Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 146/PDT.G/2021/PN PTK TERHADAP PENGAMBILAN JAMINAN SERTIFIKAT OLEH ISTRI DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN SITI JIHAN NOVIANI NIM. A1011191234
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac A husband and wife can take legal action against their joint property with the consent of both parties, such as pledging a Certificate of Ownership (SHM) over their land in a credit agreement to obtain a credit facility from the Bank. However, in the course of the legal relationship, sometimes civil disputes often arise between the parties to the agreement. Not infrequently these disputes are finally resolved in court through a judge's decision. This thesis is entitled "Juridical Analysis of Judgments of Court Judges in the Decision of Case Number 146/Pdt.G/2021/PN PTK Against the Collection of Guarantee Certificates by Wives from Unregistered Marriages." The purpose of this thesis is first to analyze the position of the wife (plaintiff) whose marriage is not registered and the husband (defendant) whose whereabouts are unknown and to Bank BNI as a party who is co-defendant. Second, to analyze the judge's legal considerations in decision number 146/Pdt.G/2021/PN PTK. Third, to analyze the legal consequences of the court decision number 146/Pdt.G/2021/PN PTK. This research is a normative legal research using a case approach to study the application of legal norms or principles in legal practice, as well as a statutory or juridical approach by examining all relevant laws and regulations. The judge's decision finally won the wife's lawsuit (Plaintiff) partially with verstek. Even though previously the plaintiff's wife was an unregistered wife or a wife whose marriage was not recorded, after proving the plaintiff's evidence, the judge stated that the wife in question was indeed the wife who had the right to the guarantee certificate. The judge's consideration in the decision was based on the absence of the defendant and co-defendant during the trial process, even though a valid and proper summons had been made. While the plaintiff's lawsuit itself is considered by the judge to have strong reasons and have a clear legal basis. Proof of evidence shows that there is a legal relationship between the parties, as well as the existence of good faith on the part of the plaintiff in completing his obligations as a substitute for the debtor. The judge's legal considerations are also based on the legal position of the husband and wife in the agreement, as well as legal considerations for giving the siri wife permission to pay off and take the certificate on behalf of the husband. The existence of the judge's decision has legal consequences for the wife, namely the person concerned is obliged to pay off debts with the Bank and has the right to take a certificate of guarantee after the debt is paid. For the husband (Defendant) who has been missing for 10 (ten) years, an application must be followed to determine his legal status, whether declared missing or deceased. While the Bank (Co-Defendant) must return the guarantee certificate if the plaintiff has paid off his debt. In addition, the Bank must also remove the mortgage rights attached to the guarantee certificate.Keywords: Collateral, Marriage Abstrak Pasangan suami istri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak, seperti menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah mereka dalam sebuah perjanjian kredit untuk memperoleh fasilitas kredit kepada pihak Bank. Namun di dalam perjalanan hubungan hukum tersebut, terkadang sering timbul sengketa perdata antara pihak dalam perjanjian itu. Tak jarang sengketa tersebut akhirnya diselesaikan di pengadilan melalui putusan hakim. Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Dalam Putusan Perkara Nomor 146/Pdt.G/2021/PN PTK Terhadap Pengambilan Jaminan Sertifikat Oleh Istri Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.” Tujuan skripsi ini pertama adalah untuk menganalisis kedudukan istri (penggugat) yang perkawinannya tidak dicatatkan dan suami (tergugat) yang tidak diketahui keberadaannya serta terhadap pihak Bank BNI sebagai pihak yang menjadi turut tergugat. Kedua untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 146/Pdt.G/2021/PN PTK. Ketiga untuk menganalisis akibat hukum atas adanya putusan pengadilan perkara nomor 146/Pdt.G/2021/PN PTK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, serta pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait. Putusan hakim akhirnya memenangkan gugatan istri (Penggugat) sebagian dengan verstek. Walau sebelumnya istri yang menggugat tersebut merupakan istri siri atau istri yang perkawinannya tidak dicatatan, namun setelah melakukan pembuktian terhadap alat bukti yang dimiliki Penggugat, hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan memang istri yang berhak atas sertifikat jaminan tersebut. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah berdasarkan atas ketidakhadiran tergugat dan turut tergugat selama proses persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Sementara gugatan penggugat sendiri dianggap hakim mempunyai alasan yang kuat dan mempunyai dasar hukum yang jelas. Pembuktian terhadap alat bukti menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak, serta adanya iktikad baik dari pihak penggugat dalam menyelesaikan kewajiban sebagai pengganti debitur. Pertimbangan hukum hakim juga berdasar pada kedudukan hukum pasangan suami istri dalam perjanjian, serta pertimbangan hukum untuk memberikan izin istri siri dalam pelunasan dan pengambilan sertifikat atas nama suami. Adanya putusan hakim tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap istri yaitu yang bersangkutan berkewajiban melunasi utang dengan Bank dan berhak mengambil sertifikat jaminan setelah utang dilunasi. Terhadap suami (Tergugat) yang hilang selama 10 (sepuluh) tahun tersebut, harus disusul permohonan untuk penetapan status hukumnya, apakah dinyatakan sebagai orang hilang atau meninggal dunia. Sementara pihak Bank (Turut Tergugat) harus mengembalikan sertifikat jaminan apabila penggugat telah melunasi utangnya. Selain itu Bank juga harus menghapus hak tanggungan yang melekat pada sertifikat jaminan tersebut.Kata Kunci : Jaminan, Perkawinan

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENDIRIKAN BANGUNAN LIAR DI BAHU JALAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA MUHAMMAD FAJAR GIFARI NIM. A1011181042
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Illegal Building Violation by street vendors is one of the Public Order violations that occurred in Kubu Raya Regency. The majority of street vendors build illegal buildings with the aim of selling/trading. The act has basically been prohibited in Article 31 letter c of the Regional Regulation of Kubu Raya Regency Number 4 of 2010 considering the impacts that can be caused by these violations, such as congestion and the environment becomes slum. It is known that the violation of illegal construction by street vendors has occurred for a long time and the last enforcement action was carried out by the Kubu Raya Satpol PP in 2015, namely structuring action. This study aims to find out about criminal law enforcement against violations of public order by street vendors who build illegal buildings.This study uses empirical legal research methods with a descriptive analysis approach in order to provide an overview of the legal conditions that apply in certain places regarding the symptoms of certain legal events that occur in society. Methods of data collection using document study methods, interviews, and observation.The research method used is an empirical legal research method with a descriptive analysis approach in order to provide an overview of the legal conditions that apply in certain places, regarding the symptoms of certain legal events that occur in society. Methods of data collection using document study methods, interviews, and observation. Analysis of the data used using qualitative data analysis methods.The factors that cause criminal law enforcement have not been implemented are due to tolerance for street vendors considering the social situation at the time the violation occurred, namely during the Covid 19 pandemic, so that the Kubu Raya Satpol PP tolerated street vendors who violated Public Order, and were not given sanctions in accordance with Criminal provisions because of the large costs required, because Kubu Raya Regency is included in the jurisdiction of the Mempawah District Court because there is no Kubu Raya District Court Institution. Keywords: Criminal Law Enforcement, Street Vendors, Illegal Buildings, Roadside. Abstrak Pelanggaran Bangunan Liar oleh PKL merupakan salah satu pelanggaran Ketertiban Umum yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya. Mayoritas PKL mendirikan bangunan liar dengan tujuan untuk berjualan/berdagang. Perbuatan tersebut pada dasarnya telah dilarang pada Pasal 31 huruf c Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran tersebut, seperti timbulnya kemacetan dan lingkungan menjadi kumuh. Pelanggaran mendirikan bangunan liar yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima diketahui bahwa telah terjadi sejak lama dan terakhir dilakukan penertiban oleh Satpol PP Kubu Raya pada tahun 2015 yaitu penindakan penataan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Penegakan Hukum Pidana terhadap pelanggaran Ketertiban Umum oleh PKL yang mendirikan bangunan liar.Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis guna memberikan gambaran mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, mengenai gejala peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen, wawancara, dan observasi. Analisis data yang digunakan menggunakan metode analisis data secara kualitatif.Adapun faktor yang menjadi penyebab penegakan hukum pidana belum dilaksanakan karena adanya toleransi terhadap PKL mengingat situasi sosial pada saat pelanggaran terjadi yaitu pada saat pandemi Covid 19, sehingga Satpol PP Kubu Raya memberikan toleransi terhadap PKL yang melakukan pelanggaran Ketertiban Umum, serta tidak diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Pidana karena besarnya biaya yang dibutuhkan, karena Kabupaten Kubu Raya termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Mempawah karena belum adanya Lembaga Pengadilan Negeri Kabupaten Kubu Raya. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pedagang Kaki Lima, Bangunan Liar, Bahu Jalan.

TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGELOLA KLUB BOLA BASKET SATRIA MUDA PERTAMINA JAKARTA TERHADAP PEMAIN YANG MENGALAMI KECELAKAAN ATAU CEDERA HARYO AMRIZAL BHAWONO NIM. A1011181089
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTA basketball club is a community or place where players or players can be facilitated by a club to practice and compete in a match as long as the players play for the club. One of the basketball clubs in Indonesia, namely Satria Muda Pertamina, which is located at Jl. Raya Kelapa Nias Kav HF-3 Mahaka Square 3rd Floor, Jakarta. Satria Muda Pertamina was founded in 1993 as one of the newcomer clubs in KOBATAMA (Main Basketball Competition), which is the highest basketball league in Indonesia.The formulation of the problem is as follows: "Responsibility of the manager of the Pertamina Youth Satria Basketball Club in Jakarta to players who experience accidents or injuries during matches in North Jakarta? And the goal of this research is to obtain data or information about the Agreement between the Basketball Club Management and Players Who Have Accidents or Injuries in Matches and to reveal the factors that cause why the ball club has not taken full responsibility. As well as disclosing legal consequences for the Management of the Basketball Club based on the agreement. And reveal the efforts made by injured players against the Basketball Club Manager., and the method used in this study is an empirical legal research method with a descriptive research nature.Based on the results of research conducted "Responsibility of the Manager of the Satria Muda Pertamina Basketball Club Jakarta to Players Who Have Accidents or Injuries During Matches in North Jakarta" it can be concluded that there is a breach between the Player and the Manager of the Satria Muda Pertamina Club which previously had an agreement regarding the rights and obligations set forth in a contractual cooperation agreement including regulating matters related to club responsibilities, such as health and accidents or injuries that occur to players. And for the Satria Muda Pertamina Basketball Club Manager Jakarta, if an accident or injury occurs to a player, they are not fully responsible for the player's medical expenses. This is due to several factors that cause it. ABSTRAKSalah satu Klub Bola Basket di Indonesia yaitu Satria Muda Pertamina yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Nias Kav HF-3 Mahaka Square Lantai 3, Jakarta. Satria Muda Pertamina berdiri sejak tahun 1993 sebagai salah satu klub pendatang baru di KOBATAMA (Kompetisi Bola Basket Utama), yang merupakan liga basket tertinggi di Indonesia. Yang pada saat ini memiliki kasus dalam penanganan cedera terhadap pemainnya, apakah dalam kasus tersebut ada terjadinya suatu wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara pemain dan pengurus klub Satria Muda Pertamina. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut : “Tanggung jawab pihak pengelola klub bola basket satria muda pertamina jakarta terhadap pemain yang mengalami kecelakaan atau cedera?”. Dan yang menjadi tujuan dalam Penelitian ini adalah Untuk memperoleh data atau informasi tentang Perjanjian Pihak Pengelola Klub Bola Basket Terhadap Pemainnya Yang Mengalami Kecelakaan Atau Cedera Di Pertandingan dan mengungkapkan faktor penyebab mengapa club bola belum bertanggung jawab secara penuh. Serta mengungkapkan akibat hukum terhadap Pihak Pengelola Klub Bola Basket berdasarkan perjanjian. Dan mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh pemain yang cedera terhadap pihak Pengelola Klub Bola Basket., dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan “Tanggung Jawab Pihak Pengelola Klub Bola Basket Satria Muda Pertamina Jakarta Terhadap Pemain Yang Mengalami Kecelakaan Atau Cedera” dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya wanrpestasi antara Pemain dan Pengelola Klub Satria Muda Pertamina yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituangkan didalam sebuah kontrak perjanjian kerjasama termasuklah mengatur hal yang berkaitan dengan tanggung jawab Klub, seperti kesehatan dan kecelakaan atau cidera yang terjadi pada Pemainnya. Dan untuk Pengelola Klub Bola Basket Satria Muda Pertamina Jakarta jika terjadi kecelekaan atau cedera terhadap pemainnya belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam biaya pengobatan pemainnya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.

PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN ISLAM DENGAN KEWARISAN MASYARAKAT ADAT MELAYU SAMBAS DI DESA SAMUSTIDA DINA HARIANTI NIM. A1011191190
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis study aims to analyze the comparison of the Islamic inheritance distribution system and the inheritance of the Malay Sambas customary community in Samustida Village. The Approach used to analyze and obtain results is an approach using legal concepts (Analytical & Conceptual Approach) used by Islamic inheritance law and Sambas Malay customary inheritance law in Samustida village, as well as a comparative approach (Comparative Approach). The type of data used in this research is secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is in the form of library research using qualitative analysis research techniques by studying library materials in the form of the Compilation of Islamic Law (KHI) and literature related to the problem under study. In addition, researchers also used data collection techniques by interviewing and observing respondents.Keywords: Comparison, Islamic Inheritance, Traditional Inheritance. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem pembagian waris Islam dan waris masyarakat adat Melayu Sambas di Desa Samustida. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memperoleh hasil adalah pendekatan dengan menggunakan konsep hukum (Analitical & Conseptual Approach) yang digunakan oleh hukum waris Islam dan hukum waris melayu adat Sambas di desa Samustida, serta dengan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan dengan teknik penelitian analisisis kualitatif dengan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi terhadap responden.Kata Kunci : Perbandingan, Waris Islam, Waris Adat.

ANALISIS HUKUM KONTRAK KERJA ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DENGAN PERUSAHAAN (STUDI KONTRAK) KERJA PENGEMUDI OJEK MAXIM DI KOTA PONTIANAK BAYU DWI PANGESTU NIM. A1012151056
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTResearch on "Legal Analysis of Employment Contracts Between Online Ojek Drivers and Companies (Study of Maxim Ojek Driver Contracts in Pontianak City)" aims to determine the implementation of work contracts between online ojek drivers and companies, especially Maxim ojek drivers in Pontianak City. To find out the factors causing the contract between online motorcycle taxi drivers and companies to be implemented, especially Maxim motorcycle taxi drivers in Pontianak City. To disclose legal remedies that can be taken by the aggrieved party in the execution of contracts between online motorcycle taxi drivers and companies, especially Maxim motorcycle taxi drivers in Pontianak CityThis research was conducted using a normative juridical method with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: Whereas the implementation of the implementation of work contracts between online motorcycle taxi drivers and companies, especially Maxim motorcycle taxi drivers in Pontianak City, has not been carried out according to the wishes of the parties, there are still problems where many of the driver's rights or drivers should be work partners but in practice it is more like a worker with the employer so this is actually very detrimental to the driver because it is not in accordance with the partnership principle. That the causal factor has not been the implementation of a good work contract between online motorcycle taxi drivers and the Maxim company in Pontianak City. Whereas the legal remedies that can be taken by the aggrieved party in the implementation of the work contract between online motorcycle taxi drivers and the Maxim company in Pontianak City are first by making deliberation and consensus efforts as stated in the contract, if the deliberations do not find a way to settle the meal will be carried out efforts through alternative dispute resolution.Keywords: Analysis, Employment Contract, Driver, Company ABSTRAKPenelitian tentang “Analisis Hukum Kontrak Kerja Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan (Studi Kontrak Kerja Pengemudi Ojek Maxim Di Kota Pontianak)” bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak kerja antara pengemudi ojek online dengan perusahaan khususnya pada pengemudi ojek Maxim di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya kontrak antara pengemudi ojek online dengan perusahaan khususnya pada pengemudi ojek Maxim di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak antara pengemudi ojek online dengan perusahaan khususnya pada pengemudi ojek Maxim di Kota Pontianak Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pelaksanaan kontrak kerja antara pengemudi ojek online dengan perusahaan khususnya pada pengemudi ojek Maxim di Kota Pontianak belum dapat terlaksana sesuai keinginan para pihak masih terjadi persoalan dimana banyak hak-hak pengemudi atau driver yang seharusnya sebagai mitra kerja tetapi dalam pelaksanaannya lebih sebagai pekerja dengan pihak pemberi kerja sehingga hal ini sebenarnya sangat merugikan pengemudi karena tidak sesuai dengan prinsip kemitraan. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya kontrak kerja yang baik antara pengemudi ojek online dengan perusahaan Maxim di Kota Pontianak. Bahwa upaya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak kerja antara pengemudi ojek online dengan perusahaan Maxim di Kota Pontianak adalah terlebih dahulu dengan melakukan upaya musyawarah dan mufakat sebagaimana yang terlah tercantum dalam kontrak, jika musyawarah tidak menemukan jalan penyelesaaian makan akan dilakukan upaya melalui penyelesaian alternatif sengketa. Kata Kunci : Analisis, Kontrak Kerja, Pengemudi, Perusahaan

PENANGGULANGAN TERHADAP PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM DAN SENJATA TAJAM OLEH WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS IIA KOTA PONTIANAK ARI NOOR HAFRIANSYAH NIM. A1011181151
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Detention house is a place where a suspect or defendant is detained during the process of examination, investigation, prosecution during a trial in court. Detention House is also a technical implementing unit in the correctional section which aims to serve as a place of detention or also called a place for people who are legally (officially) detained by the authorities and a place of residence for convicts in prison with a specified criminal period.The implementation of the rules in the detention center is based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 06 of 2013 concerning the Order of the State Penitentiary and Detention Center. In connection with violations and disciplinary sanctions that occur in the Detention Center. The methods used in this research are empirical and normative methods. The results of this study concluded that there were several inmates who violated the rules, such as carrying cell phones, carrying sharp weapons. Inmates who violate the rules of conduct at the Pontianak City IIA Detention Center which have been regulated in article 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 06 of 2013 will be subject to disciplinary sanctions which are divided into 3 based on the violation, namely light disciplinary penalties, fines moderate discipline, severe disciplinary punishment. Inmates who commit violations more than twice will be subject to a heavier sentence than before.The violation factor can occur due to the lack of officers who guard and the facilities are still not qualified at the Pontianak City Detention Center Class IIA so that objects that are prohibited in the runtan can still enter. Prevention carried out by the Pontianak City Detention Center is by conducting raids once a month with an indefinite time, as well as providing disciplinary sanctions for inmates who violate the rules at the Pontianak City Class IIA Detention Center. Keywords : legal countermeasures against the use of cell phones and sharp weapons by inmates in the pontianak class IIA detention center. Abstrak Rumah tahanan merupakan tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan selama proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan selama sidang di pengadilan. Rutan juga merupakan unit pelaksana teknis pada bagian pemasyaratakan yang bertujuan untuk sebagai tempat penahan atau juga disebut tempat orang yang ditahan secara sah (resmi) oleh pihak yang berwenang dan tempat tinggal untuk terpidana penjara dengan masa pidana yang ditentukan.Pelaksanaan tata tertib di Rumah tahanan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Berkaitan dengan pelanggaran serta sanksi tata tertib yang terjadi di dalam Rumah Tahanan. Metode yang digunakan dalam peneitian ini adalah metode empiris dan normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib seperti membawa telepon genggam, membawa senjata tajam. Bagi warga binaan yang melanggar peraturan tata tertib di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pontianak yang telah diatur di dalam pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 akan dikenakan sanksi hukuman disiplin yang dibagi menjadi 3 berdasarkan pelanggarannya yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat. Warga binaan yang melakukan pelanggaran lebih dari dua kali akan dikenakan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya.Faktor pelanggaran dapat terjadi karena kurangnya petugas yang menjaga dan fasilitas yang masih belum memumpuni di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pontianak sehingga benda-benda yang dilarang dalam runtan masih dapat masuk. Pencegahan yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pontianak yaitu dengan melakukan waktu razia setiap sebulan sekali dengan waktu yang tidak tertentu, serta memberikan sanksi hukuman disiplin bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pontianak. Kata Kunci : penanggulangan hukum terhadap penggunaan telepon genggam dan senjata tajam oleh warga binaan di rumah tahanan kelas IIA pontianak.

SENGKETA HARTA BERSAMA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SANGGAU (STUDI PERKARA NOMOR: 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu) NANDITA MENTARI NASUTION NIM. A1011191015
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Problems often accompany divorce in court are problems related to the division of joint property or assets obtained in marriage ties, either from the results of the husband's or wife's business. The problem in this phenomenon is the distribution of joint assets, which tends to be carried out unilaterally by one the husband and wife, resulting in an unfair distribution of assets obtained by each divorced party. Based on this background, the writer is interested in further research regarding the mentioned problems, which are formulated in the title "Joint Property Disputes Based on Decisions of the Sanggau Religious Court " (Case Study Number: 110/Pdt.G/2022/Pa.Sgu)". From the formulation of the problem which provides the following writing purposes, first to find out and analyze the basic legal considerations of the Panel of Judges who rejected the joint property claim based on the decision of the Sanggau Religious Court case study number: 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu. Second, to determine the plaintiff's legal efforts regarding joint property lawsuits.The method used in this study is a normative juridical method with descriptive-analytical research specifications. This research was conducted by considering the review of Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI): "The divorced widow or widower each has the right to half of the joint property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement". With data sources derived from primary data, secondary data, and tertiary data. The data analysis used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques from documents, books in the library, jurisprudence and other literature which is linked to the data the writer has obtained from the documentation, such as collecting legal materials and requesting a copy of the decision of the Sanggau Religious Court, Number 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu.The results of this study have shown that: (1) The judge's decision in deciding the distribution of joint assets as a result of divorce is not following the provisions in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which reads "The widow or widower is each entitled to half from the joint property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. The Plaintiff's distribution is 1/3 (one-third) portion, while Defendant's share is 2/3 (two-thirds). (2) Legal efforts that have been made by plaintiffs who feel dissatisfied or do not get a sense of justice from a judge's decision that has not yet obtained permanent legal force may take legal remedies such as appeal, cassation and verzet or better known as ordinary legal remedies. Keywords: Joint Property, Religious Courts, Judge's Decision Abstrak Permasalahan yang sering mengiringi perceraian di Pengadilan adalah persoalan pembagian harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari hasil usaha suami maupun istri. Permasalahan dalam fenomena ini adalah dimana adanya pembagian harta bersama yang dilakukan secara sepihak oleh salah satu pasangan suami istri yang mengakibatkan ketidakrataan pembagian harta bersama yang didapatkan oleh masing-masing pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti lebih jauh dengan mengangkat permasalahan menjadi sebuah judul “Sengketa Harta Bersama Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sanggau (Studi Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2022/Pa.Sgu)”. Dari perumusan masalah yang memberikan tujuan penulisan sebagai berikut, pertama untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menolak gugatan harta bersama berdasarkan putusan pengadilan agama sanggau studi perkara nomor : 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu. Kedua untuk mengetahui upaya hukum penggugat tentang penolakan gugatan harta bersama.Metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis adalah dengan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan tinjauan terhadap ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dengan sumber datanya berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Serta analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Putusan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pembagian Penggugat adalah 1/3 (sepertiga) bagian, sedang bagian Tergugat adalah 2/3 (dua pertiga). (2) Upaya hukum yang dilakukan penggugat yang merasa tidak puas atau tidak mendapatkan rasa keadilan dari keputusan hakim yang belum mendapatkan kekuatan hukum tetap dapat melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan verzet atau yang disebut dengan upaya hukum biasa.Kata kunci : Harta Bersama, Pengadilan Agama, Putusan Hakim

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TIKTOK SEBAGAI SARANA PROMOSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL SALMAN MATONDANG NIM. A1011191180
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT In 2016, Tiktok as one of social medias in technology development that eases people to get information, in the form of content. This cinematography content is included in the rights of intellectual property. The positive impact of the social media uses like Tiktok is to give the same opportunity to public. In hence, they can create valuable contents and they can earn money, even like Social and Medium Enterprise (SME). On the other side, the negative impact of SME is people can easily use it in inappropriate way, such as exposing personal information and reposting content of others without giving any credits to get personal benefits. The formulation of the problem in this study is "How is legal protection for creator content whose videos are commercially re-uploaded by MSMEs as a means of promotion?". While the purpose of this research is to find data and information, reveal the influencing factors and reveal the legal consequences of unilateral video shooting by MSMEs, as well as reveal the efforts that content creators can take to protect their rights. The research method used is normative legal method, namely the method used in legal research by examining existing library materials.The research founding shows that Tiktok contents that have been uploaded by one account for commercial purposes is a copyright infringement, because it has violated the creator’s moral and economic rights. Forms of legal protection that content creators can implement to prevent such as copyright registration and repressively in taking the legal way for compensation and distribution of royalties. As for a legal action that can be done for re- uploading without any permission, copyright disputes can be resolved through litigation and non-litigation (arbitration and alternative dispute resolution). Keywords : Tiktok, Social and Medium Enterprise (SME), content creator, personal benefits, copyright infringement. ABSTRAK Pada tahun 2016 media sosial Tiktok hadir dalam perkembangan teknologi, yang dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi, yang ada dalam bentuk konten. Konten ini termasuk dalam karya sinematografi yang termasuk dalam bidang hak kekayaan intelektual. Dampak positif dari penggunaan media social tiktok ini yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk dapat berkarya dan menjadi sumber mata pencaharian tak terkecuali UMKM. Sedangkan dampak negatifnya UMKM dapat dengan mudah menyalahgunakan media sosial Tiktok untuk kepentingan pribadi. Seperti mengunggah ulang konten milik orang lain tanpa izin dengan tujuan komersil. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap konten kreator yang videonya diunggah ulang secara komersil oleh UMKM sebagai sarana promosi ?”. Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan faktor yang mempengaruhi dan mengungkapkan akibat hukum terhadap pengambilan video yang dilakukan secara sepihak oleh UMKM, serta mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konten kreator untuk dapat melindungi haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konten TikTok yang diunggah ulang oleh akun lain untuk tujuan komersil merupakan pelanggaran hak cipta, karena telah melanggar hak moral maupun hak ekonomi pencipta. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konten kreator yakni secara preventif seperti pendaftaran hak cipta dan secara represif pengambilan langkah hukum, ganti rugi dan pembagian royalti. Adapun tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pengunggahan ulang tanpa izin dapat melakukan penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur Litigasi maupun Non litigasi ( arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa) Kata kunci : Tiktok, UMKM, Konten Kreator, Komersil, Pelanggaran Hak Cipta.

HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG JELAS DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) INDAH SAFITRI MAWANI NIM. A1012151196
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Consumers' Right to Clear Information in the Financing Agreement for the Purchase of Motorized Vehicles (Case Study in Pontianak City)", asks whether the Financing Institution Has Provided Clear Information to Consumers About the Prices of Motorized Vehicles Offered to Consumers? Why Don't Financing Institutions Convey Information Clearly To Motor Vehicle Consumers? With the aim of obtaining data and information regarding the delivery of information to consumers on motorized vehicles offered by financial institutions. To disclose the efforts made by the parties in the consumer financing agreement when a dispute occurs.This research is a legal research with sociological juridical method. Sociological juridical is a field of study in the science of law which does not base its approach on seeing facts as they really are, but begins to see certain characteristics of social behavior with the help of other sciences. From the real reality search, it is hoped that it will be known whether positive laws or laws that are born from relations between subjects in society are laws that are fair or not.Based on the results of the research and discussion, the following results are obtained: That the provision of information to consumers has not been carried out as desired by laws and regulations, there are still acts of financing institutions that do not provide correct and clear information to consumers, for example, in the right to information about the discount given by motor vehicle dealers. Whereas in the financing agreement between consumers and financing institutions if there is a dispute, the parties will make efforts by way of deliberation and consensus. If you don't find a new way of peace, then take the legal route.Keywords: Consumer Rights, Information, Financing Institutions ABSTRAK Penelitian tentang “Hak Konsumen Atas Informasi Yang Jelas Dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kota Pontianak)”, mempertanyakan tentang Apakah Lembaga Pembiayaan Telah Memberikan Informasi Yang Jelas Kepada Konsumen Tentang Harga Kendaraan Bermotor Yang Ditawarkan Kepada Konsumen ? Mengapa Lembaga Pembiayaan Tidak Menyampaikan Informasi Dengan Jelas Kepada Konsumen Kendaraan Bermotor ? Dengan tujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan penyampaian informasi kepada konsumen atas kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian pembiaayaan konsumen saat terjadi perselisihan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan ranah kajian dalam ilmu hukum yang tidak mendasarkan pendekatannya pada melihat fakta sebagaimana adanya, tetapi mulai melihat karakter tertentu dari perilaku sosial dengan menggunakan bantuan ilmu-ilmu lain. Dari penelusuran realitas sesungguhnya diharapkan akan diketahui apakah hukum positif maupun hukum yang lahir dari hubungan antar subyek dalam masyarakat merupakan hukum yang sudah adil atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pemberian informasi kepada konsumen belum terlaksana sebagaimana yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan, masih terjadi perbuatan lembaga pembiayaan yang tidak memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen misalnya saja dalam hak informasi tentang discount yang diberikan oleh dealer kendaraan bermotor. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan lembaga pembiayaan apabila terjadi perselisihan maka para pihak akan melakukan upaya dengan jalan musyawarah dan mufakat. Jika tidak menemukan jalan perdamaian baru ditempuh jalur hukum. Kata Kunci : Hak Konsumen, Atas Informasi, Lembaga Pembiayaan

ANALISIS AKIBAT PERTIMBANGAN PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP ORANGTUA YANG DIAJUKAN OLEH ANAK PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK (PUTUSAN NO. 442/PDT.G/2019/PA.PTK) MUTIARA FREDEA SALSABILA NIM. A1011181145
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Itsbat Nikah is the determination of marriages carried out according to Islamic religious law in accordance with the legal provisions in force in Indonesia. Itsbat Nikah is carried out to obtain a Marriage Certificate which can later be used for administrative purposes as proof of the validity of a marriage. The main problem in this research is what are the consequences of considering the rejection of itsbat nikah by parents who are submitted by children at the Pontianak Religious Court in decision No.442/PDT.G/2019/PA.PTK. The aims of this study were : (1) to analyze the legal considerations of the court in case No.442/PDT.G/2019/PA.PTK regarding the refusal of the parents' marriage certificate submitted by the child at the Pontianak Religious Court. (2) to analyze the legal consequences that occurred from the decision No.442/PDT.G/2019/PA.PTK. (3) to analyze the efforts that can be made from rejecting the legal considerations of the decision No.442/PDT.G/2019/PA.PTK. This research is an analytical-descriptive research using normative juridical research methods. The research method used is library research using a qualitative approach. Data collection methods used in this research are literature study, case approach, and legal concept analysis approach. The results of this study are that the child's marriage certificate may be submitted by attaching a death certificate, proof of birth certificate, as well as a complete and correct identity by placing one of the children as the defendant. However, in this case the itsbat of marriage cannot be accepted due to identity discrepancies. This resulted in the child being unable to apply for inheritance of his parents. Therefore the effort that can be made is amicable settlement between the parties involved as stated in Article 183 of the Compilation of Islamic Law. However, the distribution of inheritance shoukd be carried out in a family way (takharuj). Keyword : Juridical Analysis, Itsbat Nikah by Child, Child Inheritance, Religious Court Procedure Law, Compilation of Islamic Law Abstrak Itsbat Nikah adalah penetapan atas perkawinan yang dilakukan dengan syariat Agama Islam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Itsbat Nikah dilakukan untuk memperoleh Akta Nikah yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan administrasi sebagai bukti sah nya sebuah pernikahan.Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat pertimbangan penolakan itsbat nikah orangtua yang diajukan anak pada Pengadilan agama Pontianak dalam putusan No.442/PDT.G/2019/PA.PTK. Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) untuk menganalisis pertimbangan hukum pengadilan dalam perkara No.442/PDT.G/2019/PA.PTK mengenai penolakan itsbat nikah orangtua yang diajukan anak pada Pengadilan agama Pontianak. (2) untuk menganalisis akibat hukum yang terjadi dari putusan No.442/PDT.G/2019/PA.PTK. (3) untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan dari penolakan pertimbangan hukum putusan No.442/PDT.G/2019/PA.PTK.Penelitian ini merupakan penelitian Analisa – deskriptif dengan metode penelitian yuridis normative. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis konsep hukum.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa itsbat nikah boleh diajukan oleh anak dengan melampirkan surat kematian, bukti akta lahir, serta identitas yang lengkap dan benar dengan mendudukkan salah satu anak sebagai tergugat. Namun pada kasus ini itsbat nikah tidak dapat diterima dikarenakan adanya ketidaksesuaian identitas. Hal ini mengakibatkan anak tidak dapat mengajukan permohonan waris atas orangtuanya. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan adalah penyelesaian secara kekeluargaan antara para pihak yang terlibat seperti yang tercantum pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Namun, seharusnya pembagian waris dapat ditempuh dengan cara kekeluargaan (takharuj). Kata Kunci : Analisis Yuridis, Itsbat Nikah oleh Anak, Waris Anak, Hukum Acara Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA