Garuda - Garba Rujukan Digital

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 107/PUU-XIII/2015 TERKAIT BATASAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI BAGI TERPIDANA MATI TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI LIDIA PUTRIANI NIM. A1011161126
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrack The entry into force of the Constitutional Court Decision Number 107/PUU-XIII/2015 nullifies the entry into force of Article 7 paragraph (2) of Law Number 5 of 2010 concerning Amendments to Law Number 22 of 2002 concerning Clemency which regulates the deadline for filing a request for clemency within 1 (one) year after the court decision obtains permanent legal force. With the entry into force of the Constitutional Court Decision, it means that there is no longer a time limit for submitting requests for clemency for convicts. The absence of a time limit for submitting requests for clemency raises problems in the implementation of capital punishment for death convicts. This study aims to find out the rules regarding filing a request for clemency and to find out and analyze the impact of the Constitutional Court Decision Number 107/PUU-XIII/2015 concerning the deadline for filing a request for clemency for death row convicts on the execution of death sentences. To find out this impact, in this study the research conducted was normative legal research with an analytical descriptive approach. The normative legal research method is a legal research method that is carried out by examining library materials by searching regulations and literature relating to the problem under study, such as laws, books, theses, magazines and internet searches. related to this research. The final results of this study, it is known that the implementation of the Constitutional Court Decision Number 107/PUU-XIII/2015 regarding the deadline for filing a request for clemency for death row convicts against the execution of death sentences has positive and negative impacts. The positive impact is that convicts whose court decisions have passed 1 (one) year at the time, but have not yet applied for clemency have the opportunity to apply for clemency from the president and death row convicts who have not been executed but whose court decision has passed 1 (one) year are given the opportunity to make efforts to changing the criminal verdict by evaluating the judge's decision and giving time to death row convicts to regret before carrying out the death sentence. While the negative impact is that law enforcement is not effective, criminal law policy objectives are not achieved, and legal protection is not fulfilled.Keywords: Constitutional Court Decision, Clemency, Death Penalty Abstrak Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 menghapus berlakunya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang mengatur tentang batasan waktu pengajuan permohonan grasi hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah putusan pengadilah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi berarti tidak ada lagi batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana. Tidak adanya batasan waktu pengajuan permohonan grasi menimbulkan permasalahan terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan tentang pengajuan permohonan grasi dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terkait batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati terhadap pelaksanaan hukuman mati. Untuk mengetahui dampak tersebut, maka dalam penelitian ini penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti undang-undang, buku, skripsi, majalah dan pencarian di internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil akhir dari penelitian ini, diketahui bahwa berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terkait batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati terhadap pelaksanaan hukuman mati memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, yaitu terpidana yang putusan pengadilannya telah lewat 1 (satu) tahun pada saat itu, tapi belum mengajukan grasi memiliki kesempatan untuk mengajukan grasi kepada presiden, terpidana mati yang belum dieksekusi mati, tetapi putusan pengadilannya telah lewat 1 (satu) tahun memiliki kesempatan melakukan upaya untuk merubah putusan pidananya dengan mengevaluasi putusan hakim, dan memberikan waktu kepada terpidana mati untuk menyesal sebelum dilakukannya eksekusi mati. Sedangkan dampak negatif, yaitu penegakan hukum tidak efektif, tujuan kebijakan hukum pidana tidak tercapai, dan perlindungan hukum tidak terpenuhi.Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Grasi, Pidana Mati

PENERAPAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK (Studi Perkara : PDM-97/PTK/02/2021) TONDI ALDORA NASUTION NIM. A1012161001
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This study aims to obtain data and information regarding the application of criminal law against perpetrators of sexual violence based on justice, to determine the application of punishment to perpetrators of criminal acts of sexual violence, and to contribute ideas regarding the application of criminal law to sexual violence.This study uses a sociological juridical approach, which is a legal research method approach that is carried out by researching primary data sources obtained by conducting direct interviews with child judges at the Pontianak District Court, the Child Public Prosecutor of the Pontianak District Prosecutor and Child Investigators of the City Resort Police. Pontianak. Secondary data sources containing primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis uses qualitative data analysis, namely by collecting data, qualifying, then connecting theories related to the problem and drawing conclusions to determine results.The results of the research conducted by the author are that the Public Prosecutor in prosecuting the defendant Child Against the Law with the demands of community services at the Office of the Class II Community Center (BAPAS) Pontianak Abdulrahman Saleh Street Number 37, Bangka Belitung Laut Village, Southeast Pontianak District, Pontianak City for 120 (one hundred and twenty) hours in a period of 3 (three) months and job training for 3 (three) months at the technical implementing unit of the Children's Social Institution (UPTPSA) Social Service of West Kalimantan Province at Jalan Urai Bawadi Number 29, Sungai Bangkong Village , Pontianak Kota Subdistrict, Pontianak City is proven not to create real justice. Therefore, it is necessary to reform the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in order to create true justice.Keywords : Children, Children Against the Law (ABH), Sexual Violence, Prosecutors' Claims, Child Criminal Justice System Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan keadilan, untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dan untuk memberikan sumbangsih pemikiran mengenai penerapan hukum pidana terhadap kekerasan seksual.Penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dengan sumber data primer yang di dapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim anak Pengadilan Negeri Pontianak, Jaksa Penuntut Umum anak Kejaksaan Negeri Pontianak dan Penyidik anak Kepolisian Resort Kota Pontianak. Sumber data sekunder yang berisikan bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.Hasil Penelitian yang dilakukan penulis ialah bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa Anak Berlawan Hukum (ABH) dengan tuntutan Pelayanan masyarakat di Kantor Balai Permasyarakat (BAPAS) Kelas II Pontianak Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 37, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak selama 120 (seratus dua puluh) jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di unit pelaksana teknis Panti Sosial anak (UPTPSA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Urai Bawadi Nomor 29, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak terbukti tidak menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Maka dari itu perlu adanya perlunya pembaruan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar terjadi terciptanya keadilan sebenar-benarnya. Kata Kunci : Anak, Anak Berlawan Hukum (ABH), Kekerasan Seksual, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Sistem Peradilan Pidana Anak

IMPLEMENTASI KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM PELAKSANAAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN (KECAMATAN ENTIKONG DI KALIMANTAN BARAT) SITI SUSIANA NIM. A1011151031
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe fulfillment of the right to health is a very fundamental and invaluable right for the implementation of other human rights. The realization of this right to health can be achieved through several diverse approaches, such as the establishment of health policies or the implementation of programs on health in the hope of covering the right to health for citizens specifically in the border area. The process of fulfilling the right to health for people in border areas encountered obstacles, for example, the distribution of health workers and its imbalance composition is being a proplem in improving the quality of equitable distribution of health worker. Then what is an obstacle to increasing the equitable distribution of health workers is the difficult geographical location and infrastructure conditions in border area that are still limited, as well as the lack of interest from health workers to work in border areas.Keywords: fulfillment of rights, health, border area. AbstrakPemenuhan hak atas kesehatan merupakan hak yang sangat fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia lainnya. Realisasi atas hak kesehatan ini dapat dicapai melalui beberapa pendekatan yang beragam, seperti pembentukan-pembentukan kebijakan kesehatan atau pelaksanaan program-program tentang kesehatan dengan harapan terpenuhinya hak atas kesehatan bagi warga negara khususya di daerah perbatasan. Pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat di daerah perbatasan dijumpai kendala-kendala dalam pemenuhannya, di antaranya yaitu dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan tenaga kesehatan, permasalahannya adalah penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata dan komposisi tenaga kesehatan yang tidak berimbang. Kemudian yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan pemerataan tenaga kesehatan ialah letak geografis yang sulit dan kondisi infrastruktur di daerah perbatasan yang masih terbatas, serta masih kurangnya minat dari tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah perbatasan.Kata Kunci: pemenuhan hak, kesehatan, wilayah perbatasan

ASPEK HUKUM IZIN USAHA UMKM DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS USAHA DENGAN MENGGUNAKAN BOOTH SEMI CONTAINER PORTABLE) HILMA SUHAILA NIM. A1011191087
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract By seeing the rise of small trading businesses with portable containers carried out by the people of Pontianak city as a side or permanent business, where as it is known that there are still many businesses that do not take care of their business licenses which result in the eviction of these businesses. So before establishing a business, a business license is needed from the local government so that the trading business can run safely and smoothly. This makes the author curious about the portable container business license. As we know, there is no complete information that specifically explains or regulates the trade business with Portable Container either in the form of data, Legislation, Regional Regulations (PERDA), and others. Meanwhile, in establishing a business, it is necessary to pay attention to legal aspects, starting from business licensing and company registration which must comply with the provisions of the Act or its implementing regulations, including matters that must be registered by each company and authorized by an authorized official of the registration office. In empowering Micro, Small and Medium Enterprises, they are able to encourage the pace of the national economy, so that a healthy economic order can be realized. Due to the important role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), business actors need to take care of their trade licenses. Keywords: MSMEs, Licensing Law, Trade Business with Portable Containers Abstrak Dengan melihat maraknya usaha-usaha dagang kecil dengan container portable yang dilakukan oleh masyarakat kota Pontianak sebagai usaha sampingan ataupun tetap, dimana seperti yang diketahui bahwa masih banyak usaha yang tidak mengurus perizinan usahanya yang mengakibatkan tergusurnya usaha tersebut. Maka sebelum mendirikan sebuah usaha, dibutuhkan suatu adanya perizinan usaha dari pihak pemerintah daerah agar usaha dagangnya dapat berjalan dengan aman dan lancar. Hal ini membuat penulis penasaran mengenai perizinan usaha container portable tersebut. Seperti yang kita ketahui, belum adanya informasi lengkap yang secara khusus menjelaskan ataupun mengatur tentang usaha dagang dengan Container Portable baik itu berupa data-data, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah (PERDA), dan lain-lain. Sedangkan, didalam mendirikan usaha perlu memperhatikan aspek hukum, mulai dari perizinan usaha dan daftar perusahaan yang harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan - peraturan pelaksanaannya, termasuk hal-hal yang harus didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat berwenang dari kantor pendaftaran tersebut. Dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu mendorong lajunya perekonomian nasional, sehingga dapat terealisasikan tatanan perekonomian yang sehat. Dikarenakan pentingnya peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka pelaku usaha perlu mengurus perizinan dagangnya. Kata kunci : UMKM;Hukum Perizinan;Usaha Dagang Dengan Container Portable

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT TIONGHOA DI KELURAHAN PARIT TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK GERWYN ANDREA NIM A1012191111
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAC The marriage of the Chinese Community "Tio Chu" in Parit Tokaya Village, South Pontianak District, Pontianak City is inseparable from parents, family or relatives, ancestral spirits, and the community. Even during the implementation of the traditional marriage ceremony there are still things related to supernatural things, respect for ancestors. On the other hand, the purpose of marriages that are carried out according to custom is to maintain the origin of the "Tio Chu" Chinese Community Marriage in Parit Tokaya Village, South Pontianak District, Pontianak City so that its sustainability is maintained. The formulation of the problem in this study is "Is the Implementation of the Traditional Chinese Marriage Ceremony in Parit Tokaya Village, South Pontianak District, Pontianak City still carried out as it should?" The purpose of this study was to find data and information about the traditional marriage ceremony of the Chinese community "Tio Chu", to find out the shifting factors that affect the traditional wedding ceremony of the Chinese community "Tio Chu", to find out the legal consequences of not carrying out the traditional marriage ceremony for the community. Chinese "Tio Chu", and to find out the efforts made by the foundation to carry out the traditional marriage ceremony for the Chinese community "Tio Chu". By using empirical research methods, the nature of descriptive research is to conduct research by describing the situation as it was at the time this research was conducted to draw a final conclusion. Data collection tool with interviews and questionnaires to the Chairperson of the Foundation and Chinese Couples who have married in Parit Tokaya Village, South Pontianak District, Pontianak City With the results of the research achieved, that the implementation of the traditional marriage ceremony for the Chinese community "Tio Chu" is still being carried out but has experienced a shift, that there are several factors that influence the traditional marriage ceremony for the Chinese community "Tio Chu", namely: religious factors, educational factors, economic factors, new habit factor. These factors are not a reason not to carry out a traditional wedding ceremony for the Chinese community "Tio Chu", so that the traditional marriage ceremony for the Chinese community "Tio Chu" must be able to coexist with the factors underlying them in accordance with the circumstances, that the legal consequences of not carrying out the traditional Chinese wedding ceremony "Tio Chu" as it should be are social sanctions and moral sanctions that the legal remedy taken by the Budi Suci Foundation in preserving the traditional wedding ceremony for the Chinese community is to provide free consultation regarding plans for the traditional Chinese wedding ceremony and provide direct guidance during the traditional Chinese wedding ceremony.Keywords: Traditional, Chinese, “Tio Chu”, Marriage, Pontianak ABSTRAK Perkawinan Masyarakat Tionghoa “Tio Chu” di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak tidak terlepas hubungannya dari orang tua, keluarga atau sanak saudara, roh leluhur, maupun masyarakat. Bahkan didalam pelaksanaan upacara adat perkawinan itu masih terdapat hal-hal yang bersangkutan dengan hal ghaib, menghormati leluhur / moyang. Di sisi lain tujuan perkawinan yang dilaksanakan secara adat adalah untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat Perkawinan Masyarakat Tionghoa “Tio Chu” di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak agar tetap terpelihara kelestariannya.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak masih dilaksanakan sebagaimana mestinya?” Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari data dan informasi mengenai upacara adat perkawinan masyarakat Tionghoa “Tio Chu”, untuk mengetahui faktor – faktor pergeseran yang mempengaruhi upacara adat perkawinan masyarakat Tionghoa “Tio Chu”, untuk mengetahui akibat hukum dari tidak dilaksanakannya upacara adat perkawinan bagi masyarakat Tionghoa “Tio Chu”, dan untuk mengetahui upaya dilakukan yayasan untuk melakukan upacara adat perkawinan masyarakat Tionghoa “Tio Chu”. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif yaitu mengadakan penelitian dengan cara menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan sampai mengambil kesimpulan akhir. Alat pengumpul data dengan wawancara dan kuesioner kepada pihak Ketua Yayasan dan Pasangan Tionghoa yang telah melakukan perkawinan di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota PontianakDengan hasil penelitian yang dicapai, Bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan bagi masyarakat Tionghoa “Tio Chu” tetap dilaksanakan tetapi mengalami pergeseran, bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi upacara adat perkawinan bagi masyarakat Tionghoa “Tio Chu” yaitu: faktor agama, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kebiasaan baru. Faktor – faktor tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak melaksanakan upacara adat perkawinan bagi masyarakat Tionghoa “Tio Chu, sehingga upacara adat perkawinan bagi masyarakat Tionghoa “Tio Chu” harus bisa hidup berdampingan dengan faktor – faktor yang melatar belakangi mereka sesuai dengan situasi dan kondisi, bahwa akibat hukum dari tidak dimelaksanakan upacara adat perkawinan tionghoa “Tio Chu” sebagaimana mestinya adalah sanksi sosial dan sanksi moral bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Yayasan Budi Suci dalam melestarikan upacara adat perkawinan bagi masyarakat tionghoa adalah memberikan konsultasi gratis mengenai rencana upacara adat perkawinan masyarakat tionghoa dan memberikan bimbingan secara langsung pada saat upacara adat perkawinan tionghoa berlangsung.Kata Kunci: Adat, Tionghoa, “Tio Chu”, Perkawinan, Pontianak

TANGGUNG JAWAB PENGAMPU ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG TELAH SELESAI RAWAT INAP BERDASARKAN PERJANJIAN PENJAMIN PASIEN DENGAN RUMAH SAKIT JIWA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ELVA ALVITA GENADISA NIM. A1011191023
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak An inpatient agreement is an agreement between the conservator of a patient and the hospital in the process of inpatient care at the hospital. In general, rights and obligations arising from agreements in the form of administrative processes will be fulfilled by both parties involved. However, in a specific case, a party involved did not fulfill their obligations and thus breached the agreement. such as the inpatient agreement that occurs at the Singkawang Mental Hospital and a conservator who did not fulfill their responsibilities to their families who have finished their confinement period at the Singkawang Mental Hospital. The research question in this study is: What is the form of the conservator’s responsibility, regarding patients with mental disorders to their families who have completed inpatient treatment at the Singkawang Mental Hospital, West Kalimantan This research was conducted using empirical legal research methods which includes methods such as descriptive research approach, data collection which was carried out through literature study and field research. Data processing was conducted by means of data checking, data tagging, data reconstruction and data systematization. The collected data were then analyzed qualitatively. The purpose of this study is to provide the right form of responsibility in matters between the mental hospital and the patient's conservator. In reality, the conservators at the Singkawang Mental Hospital is not responsible for patients who have finished their confinement period and have no obligation to return the patients to their domicile, resulting in a disadvantage for the mental hospital, namely the capacity of the available rooms for future patients and that the factors that cause the conservators’ lack of responsibility is due to the inability to live together with a patient with mental disorders. To overcome this, efforts made by the hospital is to bring matters outside the court. Keyword : inpatient agreement, patients with mental disorders, responsibility, conservators Abstrak Perjanjian rawat inap merupakan suatu perjanjian pihak pengampu pasien dan rumah sakit untuk mengikatkan dirinya dalam menyembuhkan penyakit dalam proses perawatan inap di rumah sakit. Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian dalam bentuk proses administrasi akan dipenuhi oleh pihak rumah sakit maupun pihak pasien. Akan tetapi dalam praktiknya salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan menjadi permasalahan dalam sebuah perjanjian. Seperti perjanjian rawat inap yang terjadi Rumah Sakit Jiwa Singkawang dan Pengampu Pasien yang tidak memenuhi tanggung jawab kepada keluarganya yang telah selesai melakukan rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Singkawang. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Pengampu Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa Kepada Keluarganya Yang Telah Selesai Menjalankan Pengobatan Rawat Inap Di Rumah Sakit Jiwa Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian in adalah untuk memberikan bentuk tanggung jawab yang tepat dalam permasalahan antara pihak rumah sakit jiwa dan pengampu pasien. Dalam kenyataannya, pihak pengampu pasien rawat inap Rumah Sakit Jiwa Singkawang tidak bertanggung jawab kepada pasien rawat inap yang telah selesai melakukan rawat inap untuk dijemput kembali sehingga berakibat pada kerugian pihak rumah sakit jiwa yaitu kapasitas ketersediaan menjadi penuh dan menemukan bahwa faktor yang menyebabkan pengampu pasien tidak bertanggung jawab dikarenakan pengampu pasien tidak memiliki kemampuan untuk hidup bersama dengan pasien gangguan jiwa. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dilakukan pihak rumah sakit untuk mengatasi hal ini adalah melalui upaya hukum diluar pengadilan.Kata Kunci : Perjanjian Rawat Inap, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Tanggung Jawab, Pengampu Pasien

PELAKSANAAN PASAL 3 AYAT (3) PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN DAN DEPOT AIR MINUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEWAJIBAN MEMILIKI LAPORAN HASIL UJI AIR MINUM DI KOTA SINGKAWANG HARIYANTO NIM. A1012161184
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTDrinking water is a necessity that is very necessary for all living things, especially humans. Clean and healthy water is water that is needed for daily life needs, and the needs of people's drinking water today are very varied, people who take drinking water from water sources, both river water sources, ground water either by using shallow or deep wells and also from piped water produced by the local Regional Drinking Water Company, it should be boiled before consumption.In fulfilling the need for drinking water, the community also consumes a lot of bottled drinking water, because it is practical and is considered to have been produced by the industry through an automatic process and is accompanied by quality testing before being circulated to the public. However, over time the community feels that bottled drinking water is getting more expensive, so another alternative appears, namely drinking water produced by refill drinking water depots at a lower price.However, the existence of this refill drinking water depot needs to pay attention to the level of cleanliness and health because there are so many people using it, therefore the hygenesity of the management of refill drinking water must receive attention from the competent authorities.Keywords ; Hygenesitas, supervision. ABSTRAKAir minum adalah kebutuhan yang sangatlah diperlukan bagi semua makhluk hidup terutamana manusia. Air yang bersih dan sehat adalah air yang dibutuhkan bagi keperluan hidup sehari-hari, dan kebutuhan air minum masyarakat saat ini sangat bervariasi, masyarakat yang mengambil air minum dari sumber air baik sumber air sungai, air tanah baik dengan menggunakan sumur dangkal ataupun dalam dan juga dari air perpipaan yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum setempat, sebaiknya dimasak dahulu sebelum dikonsumsi.Dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat juga banyak mengkonsumsi air minum dalam kemasan, karena praktis dan dianggap sudah diproduksi oleh industri melalui proses otomatis dan disertai dengan pengujian kualitas sebelum diedarkan ke masyarakat. Akan tetapi kelamaan masyarakat merasa bahwa air minum dalam kemasan semakin mahal, sehingga muncul alternatif lain yaitu air minum yang diproduksi oleh depot air minum isi ulang dengan harga lebih murah.Namun keberadaan depot air minum isi ulang ini tingkat kebersihan dan kesehatannya perlu di perhatikan karena masyarakat penggunanya sangat banyak sekali, oleh sebab itu hygenesitas dari pengelolaan air minum isi ulang tersebut harus mendapat perhatian dari pihak instansi yang berwenang. Kata kunci ; Hygenesitas, pengawasan.

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BAYU BRAMASTA RAMADHAN NIM. A1011181217
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The definition of interfaith marriage is a marriage between two people of different religions and each of them still maintains their religion. Different marriages and registration of interfaith marriages can be pursued after obtaining a stipulation from the local district court. In the case of the District Court Number: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, the parties to the dispute, namely a Muslim man and a Catholic woman, requested that their interfaith marriages be registered at the Population and Civil Registry Service Office. In this case the judge must weigh in giving a court order to reject or grant the request of the applicant in the case of District Court Determination Number: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk.The formulation of the problem from this research is how is the judge's legal considerations in the District Court's Determination Number: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk for the granting of an application for the registration of interfaith marriages at the Pontianak City Population and Civil Registration Service Office. The objectives to be achieved in this research are to analyze or find out about interfaith marriages and the registration of interfaith marriages and examine the legal considerations of judges in granting requests for the registration of interfaith marriages in the case of District Court Decree Number: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk. The method that researchers use is the Normative Law research method supported by a case approach (Case Approach). Data obtained from literature study. The judge's legal considerations in deciding a case must be ideal or in accordance with the principles of justice, the principle of legal certainty, the principle of expediency.The results of this study indicate that the judge's legal considerations in the case were in line with legal principles including justice, benefit and legal certainty, in which the judge granted the request of the applicants to register their interfaith marriages at the Pontianak City Population and Civil Registration Office because based on legal provisions namely Article 35 letter (a) of Law Number 23 of 2006 which has been amended to Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration states that the marriage can be registered after obtaining a stipulation from the District Court jo. Article 50 paragraph (3) Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 of 2019 concerning Regulations for Implementing Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Resident Registration and Civil Registration and that the application for the registration of interfaith marriages has been granted based on legal facts obtained from the conformity between the proof documents and testimony of witnesses, that the applicants have succeeded in proving the arguments for their petition and are sufficiently reasoned and not contrary to legal provisionsKeywords: Judge's Legal Considerations, Interfaith Marriage , Registration of Interfaith Marriages Abstrak yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Perkawinan beda dan pencatatan perkawinan beda agama dapat ditempuh setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeri setempat. Dalam perkara Pengadilan Negeri Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk Pihak yang berperkara yakni pasanagan Laki-Laki Muslim dan Wanita Katolik memohon agar perkawinan beda agamanya dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam hal ini hakim harus menimbang dalam memberikan penetapan pengadilan untuk menolak atau mengabulkan permohonan dari para pemohon dalam perkara Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk.Rumusan masalah dari peenlitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk atas dikabulkannya permohonan untuk pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis atau mengetahui mengenai perkawinan beda agama dan pencatatan perkawinan beda agama dan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk. Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian Hukum Normatif didukung dengan pendekatan kasus (Case Approach). Data diperoleh dari studi kepustakaan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara haruslah ideal atau sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut telah sejalan dengan asas-asas hukum antara lain keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang dimana hakim mengabulkan permohonan dari para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agamanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak karena berdasarkan ketentuan hukum yakni Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri jo. Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa dikabulkannya permohonan untuk pencatatan perkawinan beda agama adalah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.Kata kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Perkawinan Beda Agama, Pencatatan Perkawinan Beda Agama

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI KOTA PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TRANSPORTASI GISELLA GLORIA MIAINES SAMARAY PATAMUAN NIM. A1011191052
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractCurrently, vehicle development does not only focus on developing efficient vehicles but also on creating environmentally friendly vehicles, one of which is the electric bicycle vehicle. Electric bicycles are vehicles with 2 (two) wheels equipped with mechanical equipment in the form of an electric motor. Regulations regarding procedures for use and paths that electric bicycles may pass through have been regulated in Minister of Transportation Regulation No. PM 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives. The problem in this research is how the Pontianak City Government supervises electric bicycle users and how effective the legal provisions regarding Certain Vehicles Using Electric Motor Drives are in Pontianak City.In this study, the authors used empirical methods with a descriptive approach, namely describing the actual situation as it was at the time the research was carried out and uncovering all problems based on facts. This research was conducted using interview techniques and observation techniques. This study aims to determine how the Pontianak City Government supervises the use of electric bicycles and to determine the effectiveness of the Minister of Transportation Regulation No. PM 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives in Pontianak City.Based on the results of the study, it can be concluded that supervision from the Pontianak City Government is still lacking. This is because the Pontianak City Government, especially the Pontianak City Transportation Service, did not take firm action but only warned electric bicycle users who did not comply with the provisions. The Effectiveness of the Minister of Transportation Regulation No. PM 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives in Pontianak City is also not yet effective. This happens because the Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives does not stipulate sanctions if electric bicycle users do not comply with the provisionsKeywords: electric bicycle, control, legal effectiveness. AbstrakSaat ini pengembangan kendaraan tidak hanya fokus pada pengembangan kendaraan yang efisien, tetapi juga pada penciptaan kendaraan yang ramah lingkungan, salah satunya yaitu kendaraan sepeda listrik. Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik. Peraturan terkait tata cara penggunaan serta jalur yang boleh dilalui sepeda listrik telah di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan Pemerintah Kota Pontianak terhadap pengguna sepeda listrik serta bagaimana efektivitas ketentuan hukum tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Pontianak.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif yakni mendeskripsikan keadaan yang nyata sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan dan menggungkapkan segala permasalahan berdasarkan fakta-fakta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik observasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dari Pemerintah Kota Pontianak terhadap penggunaan sepeda listrik serta mengetahui efektivitas dari Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan dari Pemerintah Kota Pontianak dinilai masih kurang. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Perhubungan Kota Pontianak tidak memberikan tindakan yang tegas tetapi hanya berupa teguran bagi pengguna sepeda listrik yang tidak sesuai ketentuan. Efektivitas dari Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Pontianak juga belum efektif. Hal ini terjadi karena Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik tidak mengatur sanksi apabila pengguna sepeda listrik tidak sesuai dengan ketentuan. Kata Kunci : Sepeda Listrik, Pengawasan, Efektivitas Hukum.

ANALISA PENJATUHAN HUKUMAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU ESKPLOITASI SEKSUAL ( ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN PTK ) MIERILDA RAISYA FEBIOLA NIM. A1012191040
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTCommercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) as an act of crime that is rife and discussed in various print and electronic media, this crime usually occurs within the scope. The purpose of this study was to analyze the sentence imposed by the judge on the perpetrators of sexual exploitation (Decision Analysis Number: 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN PTK).The method used in this research is a case study. Data collection techniques are carried out by means of direct communication and indirect communication techniques. The population in this study were Pontianak City District Court Judges, Pontianak City District Court Attorneys, Advocates and Pontianak City Regional Indonesian Child Protection Commission (KPAID). The number of cases of sexual exploitation of children has increased, where in 2020 there were 4 cases, an increase of 21 cases in 2021. This shows that the crime of sexual exploitation of children has not been maximally prevented. Legal protection for children as victims of criminal acts of sexual exploitation committed by children, namely protection at the stages of investigation, prosecution, trial, correctionalThe judge's consideration had a mistake because the judge in considering the case only imposed a sentence in accordance with Article 81 paragraph (2) of the Child Protection Act, without including Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code concerning continuing actions. Because in the facts that occurred in the field, the actions of the perpetrator who committed the crime of sexual exploitation of the victim were carried out repeatedly, this did not include this as one of the aggravating matters. The sentence handed down to the defendant himself was only 3 (three) months in prison instead of 5 years in prison.Contribution of ideas to the legal protection of children as victims of criminal acts of sexual exploitation committed by minors (case study of court decisions No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk Analysis of Court Decisions No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Ptk that the perpetrators should be punished as severely as possible, not only rehabilitation for 3 months, the aim is to create a deterrent effect, the need for coordination and cooperation between the Police, Corrections, District Attorney, District Court, and the Government, increase the provision of infrastructure (special examination rooms for children at every police resort and Special Children's Correctional Institution and District Court), carry out routine socialization in preventing sexual exploitation by conducting education on reproductive health, religious values and decency, and giving threats of punishment.Keywords: Sentence, Child Commercial Sex Exploitation (CSEC) ABSTRAKEksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) sebagai tidakan kejahatan yang marak terjadi dan dibicarakan diberbagai media cetak maupun elektronik, kejahatan ini biasanya terjadi dalam lingkup. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap pelaku eskploitasi seksual (Analisis Putusan Nomor: 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN PTK).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim PN Kota Pontianak, Jaksa PN Kota Pontianak, Advokat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Pontianak.. Jumlah kasus eksploitasi seksual anak mengalami peningkatan, di mana Tahun 2020 sebanyak 4 kasus, meningkat 21 kasus Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan eksploitasi seksual anak belum maksimal dilakukan pencegahan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan anak yaitu perlindungan tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, permasyarakatanPertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang Undang perlindungan anak, tanpa menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang berlanjut. Sebab dalam fakta yang terjadi di lapangan, perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana eskploitasi seksual kepada korban dilakukan secara berulang tidak menyertakan hal ini kedalam salah satu hal-hal yang memberatkan. Pidana yang jatuhkan kepada terdakwa sendiri, hanya 3 (tiga) bulan kurungan yang seharusnya 5 tahun penjara.Sumbangsih pemikiran terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan anak di bawah umur (studi kasus putusan pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN PtkAnalisisPutusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk bahwa pelaku harusnya dihukum seberat-beratnya tidak hanya dilakukan rehabilitasi selama 3 bulan, tujuannya untuk menimbulkan efek jera, perlunya koordinasi dan kerjasama antara pihak Kepolisian, Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pemerintah, meningkatkan penyediaan Infrastruktur (ruang pemeriksaan khusus anak pada setiap resot Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan Pengadilan Negeri), melakukan sosialisasi rutin dalam mencegah tidak pidana eskploitasi seksual dengan melakukan edukasi kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan kesusilaan, memberikan ancaman hukuman. Kata Kunci: Penjatuhan Hukuman, Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA