Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMESANAN CATERING MAKANAN DI KOTA PONTIANAK ANJELINA PRAMUSTI CAHYANI NIM. A1012191062
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Juridical Analysis of the Implementation of Food Catering Order Agreements in Pontianak City", aims to determine the implementation of food catering order agreements in Pontianak City. To find out the factors causing the food catering ordering agreement in Pontianak City to have not been implemented properly. To find out the efforts of the parties in implementing the food catering ordering agreement in Pontianak City that are not yet appropriate.This research was conducted using the empirical legal method which is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense by examining how law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal researchBased on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the food catering ordering agreement in Pontianak City was not in accordance with the agreement between the consumer and the catering owner. The problems include one of the menus that does not match the order and the delay in delivery of the catering. This is also not in accordance with what has been regulated in Article 4 paragraph 1 UUPK which states that Consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods or services. The problem factor is due to internal and external factors of the parties carrying out the agreement. Internal factors are caused by the ordered food ingredients not being available so the catering party replaces the menu that has been promised and external factors are caused by food delivery vehicles suffered a sudden breakdown so that it was late to arrive at its destination. Efforts made between consumers in submitting complaints to catering owners regarding food catering orders in Pontianak City that are not in accordance with the order agreement are to negotiate and deliberation in resolving issues that arise. This is due to the relationship that has existed between the parties so far so far Settlement of problems is done by negotiation and deliberation.Keywords: Agreement. Ordering, Food Catering, ABSTRAK Penelitian tentang “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pemesanan Catering Makanan di Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemesanan Catering makanan di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya dengan baik perjanjian pemesanan Catering makanan di Kota Pontianak. Untuk mengetahui upaya para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemesanan Catering makanan di Kota Pontianak yang belum sesuai. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologisBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian pemesanan Catering makanan di Kota Pontianak belum sesuai dengan kesepakatan antara konsumen dan pemilik catering. Permasalahannya antara lain ada salah satu menu yang tidak sesuai dengan pesanan serta keterlambatann dalam pengantaran catering. Hal Ini juga tidak sesuai dengan apa yang telah diatur pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Faktor permasalahannya adalah karena adanya faktor dari dalam maupun dari luar para pihak yang melaksanakan perjanjian.. Faktor penyebab dari dalam adalah disebabkan oleh karena bahan makanan yang dipesan tidak tersedia sehingga pihak catering mengganti menu yang telah dijanjikan dan faktor dari luar disebabkan oleh karena kendaraan pengantar makanan mengalami kerusakan tiba-tiba sehingga makan telat sampai ditempat tujuan. Upaya yang dilakukan antara konsumen dalam menyampaikan keluhan kepada pemilik catering terhadap pesanan Catering makanan di Kota Pontianak yang belum sesuai dengan perjanjian pesanan adalah melakukan negosiasi serta musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang muncul hal ini dikarenakan hubungan yang telah terjalin diantara para pihak selama ini dilakukan dengan baik sehingga penyelesaian persoalam dilakukan dengan cara negosiasi serta musyawarah. Kata Kunci : Perjanjian. Pemesanan, Catering Makanan,

KETENTUAN ADAT PERCERAIAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA PAK BULU KECAMATAN ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH MERI HANDAYANI NIM. A1011181048
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Masyarakat Dayak Kanyatan berpedoman pada Hukum Adat yang berlaku, salah satunya adalah adat Perceraian yang masih ditaati dan dilaksanakan hingga sekarang. Adat perceraian di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dilakukan secara turun menurun dan diwariskan dari nenek moyang. Adat perceraian di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah telah mengalami pergeseran dimana barang-barang tersebut cenderung digantikan atau dibayar dengan sejumlah uang atau dapat dikatakan barang-barang tersebut mengalami kelangkaan. Misalnya seperti Tempayan yang digunakan haruslah tempayan yang bergambar naga, namun seiring berjalannya waktu tempayan tersebut semakin sulit ditemukan, dan sekarang dapat digantikan dengan tempayan biasa (yang tidak memiliki gambar naga). Sehingga banyak pasangan suami istri yang bercerai tidak melaksankaan adat perceraian sesuai dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku.Adapun rumusan masalah “Apakah Perceraian Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah Telah Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Adat Yang Berlaku?”, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai adat perceraian masyarakat adat Dayak Kanyatan di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pergeseran adat perceraian pada masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi yang melakukan perceraian menurut hukum adat Dayak Kanayatn di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah, untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan Ketua Adat atau Pengurus Adat kepada pihak yang bercerai pada masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Pak Bulu Kecamaan Anjongan Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris yaitu dengan menggambarkan keadaan pada waktu penelitian dan menganalisis hingga mengambil kesimpulan. Sifat penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Analisis data yang digunakan untuk penelitian adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang dicapai, bahwa adat perceraian di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum adat tetapi sudah mengalami pergeseran. Bahwa faktor penyebab tidak dilaksanakannya adat perceraian sebagaimana mestinya dikarenakan faktor ekonomi dan faktor perubahan zaman. Bahwa akibat hukum dari perceraian menurut adat Dayak Kanayatn membawa akibat hukum terhadap anak-anak dan harta warisan. Bahwa upaya yang dilakukan fungsionaris adat adalah melakukan musyawarah baik dengan keluarga kedua belah pihak maupun dengan pasangan yang bercerai sebelum diputuskannya perceraian.Kata Kunci : Masyarakat, Dayak Kanayatn, Perceraian, Adat Abstrak The Dayak Kanyatan community is guided by the prevailing customary law, one of which is the Divorce custom which is still adhered to and implemented today. Divorce customs in Pak Bulu Village, Anjongan District, Mempawah Regency are carried out from generation to generation and are passed down from ancestors. Divorce customs in Pak Bulu Village, Anjongan District, Mempawah Regency have experienced a shift where these items tend to be replaced or paid for with a certain amount of money or it can be said that these items are experiencing scarcity. For example, the jar used must have a dragon picture on it, but as time goes by these jars are getting harder to find, and now it can be replaced with an ordinary jar (which doesn't have a dragon picture on it). So that many divorced married couples do not carry out the customary divorce in accordance with the provisions of the applicable customary law.As for the formulation of the problem "Is the Divorce of the Dayak Kanayatn Indigenous People in Pak Bulu Village, Anjongan District, Mempawah Regency Has Been Implemented In Accordance with Applicable Customary Provisions?", this study aims to obtain data and information regarding the customary divorce of the Dayak Kanyatan indigenous people in Pak Bulu Village, Anjongan District, Regency Mempawah, to find out the factors causing the shift in divorce customs in the Dayak Kanayatn Indigenous people in Pak Bulu Village, Anjongan District, Mempawah Regency, to reveal the legal consequences for those who carry out the divorce according to Dayak Kanayatn customary law in Pak Bulu Village, Anjongan District, Mempawah Regency, to reveal the efforts made carried out by the customary leader or traditional administrator for the divorced party in the Kanayatn Dayak community in Pak Bulu Village, Anjongan District, Mempawah Regency. This study uses an empirical legal research method by describing the study and analyzing to draw conclusions. The nature of this research is descriptive research. Data analysis used for research is analysis used for research is qualitative data analysis.The results of the research were that the divorce custom in Pak Bulu Village, Anjongan District, Mempawah Regency was still carried out based on customary law provisions but had experienced a shift. Whereas the factors causing the divorce custom not to be implemented properly are due to economic factors and changing times. That the legal consequences of divorce according to the Dayak Kanayatn custom have legal consequences for children and inheritance. That the efforts made by customary functionaries are to hold deliberations both with the families of both parties and with the divorced spouse before the divorce is decided.Keywords: community, Dayak Kanayatn, Divorce, Adat.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI DI BIDANG PERBANKAN ULFIE NAVILA NIM. A1012151053
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTResearch on "Juridical Analysis of the Confidentiality of Personal Data in Transactions in the Banking Sector", aims to obtain data and information about the implementation of legal protection for the confidentiality of personal data in transactions in the banking sector. To disclose the bank's responsibility for the confidentiality of personal data in transactions in the banking sector. To reveal the factors causing the non-implementation of the bank's responsibility for the confidentiality of personal data in transactions in the banking sector. To disclose efforts that can be made by customers for the confidentiality of personal data in transactions in the banking sector.This research was conducted using empirical methods with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of legal protection against the confidentiality of personal data in transactions in the banking sector has not been carried out properly because there are still problems or complaints submitted by customers to the bank regarding the leakage of bank customer data, both Bank Mandiri and Bank Mandiri customers. Bank BNI 46, which is disturbed by the many calls from insurance parties and companies engaged in entertainment services that offer products to customers. That the bank's responsibility for the confidentiality of personal data in transactions in the banking sector has not been carried out optimally because there is still leakage of customer data to third parties which causes customer data to be used to contact customers to offer products to customers which customers find very disturbing. Whereas the causative factor for not carrying out the bank's responsibility for the confidentiality of personal data in transactions in the banking sector is due to the sale of customer data by unscrupulous bank employees who have relationships with other bank parties or affiliated companies of the bank so that it is very possible that the bank cannot protect customer data because there is the need to assist parties affiliated with banks, both Bank Mandiri and Bank BNI 46. Whereas the efforts that can be made by customers for the confidentiality of personal data in transactions in the banking sector are by filing objections to the leakage of customer data and asking the bank to be responsible for employee mistakes where all of that can be resolved by way of deliberation and consensus.Keywords: Confidentiality, Personal Data, Banking Sector ABSTRAK Penelitian tentang “Analisis Yuridis Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Dalam Transaksi Di Bidang Perbankan”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi dalam transaksi di bidang perbankan. Untuk mengungkapkan tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi dalam transaksi di bidang perbankan. Untuk mengungkapkan faktor penyebab tidak dilaksanakannya tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi dalam transaksi di bidang perbankan. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah atas kerahasiaan data pribadi dalam transaksi di bidang perbankan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi dalam transaksi di bidang perbankan belum terlaksana sebagaimana mestinya karena masih terdapat persoalaan atau keluhan yang diajukan oleh nasabah kepada pihak bank atas bocornya data nasabah bank baik nasabah Bank Mandiri maupun Bank BNI 46, yang merasa terganggu dengan banyaknya telepon dari pihak-pihak asuransi maupun pihak-pihak peursahaan yang beregrak dibidang pelayanan hiburan yang menawarkan produk terhadap nasabah. Bahwa tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi dalam transaksi di bidang perbankan belum maksimal dilakukan karena masih terdapat kebocoran data nasabah kepada pihak ketiga yang menyebabkan data nasabah digunakan untuk menghubungi nasabah guna menawarkan produk-produk kepada nasabah yang dirasakan oleh nasabah sangat mengganggu. Bahwa faktor penyebab tidak dilaksanakannya tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi dalam transaksi di bidang perbankan dikarenakan terdapat penjualan data nasabah oleh oknum karyawan bank memiliki hubungan dengan pihak bank lain atau kepada perusahaan afiliasi dari bank tersebut sehingga sangat dimungkinkan bank tidak dapat menjaga data nasabah dikarenakan ada kebutuhan untuk membantu pihak-pihak terafiliasi dengan bank baik Bank Mandiri maupun dengan pihak Bank BNI 46. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah atas kerahasiaan data pribadi dalam transaksi di bidang perbankan adalah dengan mengajukan keberatan atas bocornya data nasabah dan meminta bank untuk bertanggung jawab atas kesalahan karyawan dimana semua itu dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Kata Kunci : Kerahasiaan, Data Pribadi, Bidang Perbankan

MEDIASI YANG DILALUKAN DILUAR PENGADILAN (NON LITIGASI) DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA PONTIANAK JANKA INDRIA SARI NIM. A1011171105
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Company disputes/conflicts are common, in accordance with Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement. Disputes in the field of Industrial Relations, which have been known so far, are regarding the rights stipulated, both in work agreements, company regulations and statutory regulations. Therefore, the role of the mediator is needed in managing disputes between workers and employers.The title of this research is as follows "Mediation Conducted Outside the Court (Non Litigation) in Resolving Industrial Relations Disputes in Pontianak City". The formulation of the research problem is as follows: What is Mediation Settlement at the Manpower and Service Office? Integrated One Stop Pontianak City Has the Legal Power to be Implemented". This research is included in empirical research, because it wants to explain something in this case is the role of the mediator in the settlement of industrial relations disputes in Pontianak City.Based on the results of the research above, it can be concluded as follows: That the settlement of industrial relations disputes at the Office of Investment, Manpower and One Stop Integrated Services of Pontianak City (January-December 2020) there are 74 cases, that the process of resolving industrial relations disputes through mediation reaching an agreement in the form of a collective agreement, the mechanism has been regulated in such a way through Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, that as a result of the mediation carried out by the mediator in the settlement of industrial relations disputes, namely as a mediator in resolving disputes between workers and the company and that efforts which is carried out by summoning employers and workers to settle industrial relations disputes and negotiating amicably to reach consensus through mediation with the help of a mediator. Keywords: Industrial Relations Dispute Settlement Abstrak Perselisishan/ konflik perusahaan sudah biasa terjadi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perselisihan di bidang Hubungan Industrial yang selama ini dikenal adanya mengenai hak yang ditetapkan, baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu peran dari mediator sangat dibutuhkan dalam mengatur perselisihan antara pekerja dan pegusaha.Adapun penelitian ini berjudul sebagai berikut “Mediasi Yang Dilalukan Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Pontianak”. Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Apakah Penyelesaian Secara Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Mempunyai Kekuasaan Hukum Untuk Dilakasanakan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak memaparkan sesuatu dalam hal ini adalah peranan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Pontianak.Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Januari-Desember 2020) terdapat 74 kasus, bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi yang mencapai kesepakatan dalam bentuk perjanjian bersama telah diatur mekanismenya sedemikian rupa melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa akibat mediasi yang dilakukan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah perselisihan antar pekerja dengan perusahaan dan bahwa upaya yang dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap pengusaha dan pekerja guna menyelesaikan sangketa hubungan industrial dan melalukan perundingan secara musyawarah untuk mufakat melalui mediasi dengan bantuan mediator. Kata Kunci : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

LARANGAN DAN SYARAT MENIKAH PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU SAMBAS DI DESA KAUM KECAMATAN SAMBAS DIZA FADHLA NADHIFAH NIM. A1011181239
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Tradition has become a unity in society, Tradition is a cultural idea that consists of cultural values, norms, habits, institutions, and customary law that regulate human behavior between one another which is commonly practiced in a community group. Marriage is one of the most important events in social life, because marriage does not only concern women and men who will caress, but also the parents of both parties, their siblings, and even their respective families. Even in customary law, marriage is not only an important event for those who are still alive, but marriage is also a very meaningful event and which is fully paid attention and followed by the spirits of the ancestors of both parties. So from the two differences, there is a prohibition on marriage between the indigenous Malay community of Sambas and the indigenous certain community. So the authors took this research with the title Prohibition and Requirements for Marriage in the Sambas Malay Indigenous Community in the Village of the Sambas District.The formulation of the problem in this research is: "Are the Prohibition and Requirements for Marriage in Malay Indigenous Peoples in the Village of Kaum in Sambas District Still Being Maintained?" While the research objectives are: "To find out why there are conditions and prohibitions for marriage in the Sambas Malay Indigenous Community in the Kaum Village in Sambas District". In this study, the authors use empirical research methods with the nature of sociological juridical research in the research approach carried out.Based on the results of the study, it was obtained that in the sambas Malay indigenous community, it was not only the issue of ethnic differences that led to the existence of tribal requirements and prohibitions but this was also influenced by past history where between tribes there were major and sequential disputes until now.It can be concluded that basically in the Malay sambas customs, especially in terms of marriage, the sambas Malay traditional community, apart from the guidance in Islam, also still uses traditions or customs that have been passed down from generation to generation from their ancestors which are still firmly held by the community. That what affects ethnic and cultural differences is not only the two ethnicities, tribes, customs of the two so that it is not allowed to marry different customs, but the differences that have been based on these ancestors occur due to ethnocentrism that has occurred since time immemorial. Keywords: Marriage, Custom, Certain, Malay Sambas Abstrak Adat sudah menjadi satu kesatuan dalam masyarakat, Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal membelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing- masing. Bahkan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Sehingga dari kedua perbedaan tersebut terdapatlah larangan pernikahan antara masyarakat adat melayu sambas terhadap masyarakat adat tertentu. Sehingga penulis mengambil penelitian ini dengan judul Larangan Dan Syarat Menikah Pada Masyarakat Adat Melayu Sambas Di Desa Kaum Kecamatan Sambas.Adapun rumusan masalah pada peneltian ini adalah : “Apakah Larangan Dan Syarat Menikah Pada Masyarakat Adat Melayu Di Desa Kaum Di Kecamatan Sambas Masih Di Pertahankan?” Sedangkan tujuan penelitian adalah : “Untuk Mengetahui Mengapa Ada Syarat Dan Larangan Menikah Pada Masyarakat Adat Melayu Sambas Di Desa Kaum Di Kecamatan Sambas”. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris dengan sifat penelitian Yuridis Sosiologis dalam pendekatan penelitian yang dilakukan.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh hasil bahwa dalam masyarakat adat melayu sambas, bukan hanya masalah perbedaan suku saja yang menyebabkan adanya syarat dan larangan suku namun hal ini juga dipengaruhi oleh sejarah lampau dimana antara suku terjadi perselisihan besar dan berurut hingga kini.Dapat disimpulkan bahwa dasarnya adat istiadat melayu sambas, khususnya dalam hal perkawiannya, masyarakat adat melayu sambas selain menurut tutunan yang ada dalam agama islam, juga masih menggunakan tradisi atau adat yang secara turun temurun dari nenek moyang mereka yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Bahwa yang mempengaruhi Perbedaan etnis dan budaya bukan hanya kedua etnis, suku, adat dari keduanya sehingga tidak diperbolehkan menikah berbeda adat namun perbedaan yang sudah didasari dari nenek moyang ini terjadi akibat Etnosentrisme yang terjadi sejak jaman dahulu kala. Kata kunci : Pernikahan, Adat, Tertentu, Melayu sambas

UPAYA PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI KOTA PONTIANAK FEBRY ANDREAN GIOFANI NIM. A1012161171
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac PT. Federal International Finance (FIFGROUP) which was founded was founded under the name PT Mitrapusaka Artha Finance in May 1989. Based on a business license obtained from the Minister of Finance, the Company is engaged in Leasing, Factoring and Consumer Financing. In 1991, the Company changed its name to PT Federal International Finance. However, over time and in order to meet market demand, the Company began to focus on financing Honda motorcycles in the field of retail consumer financing in 1996. For this reason, the company's financial performance management must really observe how financial performance is so that they can make the right and strategic decisions so that they can be successful in domestic and foreign competition and as material for consideration by investors when investing their capital. Based on the description in the background of the problem, the writer can formulate the problem in this thesis research, namely how is the creditor's legal action against the forced withdrawal of a vehicle by PT. Federal International Finance in the Consumer Financing Agreement in Pontianak City?”.The method comes from the Greek "methods" which means way and way of working, namely the way of working to be able to fulfill the object that is the target in question. In this study, the authors used empirical methods that must be adapted to science and history with the object under study. This research was conducted in Tayan Hilir District, Sanggau Regency. In order to obtain maximum data in this research and writing so that the expected goals are achieved, the method used in this research is this type of research used the sociological empirical legal research method with a descriptive analysis approach where the author analyzes it by describing the circumstances or facts obtained in real time. the research was carried out in the field and then analyzed, and the nature of this research used a descriptive approach. Analysis is a research conducted by describing the actual situation as it happened when this research was conducted, so that a conclusion can be drawn with respect to the problem under study.Based on the description in chapter III regarding data processing, it can be concluded that there are still creditors who default on consumer financing agreements to purchase four-wheeled vehicles (cars) at PT. Federal International Finance in Pontianak City; factors causing default creditors in taking consumer financing for purchasing four-wheeled vehicles (cars) at PT. Federal International Finance in Pontianak City with a fiduciary guarantee, namely because the business is not running smoothly and there is an urgent need.Keywords: Vehicles, Four Wheels, Default. Abstrak PT. Federal Internasional Finance (FIFGROUP) yang didirikan didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan ijin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Pada tahun 1991, Perusahaan merubah nama menjadi PT Federal International Finance Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Untuk itu dalam pengelolaan kinerja keuangan perusahaan ini harus benar-benar mengamati bagaimana kinerja keuangan agar dapat mengambil keputusan-keptusan yang tepat dan strategis sehingga dapat sukses dalam persaingan di dalam maupun di luar negeri dan sebagai bahan pertimbangan investor ketika akan menanamkan modalnya. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian skripsi ini yaitu Bagaimanakah Upaya Hukum Kreditur Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Yang Dilakukan Perusahaan PT. Federal Internasional Finance Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kota Pontianak?”.Metode berasal dari bahasa yunani “metods” yang berarti jalan dan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode empiris yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejarah dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis dengan pendekatan deskriptif analisis dimana penulis menganalisa dengan menggambarkan keadaan atau fakta yang didapatkan secara nyata pada saat penelitian dilaksanakan dilapangan dan selanjutnya diadakan analisis, dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.Berdasarkan uraian pada bab III tentang pengolahan data, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa masih ada kreditur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pembelian kendaraan roda empat (mobil) pada PT. Federal Internasional Finance Di Kota Pontianak; faktor penyebab adanya kreditur yang wanprestasi dalam mengambil pembiayaan konsumen pembelian kendaraan roda empat (mobil) pada PT. Federal Internasional Finance Di Kota Pontianak dengan jaminan fidusia yakni karena usaha tidak lancar dan keperluan mendesak.Kata Kunci : Kendaraan, Roda Empat, Wanprestasi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN DENGAN PIHAK PERUSAHAAN PT. JAMKRIDA KALBAR ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK MUHAMMAD RIDHO ASRI NIM. A1012161153
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Manpower in Indonesia is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The problems in manpower that arise are usually due to the absence of a harmonious relationship between the employer / entrepreneur and the worker / laborer. Termination of employment (PHK) to workers / laborers by companies often creates social disparities due to the inability of a company to meet the Termination of Employment (PHK) criteria imposed on its employees. Companies tend to terminate employment unilaterally, which of course will be detrimental to workers. Basically, a company must provide protection and ensure the welfare of each of its employees so that a harmonious working relationship between workers and the company can be created without any form of pressure from those who tend to be stronger (employer / entrepreneur) to the parties. who tend to be weaker (workers / laborers).This type of research used by researchers is normative legal research and its nature is literature study. What is meant by normative legal research is legal research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. Normative legal research has the following characteristics: a. Descriptive analysis with a normative analysis approach; b. The data that is sought at the research stage are secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials; c. The theory which is the theoretical basis of research refers to the existing and applicable legal principles or legal teachings from leading legal experts; d. The data analysis was carried out qualitatively, that is, without using numbers or statistical formulas; e. Moving on from gaps in legal norms / principles; and f. Not using a hypothesis.Based on the description above, the previous conclusions about data processing, the authors can conclude that the termination of employment carried out by PT. JAMKRIDA KALBAR regarding labor, has not been implemented properly, especially in terms of severance pay to workers who have had their employment terminated. As is known, workers who experience termination of employment are still bound by a period of work contract with the employer of PT. JAMKRIDA KALBAR and the Termination of Employment were carried out unilaterally, and that was the factor that caused the employers of PT. JAMKRIDA KALBAR does not carry out its obligations in terms of payment of severance pay to workers who experience termination of employment due to negligence and do not comply with the existing laws and regulations, especially Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which regulates the payment of severance pay, but only holds on existing work agreements.Keywords: Labor, layoffs, pandemic Abstrak Ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan. Masalah-masalah dalam ketenagakerjaan yang timbul biasanya dikarenakan belum terjalinnya hubungan yang harmonis antara majikan/pengusaha dengan pekerja/buruh. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja/buruh oleh perusahaan sering kali menimbulkan adanya kesenjangan sosial oleh karena tidak cakapnya suatu perusahaan untuk memenuhi kriteria-kriteria Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dijatuhkan kepada karyawannya. Perusahaan cenderung melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang tentu saja akan merugikan para pekerja. Pada dasarnya, sebuah perusahaan harus memberikan perlindungan serta menjamin adanya kesejahteraan pada setiap karyawannya agar kemudian terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pihak perusahaan tanpa adanya tekanan-tekanan dalam bentuk apapun dari pihak yang cenderung lebih kuat(majikan/pengusaha) kepada pihak-pihak yang cenderung lebih lemah(pekerja/buruh).Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif dan sifatnya studi kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Deskriptif analisis dengan pendekatan analisis normatif; b.Data yang dicari pada tahap penelitian adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; c. Teori yang menjadi landasan teoritis penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku atau ajaran hukum dari para pakar hukum terkemuka; d. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka maupun rumus statistik; e. Beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum; dan f. Tidak menggunakan hipotesis.Berdasarkan uraian di atas, maka di simpulkan sebelumnya tentang pengolahan data, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. JAMKRIDA KALBAR terhadap tenaga kerja, masih belum terlaksana sebagaiamana mestinya, khususnya dalam hal pembayaran uang pesangon kepada tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan kerja. Sebagaimana diketahui, tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja masih terikat masa kontrak kerja dengan pengusaha PT. JAMKRIDA KALBAR dan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan secara sepihak saja, dan bahwa faktor yang menyebabkan pengusaha PT. JAMKRIDA KALBAR tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran uang pesangon kepada tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan lalai dan tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pembayaran uang pesangon, melainkan hanya berpegang pada perjanjian kerja yang telah ada.Kata Kunci : Tenaga Kerja, PHK, Pandemic

WANPRESTASI PASIEN DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MOHAMMAD DJOEN SINTANG WIWIK SRI WULANDARI NIM. A1012141193
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The writing of this thesis is entitled "PATIENT BREACH IN THE PAYMENT AGREEMENT OF INPATIENCE IN REGIONAL GENERAL HOSPITAL ADE MOHAMMAD DJOEN SINTANG." This inpatient agreement is carried out by the patient and the hospital. Where the hospitalization agreement raises the rights and obligations of each party. However, in the process there are negligence/defaults made by the patient in paying treatment costs.The formulation of the problem is "Factors Causing Patients to Default in Inpatient Agreements at Ade Mohammad Djoen Sintang Regional General Hospital?". This research was carried out using empirical research methods and a type of descriptive analysis approach, namely research by disclosing facts objectively as found in the field.The purpose of this study was to obtain information data regarding patient defaults in inpatient payment agreements at Ade Mohammad Djoen Sintang Regional General Hospital. To explain the causes of patient default in the inpatient payment agreement at the Ade Mohammad Djoen Sintang Regional General Hospital. To disclose legal consequences for inpatients who have not carried out their responsibilities in paying medical expenses to the hospital as previously agreed. To find out the settlement of patient defaults in the inpatient payment agreement at the Ade Mohammad Djoen Sintang Regional General Hospital.The result of this research is that the implementation of the inpatient agreement between the hospital and the patient is made in the form of a statement form and consent to be treated to carry out the obligation to pay for treatment costs as appropriate. However, in practice, there are still those who commit defaults which harm the hospital. As for the factor causing the patient to default is due to expensive hospital fees. The legal consequence for patients who default is that the hospital gives a warning to the patient and requests for fulfillment of obligations, but is not subject to sanctions. And the efforts made by the hospital for inpatients who have not carried out their obligations to pay for treatment costs, the hospital provides payment terms in installments or installments. Keywords: Agreement, Payment, Hospitalization, Default Abstrak Penulisan skripsi ini berjudul “ WANPRESTASI PASIEN DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MOHAMMAD DJOEN SINTANG.” Perjanjian rawat inap ini dilakukan oleh pihak pasien dan rumah sakit. Yang dimana perjanjian rawat inap tersebut menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akan tetapi dalam prosesnya terdapat kelalaian/wanprestasi yang dilakukan pihak pasien dalam pembayaran biaya perawatan.Yang menjadi rumusan masalah adalah “ Faktor Yang Menyebabkan Pasien Wanprestasi Dalam Perjanjian Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang ?”. penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dan dan jenis pendekatan secara deskriptif analisis yaitu meneliti dengan mengungkapkan fakta secara obyektif sebagaimana ditemukan di lapangan.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data informasi mengenai wanprestasi pasien dalam perjanjian pembayaran rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya wanprestasi pasien dalam perjanjian pembayaran rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pasien rawat inap yang belum melaksanakan tanggung jawabnya dalam membayar biaya perawatan kepada pihak rumah sakit seperti yang telah disetujui sebelumnya. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pasien dalam perjanjian pembayaran rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian rawat inap antara pihak rumah sakit dengan pihak pasien dibuat dalam bentuk formulir surat pernyataan dan persetujuan dirawat untuk mlaksanakan kewajiban membayar biaya perawatan sebagaimana mestinya. Namun dalam pelaksanaanya, masih ada yang melakukan wanprestasi sehingga merugikan pihak rumah sakit. Adapun yang menjadi factor penyebab pihak pasien melakukan wanprestasi adalah karena biaya rumah sakit yang mahal. Akibat hukum bagi pasien yang melakukan wanprestasi adalah pihak rumah sakit memberi teguran kepada pasien dan permintaan pemenuhan kewaajiban, namun tidak dikenakan sanksi. Dan upaya yang dilakukan pihak rumah sakit terhadap pasien rawat inap yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar biaya perawatan maka pihak rumah sakit memberikan waktu pembayaran dengan mengangsur atau mencicil. Kata kunci : Perjanjian, Pembayaran, Rawat Inap, Wanprestasi

PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA PT. GOJEK DENGAN DRIVER DITINJAU DARI KEPMENHUB NOMOR 667/2022 KRISTIANUS YUDA PRATAMA NIM. A1011181091
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study entitled Implementation of Profit Sharing Between Pt. Gojek With Drivers Judging from Permenhub Number 667/2022 Concerning Guidelines for Calculation of Service Fees for Using Motorcycles Used for the Benefit of the Community which is Done with Applications in Pontianak City. With the lack of certainty that the commission deducted from the Go-Jek driver application makes the Decree of the Minister of Transportation Number 667 of 2022 not implemented, because in practice many drivers feel that the amount of commission taken by the company is still large enough so that they cannot cover operational expenses when the driver it works so that it cannot reach the UMR which is detrimental to the drivers.This study uses empirical legal research using a qualitative approach. With the intention to explain the situation that occurred based on the appropriate data and facts in the field. If you pay attention to the contract agreements entered into by the company for drivers, there is still a discrepancy with what happened in the field where drivers are charged a different commission than stated in the Decree of the Minister of Transportation Number 667 of 2022.From the Decree of the Minister of Transportation Number 667 of 2022, the Gojek company in implementing the eighth decree in terms of the highest application rental fee of 15% is not carried out by the Gojek company which still applies a 20% discount on shipping costs plus an application service fee from the previous Rp. 2,000 to IDR 4,000.Based on the research method used, the implementation of the Decree of the Minister of Transportation Number 667 of 2022 has not been maximally implemented in the field by PT. Go-Jek Indonesia towards drivers who are partners with the company so that there are still many drivers who still complain about the amount of commission. Therefore, it is necessary for the government and the ministry of transportation to oversee companies that impose commissions that exceed what the company claims for the drivers themselves and provide sanctions against companies that impose fraud in taking the amount of the commission. Keywords: Commission; driver; Gojek; Contract; Partnership. Abstrak Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pt. Gojek Dengan Driver Ditinjau Dari Kepmenhub Nomor 667/2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi Di Kota Pontianak. Dengan kurang adanya kepastian komisi yang dipotong dari aplikasi driver Go-Jek tersebut menjadikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 tidak terlaksana, karena dalam pelaksanaannya banyak driver yang merasa jumlah komisi yang diambil pihak perusahaan masih cukup besar sehingga tidak dapat menutup pengeluaran biaya operasional saat driver tersebut berkerja sehingga tidak dapat mencapai UMR yang merugikan para driver.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan maksud untuk menjelaskan keadaan yang terjadi berdasarkan data dan fakta yang sesuai di lapangan. Jika diperhatikan dalam kontrak perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap para driver masih memiliki ketidaksesuaian dengan yang terjadi pada fakta lapangan yang dimana para driver dikenakan komisi yang berbeda dengan yang dicantumkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022.Dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 tersebut perusahaan Gojek dalam penerapan keketapan kedelapan dalam perihal biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% tersebut tidak dilaksanakan oleh perusahaan Gojek yang masih memberlakukan potongan ongkos kirim sebesar 20% yang ditambah dengan biaya jasa aplikasi dari yang sebelumnya Rp. 2.000 menjadi sebesar Rp.4.000.Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 tersebut belum maksimal penerapannya di lapangan oleh Perusahaan PT. Go-Jek Indonesia terhadap para driver yang menjadi mitra dari perusahaan sehingga masih banyak driver yang masih mengeluhkan perihal jumlah komisi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemerintah dan kementerian perhubungan untuk mengawasi perusahaan yang memberlakukan komisi yang melebihi dengan apa yang diklaim pihak perusahaan terhadap driver itu sendiri dan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang memberlakukan kecurangan dalam pengambilan jumlah komisi.Kata Kunci : Komisi; driver; Gojek; Kontrak; Kemitraan.

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK KANAYATN DIDESA SAILO KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK OKTAVIANUS RUDO NIM. A01111066
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The implementation of marriage customs (panganten) in the Kanayatn Dayak community who lives in Sailo Village, Mempawah Hulu District, Landak Regency is carried out by means of traditional ceremonies to aim at respecting the spirits of the ancestors (enek jubate), maintaining the safety and welfare of the prospective bride and groom for both parties. who will carry out the marriage (panganten) with the aim of preventing unwanted things from happening at the time of the marriage (panganten). For the Daya Kanayatn community, marriage (panganten) is a very sacred ceremonial event and not something to be played with and/or an ordinary event. This ceremony is the most important in the life of the indigenous people, because it is not only related to each individual but also to the descendants (relatives) and the local community as well as the spirits of the ancestors (enek jubate). This is reflected in the the implementation of traditional ceremonies that occur in the Dayak Kanayatn community. However, the community, especially the young Dayak Kanayatn in Sailo Village, Mempawah Hulu District, Landak Regency itself, this can be seen when formulating the research problem whether the traditional marriage ceremony of the Dayak Kanayant in Sailo Village is still carried out in accordance with the original.In this study the author uses the type of empirical law research because it relates to how the law can be studied as an empirical social phenomenon that is observed in real life. facts that appear as they were at the time the research was conducted.The results of the discussion can be concluded that the implementation of customary marriages (panganten) in the Dayak Kanayatn indigenous people in Sailo Village is passed in 5 (five) stages, namely starting with the introduction of men and women (nido), the will of the heirs (panote/pinang Tanya). , deliberation to strengthen words (ngomok ngikat kata), preparation for departure (ikutn barasi), and marriage (panganten); the implementation of traditional marriage ceremonies (panganten) in the Kanayatn Dayak community in Sailo Village are still carrying out traditional marriages but there have been some changes in the present; the causes of several changes and the implementation of traditional marriages (panganten) in the Kanayatn Dayak community in Sailo Village are due to religious factors, economic factors and educational factors; customary sanctions given to violators of customs against spouses related to the non-implementation of customary marriages (panganten) sanctions in the form of customary sanctions (material) and having to perform traditional rituals. Payment of customary fines in the form of money that is adjusted in the regulations of the traditional marriage ceremony so that it must be paid and carried out in accordance with the customary marriage regulations and customs that apply in Sailo Village; The efforts of customary functionaries to preserve the marriage customs of the Kanayatn Dayak in Sailo Village are in the form of applying strict sanctions, repetition and realization of customary law and customs and recording traditional marriages so that the community can learn how the customary marriage regulations should be carried out, in order to participate in preserving the culture itself. .Keywords: Changes in Marriage Customs (panganten) Dayak Kanayatn. Abstrak Pelaksanaan adat perkawinan (panganten) pada masyarakat Dayak Kanayatn yang bermukim di Desa Sailo Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak di lakukan dengan cara upacara-upacara adat guna bertujuan menghormati roh-roh para leluhur (enek jubate), menjaga keselamatan dan kesejahtraan calon mempelai kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan (panganten) dengan tujuan agar dapat mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkanpada saat melangsungkan perkawinan (panganten).Bagi masyarakat Daya Kanayatn, perkawinan (panganten) merupakan suatu peristiwa upacara yang sangat sakral dan bukan sesuatu yang dianggap main-main dan/atau suatu acara yang biasa saja.Upacara ini paling penting dalam kehidupan masyarakat adatnya, karena bukan hanya menyangkut pribadi masing-masing tetapi juga menyangkutketurunan (kerabat) dan masyarakat setempat serta roh-roh para leluhur (enek jubate).Hal ini tercermin dalam pelaksanaan upacara adatnya yang terjadi pada masyarakat Dayak Kanayatn. Namun masyarakat khususnya kaum muda Dayak Kanayatn di Desa Sailo KecamatanMempawah Hulu Kabupaten Landak itu sendiri, hal ini dapat di lihat pada saat rumusan masalah penelitian apakah upacara adat perkawinan Dayak Kanayant Desa Sailo masih dilaksanakan sesuai dengaa aslinya.Dalam penelitian inipenulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris karena berkaitan dengan bagaimana hukum dapat dipelajari sebagai gejala sosial empirisyang diamati didalam kehidupan nyata.Sifat penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah suataupenelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sebuah keadaan, gejala dan/atau fakta yang tampaksebagaimana adanyapada saat penelitian dilakukan.Hasil dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat (panganten) pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Sailo dilalui dalam 5 (lima) tahap yakni dimulaidengan perkenalan antara laki-laki dan perempuan (nido), kehendak orang tua waris (panote/pinang tanya), musyawarah memperkuat kata (ngomok ngikat kata), persiapan berangkat (turutn barasi), dan perkawinan (panganten); pelaksanaan upacara adat perkawinan (panganten) pada masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Sailo masih melaksanakan perkawinan adat namun ada mengalami beberapa perubahan pada masa sekarang; faktor penyebab terjadinya beberapa perubahan dan pelaksanaan perkawinan adat (panganten) pada masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Sailo adalah dikarenakan faktor agama, faktor ekonomi dan faktor pendidikan; akibt hukum tidak dilaksanakan upacara adat dikarenakan sanksi adat yang diberikan bagi pelanggar adat terhadap pasangan terkait dengan tidak dilaksanakannya perkawinan adat (panganten) sanksi berupa sanksi adat (materil) dan harus melakukan ritual adat. Pembayaran denda adat berupa uang yang di sesuaikan dalam peraturan upacara adat perkawinan sehingga wajib dibayar dan dilaksanakan sesuai peraturaan perkawinan adat dan adat-istiadat yang berlaku di Desa Sailo; upaya Fungsionaris adat untuk melestarikan adat istiadat perkawinan Dayak Kanayatn dalam Desa Sailo berupa penerapan sanksi yaag tegas, repetisi daa realisasi hukum adat dan adat-istiadat serta membukukan perkawinan adat sehingga masyarakat dapat mempelajari bagaimana peratruran perkawinan adat yang mestinya dilakukan, agar ikut melestarikan kebudayaan itu sendiri.Kata kunci: Perubahan Dalam Adat perkawinan (panganten) Dayak Kanayatn.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA