consists of Dongan Tubu, Hula-hula and Boru. The researcher focused this research on the formulation of the problem, namely what is the role of Dalihan Natolu in the marriage ceremony of the Toba Batak Indigenous People in Pontianak City. This study aims to obtain data and descriptions of marriage. Obtaining data and descriptions of Dalihan Natolu in the Toba Batak indigenous people, can reveal the position of Dalihan Natolu in the Toba Batak traditional marriage ceremony, and can reveal the legal consequences for the Toba Batak indigenous people in Pontianak City who do not carry out their role as Dalihan Natolu.Researchers use empirical research methods with the nature of descriptive research. The data and data sources in this study are divided into primary data and secondary data which focus on library research and field research. The techniques used by researchers in collecting data in the field are document study techniques, direct communication study techniques and indirect communication techniques. The data collection tool used in this study was a questionnaire. Data analysis used in this research is qualitative analysis.The results of this study are: Traditional marriages in Indonesia have various forms due to the many tribes and different customary procedures, one of which is the Toba Batak tribe. The role of Dalihan Natolu in Pontianak City is basically not much different from that in the hometown of the Toba Batak people, where hula-hula, dongan tubu and boru already know their duties and roles. The sanctions imposed on the Toba Batak people who neglect their duties as Dalihan Natolu are in the form of social sanctions, namely being ostracized from their clan associations and not being able to follow the agenda of traditional events carried out by the clan associations themselves. The efforts made by the Toba Batak community and traditional elders to preserve Dalihan Natolu are by applying it as a philosophy of everyday life. Keywords: Dalihan Natolu, Bataknese, Traditional Wedding Ceremony Abstrak Dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan upacara perkawinan secara adat istiadat Batak Toba, khususnya di Kota Pontianak dengan judul PERANAN DALIHAN NATOLU DALAM UPACARA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai peranan Dalihan Natolu pada adat perkawinan Batak Toba. Setiap aspek kehidupan Masyarakat Batak Toba tidak terlepas dari pelaksanaan upacara adat perkawinan. Perkawinan merupakan tahap awal antara dua orang yang disatukan dan akan membentuk sebuah keluarga yang baru. Di dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Batak Toba, ada unsur yang sangat penting dan tidak boleh dihilangkan yaitu peranan Dalihan Natolu. Dalihan Natolu merupakan tiga unsur struktur Batak Toba yang terdiri dari Dongan Tubu, Hula-hula dan Boru. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada rumusan masalah yaitu Bagaimana Peranan Dalihan Natolu Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba Di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan gambaran tentang perkawinan. Memperoleh data dan gambaran tentang Dalihan Natolu pada masyarakat adat Batak Toba, dapat mengungkapkan kedudukan Dalihan Natolu dalam Upacara Perkawinan adat Batak Toba, dan dapat mengungkapkan akibat hukum bagi masyarakat adat Batak Toba di Kota Pontianak yang tidak melaksanakan peranannya sebagai dalihan Natolu.Peneliti menggunakan metode penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data dan sumber data dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder yang berfokus pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapagan. Teknik yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data di lapangan adalah teknik studi dokumen, teknik studi komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini yaitu: Perkawinan adat yang ada di Indonesia memiliki berbagai macam rupa dikarenakan banyaknya suku dan tata cara adat yang berbeda-beda, salah satunya yaitu suku Batak Toba. Peranan Dalihan Natolu yang ada di Kota Pontianak pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di kampung halaman masyarakat Batak Toba, dimana baik hula-hula, dongan tubu dan boru sudah mengetahui tugasnya dan perannya masing-masing. Sanksi yang dikenakan pada masyarakat Batak Toba yang melalaikan tugasnya sebagai Dalihan Natolu adalah berupa sanksi sosial yaitu dikucilkan dari perkumpulan marganya dan tidak dapat mengikuti agenda acara adat yang dilaksanakan oleh perkumpulan marga itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba dan tetua adat untuk melestarikan Dalihan Natolu ini adalah dengan menerapkan sebagai falsafah kehidupan sehari-hari. Kata Kunci: Dalihan Natolu, Batak Toba, Acara Perkawinan Adat

WANPRESTASI PENGUSAHA PT. AGRO MANDIRI LAMPUNG DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BIJI BUAH KOPI ROBUSTA TERHADAP CV.LANGKAH BARU DI DESA PAMAH SALAK KECAMATAN JARAI KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN EGA MAHARANI NIM. A1011191270
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In order to meet the needs of coffee powder production, PT. Agro Mandiri Lampung has entered into a sale and purchase agreement for Robusta coffee beans with CV. Langkah Baru. CV. Langkah Baru is one of the coffee bean producing companies in Lahat Regency. When the agreement is held, the parties make a written statement. This statement has the function of clarifying the rights and obligations of each party; besides, being legally binding and it can be proven in the event of a dispute or default between the two parties. At the beginning of the implementation of the sale and purchase agreement for Robusta coffee beans between PT. Agro Mandiri Lampung with CV. Langkah Baru went well and smoothly, however, as time went on in the agreement, PT. Agro Mandiri Lampung was unable to pay the price of the Robusta coffee beans as agreedThe formulation of the problem is "What Factors Cause Entrepreneurs of PT. Agro Mandiri Lampung Default in Paying the Price of Robusta Coffee Beans to CV. Langkah Baru in the Sale and Purchase Agreement in Pamah Salak Village, Jarai District, Lahat Regency, South Sumatra?”. Furthermore, the aim of this study is that to find data and information regards to the sale and purchase of Robusta coffee beans between sellers and buyers in Pamah Salak Village, Jarai District, Lahat Regency, South Sumatra Province; besides, to reveal the factors which cause buyers of Robusta coffee beans not to pay the price based on the provisions, to reveal the legal consequences arising from the failure to pay the price by the buyer to the seller based on the agreed timeframe and to reveal the efforts made by the seller against the default buyer. Moreover, this study used the Empirical legal research method with the nature of descriptive research that was by describing and analyzing based on existing facts or data which were collected as they were at the time this study was conducted. In addition, data analysis in this study was qualitative data analysis.The result of this study shows that in implementing the sale and purchase agreement for Robusta coffee beans between PT. Agro Mandiri Lampung with CV. Langkah Baru are made in writing. However, in the sale and purchase agreement there was a default made by PT. Agro Mandiri Lampung. Therefore, the CV. Langkah Baru give a warning since it is not in accordance with the agreement to PT. Agro Mandiri Lampung in paying the price of Robusta coffee beans. Furthermore, factors causing buyers of robusta coffee beans not to pay the price in accordance with the terms of the agreed agreement are due to the non-smooth marketing of coffee powder due to the influence of the Covid 19 pandemic in Pamah Salak Village, Jarai District, Lahat Regency, South Sumatra. Therefore, the consequences which should be conducted by PT. Agro Mandiri Lampung is that paying compensation as a fine for delays of 5% (five percent) per day of delay from the agreed time of the amount which should be paid. Efforts made to resolve the default problem with CV. Langkah Baru is that through amicable deliberations to reach a consensus. Keywords: Robusta Coffee Beans, Sale and Purchase Agreement, Default Abstrak Untuk memenuhi kebutuhan produksi bubuk kopi, PT. Agro Mandiri Lampung melakukan perjanjian jual beli biji buah kopi robusta dengan CV. Langkah Baru. CV. Langkah Baru merupakan salah satu perusahaan penghasil biji buah kopi yang berada di Kabupaten Lahat. Sewaktu perjanjian diadakan, para pihak membuat suatu pernyataan tertulis. Pernyataan tersebut memiliki fungsi memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak sekaligus sebagai pengikat secara hukum dan dapat dibuktikan apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi antar kedua belah pihak. Pada awal mula pelaksanaan perjanjian jual beli biji buah kopi robusta antara PT. Agro Mandiri Lampung dengan CV. Langkah Baru berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi seiring berjalannya waktu didalam perjanjian tersebut pihak PT. Agro Mandiri Lampung tidak mampu membayar harga biji buah kopi robusta sesuai dengan yang diperjanjikanRumusan masalah adalah “Faktor Apa yang Menyebabkan Pengusaha PT. Agro Mandiri Lampung Wanprestasi Dalam Hal Pembayaran Harga Biji Buah Kopi Robusta Kepada CV. Langkah Baru Dalam Perjanjian Jual Beli Di Desa Pamah Salak Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan?”. Tujuan penelitian adalah Untuk mencari data dan informasi tentang pelaksanaan jual beli biji buah kopi robusta antara penjual dengan pembeli, mengungkapkan faktor penyebab pembeli biji buah kopi robusta tidak melakukan kewajiban membayar harga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, mengungkapkan akibat hukum yang timbul karena tidak di laksanakannya pembayaran harga oleh pembeli terhadap penjual sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli yang wanprestasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan sifat penelitian Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini Analisis data kualitatif.Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli biji buah kopi robusta antara PT. Agro Mandiri Lampung dengan CV. Langkah Baru dibuat secara tertulis. Namun di dalam perjanjian jual beli tersebut terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Agro Mandiri Lampung. Terhadap hal tersebut, pihak CV. Langkah Baru memberikan teguran karena tidak sesuai dengan perjanjian kepada PT. Agro Mandiri Lampung dalam pembayaran harga biji buah kopi robusta. Faktor penyebab pembeli biji buah kopi robusta tidak melakukan kewajiban membayar harga sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati dikarenakan pemasaran bubuk kopi yang tidak lancar akibat pengaruh pandemi Covid 19 di Desa Pamah Salak Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Akibat yang harus ditanggung PT. Agro Mandiri Lampung yaitu membayar ganti rugi sebagai denda atas keterlambatan sebesar 5% (lima persen) per hari keterlambatan dari waktu yang sudah disepakati dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi dengan CV. Langkah Baru adalah melalui musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.Kata Kunci : Biji Buah Kopi Robusta, Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi

IMPLEMENTASI PELAYANAN PEMBUATAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR OLEH SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (Studi Di Kabupaten Landak) WASHINGTON HASIBUAN NIM. A1011191316
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study discusses the implementation of vehicle ownership document (BPKB) making service by the One-stop Administration Services Office (SAMSAT) in Ngabang, Landak Regency. Formulation of the problem in this study is the factors that become obstacles in the implementation of vehicle ownership document/BPKB making service at the One-stop Administration Services Office Ngabang and what the efforts were made by the One-stop Administration Services Office at Ngabang, Landak District in the implementation of vehicle ownership document/BPKB service making. Furthermore, the purpose of this study was to find out and analyze implementation vehicle ownership document/BPKB making service in accordance with the provisions or not by the One-stop Administration Services Office in/SAMSAT Ngabang, Landak Regency, secondly to find out and analyze the factors that caused the service making of vehicle ownership document/BPKB by One-stop Administration Services Office/SAMSAT in Ngabang, Landak Regency that is not comply with the provisions, thirdly to find out and analyze the efforts by One-stop Administration Services Office/SAMSAT Ngabang in the Implementation of vehicle ownership document/BPKB Making Services in accordance with the applicable Standard Operating Procedures (SOP). The research method that the author uses in this study is empirical research with an analytical descriptive approach, then the data collection techniques using through field studies and literature studies which include observation, interviews and questionnaires. As for determining the sample of this study using the technique (Purposive Sampling). Furthermore, the method used in this research is qualitative analysis.The results of this study indicate that the services carried out by One-stop Administration Services Office/SAMSAT Ngabang, Landak Regency are not in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) caused by the lack of capability of personnel from the Police station in Landak and the issuance of vehicle ownership document which are still concentrated in the West Kalimantan Regional Police office. Preliminary research conducted by researchers from January to September 2022 showing that the average number of people who make vehicle ownership document/BPKB in One-stop Administration Services Office/SAMSAT Ngabang, Landak Regency is 53 (fifty three) people. Making the vehicle ownership document/BPKB in One-stop Administration Services Office Ngabang, Landak Regency took about 3 (three) months while the Standard Operating Procedures/SOP regulating that the making of vehicle ownership document/BPKB only takes ± 40 minutes. The implementation vehicle ownership document/BPKB making service is not accordance with Standard Operating Procedures (SOP). Implementation of Standard Operating Procedures (SOP) has not been effectively implemented.Keyword: Legal Effectiveness, Making vehicle ownership document, Public Service. ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pelayanan Pembuatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Ngabang, Kabupaten Landak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Pelayanan Pembuatan BPKB di SAMSAT Ngabang dan Upaya apa yang dilakukan SAMSAT Ngabang, Kabupaten Landak dalam Implementasi Pelayanan Pembuatan BPKB. Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan pembuatan BPKB sudah sesuai dengan ketentuan atau belum oleh SAMSAT di Ngabang, Kabupaten Landak, kedua untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan pembuatan BPKB oleh SAMSAT di Ngabang, Kabupaten Landak tidak sesuai ketentuan, ketiga untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh SAMSAT Ngabang dalam Implementasi Pelayanan Pembuatan BPKB agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris pendekatan Deskriptif Analitis kemudian teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan yang meliputi observasi, wawancara dan penyebaran angket. Adapun dalam penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik (Purposive Sampling). Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh SAMSAT Ngabang, Kabupaten Landak belum sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) dikarenakan kurangnya kemampuan personil anggota Polri Polres Landak dan pencetakkan BPKB masih terpusat di Polda Kalimantan Barat. Penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 rata rata jumlah masyarakat yang membuat BPKB di Samsat Ngabang Kabupaten Landak berjumlah 53 (lima puluh tiga) Orang. Pembuatan BPKB di Samsat Ngabang, Kabupaten Landak menghabiskan waktu sekitar 3 (tiga) bulan sedangkan SOP mengatur pembuatan BPKB hanya memakan waktu ± 40 menit. Pelaksanaan pembuatan BPKB tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum efektif diterapkan. Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Pembuatan BPKB, Pelayanan Publik.

WANPRESTASI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI KOTA PONTIANAK EDWARD MORIS PANGONDIAN RAJAGUKGUK NIM. A1011181107
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract PT. Perkebunan Nusantara XIII which violates the Collective Labor Agreement in article 48 paragraph 3 concerning the provision of protection and legal assistance to employees. PT. Perkebunan Nusantara XIII does not provide legal protection and assistance as agreed, this is clearly detrimental to the employees concerned.This study uses empirical methods and uses a descriptive analysis approach. The purpose of this study was to determine the factors that cause PT. Perkebunan Nusantara XIII does not carry out its obligations in providing protection and legal assistance to employees according to the collective work agreement. As for the legal consequences of this problem, the related employees have to suffer material and immaterial losses and the efforts that have been made by the relevant employees are sending letters to the company to get legal protection and assistance.Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the implementation of the labor management agreement between the PT. Perkebunan Nusantara XIII with the Plantation Workers Union (SPBUN) PT. Perkebunan Nusantara XIII in written form, in the implementation both PT. Perkebunan Nusantara XIII and employees have carried out their respective obligations, so that the rights of each party have been accepted. However, when one of the employees of PT. Perkebunan Nusantara XIII experienced a legal case for the sake of the company, there was negligence committed by PT. Perkebunan Nusantara XIII does not provide legal protection and assistance, so the employee must fend for himself without assistance from the company. The factor that causes the negligence is the unbudgeted cost to provide protection and legal assistance to employees. As a result of this negligence, the employees feel disadvantaged. Furthermore, the efforts taken are the PT. Perkebunan Nusantara XIII must be responsible for all losses incurred and pay compensation to the employees concerned. Keywords: Default, Agriculture, Protection, Legal Aid, Responsible Abstrak PT. Perkebunan Nusantara XIII yang melanggar Perjanjian Kerja Bersama pada pasal 48 ayat 3 tentang pemberian perlindungan dan Bantuan hukum kepada karyawan. PT. Perkebunan Nusantara XIII tidak memberikan perlindungan dan Bantuan hukum sesuai yang telah di perjanjikan, hal ini jelas merugikan karyawan terkait.Penelitian ini menggunakan metode empiris serta menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui faktor yang menyebabkan PT. Perkebunan Nusantara XIII tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan Bantuan hukum Terhadap karyawan sesuai perjanjian kerja bersama. Adapun akibat hukum dari masalah ini adalah karyawan terkait harus menderita kerugian baik secara material maupun inmaterial dan upaya yang telah dilakukan oleh karyawan terkait adalah mengirim surat kepada perusahaan untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan perjanjian pengelolaan tenaga kerja antara pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PT. Perkebunan Nusantara XIII dalam bentuk tertulis, pada pelaksanaannya baik pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII dan karyawan telah melakukan kewajibannya masing – masing, sehingga hak dari masing – masing pihak telah diterima. Namun ketika salah satu karyawan PT. Perkebunan Nusantara XIII mengalami kasus hukum demi kepentingan perusahaan, Terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII yaitu tidak memberikan perlindungan dan Bantuan hukum, sehingga karyawan tersebut harus berjuang sendiri tanpa Bantuan dari perusahaan. Faktor yang menyebabkan kelalaian tersebut adalah tidak dianggarkannya biaya untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap karyawan. Adapun akibat kelalaian tersebut pihak karyawan merasa dirugikan. Selanjutnya upaya yang ditempuh adalah pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dan membayar ganti rugi kepada karyawan terkait. Kata Kunci : Wanprestasi, Pertanian, Perlindungan, Bantuan Hukum, Bertanggung jawab

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD NEIGHBOURLINESS TERHADAP PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DITINJAU DARI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DI INDONESIA DJUAND FERNANDO NIM. A1011171167
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah unuk menganalisis dan mencari tahu mengenai Implementasi Prinsip Good Neighbourliness Terhadap Pencemaran Asap Lintas Batas Ditinjau dari ASEAN Agreemnt on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di Indonesia, dengan memperhatikan kewajiban yang dilakukan Inodnesia dalam menerapkannya prinsip tersebut dalam hal pencemaran asap lintas batas setelah diratifikasinya AATHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka dengan Pendekatan Fakta dan Pendekatan Perundang-Undangan. Berdasarkan tipologinya, sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan bermaksud untuk menerangkan poin implementasi prinsip good neighbourliness terhadap pencemaran asap lintas batas berdasarkan AATHPdi Indonesia setelah diratifikasinya persetujuan tersebut. Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dan data-data yang dianggap penting. Berdasarkan hasil penelitian,Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya setelah diratifikasi AATHP sudah mengalami perkembangan terhadap penekanan pembakaran lahan dan/atau hutan berskala besar di Indonesia telah mengalami penurunan, sehingga pencemaran asap lintas batas yang terjadi juga semakin berkurang. Dengan berkurangnya pembakaran lahan dan/atau hutan yang terjadi maka secara tidak langsung juga menurunkan angka pencemaran kabut asap di wilayah nasional maupun transnasional. Dimana tindakan intens yang dilakukan Indonesia dalam menekan angka pembakaran lahan dan/atau hutan dilakukan melalui sistem pengawasan yang ketat oleh badan yang berwenang, seperti pemerintah daerah (pemda), mempertegas penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar terhadap ketentuan lingkungan hidup yang berlaku, seperti menerapkan pidana tambahan, dan penegakan hukum yang multidoor. kata kunci: implementasi, prinsip good neighbourliness, pencemaran asap lintas batas, asean agreement on transboundaru haze pollution ABSTRACT The purpose of this study is to analyze and find out about the implementation of the Good Neighborliness Principles Against Transboundary Haze Pollution in terms of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) in Indonesia, taking into account the obligations that Indonesia has made in applying these principles in terms of transboundary haze pollution. after the ratification of AATHP. The type of research used is normative legal research conducted by analyzing library materials with the Fact Approach and the Legislative Approach. Based on the typology, the nature of this research is descriptive research and intends to explain the implementation points of the principle of good neighborliness towards transboundary haze pollution based on AATHP in Indonesia after the ratification of the agreement. The tools used in this research are documents and data that are considered important. Based on the results of the study, Indonesia in carrying out its obligations after ratification of AATHP has experienced a decline in the suppression of large-scale land and/or forest burning in Indonesia, which has decreased, so that transboundary haze pollution that occurs is also decreasing. By reducing the burning of land and/or forest that occurs, it also indirectly reduces the number of smoke haze pollution in national and transnational areas. Where the intense action taken by Indonesia in suppressing the number of land and/or forest burning is carried out through a strict monitoring system by the competent authority, such as the regional government (Pemda), strengthening law enforcement against parties who violate the applicable environmental provisions, such as implementing additional penalties, and multidoor law enforcement..keywords: implementation, good neighborliness principle, transboundary haze pollution, asean agreement on transboundaru haze pollution

ANALISIS YURIDIS KONTRAK PEMESANAN BARANG ANTARA PEMILIK TOKO SEMBAKO ASIA BARU DENGAN CV. AB JAYA SUKSES DISTRIBUTOR MINUMAN OKI DI KABUPATEN SANGGAU ROBIANTO NIM. A1012181025
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Research on "Juridical Analysis of Contracts for Ordering Goods Between the Owners of Grocery Stores Asia Baru and CV. AB Jaya Sukses OKI Beverage Distributor in Sanggau Regency" aims to determine the implementation of the contract for ordering goods belonging to Grocery Stores Asia Baru with CV. AB Jaya Success OKI Beverage Distributor in Sanggau Regency. To reveal the legal remedies that can be taken by the aggrieved party in the execution of the goods ordering contract between the Shopkeepers of New Asia Grocery Stores and CV. AB Jaya Success OKI Beverage Distributor in Sanggau Regency. This research was conducted using empirical legal methods with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion. Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the contract for ordering goods belonging to the Asia Baru Grocery Store with CV. AB Jaya Sukses OKI Beverage Distributor in Sanggau Regency which is carried out verbally with the most problems related to the implementation of goods ordering contracts in the form of OKI drinks by distributors that have not been carried out properly because the ordered goods do not arrive in accordance with the expected time and the quantity of goods is sometimes not in accordance with expected as it should be delivered by the distributor. Whereas the causal factor has not been fully implemented the goods ordering contract between the New Asia Grocery Store Owner and CV. AB Jaya Sukses OKI Beverage Distributor in Sanggau Regency has not been implemented properly because agreements are made verbally sometimes causing problems of forgetting due to records that are not kept neatly and assuming that the ordering party will understand the mistakes made by the provider, another factor is the delay in delivering goods that have been required by orders so that orders sometimes have to pick up the ordered goods themselves, this is also because the goods are also late arriving at the distributor's location from a large agent who is outside the city of Sanggau Regency. That the legal remedy that can be taken by the aggrieved party in the execution of the goods ordering contract between the Shop Owners of the New Asia Grocery Store and CV. AB Jaya Sukses OKI's Beverage Distributor in Sanggau Regency is always pursued through deliberation by negotiating between parties in order to obtain a good solution that can be accepted by each party and does not cause harm to any party. According to the agreement of the two parties, if a dispute occurs, it will be resolved by deliberation, but if it reaches an impasse, a lawsuit will be filed at the local district court. Keywords: Contracts, Orders, Grocery Stores, Distributors. Abstrak Penelitian tentang " Analisis Yuridis Kontrak Pemesanan Barang Antara Pemilik Toko Sembako Asia Baru dengan CV. AB Jaya Sukses Distributor Minuman OKI di Kabupaten Sanggau " bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kontrak pemesanan barang milik Toko Sembako Asia Baru dengan CV. AB Jaya Sukses Distributor Minuman OKI di Kabupaten Sanggau. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak pemesanan barang antara Pemilik Toko Sembako Asia Baru dengan CV. AB Jaya Sukses Distributor Minuman OKI di Kabupaten Sanggau.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan dilapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan kontrak pemesanan barang milik Toko Sembako Asia Baru dengan CV. AB Jaya Sukses Distributor Minuman OKI di Kabupaten Sanggau yang dilaksanakan secara lisan terpadat persoalan berkaitan dengan pelaksanaan kontrak pemesanan barang berupa minuman OKI oleh distributor yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan barang pesanan yang datang tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan serta jumlah barang yang terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana yang harusnya diantar oleh distributor. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakan sepenuhnya kontrak pemesanan barang antara Pemilik Toko Sembako Asia Baru dengan CV. AB Jaya Sukses Distributor Minuman OKI di Kabupaten Sanggau belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan perjanjian dilakukan secara lisan terkadang menimbulkan persoalan lupa akibat catatan yang tidak tersimpan rapi dan menganggap bahwa pihak pemesanan akan mengmaklumi kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyedia, faktor lain adalah keterlambatan menyerahkan barang yang sudah diperlukan oleh pemesanan sehingga pemesanan terkadang harus mengambil sendiri barang pesanan, hal ini juga disebabkan karena barang juga terlambat datang kelokasi distributor dari agen besar yang berada di luar kota Kabupaten Sanggau. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak pemesanan barang antara Pemilik Toko Sembako Asia Baru dengan CV. AB Jaya Sukses Distributor Minuman OKI di Kabupaten Sanggau selalu diupayakan melalui jalan musyawarah dengan melakukan negoisasi antara pihak agar diperoleh jalan keluar yang baik yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak manapun. Sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak jika terjadi sengketa akan diselesaikan dengan cara musyawarah namun jika menemui jalan buntu akan dilakukan gugatan pada pengadilan negri setempat. Kata Kunci: Kontrak, Pemesanan, Toko Sembako, Distributor.

KETENTUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN PT. REZEKI WAHANA GEMBIRA ( QUBU RESORT ) YANG MENGUNDURKAN DIRI AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN KUBU RAYA ANDRIAN MAHARDI NIM. A1012161247
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis study aims to obtain data and information about the implementation of legal protection for employees of PT. Rezeki Wahana Gembira (Qubu Resort) who resigned due to the impact of the covid 19 pandemic. Qubu Resort is a private company engaged in tourism. The company provides lodging, ballroom and waterpark rides services located in West Kalimantan, Kubu Raya. This research was conducted to find out and explain the factors that cause PT. Rezeki Wahana Gembira (Qubu Resort) who resigned, to find out and explain the efforts made by employees of PT. Rezeki Wahana Gembira (Qubu Resort) who resigned.This research is a socio-legal research, so the approach used to solve the problem in this research is a non-doctrinal approach, namely a legal research method that functions to be able to see law in a real sense by examining how law works empirically in a community environment.Based on the results of the research and discussion, the following results are obtained: That the legal protection for employees of PT. Rezeki Wahana Gembira (Qubu Resort) who resigned due to the impact of the covid 19 pandemic has not been felt by employees due to the long term absence of employees so that many employees have resigned but there are employee rights that have not been granted, so employees feel aggrieved by company. These rights are in the form of Separation Money, Housing Replacement Money and other rights stipulated in the work agreement. The causal factors have not given the rights to employees of PT. Rezeki Wahana Gembira (Qubu Resort), who resigned due to the Covid 19 pandemic, was due to the difficult conditions during the Covid 19 pandemic which caused the company to experience financial problems. Efforts that can be made by employees of PT. Rezeki Wahana Gembira (Qubu Resort) who resigned due to the impact of the covid 19 pandemic is having a meeting with the Human Resource Department (HRD) of the company which is deliberative and consensus to ask for their rights in accordance with what has been agreed upon and if the problem cannot be resolved properly -good, then this treatment can be reported to the authorities such as the Office of Manpower and Transmigration.Keywords: Legal Protection, Employees, Resignation ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan PT. Rezeki Wahana Gembira (Qubu Resort) yang mengundurkan diri akibat dampak pandemi covid 19. Qubu Resort adalah sebuah Perusahaan Swasta yang bergerak di bidang pariwisata. Perusahaan tersebut menyediakan jasa penginapan, ballroom dan wahana waterpark yang berlokasi di Kalimantan Barat, Kubu Raya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan faktor penyebab belum diberikannya hak karyawan PT. Rezeki Wahana Gembira (Qubu Resort) yang mengundurkan diri, untuk mengetahui dan memaparkan upaya dilakukan oleh karyawan PT. Rezeki Wahana Gembira (Qubu Resort) yang mengundurkan diri tersebut.Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat Sosio Legal maka metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah Pendekatan Non Doktrinal yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum secara empiris disuatu lingkungan masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa perlindungan hukum terhadap karyawan PT. Rezeki Wahana Gembira (Qubu Resort) yang mengundurkan diri akibat dampak pandemi covid 19 belum dirasakan oleh para karyawan oleh karena akibat dirumahkannya karyawan dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga karyawan banyak yang mengundurkan diri namun ada hak karyawan yang belum diberikan, sehingga karyawan merasa dirugikan oleh perusahaan. Hak-hak tersebut berupa Uang Pisah, Uang Penggantian Perumahan serta hak-hak lain yang ditetapkan di dalam perjanjian kerja. Faktor penyebab belum diberikannya hak terhadap karyawan PT. Rezeki Wahana Gembira (Qubu Resort) yang mengundurkan diri dampak pandemi covid 19 adalah dikarenakan kondisi sulit saat pandemi covid 19 yang menyebabkan perusahaan mengalami persoalan keuangan. Upaya yang dapat dilakukan oleh karyawan PT. Rezeki Wahana Gembira (Qubu Resort) yang mengundurkan diri akibat dampak pandemi covid 19 adalah melakukan pertemuan dengan Human Resource Department (HRD) perusahaan yang bersifat musyawarah dan mufakat untuk meminta hak-hak mereka sesuai dengan yang telah disepakati dan apabila persoalan tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik, maka perlakuan tersebut dapat dilaporkan ke pihak berwenang seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Karyawan, Mengundurkan Diri

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UANG ASLI YANG DIRUSAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG NADHILAH MAISYARAH NIM. A1011171059
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTMoney is a legal medium of exchange valid in a country as a means of transaction. However, in the field the attitude shown by the community towards money is different. Some are very neat and some are even destroying the money. In fact, it is necessary to know that there is a special law that regulates money matters in Indonesia, namely Law Number 7 of 2011. Therefore, it seems necessary to do research regarding this issue with the formulation of the problem. First, how is the regulation of rupiah currency according to Law Number 7 of 2011. Second, how is the factor of destroying original money in Indonesia. The purpose of this research. First, knowing the regulation of money regulation according to Law Number 7 of 2011. Second, knowing how the factors of destroying real money are. The research used a qualitative approach with interview data search methods and literature study. Analysis of the regulation of money regulation in Indonesia shows that the 1945 Constitution is the regulation that stimulated the birth of Law Number 7 of 2011. In Law Number 7 of 2011 there are three main aspects related to money. First, the meaning of money. Second, Money Regulation. Third, Money Protection. There is a gray area to the boundaries and the money indicator is said to be broken and deformed. If in Article 35 of Law number 7 of 2011 it is stated that what includes destroying money is cutting, destroying, and changing money, then what about money that is wrinkled, crossed out, and has creases, is it included in the category of destroying money according to Law number 7 of 2011. And this has not been explained in detail in Law Number 7 of 2011. The lack of massive and sustainable socialization from the BI bank is one of the factors that are still taking place in the field of money destruction. The lack of socialization regarding this has made the public in general and in particular the entrepreneurs of handicrafts from money not aware that there is a law that regulates the use of money.Keywords: Currency, Vandalism, 1945 Constitution Law Number 7 Year 2011. ABSTRAK Uang merupakan alat tukar yang sah berlaku pada sebuah negara sebagai alat transaksi. Akan tetapi dilapangan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap uang berbeda-beda. Ada yang sangat rapi dan ada yang malah merusak uang tersebut. Seperti halnya perusakan uang dikarenakan digunting, atau dilipat pada kasus pembuatan kerajinan bucket uang, mahar uang dan money cake. Padahal perlulah diketahui bahwasanya terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur perihal uang di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana regulasi pengaturan uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Kedua, Bagaimana faktor perusakan uang asli di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini. Pertama, mengetahui regulasi pengaturan uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Kedua, mengetahui bagaimana faktor perusakan uang asli. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terdapat tiga aspek utama berkenaan dengan uang. Pertama, Makna uang. Kedua, Regulasi Uang. Ketiga, Proteksi Uang. Terdapat sebuah ranah abu-abu terhadap batasan dan indikator uang dikatakan rusak dan berubah bentuk. Jika didalam pasal 35 UU nomor 7 Tahun 2011 diakatakan bahwasanya yang termasuk merusak uang adalah memotong, menghancurkan, dan merubah uang, lalu bagaimana dengan uang yang kusut, tercoret, dan ada bekas lipatannya apakah termasuk dalam kategori merusak uang menurut UU nomor 7 Tahun 2011. Dan ini belum dijelaskan secara rinci didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sosialisasi yang kurang massif dan berkelanjutan dari pihak bank BI menjadi salah satu faktor masih adanya tindakan perusakan uang di lapangan. Kurangnya sosialisasi berkenaan dengan ini membuat masyarakat secara umum dan secara khusus pengusaha kerajinan dari uang tidak tahu bahwa adanya Undang-Undang yang mengatur perihal penggunaan uang.Kata Kunci: Mata Uang, Rusak, Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

TANGGUNG JAWAB PELAYANAN LOKET PERALIHAN HAK ATAS TANAH SERTA INFORMASI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK SALSABILA WIDAYATI NIM. A1012181117
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTResearch on "Responsibility of Services for Transfer of Land Rights Counters and Information at the Land Office of the City of Pontianak", aims to obtain data and information about the implementation of the responsibilities of Service Counter for the Transfer of Land Rights and Information at the Land Office of the City of Pontianak. To reveal the factors causing the responsibilities of the Service Counter for the Transfer of Land Rights and Information at the Land Office of the City of Pontianak has not been completed. To reveal the efforts that can be made by the community at the Land Rights Transfer Counter Services and Information at the Land Office of the City of Pontianak.This research was conducted using the empirical legal method which is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense by examining how law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the responsibilities of the Service Counter for the Transfer of Land Rights and Information at the Pontianak City Land Office only accepts applications submitted by people who need assistance from the Land Agency office in terms of transferring land rights or other needs related to the ownership of land rights in terms of measuring or returning boundaries which will later be submitted or informed to the fields in charge of carrying out requests from the public so that the responsibility of the counter clerk only extends to receiving and submitting the files requested by the community. Whereas the factors causing the responsibility for the service counter for the transfer of land rights and information at the Pontianak City Land Office have not been completed is due to the factors of the officers themselves and other parties, in this case the officers who have the responsibility of carrying out requests from the public, in the case of the officers themselves the existing factors because the officer sometimes forgets to immediately submit community requests to the field in charge of working on or checking, while external factors the counter officer is the field officer who does the work also sometimes experiences problems in completing the transfer of land rights, because it takes quite a long time to prove ownership land rights. Whereas the effort that can be made by the community at the Service Counter for the Transfer of Land Rights and Information at the Pontianak City Land Office is to make an effort to return to the office of the National Land Agency by requesting information and conducting negotiations to ask questions about the transfer of land rights where everything is done by way of deliberation and consensus.Keywords: Responsibilities, Counter Officers, Transfer of Land Rights ABSTRAK Penelitian tentang “Tanggung Jawab Pelayanan Loket Peralihan Hak Atas Tanah Serta Informasi Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab Pelayanan Loket Peralihan Hak Atas Tanah Serta Informasi Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab tanggung jawab Pelayanan Loket Peralihan Hak Atas Tanah Serta Informasi Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak belum selesai. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat aras Pelayanan Loket Peralihan Hak Atas Tanah Serta Informasi Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak.Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan tanggung jawab Pelayanan Loket Peralihan Hak Atas Tanah Serta Informasi Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak hanya menerima permohonan yang diajukan oleh masyarakat yang memerlukan bantuan dari kantor Badan Pertanahan dalam hal peralihan ha katas tanah atau keperluan lain berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah dalam hal pengukuran atau balik batas yang nantinya akan diserahkan atau diinformasikan pada bidang-bidang yang bertugas dalam menjalankan permohonan dari masyarakat sehingga tanggung jawab dari petugas loket hanya sampai pada menerima dan menyerahkan berkas yang dimohonkan oleh masyarakat. Bahwa faktor penyebab tanggung jawab Pelayanan Loket Peralihan Hak Atas Tanah Serta Informasi Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak belum selesai adalah disebabkan karena faktor petugas sendiri maupun pihak lain dalam hal ini petugas yang memiliki tanggung jawab menjalankan permohonan dari masyarakat, dalam hal diri petugas sendiri faktor yang ada dikarenakan petugas kadang lupa untuk segera menyerahkan permohonan masyarakat kepada bidang yang bertugas untuk mengerjakan atau melakukan pengecekan, sedangkan faktor dari luar petugas loket adalah petugas bidang yang mengerjakan juga terkadang mengalami persoalan dalam menyelesaikan peralihan ha katas tanah, karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuktikan kepemilikan ha katas tanah. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat aras Pelayanan Loket Peralihan Hak Atas Tanah Serta Informasi Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya mendatangi Kembali kantor Badan Pertanahan Nasional dengan meminta informasi serta melakukan negosiasi untuk menanyakan persoalan peralihan ha katas tanah dimana semuanya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Petugas Loket, Peralihan Hak Atas Tanah

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA