Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS HUKUM TENTANG KEWAJIBAN SINGGAH DI TERMINAL BAGI KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DECKY HERMANA NIM. A1012191041
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Public motorized vehicles are any motorized vehicles used to transport goods and/or people. Transportation of persons with motorized vehicles on routes is transportation served by public passenger cars and public buses from one place to another, having a fixed and regular origin, destination, route and time and is free of charge.Legal effectiveness means that people as legal subjects really act according to the legal norms as they have to act, so that these norms should be applied and obeyed accordingly. The driver, in carrying out his duties, has the obligation to stop and pick up and drop off passengers at the terminal. This aims to ensure the security and safety of passengers and facilitate supervision and the orderly implementation of a rule that has been regulated in the provisions of the applicable laws and regulations. But in reality there are still many drivers who have not carried out their obligations. Therefore the authors are interested in conducting research with the formulation of the problem, namely why the legal provisions regarding the obligation to stop at the terminal for public motorized vehicles on routes have not been effective. The method used is the empirical sociological method, namely a method that functions to see law in a real sense and examine how law works in society.Factors that affect drivers of public motorized vehicles on the route (buses) not stopping at the terminal and picking up and dropping off passengers outside the terminal include the passenger request system itself not to get on and off at the terminal, the location of passengers far from the terminal, legal awareness regarding obligations that are still lacking, as well as infrastructure and terminal facilities that are still inadequate. Public transport terminals are the main component in the road transportation network which has quite significant roles and functions. Because the smooth running of the terminal will also affect the efficiency and effectiveness of the public transport system as a whole. For this reason, good services are needed that can function effectively and efficiently in anticipating the need for movement in the terminal. Keywords: Legal Effectiveness, Public Motorized Vehicles in Routes. Terminal Abstrak Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang. Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.Efektivitas hukum mempunyai arti bahwa orang sebagai subjek hukum benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, sehingga norma-norma tersebut sudah seharusnya diterapkan dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban untuk singgah serta menaikan dan menurunkan penumpang di terminal hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penumpang serta memudahkan pengawasan dan terlaksana tertibnya suatu aturan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya masih banyak terdapat pengemudi yang masih belum melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu mengapa ketentuan hukum tentang kewajiban singgah di terminal bagi kendaraan bermotor umum dalam trayek belum berlaku secara efektif. Metode yang digunakan adalah metode sosiologis empiris yaitu metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.Faktor-faktor yang mempengaruhi pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Bus) tidak singgah di terminal serta menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal antara lain adalah karena sistem permintaan penumpang sendiri untuk tidak naik dan turun diterminal, lokasi penumpang yang jauh dari terminal, kesadaran hukum mengenai kewajiban yang masih kurang, serta infrastruktur dan fasilitas terminal yang masih kurang memadai. Terminal angkutan umum merupakan komponen utama dalam jaringan transportasi jalan yang mempunyai peran dan fungsi yang cukup signifikan. Karena kelancaran yang ada di terminal disamping akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas sistem angkutan umum secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan pelayanan yang baik yang dapat berfungsi secara efektif dan efisiensi dalam mengantisipasi kebutuhan pergerakan di terminal. Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Terminal

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INDONESIA FLORENCIA NIM. A1011191106
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac A Surrogate Mother is a woman who provide services to conceive a baby from a husband and wife with an agreement that has been approved by the related parties (estational agreement). In this era, Surrogacy is often performed in countries where female and male reproductive cells donation is legalized. Surrogacy usually occurs in developed countries. The legal problems related to Surrogate Mothers concerns with the legitimacy of the rights that will be received by the child. The author is interested in discussing the regulation regarding Surrogate Mothers in Indonesia which is still being debated, since the practice violates the norms that live in society. In this research, the author will discuss the factors that cause the phenomenon of Surrogate Mothers and the legal consequences for the status of children resulting from surrogacy. This research is normative research using a statutory approach and case approach, supported by primary, secondary and tertiary legal sources. The material obtained is then processed using qualitative analysis techniques and described using logical explanations.Keywords: IVF, Surrogate Mother, Children's RightsAbstrak Surrogate Mother (Ibu Pengganti) adalah seorang wanita yang menjual jasa untuk mengandung bayi dari pasangan suami istri dengan kesepakatan yang sudah disetujui oleh pihak terkait (estational Agreement). Dewasa ini, Surrogate Mother seringkali dilakukan dalam negara yang melegalkan donasi sel sperma dan sel ovum. Surrogacy lazimnya terjadi di negara-negara maju. Polemik terkait dengan Surrogate Mother seperti anak hasil Surrogacy adalah salah satu bahan perdebatan dalam ranah keabsahan hak yang akan diterima oleh sang anak. Penulis tertarik untuk membahas mengenai pengaturan mengenai Surrogate Mother di Indonesia masih diperdebatkan, dikarenakan hal tersebut melanggar norma yang hidup di tengah masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai faktor penyebab terjadinya fenomena Surrogate Mother dan akibat hukum atas status anak hasil Surrogacy. Penelitian ini adalah penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), didukung dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan yang didapatkan kemudian diolah menggunakan teknis analisis kualitatif dan diuraikan menggunakan penjelasan logis.Kata Kunci : Bayi Tabung, Surrogate Mother, Hak Anak

STUDI VICTIMOLOGIS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DITEMPAT KERJA YANG TERKENA MUTASI PEKERJAAN (STUDI KASUS DI YAYASAN DHARMA INSAN KOTA PONTIANAK) SUMI JUNI YANTI NIM. A1011191020
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractSexual harassment in the workplace can have a negative impact on victims' well-being, including when they undergo job mutations. A victimological study of victims of sexual harassment in the workplace who undergo job mutations is important to understand the impact of job mutations on victims and how they can receive adequate support. This research aims to explore factors that affect victims of sexual harassment in the workplace who undergo job mutations, and efforts that can be made to improve their conditions. This research uses qualitative research methods with data collection techniques through in-depth interviews with victims of sexual harassment in the workplace who have undergone job mutations, as well as document and literature analysis. The results of the study show that victims of sexual harassment in the workplace who undergo job mutations experience significant psychological and social impacts, such as increased stress and insecurity, and difficulty adapting to new work environments. Factors such as social support, access to information, and access to legal protection networks affect the ability of victims to recover and obtain protection. Therefore, efforts that can be made include increasing victims' access to information and legal protection networks, as well as providing adequate social support to help victims recover from the impacts of sexual harassment and job mutations.Keywords: Victimology, sexual harassement, job mutitations AbstrakPelecehan seksual di tempat kerja dapat berdampak buruk pada kesejahteraan korban, termasuk ketika mereka mengalami mutasi pekerjaan. Studi victimologi tentang korban pelecehan seksual di tempat kerja yang terkena mutasi pekerjaan penting untuk memahami dampak mutasi pekerjaan pada korban dan bagaimana mereka dapat mendapatkan dukungan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi korban pelecehan seksual di tempat kerja yang terkena mutasi pekerjaan, dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan korban pelecehan seksual di tempat kerja yang mengalami mutasi pekerjaan, serta analisis dokumen dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual di tempat kerja yang terkena mutasi pekerjaan mengalami dampak psikologis dan sosial yang signifikan, seperti peningkatan stres dan rasa tidak aman, dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru. Faktor-faktor seperti dukungan sosial, akses terhadap informasi, dan akses terhadap jaringan perlindungan hukum mempengaruhi kemampuan korban dalam memulihkan diri dan mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan termasuk meningkatkan akses korban terhadap informasi dan jaringan perlindungan hukum, serta memberikan dukungan sosial yang memadai untuk membantu korban dalam memulihkan diri dari dampak pelecehan seksual dan mutasi pekerjaanKata Kunci; Victimologi, pelecehan seksual, mutasi pekerjaan

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DAN PIHAK YANG MENERIMA PINJAMAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE MUHAMMAD HADITIYA AGUSTIANUR PUTRA NIM. A1011191002
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In the era of the development of the internet revolution, the society also continues to develop innovations in many fields, one of which is the economic sector, specifically lending and borrowing activities which are marked by the existence of Information Technology-Based Money Lending Services. However, in its implementation, there were problems with the party receiving the loan, such as billing which was considered inhuman by debt collectors, setting high interest rates, personal data that was often misused. Meanwhile, the problem faced by the party providing the loan is the difficulty in billing the party receiving the loan for its loan installmentAs, so that it is very hard to demand the money back to the party providing the loan. However, the current regulatory supervisory parties are unable to accommodate/resolve problems such as violations committed by online money lending and borrowing organizers (the party giving the loan) and the party receiving the loan. The formulation of the problem in this research is "What is the Form of Legal Protection provided to the parties in Online Money-Lending Agreements?" This study aims to find out and analyze the legal consequences for parties who receive loans and parties who provide loans who experience losses in carrying out online money lending agreements, to find out and analyze legal protection for parties who receive loans and parties who provide loans who experience losses. In carrying out loan agreements and borrowing money online. In this study using normative legal research methods, in which the authors conducted research with the aim of finding the principles or doctrines of positive law that apply. The type of research approach used is the statutory approach, namely the approach is carried out by analyzing the regulations related to the problems being faced. The research results achieved by author are the problem caused for all parties in Online Money-Lending Agreements are loss in both parties. The losses experienced by the party receiving the loan are setting high interest rates, billing which is considered inhuman because the recipient of the loan is negligent in the agreement, personal data is often misused without their permission. Meanwhile, the loss experienced by the party providing the loan is the difficulty in billing the party receiving the loan for its loan installments. The protection provided by the governing regulations has not been able to accommodate all the problems caused by the online lending and borrowing of money. There are still no legal consequences regulated for the party receiving the loan who is negligent in the agreement, and there is also no form of legal protection for the party providing the loan if it suffers a loss. Keyword: Law, Legal Protection, Loan Agreement, Fintech Abstrak Dalam era perkembangan revolusi internet, masyarakat juga terus mengembangkan inovasi ke banyak bidang salah satunya adalah bidang ekonomi yaitu kegiatan pinjam meminjam yang ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun dalam pelaksanaan nya, terjadi permasalahan terhadap pihak Yang Menerima Pinjaman seperti Penagihan yang dinilai tidak berkemanusiaan yang dilakukan oleh penagih hutang (debt collector), pengaturan suku bunga yang tinggi, data pribadi yang sering di salah gunakan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Pihak Yang Memberikan Pinjaman adalah kesulitan untuk menagih pihak Yang Menerima Pinjaman terhadap angsuran pinjaman nya, sehingga sangat merugikan bagi pihak Yang Memberikan Pinjaman. Namun demikian, pihak-pihak pengawas Regulasi yang ada saat ini tidak dapat mengakomodir / menyelesaikan permasalahan seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjam meminjam uang secara online (Yang Memberikan Pinjaman) dan Pihak Yang Menerima Pinjaman. Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap para pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online?” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pihak yang menerima pinjaman dan pihak yang memberikan pinjaman yang mengalami kerugian dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang secara online, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak yang menerima pinjaman dan pihak yang memberikan pinjaman yang mengalami kerugian dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang secara online. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana penulis melakukan penelitian dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Jenis Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-perundangan yaitu Pendekatan dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Hasil penelitian yang dicapai penulis adalah, Bahwa Akibat hukum bagi para pihak terhadap pinjam meminjam uang secara online adalah adanya kerugian yang di alami para pihak. Kerugian yang di alami oleh pihak Yang Menerima Pinjaman adalah pengaturan suku bunga yang tinggi, penagihan yang dinilai tidak berkemanusiaan dikarenakan Yang Menerima Pinjaman lalai terhadap perjanjian, data pribadi sering disalahgunakan tanpa seizin mereka. Sedangkan kerugian yang dialami pihak Yang Memberikan Pinjaman adalah kesulitan untuk menagih pihak Yang Menerima Pinjaman terhadap angsuran pinjaman nya. Perlindungan yang diberikan oleh peraturan-peraturan yang mengatur belum dapat mengakomodir seluruh permasalahan yang ditimbulkan dan adanya pinjam meminjam uang secara online. Masih belum ada nya akibat hukum yang diatur untuk pihak yang menerima pinjaman yang lalai dalam perjanjian, dan juga belum ada nya bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang memberikan pinjaman jika mengalami kerugian. Kata Kunci: Hukum, Perlindungan Hukum, Perjanjian Pinjam Meminjam, Fintech

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM SEKTOR USAHA CAFE DI KOTA PONTIANAK RAKA DWI PERMANA NIM. A1012161209
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The cafe business has now become a business phenomenon that is most in demand by business people, especially for young people who want to start a business in the food and beverage sector. Many businesses have arisen as a result of creative ideas in thinking and working so as to create their own market. This creativity is then applied by some business actors in doing business. In this case, cafes with affordable prices are still a mainstay among young people. The more diverse cafes that have sprung up, especially in the city of Pontianak, have had a positive impact on regional income, especially on local tax collection in the restaurant tax sector. The rise of cafes that have appeared is expected to be an effective contribution to regional tax revenues, cafe business actors are expected to be able to become business actors who are obligatory or are aware of taxes. The Regional Government is also expected to be able to come up with a strategy in tax collection in the Cafe business sector.The problem in this study is what are the local government strategies in implementing restaurant tax collection in the cafe business sector and what are the factors causing taxpayers not to apply or deposit restaurant taxes to the local government of Pontianak city. In this case the author uses the normative method.The results of this study indicate that there are 2 strategies used by the local government of Pontianak City in implementing restaurant tax collection, the first is an intensification strategy and the second is extensification, cafes still impose a maximum tax of 10 percent on their buyers even though there has been an increase in the rate of value added tax or VAT to 11 percent. And there are also factors that cause taxpayers not to pay or deposit their taxes, namely, the level of compliance, knowledge about taxes, feeling that they own their own business, and the quality of tax services.Keywords: Restaurant Tax, Cafe, Strategy ABSTRAK Bisnis Cafe saat ini sudah menjadi fenomena usaha yang paling diminati para pelaku bisnis terutama bagi anak-anak muda yang ingin memulai usaha dalam bidang food and beverage. Banyak usaha-usaha yang muncul akibat dari ide-ide kreatif dalam berpikir dan berkarya sehingga tercipta pasarnya sendiri. Kreativitas ini kemudian oleh sebagian pelaku usaha diterapkan dalam berbisnis. Dalam hal ini, Cafe dengan harga terjangkau masih menjadi andalan di berbagai kalangan anak muda. Semakin beragamnya Cafe-Cafe yang bermunculan khususnya di kota Pontianak memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah khususnya pada pemungutan pajak daerah pada sektor pajak restoran. Maraknya Cafe-Cafe yang bermunculkan diharapkan bisa menjadi kontribusi yang efektif dalam penerimaan pajak daerah, para pelaku usaha Cafe diharapkan mampu menjadi pelaku usaha yang wajib atau pun sadar akan pajak. Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu memunculkan strategi dalam pemugutan pajak dalam sektor usaha Cafe.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja strategi pemerintah daerah dalam penerapan pemungutan pajak restoran dalam sector usaha Cafe serta apa saja yang menjadi faktor penyebab wajib pajak tidak menerapkan atau menyetorkan pajak restoran kepada pemerintah daerah kota Pontianak. Dalam hal ini penulis menggunakan metode normatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 2 strategi yang digunakan pemerintah daerah Kota Pontianak dalam penerapan pemungutan pajak restoran yang pertama adalah strategi intensifikasi dan yang kedua adalah ekstensifikasi, cafe tetap mengenakan pajak maksimal 10 persen kepada pembelinya meskipun sudah terdapat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11 persen. Dan terdapat pula faktor penyebab wajib pajak tidak membayarkan atau menyetorkan pajaknya yaitu, tingkat kepatuhan, pengetahuan mengenai pajak, merasa usaha milik sendiri, serta kualitas pelayanan pajak. Kata Kunci : Pajak Restoran, Cafe, Strategi

TINJAUAN SISTEM TRANSAKSI VIRTUAL CURRENCY SEBAGAI INVESTASI ALTERNATIF DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PENGGUNA DI INDONESIA URAY ALLYSA PUTRI NIM. A1011191213
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractVirtual currency is a form of virtual currency that has a central nature on computer-based and open source networks that operate independently and are not dependent on a financial authority such as a Bank or other administrative authority. Therefore, there is a need for clear, transparent, and detailed legal protection against its use as an alternative investment and efforts that can be made to overcome hacking crimes in its use.This research aims to obtain a complete, detailed and systematic clarity on legal protection for investors in using virtual currency as an alternative investment that can be said to be not yet maximal. Then, it will be explained how efforts can be made to overcome the crime of hacking or hacking virtual currency accounts. This study used an informative approach supported by the addition of interview data.Based on the results of this research, it can be seen that the legal protection provided to investors or users of virtual currency as an alternative investment can be said to have not been in accordance with the provisions of other Acts or Regulations due to lack of education and clear information to these regulations.There are obstacles on the part of the virtual currency provider company and law enforcement officials in uncovering hacking perpetrators. Therefore, efforts can be made to overcome the service system of virtual currency providers, improve security and authentication systems, and improve the facilities and capabilities of law enforcement officials to uncover hacking perpetrators.Key Words : Transaction, Virtual Currency, Legal Protection, Hacking. AbstrakVirtual currency merupakan salah satu bentuk mata uang virtual yang memiliki sifat sentral pada jaringan berbasis computer dan open source yang beroperasi secara independen serta tidak bergantung pada suatu otoritas keuangan seperti Bank atau administrative lainnya. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum yang jelas, transparent, dan terperinci terhadap penggunaan nya sebagai investasi alternative serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan hacking dalam penggunaannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh suatu kejelasan yang lengkap, rinci dan sistematis tentang perlindungan hukum bagi imvestor dalam penggunaan virtual currency sebagai investasi alternative yang dapat dikatakan belum maksimal. Kemudian, akan dijelaskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan peretasan atau hacking akun virtual currency. Penelitian ini menggunakan pendekata normative yang didukung oleh penambahan data wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atau pengguna virtual currency sebagai investasi alternative dapat dikatakan belum sesuai dengan ketentaun Undang-Undang maupun Peraturan lain hal tersebut dikarenakan kuranganya pemberia edukasi dan informasi yang jelas kepada investor atau pengguna virtual currency serta adanya hambatan dari pihak perusahaan penyedia virtual currency maupun aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku hacking. Maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi sistem pelayanan dari perusahaan penyedia virtual currency, meningkatkan sistem keamanan dan autentifikasi, serta meningkatkan fasilitas dan kemampuan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku hacking. Kata Kunci : Transaksi, Virtual Currency, Perlindungan Hukum, Peretasan Akun (Hacking)

PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH ( Studi Di Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau ) ADRIANUS ALDI NIM. A1011181123
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This study examines the implementation of swallow's nest tax based on Sanggau Regency Regional Regulation Number 5 of 2010 concerning Regional Taxes studies in Beduai District, Sanggau Regency, conducted to obtain information on swallow's nest business actors and information related to taxpayers who do not have a business license so that they do not carry out their obligations in paying taxes and what efforts are made by the Regional Revenue Agency to streamline regulatory policies area about swallow's nest tax collection. The object of the swallow's nest tax is the collection and/or operation of the swallow's nest, where the taxpayer is an individual or entity that takes and/or works on the swallow's nest.The research method used by researchers in this study is a type of Empirical Law research. The type of data used in this study consists of primary data and secondary data. The nature of the research used in this study is descriptive analysis, namely by explaining and describing thoroughly what is the subject matter.The results showed that the factors that hinder the implementation of swallow's nest tax collection at the Sanggau Regency Regional Revenue Agency are lack of socialization related to swallowing's nest tax, weak law enforcement agencies, weak awareness of paying swallow's nest tax, no government facilities for swallow entrepreneurs and different swallow's nest prices. The efforts that have been made by the Sanggau Regency government to streamline the Regional Regulation are by socializing and counseling on the swallow's nest tax, going directly to the field to re-collect data on swallow's nest business owners, involving Village and District officials in the implementation of Regional Regulations related to swallowing's nest tax, facilitating administration related to the swallow's nest business, reviewing the Regional Regulation regarding the amount of swallow's nest tax rate imposed, and collecting taxes periodically or continuously by a mutual agreement with the swallow's nest entrepreneur.Keyword : Local Regulations, Tax, Swallow's Nest Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pajak sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah studi di Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau dilakukan untuk memperoleh informasi pelaku usaha sarang burung walet dan informasi terkait wajib pajak yang tidak memiliki izin usaha sehingga tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mengefektivitaskan kebijakan peraturan daerah tentang pemungutan pajak sarang burung walet. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, dimana wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.Metode penelitian yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Hukum Empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan secara menyeluruh mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau yaitu kurangnya sosialisasi terkait pajak sarang burung walet, lemahnya lembaga penegakan hukum, lemahnya kesadaran dalam membayar pajak sarang burung walet, tidak ada fasilitas pemerintah terhadap pengusaha walet serta harga sarang burung walet yang berbeda. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mengefektifkan Peraturan Daerah tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak sarang burung walet, turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan ulang pemilik usaha sarang burung walet, melibatkan perangkat Desa dan Kecamatan dalam penerapan Peraturan Daerah terkait pajak sarang burung walet, mempermudah administrasi yang berkaitan dengan usaha sarang burung walet, meninjau kembali Peraturan Daerah mengenai besaran tarif pajak sarang burung walet yang dikenakan, dan melakukan penagihan pajak secara periodik atau berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pengusaha sarang burung walet.Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pajak, Sarang Burung Walet

PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS BEREDARNYA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KEDALUWARSA OLEH BBPOM DI PONTIANAK BARAT HERMAWAN ALDY PUTRA NIM. A1012181237
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe importance of supervision by the government is a precautionary attitude in dealing with the circulation of inappropriate food products to provide protection to consumers and repressive measures for business actors who violate the rules by arbitrarily distributing prohibited food products. The establishment of the Pontianak Food and Drug Supervisory Center (BBPOM) is to oversee the circulation of drugs and food in the West Kalimantan region. There is still circulation of expired food products caused by some unscrupulous business actors, considerations that are not able to evaluate critically, and the ineffectiveness of the supervisory function by the government. In this study, the author uses Empirical Legal Research Methods with Descriptive Research Characteristics and Qualitative Analysis Techniques. This type of qualitative research is a type of research that occurs with the process of obtaining data that is what it is that discusses and describes the existing data according to the existing situation. Research that reveals attitudes, attitudes, relationships, and views that occur in respondents.The results obtained from this study are the application of legal sanctions for business actors for the circulation of expired food and beverage products by BBPOM in West Pontianak. The lack of awareness from business actors has also not fully paid attention to the quality of the food and beverages sold, considering that there are still many consumers who find expired food and drinks that are still being sold. BBPOM Pontianak in preventing the proliferation of food and beverages that are not suitable for consumption by conducting regular checks on production and distribution facilities where this is a monitoring measure before food reaches consumers. BBPOM also has the authority to issue distribution permits for food and beverages that are fit for consumption. The performance of BBPOM has not been able to monitor optimally due to the limited human resources scattered in the Pontianak area. BBPOM Pontianak has not been maximal in making efforts to prevent expired packaged food and beverages in circulation which can be proven by the large number of consumers who find expired products. However, BBPOM provides strict sanctions including efforts to foster and even enforce the law to business actors if needed.Keywords: Application of Legal Sanctions, Business Actors, Expired Food andBeverages ABSTRAK Pentingnya pengawasan oleh pemerintah adalah suatu sikap preventif dalam menghadapi peredaran produk makanan tidak layak demi memberikan perlindungan kepada konsumen dan tindakan represif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan dengan sewenang-wenang mengedarkan produk makanan yang dilarang. Dibentuknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak adalah badan yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan di wilayah Kalimantan Barat. Masih adanya peredaran produk makanan kadaluarsa yang disebabkan kelalaian beberapa oknum pelaku usaha,konsumen yang belum mampu bersikap kritis, dan kurang efektifnya fungsi pengawasan oleh pemerintah.Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris dengan Sifat Penelitian Deskriptif dan Teknik Analisis Kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya yang menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersaaman dengan situasi yang terjadi. Penelitian yang mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden.Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha atas Beredarnya Produk Makanan dan Minuman Kedaluwarsa oleh BBPOM di Pontianak Barat. Kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha juga belum sepenuhnya memperhatikan kualitas makanan dan minuman yang dijual menimbang masih banyaknya konsumen yang menemukan makanan dan minuman kedaluwarsa yang masih dijual. BBPOM Pontianak dalam mencegah maraknya makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi dengan melakukan pengecekan secara rutin ke sarana produksi dan distribusi dimana hal tersebut sebagai tindakan pemantauan sebelum makanan sampai pada tangan konsumen. BBPOM juga memiliki kewanangan untuk memberikan ijin edar terhadap makanan dan minuman yang telah layak untuk dikonsumsi. Kinerja BBPOM belum bisa memantau secara maksimal dengan alasan terbatasnya SDM yang tersebar dalam wilayah Pontianak. BBPOM Pontianak belum maksimal dalam melakukan upaya-upaya mencegahan makanan dan minuman kemasan kedaluwarsa yang beredar dimana dapat dibuktikan dengan masih banyaknya para konsumen yang menemukan produk kedaluwarsa. Namun, BBPOM memberikan sanksi tegas diantaranya upaya pembinaan bahkan penegakan hukum kepada pelaku usaha bila diperlukan. Kata Kunci : Penerapan Sanksi Hukum, Pelaku Usaha, Makanan dan Miniman Kedaluwarsa

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 128/Pdt.G/2021/PA.Pts) RIZKA DIANSYAFITRI NIM. A1011191012
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractSyiqaq means quarrel. This syiqaq arises when the husband or wife does not carry out the obligations that must be borne by them. Syiqaq is a quarrel between husband and wife or both of them do not carry out the obligations that must be carried out. Syiqaq is a constant dispute or strife between husband and wife so that there is no hope for peace or for a complete family. Not all families can navigate household life well to be able to form a family that is sakinah, mawaddah, warahmah. The formulation of this problem is How to Analyze Judges' Legal Considerations in Divorce Cases with Syiqaq Reasons (Case Study of Case Decisions Number 128/Pdt.G/2021/PA.Pts of the Putussibau Religious Court). The objectives of the research in general and specifically are to analyze the legal considerations of judges in divorce cases based on syiqaq in the case decision number 128/Pdt.G/2021/PA.Pts and to analyze the reasons for divorce based on syiqaq according to Islamic law and marriage law in Indonesia . This research method is normative juridical to obtain primary data regarding the legal considerations of judges in divorce cases on the grounds of syiqaq based on Case Decision Number 128/Pdt.G/2021/PA.Pts then examines and tests them based on legal materials. With a type of statutory approach (The Statute Approach) and the case approach (The Case Approach). The results of this study are specifically that the Putussibau Religious Court does not have a syiqaq case and in terms of the administrative mechanism of the case this decision does not qualify as a syiqaq case. However, the syiqaq case applies in essence and principle to divorce on the grounds of letter f with the examination bringing in 2 family witnesses or people close to the husband and wife. This is in line with the divorce case above. Based on the testimony of the witness, the households of the Plaintiff and the Defendant were no longer on good terms due to disputes and quarrels which resulted in the two living separately for approximately 4 (four) years. So that it can be concluded that essentially the decision on divorce cases on the grounds of the letter f is a syiqaq case. And the causes of divorce according to Islamic law are found in the Qur'an and hadith, namely in surah al-Baqarah: 227 and contained in surah Q.S An-Nisaa 4: 35. Meanwhile, in one of the hadiths, the narrations of Abu Dawud and Ibn Majah are "Something that lawful but very hated by Allah is talak.” Analysis of the causes of divorce according to marriage law in Indonesia is contained in Law Number 1 of 1974 concerning marriage, it has been regulated regarding strong reasons for divorce to be submitted to court, these reasons are listed in Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage.Keywords: Judge's Legal Considerations, Divorce, Syiqaq.AbstrakSyiqaq mengandung arti pertengkaran. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban yang mesti di pikulnya. Syiqaq adalah pertengkaran antara suami dan istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Syiqaq merupakan suatu perselisihan atau percekcokan yang terus menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk damai atau menuju keluarga yang utuh. Tidak semua keluarga dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumusan masalah ini adalah Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts Pengadilan Agama Putussibau). Tujuan penelitian secara umum maupun secara khusus yaitu Untuk Menganilisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Dalam Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts dan Untuk Menganalisis Sebab Perceraian Berdasarkan Syiqaq Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif untuk mendapatkan data primer mengenai pertimbangan hukum hakim dalam kasus perceraian dengan alasan syiqaq berdasarkan Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts kemudian menelaah dan mengujinya berdasarkan bahan-bahan hukum. Dengan jenis pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach). Hasil penelitian ini adalah secara khusus Pengadilan Agama Putussibau tidak terdapat perkara syiqaq dan secara mekanisme administrasi perkara putusan ini bukan berkualifikasi sebagai perkara syiqaq. Namun perkara syiqaq berlaku secara esensial dan prinsip pada perceraian dengan alasan huruf f dengan pemeriksaannya mendatangkan 2 orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami dan istri. Hal ini sejalan dengan perkara perceraian di atas. Berdasarkan keterangan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Sehingga dapat di simpulkan bahwa secara esensial putusan perkara perceraian dengan alasan huruf f tersebut merupakan perkara syiqaq. Dan sebab perceraian menurut hukum islam terdapat dalam Al-Qur’an dan hadist yaitu dalam surah al-Baqarah: 227 dan terdapat dalam surah Q.S An-Nisaa 4: 35. Sedangkan dalam hadist salah satumya riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yaitu “Sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah talak.” Analisis sebab perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sudah diatur mengenai alasan-alasan untuk bercerai yang kuat untuk diajukan ke pengadilan, alasan-alasan tersebut tercantum didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Perceraian, Syiqaq.

TANGGUNG JAWAB NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO ATAS TEWASNYA DUTA BESAR ITALIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL YOGA INDRAWAN NIM. A1011191155
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to determine how the form of state responsibility for the Democratic Republic of the Congo for the death of the Italian Ambassador will be reviewed from international law by using international conventions such as the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 and other conventions related to state accountability. The approach used to analyze and obtain results is an approach that uses Article 38 of the Statute of the International Court of Justice (a source of international law) and a case approach. This research will discuss how the form of accountability from the Democratic Republic of the Congo for the death of the Italian Ambassador will be reviewed according to the 1961 Vienna Convention and international conventions related to state responsibility, such as the International Wrongful Act 2001. And how to resolve the dispute will be analyzed based on previous diplomatic disputes.Keywords: Diplomatic Relations, State Responsibilities, International Law Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawab negara Republik Demokratik Kongo atas tewasnya Duta Besar Italia yang akan ditinjau dari Hukum Internasional dengan menggunakan Konvensi-Konvensi Internasional seperti Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik serta Konvensi-Konvensi lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memperoleh hasil adalah pendekatan yang menggunakan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (sumber hukum internasional) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan dengan teknik analisis data dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa Konvensi Internasional dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana bentuk pertanggunjawaban dari Negara Republik Demokratik Kongo atas tewasnya duta besar Italia yang akan ditinjau dari Hukum Internasional dengan menggunakan beberapa Konvensi Internasional seperti Konvensi Wina 1961 dan Konvensi internasional yang terkait dengan tanggung jawab negara sepertiÂ International Wrongful Act 2001 . Dan mencari tahu bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut yang akan dianalisis berdasarkan kasus-kasus sengekata diplomatik sebelumnya.Kata Kunci: Hubungan Diplomatik, Tanggung Jawab Negara, Hukum Internasional

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA