Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS TINDAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TERHADAP DEBITUR YANG LALAI MEMBAYAR KEWAJIBAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DIKOTA PONTIANAK RESTUA BERESDO SINAGA NIM. A1011151202
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract FIF GROUP Pontianak Branch is one of the finance companies that provides consumer financing facilities in the form of special loan funds only for the purchase of two-wheeled Honda branded vehicles on credit. In the financing process, FIF GROUP Pontianak Branch believes that consumers will be able to pay off all of their debts. But in fact, consumers (debtors) who buy two-wheeled motorized vehicles on credit do not all fulfill their obligations in paying installments or are negligent in paying their credit obligations for their two-wheeled motorized vehicles. Therefore, the FIF GROUP Pontianak Branch took action against debtors who were negligent in paying their loan obligations for two-wheeled motorized vehicles.As for the problem in this study is "What Actions Are Taken by Financing Companies Against Debtors Who Neglect to Pay Credit Obligations for Two-Wheeled Motorized Vehicles in Pontianak City?" This research is empirical legal research. The data examined in this study consisted of 2 (two) types, namely: Primary Data and Secondary Data.Based on the research results, it was concluded that the number of FIF GROUP Pontianak Branch debtors who failed to pay their loan obligations for two-wheeled motorized vehicles in Pontianak City during 2021 was 176 (one hundred and seventy six) people. Factors causing debtors of FIF GROUP Pontianak Branch to fail to pay their loan obligations for two-wheeled motorized vehicles due to forgetting the due date for installment payments, the due date colliding with the unpaid date, there are other urgent needs, experiencing a disaster, such as a serious illness, or an accident, and the Covid-19 pandemic. Actions taken by FIF GROUP Pontianak Branch as a finance company for debtors who fail to pay their loan obligations for two-wheeled motorized vehicles are by billing the debtor, whether it is done by contacting the debtor's contact, face-to-face visits to the debtor's residence, up to withdrawing the vehicle from mastery of the debtor himself. If there is no response or it is found that there is no good faith from the debtor in making credit payments after the earlier billing, FIF GROUP Pontianak Branch will send a written warning which can be 2 (two) to 3 (three) times in number sent to the residence of the debtor who stated in the financing agreement. After being given a written warning, but the debtor still does not carry out his obligations, the FIF GROUP Pontianak Branch will send a Team from internal FIF GROUP Pontianak Branch to withdraw two-wheeled motorized vehicles. If the internal withdrawal officer from FIF GROUP Pontianak Branch feels that the risk of withdrawing a motorized vehicle is quite high, both in terms of security and the high degree of difficulty, then FIF GROUP Pontianak Branch will use an external billing service known to the public as a Debt Collector. The process of billing and withdrawing (execution) of motorized vehicles using the services of a debt collector is in fact never accompanied by the police as stipulated in the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2011 concerning Security for the Execution of Fiduciary GuaranteesKeywords: Action, Financing Company, Debtor, Credit Abstrak FIF GROUP Cabang Pontianak merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan konsumen berupa pinjaman dana khusus hanya untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua merek Honda secara kredit. Dalam proses pembiayaan tersebut, pihak FIF GROUP Cabang Pontianak berkeyakinan bahwa pihak konsumen akan sanggup melunasi seluruh hutangnya. Namun faktanya, konsumen (debitur) yang membeli kendaraan bermotor roda dua secara kredit tidak semuanya memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran atau lalai dalam membayar kewajiban kredit kendaraan bermotor roda duanya. Oleh karena itu, pihak FIF GROUP Cabang Pontianak mengambil tindakan terhadap debitur yang lalai dalam membayar kewajiban kredit kendaraan bermotor roda duanya.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Tindakan Apa Yang Dilakukan Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Lalai Membayar Kewajiban Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pontianak ?” Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang diteliti dalam penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: Data Primer dan Data Sekunder.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa jumlah debitur FIF GROUP Cabang Pontianak yang lalai membayar kewajiban kredit kendaraan bermotor roda dua di Kota Pontianak selama tahun 2021 sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) orang. Faktor penyebab debitur FIF GROUP Cabang Pontianak lalai membayar kewajiban kredit kendaraan bermotor roda dua dikarenakan lupa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, tanggal jatuh tempo berbenturan dengan tanggal belum gajian, ada kebutuhan lain yang mendesak, tertimpa musibah, seperti sakit parah, atau kecelakaan, dan adanya pandemi Covid-19. Tindakan yang dilakukan FIF GROUP Cabang Pontianak sebagai perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang lalai membayar kewajiban kredit kendaraan bermotor roda dua adalah dengan melakukan penagihan kepada debitur, baik itu dilakukan dengan cara menghubungi kontak milik debitur, kunjungan tatap muka ke kediaman debitur, sampai dengan penarikan kendaraan dari penguasaan debitur itu sendiri. Jika tidak ada tanggapan atau ditemukan tidak adanya itikad baik dari debitur dalam melakukan pembayaran kreditnya setelah penagihan tadi, maka pihak FIF GROUP Cabang Pontianak akan mengirimkan peringatan tertulis yang jumlahnya bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali yang dikirimkan ke tempat tinggal debitur yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan. Setelah diberikannya peringatan tertulis, namun debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak FIF GROUP Cabang Pontianak akan mengirim Tim dari internal FIF GROUP Cabang Pontianak untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor roda dua. Apabila petugas penarikan dari internal FIF GROUP Cabang Pontianak merasa risiko melakukan penarikan kendaraan bermotor cukup besar, baik dari segi keamanan maupun tingkat kesulitannya tinggi, maka pihak FIF GROUP Cabang Pontianak akan menggunakan jasa penagihan eksternal yang dikenal oleh masyarakat sebagai Debt Collector. Proses penagihan dan penarikan (eksekusi) kendaraan bermotor yang menggunakan jasa debt collector ini faktanya tidak pernah didampingi oleh pihak kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan FidusiaKata Kunci: Tindakan, Perusahaan Pembiayaan, Debitur, Kredit

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH UPTD PROVINSI BERDASARKAN PASAL 8 PERATURAN GUBERNUR NOMOR. 88 TAHUN 2017 TENTANG PEMEBNTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT. (Study Di Kabupaten Kubu Raya) SUNARNA NIM. A1012191186
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe purpose of this research is to encourage a standardized plantation seed procurement system, as well as effective supervision, so that farmers can easily obtain superior plantation seeds, and build a system and synergy between institutions to encourage increased productivity of national superior plantation crops by preventing circulation of inferior seeds. The method of analysis in this study are 1.) Descriptive analysis, which is a problem assessment method that is carried out using descriptive analysis, to describe all certain facts systematically related to the problems faced, namely the circulation of seeds without nursery certification from the producers. This is done in order to get a clear picture. occur when using seeds that are not of good quality. As a basis for making policies on the plantation sub-sector, especially plantation seeds and monitoring their circulation. In order to prevent the circulation of unqualified seeds, by carrying out supervision, the efforts that can be made for prevention include: the forms of seeds being traded, the mechanisms for distributing seeds, who is involved, what are the roles and functions of related institutions, as well as the factors that encourage the circulation of seeds not quality. As for the results of the study, namely the Implementation of Governor Regulation Number. 88 of 2017 concerning Formation, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Technical Implementation Unit for Supervision and Certification of Plantation Seeds in West Kalimantan Province. (Study in Kubu Raya Regency) Need to Improve Supervision Performance.Keywords: Seed breeding, Supervision, Seedling certification ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah mendorong sistem pengadaan bibit Perkebunan yang standar, serta pengawasan yang efektif, sehingga petani mudah memperoleh bibit Perkebunan unggul, dan membangun sistem dan sinergi antar lembaga untuk mendorong peningkatan produktivitas tanaman perkebunan unggul nasional melalui pencegahan peredaran bibit tidak bermutu. Metode Analisis pada penelitian ini adalah 1.) Analisis Diskriptif, merupakan metode pengkajian masalah yang dilakukan dengan analisis deskriptif, untuk menggambarkan segenap fakta tertentu secara sistematis berkaitan dengan masalah yang dihadapi yaitu beredarnya bibit tanpa sertifikasi pembibitan dari para produsen hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran yang ditimbulkan bila menggunakan bibit yang tidak bermutu. Sebagai dasar pembuatan kebijakan sub sektor perkebunan khusunya benih tanaman perkebunan serta pengawasan peredarannya. Untuk mencegah peredaran bibit tidak bermutu, dengan melakukan pengawasan, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan meliputi : bentuk bibit yang diperdagangkan, mekanisme peredaran bibit siapa-siapa pelakunya, apa peran dan fungsi lembaga- lembaga terkait, serta faktor-faktor yang mendorong beredarnya bibit tidak bermutu. Adapun hasil penelitian yaitu Implementasi Peraturan Gubernur Nomor. 88 Tahun 2017 Tentang Pemebntukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanana Teknis Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. (Study Di Kabupaten Kubu Raya) perlu Peningkatan Kinerja Pengawasan. Kata Kunci: Penanghkaran bibit, Pengawasan, Sertifikasi bibit.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI PERUBAHAN STATUS JENIS KELAMIN (PERKARA NOMOR: 167/PDT.P/2018/PN.Skw) VINDI HIU NARDI NIM. A1012181264
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTCourt decisions that meet the concept and strong legal basis are decisions that have legal considerations based on legal facts and clear and carefully made basic foundations. In cases of changing gender status in Indonesia due to sexual disorders, sexual disorders are caused by abnormalities in a person's hormones, transsexuals have the desire to change their sex using surgery. this can be done by applicable procedures. Until now, Indonesia does not have specific legal arrangements regarding changes in the gender status of a transgender person who performs gender operations. Changes in gender status can be made by submitting the request to the district court. Therefore the author takes the title "JURIDICAL ANALYSIS OF COURT DETERMINATION REGARDING CHANGES IN GENDER STATUS (CASE NUMBER: 167/PDT.P/2018/PN.Skw)".The formulation of the problem from this research is "What are the Legal Considerations of the District Court in Determining Changes in Gender Status (Case Number: 167/PDT.P/2018/PN.Skw)?". And the purpose of conducting this research is to find out and analyze the legal considerations of the District Court in Case No: 167/PDT.P/2018/PN.Skw), To Analyze the Legal Consequences of Court Decisions Regarding Changes in Gender in Case No.167/Pdt. P/2018/PN.Skw), The research method carried out by the author uses a normative research method that is descriptive analysis with a case approach. The case approach is an intensive, detailed and in-depth study of certain symptoms.From the results of the study, it was found that according to the author the basis of the basis used by the Singkawang District Court in Case No. 167/Pdt.P/2018/PN.Skw, namely Law Number 23 of 2006 Concerning Population Administration which is based on evidence from a doctor's statement and witness statements in granting requests is by applicable law and can be accounted for as a stipulation that has permanent legal force. As long as it does not conflict with existing laws, decency and decency, the determination of a change in gender status is an answer and a legal discovery and legal consequences arising from the existence of Decree No.167/Pdt.P/2018/PN.Skw to the applicant, namely a change in status civil law, from male to female, can perform marriages under the provisions of Law Number 16 of 2019 on amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage in Indonesia and still obtain inheritance rights according to their initial gender.Keywords: Court Determination, Judge's Consideration, Gender Change. ABSTRAKPenetapan Pengadilan yang memenuhi konsep dan dasar hukum yang kuat adalah penetapan yang memiliki pertimbangan hukum yang berdasar pada fakta hukum dan landasan dasar yang jelas dan dibuat dengan cermat. Pada kasus perubahan status jenis kelamin di Indonesia disebabkan karna adanya kelainan seksual, Kelainan seksual disebabkan adanya kelainan pada hormon seseorang, transeksual memiliki keinginan untuk melakukan perubahan jenis kelaminnya dengan cara operasi. hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan hukum khusus mengenai perubahan status jenis kelamin seorang transgender yang melakukan operasi jenis kelamin, Perubahan status jenis kelamin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tersebut di pengadilan Negeri. Oleh karena itu penulis mengambil judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI PERUBAHAN STATUS JENIS KELAMIN (PERKARA NOMOR: 167/PDT.P/2018/PN.Skw)”.Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri dalam Penetapan Perubahan Status Jenis Kelamin (Perkara Nomor: 167/PDT.P/2018/PN.Skw)?”. Dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri dalam Perkara No: 167/PDT.P/2018/PN.Skw), Untuk Menganalisis Akibat Hukum Dari Penetapan Pengadilan Terkait Perubahan Jenis Kelamin dalam Perkara No.167/Pdt.P/2018/PN.Skw, Metode penelitian yang dilakukan Penulis menggunakan Metode Penelitian Normatif Bersifat Deskriptif Analisis dengan Pendekatan Kasus (The Case Approach) Pendekatan Kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.Dari hasil penelitian didapat bahwa menurut penulis dasar landasan yang digunakan dalam Perkara No. 167/Pdt.P/2018/PN.Skw yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang didasarkan dengan bukti surat keterangan dokter dan keterangan saksi-saksi dalam mengabulkan permohonan sudah sesuai hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Penetapan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, kepatutan dan kesusilaan maka penetapan perubahan status jenis kelamin merupakan sebuah jawaban dan sebuah penemuan hukum. Adapun akibat hukum yang timbul dari adanya Perkara No.167/Pdt.P/2018/PN.Skw kepada pemohon yaitu perubahan status keperdataan dari laki-laki menjadi perempuan, dapat melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia dan tetap memperoleh hak waris bagiannya sesuai jenis kelamin awal mulanya. Kata Kunci : Penetapan Pengadilan, Pertimbangan Hakim , Perubahan Jenis Kelamin.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI KELAPA SAWIT PLASMA DALAM PEMBAGIAN HASIL PANEN TANDAN BUAH SEGAR PADA PT. ICHTIAR GUSTI PUDI DI KABUPATEN LANDAK MELINIA DARA KARLINA NIM. A1012181131
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The program for the development and development of oil palm plantations with a nucleus-plasma pattern (partnership) on a large scale is very beneficial for various aspects, especially the economy and social community. However, the plasma nucleus pattern between the plasma smallholders and the oil palm company is not accompanied by reinforcement through an agreement/contract between the plasma smallholders and the oil palm plantation company. This also happened between plasma farmers and PT. Ichtiar Gusti Pudi in South Amboyo Village, Ngabang District, Landak Regency as the oil palm plantation company. So far, the Cooperation Agreement (Memorandum of Understanding) has only been made between PT. Ichtiar Gusti Pudi with the People's Oil Palm Farmers Cooperative (KPSR) Maju Bersama as a cooperative that accommodates plasma farmers. While the agreement between the plasma farmers and PT. Ichtiar Gusti Pudi is not there until now. This of course can be detrimental to the plasma smallholders because so far the plasma smallholders have never clearly understood the distribution system for the fresh fruit bunches (FFB) yields of oil palm given by PT. Ichtiar Gusti Pudi to the farmers. The plasma smallholders only receive a system of sharing the yields of the oil palm FFB harvest from the Maju Bersama People's Palm Farmers Cooperative (KPSR) as the cooperative that accommodates the plasma smallholders. In addition, it has an impact on legal protection for plasma smallholders in the distribution of oil palm FFB yields provided by PT. Ichtiar Gusti Pudi.In this study, the authors used empirical research methods or also called field research that is descriptive analytical with qualitative data analysis methods.Based on the research results, it is concluded that in reality, the plasma farmers who partner with PT. Ichtiar Gusti Pudi in Landak District has not received legal protection in the distribution of the harvested FFB from oil palm because there is no agreement/contract regarding the sharing system for the harvest of FFB from the oil palm between the plasma smallholders and PT. Ichtiar Gusti Pudi. The importance of agreements/contracts between plasma farmers and PT. Ichtiar Gusti Pudi to clarify the rights and obligations of each party, including the oil palm FFB profit sharing system, bearing in mind that PT. Ichtiar Gusti Pudi is working with the management of the People's Palm Oil Farmers Cooperative (KPSR) Maju Bersama as a cooperative that facilitates plasma farmers to share the FFB yields with plasma farmers does not match the real results because the plasma farmers never know. Factors causing plasma oil palm smallholders not to receive legal protection in the distribution of the FFB harvest from PT. Ichtiar Gusti Pudi in Landak District because the plasma farmers do not have an agreement/contract with PT. Ichtiar Gusti Pudi as the oil palm plantation company, so that the plasma smallholders do not know their rights and obligations as well as the amount of money received from the distribution of the harvested FFB from the oil palm. In addition, the plasma farmers have never asked about the agreement/contract for the FFB yield sharing system from KPSR Maju Bersama or PT. Ichtiar Gusti Pudi and the oil palm FFB profit sharing system have been fully handed over to KPSR Maju Bersama. Efforts that can be made by plasma oil palm smallholders to obtain legal protection in the distribution of FFB yields from PT. Ichtiar Gusti Pudi in Landak Regency is by asking PT. Ichtiar Gusti Pudi to make an agreement/contract, in which the contract or agreement contains the rights and obligations of each party, including the oil palm FFB profit sharing system.Keywords: Legal Protection, Oil Palm Plasma Farmers, Harvest Sharing, Fresh Fruit Bunches. Abstrak Program pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola inti-plasma (kemitraan) dalam skala besar sangat menguntungkan bagi berbagai aspek, terutama ekonomi, dan sosial masyarakat. Namun pola inti plasma antara petani plasma dan perusahaan kelapa sawit tidak dibarengi dengan penguatan melalui suatu perjanjian/kontrak antara petani plasma dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga terjadi antara petani plasma dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi di Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak selaku pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selama ini Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Understanding) hanya dilakukan antara PT. Ichtiar Gusti Pudi dengan Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Maju Bersama selaku koperasi yang mewadahi petani plasma. Sedangkan perjanjian antara petani plasma dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi tidak ada sampai saat ini. Hal ini tentu saja bisa merugikan petani plasma karena selama ini petani plasma tidak pernah mengetahui secara jelas sistem pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diberikan oleh PT. Ichtiar Gusti Pudi kepada para petani. Para petani plasma hanya menerima sistem pembagian hasil panen TBS kelapa sawit dari Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Maju Bersama selaku koperasi yang mewadahi petani plasma. Selain itu, berdampak pada perlindungan hukum terhadap petani plasma dalam pembagian hasil panen TBS kelapa sawit yang diberikan oleh PT. Ichtiar Gusti Pudi.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Analitis dengan metode analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam realitanya, para petani plasma yang bermitra dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak belum mendapatkan perlindungan hukum dalam pembagian hasil panen TBS kelapa sawit karena tidak adanya perjanjian/kontrak mengenai sistem bagi hasil panen TBS kelapa sawit antara petani plasma dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi. Pentingnya perjanjian/kontrak antara petani plasma dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi untuk memperjelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk sistem bagi hasil TBS kelapa sawit, mengingat bisa saja terjadi PT. Ichtiar Gusti Pudi bekerja sama dengan pengurus Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Maju Bersama selaku koperasi yang mewadahi petani plasma untuk memberikan pembagian hasil TBS kepada petani plasma tidak sesuai dengan hasil riilnya karena petani plasma tidak pernah tahu. Faktor-faktor yang menyebabkan petani kelapa sawit plasma belum mendapatkan perlindungan hukum dalam pembagian hasil panen TBS kelapa sawit dari PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak dikarenakan para petani plasma tidak memiliki perjanjian/kontrak dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi selaku perusahaan perkebunan kelapa sawit, sehingga para petani plasma tidak mengetahui hak dan kewajibannya maupun besaran uang yang diterima dari pembagian hasil panen TBS kelapa sawit. Selain itu, para petani plasma tidak pernah menanyakan perjanjian/kontrak sistem bagi hasil panen TBS kepada KPSR Maju Bersama maupun PT. Ichtiar Gusti Pudi dan sistem bagi hasil TBS kelapa sawit sudah diserahkan sepenuhnya kepada KPSR Maju Bersama. Upaya yang dapat dilakukan oleh petani kelapa sawit plasma untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam pembagian hasil panen TBS dari PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak adalah dengan meminta pihak PT. Ichtiar Gusti Pudi untuk membuat perjanjian/ kontrak, dimana dalam kontrak atau perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk sistem bagi hasil TBS kelapa sawit.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Petani Plasma Kelapa Sawit, Pembagian Hasil Panen, Tandan Buah Segar.

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP CHILDFREE (TANPA ANAK ATAU BEBAS ANAK) OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TELAH MENIKAH URAY FARID HERDIANTO NIM. A1011191204
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Regarding the phenomenon of childfree, Indonesian people have started to talk about this childfree phenomenon ever since an influencer or YouTuber named Gita Savitri and her husband openly revealed on their social media that they would take a childfree attitude and raise pros and cons in Indonesian society regarding the concept of childfree itself. Because basically the concept of childfree is the attitude taken by married couples not to have children or offspring due to personal reasons not because having certain diseases or physical limitations. On that basis, the concept of childfree is in stark contrast to Indonesian culture and the Islamic religion. The problem statement that is used as the focus of the study is "How the Study of Islamic Law about Married Couples Has an Attitude to Do Childfree" Then, The research method used in this study is to use a normative approach. The normative approach is legal research carried out by examining secondary materials or data as the basic material for research by conducting searches on regulations and literature related to the problems studied. The research results achieved by the author regarding the law against married couples to take a childfree attitude (without children or free of children) are unlawful. Based on various studies of Islamic law, it was found that the law for married couples to take a childfree attitude due to personal reasons that are not caused by physical limitations or certain diseases is forbidden or unlawful to do because it is a form of their disobedience as Muslims to Allah SWT and it can also be said kufr favors or not being grateful and not using the favors that Allah SWT has given to those who adopt this childfree attitude.Key Words : Childfree, Marriage, Islamic Law Abstrak Mengenai fenomena childfree, masyarakat Indonesia mulai ramai memperbincangkan fenomena childfree ini sejak seorang influencer atau youtuber yang bernama Gita Savitri bersama suaminya secara terang – terangan mengungkapkan di media sosialnya bahwa mereka akan mengambil sikap childfree dan menimbulkan pro kontra di masyarakat Indonesia mengenai konsep childfree ini sendiri. Karena pada dasarnya konsep childfree ialah sikap yang diambil oleh pasangan suami istri yang telah menikah untuk tidak memiliki anak atau keturunan dikarenakan alasan personal bukan karena alasan memiliki penyakit atau keterbatasan fisik tertentu. Atas dasar itu konsep childfree ini sangat bertolak belakang berdasarkan budaya Indonesia dan juga agama Islam.Rumusan masalah yang dijadikan fokus kajian yaitu “Bagaimana Kajian Hukum Islam Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Telah Menikah Punya Sikap Melakukan Childfree” lalu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakaan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang dicapai penulis tentang hukum terhadap pasangan suami istri yang telah menikah untuk mengambil sikap childfree (tanpa anak atau bebas anak) ialah haram. Berdasarkan berbagai kajian hukum Islam yang didapat bahwasanya hukum dari pasangan suami istri yang telah menikah untuk mengambil sikap childfree dikarenakan alasan personal yang tidak disebabkan oleh keterbatasan fisik ataupun penyakit tertentu ialah dilarang atau haram dilakukan karena itu merupakan bentuk ketidakpatuhan mereka sebagai umat Islam kepada Allah SWT dan bisa dikatakan juga kufur nikmat atau tidak mensyukuri dan tidak menggunakan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada mereka yang mengambil sikap childfree tersebut.Kata Kunci : Childfree, Perkawinan, Hukum Islam

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI ASAS HAK TERDAKWA UNTUK TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DAPAT MEMBERATKAN DIRINYA SENDIRI (NON SELF INCRIMINATION) (Studi Kasus Putusan No.600/Pid.B/2019/PN.Ptk) MARTHIN EBENEZER SILITONGA NIM. A1011151126
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In the criminal justice process in Indonesia, the existence of a crown witness when viewed only from the perspective of the provisions of the Criminal Procedure Code and its explanation does not find strict and limitative rules. However, in criminal justice practice, law enforcement officials still conduct examinations of crown witnesses, especially if the public prosecutor has difficulty presenting witnesses, while the judge wishes to expedite the judicial process so as not to falter, an examination of crown witnesses is carried out. The regulation on the use of crown witnesses in criminal justice processes in Indonesia refers to the Supreme Court Jurisprudence Number 1986K/Pid/1989 dated 21 March 1990 and the Supreme Court Jurisprudence Number 2437K/Pid.Sus/2011. In addition, the provisions of Article 142 of the Criminal Procedure Code whereby one defendant and another have their case files separated (splitsing) or in other words not made into one case file. This was done because the crime was committed by more than one person, thus fulfilling the inclusion as an offense regulated in Article 55 of the Criminal Code (KUHP) and the lack of evidence in committing a crime. The consequence of separating the case files resulted in each defendant being tried separately, in which one defendant testified in the trial of the other defendant and vice versa. The use of crown witnesses in the criminal justice process based on Decision No: 600/Pid.B/2019/PN.Ptk was due to a lack of witnesses in the aquo case, so the Public Prosecutor submitted a request to the Panel of Judges to allow the use of crown witnesses. The use of crown witnesses with a mechanism for splitting case files (splitsing) in the process of proof at court hearings is contrary to the principle of non-self-incrimination which is implicitly stipulated in several articles, namely Article 66 of the Criminal Procedure Code that there is no burden of proof for the accused (the burden of proof is the responsibility of the public prosecutor). , Article 175 of the Criminal Procedure Code which implies a right of denial for the defendant, Article 189 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code that the defendant's statement can only be used for himself, and the absence of the defendant's confession as valid evidence as stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, and Article 168 of the Criminal Procedure Code regarding relative exceptions to be a witness. Keywords: Crown Witness, Criminal Justice, Defendant's Rights, Principle of Non-Self Incrimination Abstrak Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, eksistensi saksi mahkota apabila hanya dilihat dari perspektif sudut pandang ketentuan KUHAP dan penjelasannya tidak ditemukan aturan secara tegas dan limitatif. Namun demikian, dalam praktek peradilan pidana aparat penegak hukum masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi mahkota, terutama bila jaksa penuntut umum kesulitan menghadirkan saksi, sedangkan hakim berkeinginan untuk memperlancar proses peradilan supaya tidak tersendat-sendat, maka dilakukanlah pemeriksaan saksi mahkota. Pengaturan penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2437K/Pid.Sus/2011. Selain itu, ketentuan Pasal 142 KUHAP dimana antara terdakwa yang satu dengan yang lain dipisahkan berkas perkaranya (splitsing) atau dengan kata lain tidak dijadikan dalam satu berkas perkara. Hal ini dilakukan karena tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga memenuhi sebagai delik penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan minimnya alat bukti dalam melakukan tindak pidana. Konsekuensi atas pemisahan berkas perkara, mengakibatkan masing-masing terdakwa disidangkan secara tersendiri, yang mana terdakwa yang satu memberikan kesaksian dalam persidangan terdakwa lainnya begitu pula sebaliknya. Penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana berdasarkan Putusan No: 600/Pid.B/2019/PN.Ptk dikarenakan kurangnya saksi dalam perkara aquo, sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajuakan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memperbolehkan penggunaan saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (splitsing) dalam proses pembuktian di sidang pengadilan bertentangan dengan asas non self incrimination yang secara tersirat diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 66 KUHAP bahwa tidak ada beban kewajiban pembuktian bagi terdakwa (beban pembuktian menjadi kewajiban penuntut umum), Pasal 175 KUHAP yang meyiratkan adanya hak ingkar bagi terdakwa, Pasal 189 ayat (3) KUHAP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri, dan tidak adanya pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, serta Pasal 168 KUHAP mengenai pengecualian yang bersifat relatif untuk menjadi saksi. Kata Kunci : Saksi Mahkota, Peradilan Pidana, Hak Terdakwa, Asas Non Self Incrimination.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA GOJEK PADA APLIKASI GOBIZ TERKAIT PEMBATALAN ORDERAN DEFRY KURNIAWAN NIM. A1011181212
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac GoBiz is a merchant application from Gojek Indonesia to help Gojek Business Partners develop their business. GoBiz is more than just an application for taking online orders from GoBiz, but also a super application for developing a business through GoKasir and GoPay services. With the provision that a number of fees used to bail out consumers will be returned via transfer with the conditions H + 1 after the transaction occurs The research method used by the author is an normative research method that describes the situation that actually occurred at the time the research was conducted. analyze the gap between the theoretical situation and legal facts, then analyze the facts and data to obtain the final conclusion. The agreement made by PT Gojek Indonesia and the driver has complied with the requirements in accordance with Article 1320 of the Civil Code, but in terms of legal protection for Gojek drivers who experience unilateral cancellation by consumers who do not have bad intentions, it is not yet clear which party can be responsible for losses experienced by drivers. It is the right of drivers to get legal protection if they refer to Article 6 letter b UUPK. Legal protection is needed because a driver's rights and obligations are not fulfilled, namely the right to get appropriate payments from consumers, clearly this is not fulfilled Article 6 letter a UUPK. Losses experienced by drivers by consumers who do not have good faith in ordering GoBiz services clearly violate the provisions of Article 1338 paragraph 3 of the Civil Code and are emphasized by Article 5 letter b UUPK. Based on the partnership agreement established between PT Gojek Indonesia and the driver, the two parties are based on a partnership relationship, one of the clauses of the agreement is that PT Gojek Indonesia has transferred responsibility if an error occurs caused by the driver. However, this problem is not caused by drivers but consumers who default. As a company that has drawn economic benefits from application-based transportation transactions, service providers and Gojek application managers should be able to take responsibility in the form of compensation for losses that have been experienced by drivers. The advice that can be given by the researcher is that the explanation regarding the responsibilities of the parties is clearly regulated in the partnership agreement between PT Gojek Indonesia and the driver which is made by mutual agreement regarding the form of responsibility and legal protection that the driver gets in carrying out his duties on GoBiz services experiencing huge losses. experienced by unfaithful consumers. To minimize driver losses in unilateral cancellations by consumers who have no intention, PT Gojek Indonesia should have developed a service system from the consumer side to not be able to cancel orders and only drivers can cancel, and make policies for GoBiz services only allowed to pay using non-cash or Go-Pay Keywords: gobiz, legal protection, PT Gojek Indonesia Abstrak GoBiz merupakan plikasi merchant dari Gojek Indonesia untuk membantu Mitra Usaha Gojek mengembangkan usahanya. GoBiz lebih dari sekedar aplikasi untuk menerima pesanan online dari GoBiz, tapi juga aplikasi super untuk mengembangkan usaha lewat layanan GoKasir dan GoPay. Dengan ketentuan sejumlah biaya yang digunakan untuk menalangi konsumen akan dikembalikan via transfer dengan ketentuan H+1 setelah transaksi terjadi Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan. menganalisis kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, kemudian menganalisis fakta dan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang terakhir. Perjanjian yang dibuat oleh PT Gojek Indonesia dan driver telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, namun dalam hal perlindungan hukum terhadap driver Gojek yang mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen yang tidak beritikad tidak baik, belum terlindungi secara jelas mengenai pihak siapa yang dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh driver. Sudah menjadi hak bagi driver untuk mendapatkan perlindungan hukum jika merujuk pada Pasal 6 huruf b UUPK. Perlindungan hukum yang dibutuhkan karena tidak terpenuhinya suatu hak dan kewajiban driver yaitu hak untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai dari konsumen, jelas hal ini tidak terpenuhinya Pasal 6 huruf a UUPK. Kerugian yang dialami driver oleh konsumen yang tidak beritikad baik dalam pemesanan layanan GoBiz secara jelas melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata dan dipertegas dengan Pasal 5 huruf b UUPK. Berdasarkan perjanjian kemitraan yang terjalin antara PT Gojek Indonesia dengan driver, kedua pihak tersebut didasarkan atas hubungan kemitraan, salah satu klausul perjanjian tersebut PT Gojek Indonesia telah mengalihkan tanggung jawab jika terjadi suatu kesalahan yang disebabkan driver. Namun, permasalahan ini bukan disebabkan oleh driver akan tetapi konsumen yang wanprestasi. Sebagai perusahaan yang sudah menarik manfaat ekonomi atas transaksi angkutan berbasis aplikasi, penyedia layanan, serta pengelola aplikasi Gojek sudah seharusnya dapat bertanggung jawab berupa ganti kerugian yang telah dialami oleh driver. Saran yang dapat diberikan Peneliti adalah seharusnya pemaparan mengenai tanggung jawab para pihak diatur secara jelas di dalam perjanjian kemitraan antara PT Gojek Indonesia dan driver yang dibuat atas persetujuan bersama terkait bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum yang didapatkan driver dalam melaksanakan tugasnya pada layanan GoBiz mengalami kerugian yang dialami oleh konsumen yang tidak beritikad baik. Untuk meminimalisir terjadinya kerugian driver dalam pembatalan sepihak oleh konsumen yang tidak beritikad, seharusnya PT Gojek Indonesia mengembakan sistem layanan dari sisi konsumen untuk tidak dapat membatalkan pesanan dan hanya driver yang dapat membatalkan, serta membuat kebijakan untuk layanan GoBiz hanya diperbolehkan membayar dengan menggunakan non-tunai atau Go-PayKata kunci : gobiz, perlindungan hokum, PT Gojek Indonesia

TINJAUAN RATIFIKASI THE RAMSAR CONVENTION ON WETLANDS 1971 DALAM KONSERVASI TERHADAP DAFTAR SITUS LAHAN BASAH YANG PENTING SECARA INTERNASIONAL TERUTAMA BAGIHABITAT UNGGAS AIR DI INDONESIA MUHAMMAD JIHAD MAULANA NIM. A1012191073
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakSuatu kawasan lahan basah yang diakui memiliki kepentingan internasional dapat ditetapkan menjadi situs Ramsar berdasarkan the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Konvensi Ramsar) yang bertujuan untuk menghentikan perambahan dan perusakan lahan basah yang terjadi saat ini dan di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan dari sumber data hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, kemudian diolah dengan analisis kualitatif secara deduktif. Tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui tinjauan ratifikasi the Ramsar Convention on Wetlands 1971 dalam konservasi terhadap daftar situs lahan basah yang penting secara internasional terutama bagi habitat unggas air di Indonesia, guna mendapatkan saran dan solusi serta kontribusi bagi perkembangan hukum konservasi bagi daftar situs Ramsar di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia perlu melakukan harmonisasi ratifikasi Konvensi Ramsar dengan peraturan perundang-undangan terkait landasan hukum konservasi pada lahan basah yang penting bagi secara internasional terutama bagi habitat unggas air, guna menghindari tumpang tindih aturan sekaligus sebagai akibat hukum berupa pengikatan diri kepada konvensi. Masih seringnya ditemui kelemahan komunikasi dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah, dan koordinasi lintas sektoral. Kemudian, partisipasi masyarakat yang belum memadai dalam penyusunan hukum dan pelaksanaan kebijakan menyebabkan implementasi berbagai produk hukum tersebut terkadang saling bertentangan dan sulit dilaksanakan. Konservasi situs Ramsar dan lahan basah Indonesia yang sangat luas dan kompleks dengan berbagai karakteristik ekologis, sosial, dan ekonomisnya diperlukan landasan hukum dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, swasta, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kata Kunci: Konvensi Ramsar, Situs Ramsar, Konservasi, Lahan Basah AbstractA wetland recognized in having the international importance can be designated as a Ramsar site based on the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention) which aims to stop the encroachment and the destruction of wetlands that will occur. The research method used is a normative legal research with a prescriptive nature using statutory approach through literature studies from secondary legal data sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, then processed with deductive qualitative analysis. The purpose of this study is to review the ratification of the Ramsar Convention on Wetlands 1971 in conservation of the list of wetland site of international importance, especially as waterfowl habitat in Indonesia, in order to obtain suggestions and solutions as well as to contribute to the development of conservation law for the list of Ramsar sites in Indonesia. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that Indonesia needs to harmonize the ratification of the Ramsar Convention with laws and regulations related to the legal basis for conservation of internationally important wetlands, especially for waterfowl habitat, in order to avoid overlapping regulations as well as legal consequences in the form of binding themselves to convention. There are still frequent weaknesses in communication and coordination between the central and regional governments, and cross-sectoral coordination. Then, inadequate public participation in law drafting and policy implementation has resulted in the contradiction of legal substances and difficult to implement. Conservation of Ramsar sites and Indonesia's vast and complex wetlands with a variety of ecological, social, and economic characteristics requires a strong legal basis and cooperation between the government, private sector, research institutions, educational institutions, and the community. Keywords: Ramsar Convention, Ramsar Site, Conservation, Wetlands

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN IKAN HIAS (IKAN CUPANG) PADA TOKO ELBETTA PONTIANAK MELALUI SISTEM ONLINE LIA ANDRIANI NIM. A1011161081
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This thesis discusses the legal protection of consumers in the sale of betta fish at the Pontianak elbetta shop through an online system. In buying and selling through the online system, it has distinctive characteristics where the media used is the internet so that business actors and consumers do not meet directly. This condition on the one hand is very beneficial for consumers, because consumers have many choices to get the goods purchased but on the other hand violations of consumer rights are very risky, therefore legal protection is needed for consumers in online transactions. In this study, the research problem is: How is the legal protection of consumers against consumers who are harmed in the sale of betta ornamental fish at the Pontianak Elbetta shop through the online system?.The purposes of this study are: To find out and analyze how consumer legal protection is against consumers who are harmed in the sale of ornamental fish (betta fish) at Elbetta shops through an online system reviewed based on the Consumer Protection Act, and to explain how efforts can be made to protect The law for consumers in selling betta fish online can be protected. The research method used in this study uses normative juridical research methods.Based on the results of the study that consumer legal protection for consumers who are disadvantaged in the sale of betta ornamental fish through the online system has not been specifically accommodated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, because this Act only regulates the conventional buying and selling system. Then Law Number 19 of 2016 changes to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions also there are no provisions that specifically regulate consumer protection against actions by business actors that harm consumers in buying and selling online systems. Efforts can be made so that consumers who are harmed get legal protection in online buying and selling transactions, namely the government and related parties must carry out strict control and supervision and provide education to business actors and the public in order to understand the principles of buying and selling transactions that use internet media. Then the Government together with the DPR need to review and update and synchronize laws relating to consumer protection in the electronic transaction system, including the online buying and selling system, because Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection has not accommodated the regulation of online trading transactions. In addition, Law Number 19 of 2016 amendments to Law 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions needs to be adjusted to current developments by making a provision in this Law regarding consumer protection against actions by consumer business actors that harm consumers in selling. buy system online.. Keywords: Consumer Legal Protection, Betta Ornamental Fish Sales, System On line Abstrak Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum konsumen dalam penjualan ikan hias cupang pada toko elbetta Pontianak melalui sistem online. Dalam jual beli melalui sistem online mempunyai karakteristik yang khas dimana media yang digunakan adalah internet sehingga antara pelaku usaha dengan konsumen tidak bertemu secara langsung. Kondisi tersebut disatu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena konsumen mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang yang dibeli tetapi di sisi lain pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sangat riskan terjadi, maka dari itu diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online. Pada penelitian ini yang menjadi masalah penelitian adalah: Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap konsumen yang dirugikan dalam penjualan ikan hias cupang pada toko elbetta Pontianak melalui sistem online?.Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap konsumen yang dirugikan dalam penjualan ikan hias (ikan cupang) pada toko elbetta melalui sistem online ditinjau berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan untuk memaparkan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar perlindungan hukum bagi konsumen dalam penjualan ikan hias cupang sistem online dapat terlindungi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap konsumen yang dirugikan dalam penjualan ikan hias cupang melaui sistem online belum diakomodir secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebab Undang-Undang ini hanya mengatur sistem jual beli yang sifatnya konvensional. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam jual beli sistem online. Upaya yang dapat dilakukukan agar konsumen yang dirugikan memperoleh perlindungan hukum dalam transaksi jual beli sistem online yaitu pemerintah bersama pihak terkait harus melakukan kontrol dan pengawasan ketat serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat agar memahami prinsip-prinsip transaksi jual beli yang memanfaatkan media internet. Kemudian Pemerintah bersama DPR perlu melakukan pengkajian dan melakukan pembaharuan serta singkronisasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam sistem transaksi elektronik termasuk sistem jual beli melalui online, sebab dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum mengakomodir mengenai pengaturan transaksi perdagangan sistem online. Selain itu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik perlu disesuaikan dengan perkembang saat ini dengan membuat suatu ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan pelaku usaha konsumen yang merugikan konsumen dalam jual beli sistem online. Kata kunci :Perlindungkgan Hukum Konsumen, Penjualan Ikan Hias Cupang, Sistem Online

PELAKSANAAN PROSES BALIK NAMA HAK MILIK ATAS TANAH OLEH PEMBELI AKIBAT PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK VERA ANGGRAINI NIM. A1011181119
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In carrying out the Transfer of Names or the transfer of land rights from the Seller to the Buyer, several complete documents are required in the continuity of the process. One of them is the document of Fee for Acquisition of Land and orBuilding Rights (BPHTB) as contained in the Regulation of the Head of theNational Land Agency Number 1 of 2010 concerning Service Standards and Land Arrangements. Therefore, researchers feel the need to conduct research on the importance of BPHTB payments in the process of transferring names. So that the buyer can find out how the determination of the tax object acquisition value is determined in BPHTB, and can find out the legal consequences of not making BPHTB payments, and also know the legal remedies that can be taken by the buyer for the continuation of the transfer process.The purpose of this research is to obtain data and information regarding theimplementation of Land and Building Rights Acquisition Fees according to Lawno. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, To find out and disclose data about the factors that led to the cancellation of the transfer of land rights related to the implementation of BPHTB, To find out what the legal consequences are for buyers who do not continue paying BPHTB, and To disclose legal remedies that can be taken by the Regional Finance Agency (BKD) against buyers who do not continue with payments. The method used in this research is empirical legal research with a descriptive approach.The research results achieved are that there are inconsistencies between the provisions of the law and their implementation which can be found in article 46 paragraph (3) of Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. Whereas the factor that caused the respondent to cancel the process of transferring the name of ownership rights to land in Bangka Belitung Darat Village, Pontianak Tenggara District, Pontianak City was due to the BPHTB payment process, especially the tax object acquisition value which was pressed higher than the actual price. Whereas the legal consequence of not carrying out the BPHTB payment was that the name transfer process could not be carried out due to the lack of complete documents, one of which was proof of BPHTB payment. With the cancellation of the name transfer process, the buyer will not get legal certainty over the ownership of the land and building. Whereas the legal remedy taken by the buyer for the rejection of the related SSPD Files is by conducting deliberations or verification with the local BKD. Keywords : Implementation of the process of returning of land property rights by the buyer due to determination land and building rights acquisition fees in Bangka Belitung Darat Sub District Pontianak Southeast District Pontianak City. AbstrakDalam pelaksanaan Balik Nama atau beralihnya hak tanah dari Penjual ke Pembeli diperlukan beberapa kelengkapan dokumen dalam kelangsungan proses tersebut. Salah satunya adalah dokumen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Maka dari itu, peneliti merasa perlu unuk melakukan penelitian mengenai pentingnya pembayaran BPHTB dalam proses balik nama. Sehingga pembeli dapat mengetahui bagaimana penetapan dalam pengenaan nilai perolehan objek pajak dalam BPHTB, serta dapat mengetahui akibat hukum tidak dilakukannya pembayaran BPHTB, dan juga mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli untuk keberlangsungan proses balik nama.Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menurut Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Untuk mengetahui dan mengungkapkan data tentang faktor yang menyebabkan batalnya balik nama peralihan hak atas tanah terkait dengan pelaksanaan BPHTB, Untuk mengetahui apa akibat hukum bagi pihak pembeli yang tidak melanjutkan pembayaran BPHTB, dan Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) terhadap pembeli yang tidak melanjutkan pembayaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan secara deskriptif.Hasil penelitian yang dicapai adalah Bahwa adanya inkonsistensi diantara ketentuan Undang-undang dengan pelaksanaanya yang dapat ditemui pada pasal46 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bahwa faktor yang menyebabkan responden membatalkan proses balik nama hak milik atas tanah di Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak dikarenakan dari proses pembayaran BPHTB khususnya pada nilai perolehan objek pajak yang ditekan tinggi dari harga sebenarnya. Bahwa akibat hukum dari tidak dilaksanakannya pembayaran BPHTB maka proses balik nama tidak dapat dilakukan karena kurangnya kelengkapan dokumen yang salah satunya bukti pembayaran BPHTB. Dengan batalnya proses balik nama tersebut, pembeli tidak mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan bangunannya. Bahwa upaya hukum yang dilakukan pembeli atas penolakan Berkas SSPD terkait adalah dengan melakukan musyawarah atau verifikasi dengan pihak BKD setempat. Kata Kunci : Pelaksanaan proses balik nama hak milik atas tanah oleh pembeli akibat penetapan bea Perolehan hak atas tanah dan Bangunan di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA