Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI TERHADAP PELAKU PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA PONTIANAK RIZVAN NIM. A1011181061
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractPenulisan skripsi ini berjudul “Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh PPNS bea cukai terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di kota Pontianak”. Permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini kajian utamanya adalah berkaitan dengan faktor penyebab penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh PPNS bea cukai terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di kota Pontianak belum dilaksanakan secara optimal, selain itu juga membahas mengenai hambatan dalam penanggulangan rokok ilegal, upaya penegakan hukum secara preventif dan represif dan analisis penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui telaah Pustaka, wawancara, dan observasi sedangkan sifat penelitian ini adalah deskritif yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan belum dilaksanakan secara optimal penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di kota Pontianak adalah karena petugas mengalami kesulitan dalam mendeteksi atau menemukan pelaku, tidak profesionalnya PPNS bea cukai dalam penegakan hukum, PPNS bea cukai dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal menerapkan skala prioritas dalam penegakan hukum, dan kurangnya personil PPNS bea cukai. Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS bea cukai kota Pontianak dengan dua cara yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif adalah penegakan hukum untuk mencegah, yaitu melakukan upaya penegakan hukum secara administratif, mengadakan sosialisasi, melakukan patroli atau operasi pasar, pengamatan, dan bekerjasama dengan kepolisian dan satpol PP sedangkan penegakan hukum secara represif adalah memproses hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal.Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, PPNS Bea Cukai, Rokok IlegalAbstrakWriting this thesis entitled "Criminal law enforcement carried out by PPNS customs against perpetrators of illegal cigarette distribution in the city of Pontianak". The main legal issues in writing this thesis are related to the factors causing criminal law enforcement carried out by PPNS customs against illegal cigarette traffickers in the city of Pontianak that have not been carried out optimally, besides that it also discusses obstacles in overcoming illegal cigarettes, law enforcement efforts in an effective way. preventive and repressive and law enforcement analysis of criminal cases of illegal cigarette distribution. This study uses empirical legal research methods with data collection techniques through literature review, interviews, and observation while the nature of this research is descriptive, namely describing clearly and in detail.The results of this study indicate that the factors causing law enforcement not to be implemented optimally by civil servant investigators against perpetrators of illegal cigarette distribution in the city of Pontianak are because officers have difficulty detecting or finding perpetrators, unprofessional customs investigators in law enforcement, PPNS customs in dealing with criminal acts of illegal cigarette distribution apply priority scales in law enforcement, and lack of customs PPNS personnel. As for law enforcement carried out by the Pontianak city customs PPNS in two ways, namely preventive and repressive. Preventive law enforcement is law enforcement to prevent, namely carrying out law enforcement efforts administratively, conducting socialization, conducting market patrols or operations, observing, and cooperating with the police and Satpol PP while repressive law enforcement is processing the law against perpetrators of criminal acts of smoking cigarettes illegal.Keywords: Criminal Law Enforcement, PPNS Customs, Illegal Cigarettes

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KOPERASI BADAN HUKUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) AURELIA EIDHELWEIS BAGUNA NIM. A1011181064
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis study aims to find out what factors are the causes of sanctions that have not been applied to The Legal Entity Cooperative of West Kalimantan Province that does not hold the Annual Member Meeting. The formulation of the problem in this study is how the effectiveness of administrative sanctions against cooperatives of West Kalimantan provincial legal entities that do not carry out the annual member meeting. The data collection techniques used are in the form of questionnaires and interviews. The samples taken in this study were 30 of the 50 cooperatives of The Legal Entity of West Kalimantan Province of Pontianak Region who did not hold the Annual Member Meeting, 1 person from the Functional Position Group of the Supervisor of Cooperatives of Legal Entities of West Kalimantan Province and the Head of Supervision and Examination of the Office of Cooperatives and small and medium enterprises of West Kalimantan Province . The analysis method used for this research is qualitative descriptive analysis. The hypothesis in this study is that the application of administrative sanctions to cooperatives of legal entities of West Kalimantan Province that do not carry out the Annual Member Meeting (AMM) is still not running well because the sanctions imposed on the cooperatives are not optimal. The results of the study proved that the hypothesis was proven because the sanctions given to cooperatives were not in accordance with the regulations contained in the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 19 / PER / M.KUKM / IX / 2015 concerning the Holding of Cooperative Member MeetingsKeywords: Effectiveness, Administrative Sanctions, Cooperative Member Meeting AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab sanksi belum diterapkan pada Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Sanksi Administrasi Terhadap Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kuisioner dan wawancara. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 30 dari 50 koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat Wilayah Pontianak yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, 1 orang dari Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat. Metode analisis yang digunakan dapat penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Bahwa Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Masih Belum Berjalan Dengan Baik Karena Tidak Maksimal Sanksi Yang Dikenakan Pada Koperasi Tersebut. hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis tersebut terbukti karena sanksi yang diberikan kepada koperasi belum sesuai dengan peraturan yang terdapat pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.Kata kunci : Efektivitas, Sanksi Administratif, Rapat Anggota Koperasi.

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN ASET DESA BERDASARKAN PADA PASAL 28 AYAT (1) PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA (Studi Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas) LEO HOLDI NIM. A1011151125
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Management of regional assets must be handled properly so that these assets can become initial capital for local governments to develop their financial capabilities. However, if not managed properly, these assets will actually become a cost burden because some of the assets require maintenance or maintenance costs and also decrease in value (depreciate) over time. Management of regional assets/goods is carried out based on functional principles, legal certainty, transparency and openness, efficiency, accountability and value certainty (see Article 3 PP No. 6 of 2006). The holder of the power to manage regional assets/goods in principle is the Regional Head as the Head of regional government. The power of managing regional assets/goods is exercised by the Regional Secretary (SEWkda) as the Regional Property Manager; Head of Bureau/Equipment Division/General/Unit for managing regional property as manager; the Head of the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) as the user of the regional property; and the Head of the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) as the proxy for the user of Regional Property. So the problem in this research is Why Village Asset Administration in Pemangkat District, Sambas Regency Has Not Been Implemented In Accordance With The Provisions Of Article 28 Paragraph 1 Sambas Regent Regulation Number 39 Year 2018 Regarding Village Asset Management?.In this study the authors use the method of descriptive analysis, which is a research process carried out by describing and explaining the symptoms that appear at the time the research is conducted. In this study, a sociological empirical legal research method was used with a descriptive analysis approach where the author analyzed by describing the circumstances or facts that were actually obtained when the research was carried out in the field and further analysis was carried out; and natureThis research uses a descriptive approach. Analysis is a research conducted by describing the actual situation as it happened at the time this research was conducted, so that a conclusion can be drawn with respect to the problem under study.So it can be concluded that the role of the village head in optimizing the management of village assets based on the Sambas Regent Regulation number 39 of 2018 concerning the management of village assets (study in Pemangkat District, Sambas Regency) has not been maximized; inhibiting factors The role of the village head in optimizing the management of village assets (village assets) based on Law No. 6 of 2014 in Sambas Regency, namely the lack of human resources and the lack of supervision from the village head on the management of village assets; and to overcome existing problems in optimizing the management of village assets, the village head must go directly to the field to see existing problems and provide training to human resources in Pemangkat District, Sambas Regency in order to help optimize the role of the village head.Keywords: Regional Regulations, Management, Village Assets Abstrak Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebutjustru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun niliannya (terdepresiasi) seiribg waktu. Pengelolaan aset/barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai (vide Pasal 3 PP No. 6 Tahun 2006). Pemegang kekuasaan pengelolaan aset/barang milik daerah pada prinsipnya adalah Kepala Daerah sebagai Kepala pemerintahan daerah. Kekuasaan pentelolaan aset/barang milik daerah tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah (SEWkda) selaku Pengelola Barang Milik Daerah; Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku pembentu pengelola; Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna barang milik Derah; dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah )UPTD) selaku kuasa pengguna Barang Milik Daerah. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa Penatausahaan Aset Desa Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Belum Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 28 Ayat 1 Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa ?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang tampak pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis dengan pendekatan deskriptif analisis dimana penulis menganalisa dengan menggambarkan keadaan atau fakta yang didapatkan secara nyata pada saat penelitian dilaksanakan dilapangan dan selanjutnya diadakan analisis; dan sifatPenelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Maka dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam mengoptimalkan pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Bupati Sambas nomor 39 tahun 2018 tentang pengelolaan aset desa (studi di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas) belum maksimal; faktor penghambat Peran kepala desa dalam mengoptimalkan pengelolaan aset desa (aset desa) berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Kabupaten Sambas yaitu kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan dari kepala desa terhadap pengelolaannya aset desa; dan untuk mengatasi masalah yang ada dalam mengoptimalkan Pengelolaan aset desa pada Kepala Desa harus terjun langsung kelapangan untuk melihat permasalahan yang ada serta memberi pelatihan terhadap sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas agar dapat membantu mengoptimalkan peran dari Kepala Desa.Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pemgelolaan, Aset Desa

ASPEK HUKUM PENCATATAN MOTIF KAIN TENUN IKAT SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADIOSIONAL SUKU DAYAK DESA ENSAID PANJANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 YESICA PUTRI FEBRIANTI NIM. A1011131315
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The motif of the woven cloth created by craftsmen in Ensaid Panjang Village is a copyrighted work that must be protected. This can be seen based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely in the elucidation of Article 40. Ikat craftsmen in Ensaid Panjang Village have created motifs for woven fabrics including shoots of bamboo shoots, ang kebuk dua, boats, paddlers, nipah kites. mooring manuk, emperusung, seligi rice, breaker nails, fern shoots, langga uwi, throw away pengelara. merinjan nyandik, linguk bekantuk, tengkang yarn, kemahai's feet, shadow bird, buli ngurut, fish and spearheads. To obtain legal certainty, craftsmen must register their copyrighted works with the government. However, due to a lack of knowledge about copyright registration. then the craftsmen in Ensaid Panjang Village have not registered their creations in the form of woven cloth motifs to the Directorate General of Intellectual Property Rights through the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. If it is not handled, it will be difficult for craftsmen to record their creations. Based on the problems above. then the author took the initiative to raise the title Legal Aspects of Recording Ikat Woven Motifs as Traditional Cultural Expressions of the Dayak Tribe in Ensaid Panjang Village in View of Law Number 28 of 2014.As for the research method, the authors use the type of research method of normative legal writing with the data sought is secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. The theoretical basis of the research refers to existing and applicable legal principles or to legal teachings from leading legal experts. The type of Legal Concept Analysis approach is the process of examining the problem under study based on the collection of data and the reality that occurs in the field.Furthermore, the results of the research from this thesis are, first, the recording of copyrights is not carried out by craftsmen because craftsmen do not know how to carry out copyright recording, low motivation to register their creations, craftsmen only consider it important if their products sell well. Second, efforts to provide protection for woven cloth motifs in Ensaid Panjang Village, namely by recording, outreach, motivation, and subsidizing the cost of recording. The suggestion in this research is that the artisans of the woven cloth motifs in Ensaid Panjang Village must keep records so that there is certainty about the rights to their copyrighted works. To the Government who is given authority in the field of IPR related to this field, in particular, the Department of Industry and Trade and the Department of Law and Human Rights, intensively and continuously to motivate, socialize laws and regulations, facilitate, collect data or inventory the creations of craftsmen in Ensaid Panjang Village.Keywords: Legal Aspect, Registration, Copyright, Motive Abstrak Motif kain tenun ikat yang diciptakan oleh pengrajin di Desa Ensaid Panjang merupakan suatu karya cipta yang harus dilindungi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu pada penjelasan Pasal 40. Pengrajin kain tenun ikat di Desa Ensaid Panjang telah menciptakan motif-motif kain tenun ikat diantaranya motif pucuk rebung, ang kebuk dua, perahu, pengayuh, nipah layang. tambat manuk, emperusung, seligi beras, pematah pakuk, pucuk pakis, langga uwi, buang pengelala. merinjan nyandik, lingkuk bekantuk, tengkang benang, kaki kemahai, burung bayang, buli ngurut, ikan dan mata tombak. Untuk mendapatkan kepastian hukum, pengrajin haris mencatatkan karya ciptanya ke Pemerintah. Namun karena kurangnya pengetahuan tentang pencatatan hak cipta. maka pengrajin di Desa Ensaid Panjang belum mencatatkan karya ciptanya yang berupa motif kain tenun ikat ke Ditjen HaKI melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM. Jika tidak ditangani, maka pengrajin akan sulit membukukan karya ciptanya. Berdasarkan permasalahan diatas. maka penulis berinisiatif untuk mengangkat judul Aspek Hukum Pencatatan Motif Kain Tenun Ikat Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Suku Dayak di Desa Ensaid Panjang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Adapun metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penulisan hukum normatif dengan data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Landasan teoritis penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku atau pada ajaran hukum dari para pakar hukum termuka. Jenis pendekatan Analisis Konsep Hukum yaitu proses mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan pengumpulan data-data dan realita yang terjadi dilapangan. Selanjutnya hasil penelitian dari skripsi ini vaitu, pertama pencatatan hak cipta tidak dilakukan oleh pengrajin karena pengrajin tidak mengetahui bagaimana tata cara melakukan pencatatan hak cipta, rendahnya motivasi untuk mencatatkan hasil ciptaannya, pengrajin hanya menganggap penting apabila produknya laku terjual. Kedua, upaya untuk memberikan perlindungan terhadap motif kain tenun ikat di Desa Ensaid Panjang yaitu dengan pencatatan, sosialisasi, motivasi, dan subsidi biaya pencatatan. Saran dalam penelitian ini yaitu agar Pengrajin motif kain tenun ikat di Desa Ensaid Panjang harus melakukan pencatatan agar terciptanya kepastian hak terhadap karya ciptanya. Kepada Pemerintah yang diberi kewenangan di bidang HKI terkait dengan bidang ini, khususnya yaitu Disperindag dan Depkumham secara intensif dan terus menerus untuk memotivasi, mensosialisasi peraturan perundangundangan, memfasilitasi, melakukan pendataan atau inventarisis hasil Ciptaan pengrajin di Desa Ensaid Panjang.Kata Kunci: Aspek Hukum, Pencatatan, Hak Cipta, Motif

WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN JUAL BELI IKAN ANTARA AGEN IKAN KARYA LAUT DENGAN PEDAGANG IKAN DI DESA MASUKA DARAT KABUPATEN SINTANG MIRAJ KAMAL FASHA NIM. A1012141188
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The writing of this thesis is entitled "BREACH IN THE PAYMENT OF FISH PAYMENT AGREEMENT BETWEEN MARINE WORKS AGENT AND FISH TRADERS IN MASUKA DARAT VILLAGE, SINTANG DISTRICT. “This sale and purchase agreement was carried out by the marine works agent and fish trader. In which the fish sale and purchase agreement raises the rights and obligations of each party. However, in the process there are negligence/defaults made by fish traders in payment.The formulation of the problem is "What Causes Fish Traders to Default in Payment Agreements for the Sale and Purchase of Fish to Agents of Sea-worked Fish in Masuka Darat Village, Sintang District?" . This research was carried out using empirical research methods and a type of descriptive analysis approach, namely research by disclosing facts objectively as found in the field.The purpose of this research is to obtain data and information about the execution of fish sale and purchase agreements between agents and fish traders. To reveal the factors causing fish traders not to carry out payment obligations to the agent. To reveal the legal consequences arising from non-fulfillment of payment obligations by fish traders to agents. To reveal the efforts made by agents against fish traders who do not carry out their obligations.The result of this study is that the implementation of fish sale and purchase agreements between agents and fish traders is carried out by means of verbal agreements and only based on mutual trust. However, in practice, there are still those who commit defaults to the detriment of the agent. As for the factor causing the fish traders to default is the fish purchased from the agent has not been sold out and the proceeds from the sale of fish are used for personal needs. The legal consequence for fish traders who default is that the agents give a warning to the fish traders and ask them to fulfill their obligations, but are not given any sanctions. And the efforts made by agents for fish traders who have not carried out their obligations in paying, the agents provide payment time by installments or installments Keywords: Agreement, Payment, Sale and Purchase, Default Abstrak Penulisan skripsi ini berjudul “ WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN JUAL BELI IKAN ANTARA AGEN KARYA LAUT DENGAN PEDAGANG IKAN DI DESA MASUKA DARAT KABUPATEN SINTANG. “ Perjanjian jual beli ini dilakukan oleh pihak agen karya laut dan pedagang ikan. Yang mana perjanjian jual beli ikan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akan tetapi dalam prosesnya terdapat kelalaian/wanprestasi yang dilakukan pihak pedagang ikan dalam pembayaran.Yang menjadi rumusan masalah adalah “ Apa Yang Menyebabkan Pedagang Ikan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembayaran Jual Beli Ikan Kepada Agen Ikan Karya Laut Di Desa Masuka Darat Kabupaten Sintang? . Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dan jenis pendekatan secara deskriptif analisis yaitu meneliti dengan mengungkapkan fakta secara obyektif sebagaimana ditemukan di lapaangan.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli ikan anatara agen dan pedagang ikan. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pedagang ikan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada pihak agen. Untuk mengungkapkan akibat hukum yang timbul dari tidak terlaksanannya kewajiban pembayaran oleh pihak pedagang ikan terhadap agen. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh agen terhadap pedagang ikan yang tidak melaksanakan kewajibannya.Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian jual beli ikan antara agen dan pedagang ikan dilakukan dengan cara perjanjian lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Namun dalam pelaksanaanya, masih ada yang melakukan wanprestasi sehingga merugikan pihak agen. Adapun yang menjadi faktor penyebab pihak pedagang ikan melakukan wanprestasi adalah ikan yang dibeli dari agen belum habis terjual dan hasil dari penjualan ikan digunakan untuk kerperluan pribadi. Akibat hukum bagi pedagang ikan yang melakukan wanprestasi adalah pihak agen memberi teguran kepada pedagang ikan dan meminta untuk memenuhi kewajibannya, namun tidak diberikan sanksi. Dan upaya yang dilakukan pihak agen terhadap pedagang ikan yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar maka pihak agen memberikan waktu pembayaran dengan cara mengangsur atau mencicil Kata kunci : Perjanjian, Pembayaran, Jual beli, Wanprestasi

ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN EMI KUSMARINI NIM. A1011191121
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTAn agreement is something that can touch various aspects of life, including marriage. Arrangements regarding marriage agreements can be seen in law number 16 of 2019 concerning amendments to law number 1 of 1974 concerning marriage in chapter V article 29 paragraph (1) to paragraph (4). The existence of a marriage agreement provides boundaries for husband and wife, especially to prevent and reduce conflicts that arise within the marriage institution. The marriage agreement can be used as a reference if one day there is a conflict, even if the conflict is unwanted. However, if the dispute results in a divorce, then the marriage agreement can be used as a reference so that the husband and wife know their rights and obligations. This is where the author is interested in examining the problems that exist in the marriage agreement. The formulation of the problem in this thesis is "How is the implementation of the marriage agreement according to law number 1 of 1974 with changes based on law number 16 of 2019 concerning marriage?" The research method in this thesis is normative legal research with a statute approach and the data collection technique is library research.Keywords: Agreement, Marriage, Marriage Agreement ABSTRAKPerjanjian merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam perkawinan. pengaturan tentang perjanjian perkawinan dapat dilihat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di bab V pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Adanya perjanjian perkawinan memberikan batasan-batasan bagi pasangan suami isteri, terutama untuk mencegah dan mengurangi konflik yang timbul dalam lembaga perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai acuan jika suatu saat nanti adanya suatu konflik, meskipun konflik tersebut tidak diinginkan. Namun, jika perselisihan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu perceraian, maka perjanjian perkawinan itu dapat dijadikan sebagai rujukan sehingga pasangan suami isteri sudah mengetahui hak dan kewajibannya. Disinilah penulis tertarik untuk meneliti persoalan yang ada didalam perjanjian perkawinan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah “Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan perubahan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan?” Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan Teknik pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan (library research).Kata Kunci : Perjanjian, Perkawinan, Perjanjian Perkawinan

KETIDAKSESUAIAN GAMBAR PRODUK DENGAN PRODUK YANG DIKIRIMKAN KE KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DITINJAU MELALUI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU ITE LEONARDI SETYO NUGROHO NIM. A1012161007
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac One of the advances in telecommunications and informatics technology that is developing quite rapidly is in the field of trade transactions known as Electronic Commerce (E-commerce). Electronic Commerce (e-commerce) is a global trading system that accommodates most business activities using electronic information media.Such conditions on the one hand provide benefits for consumers because through e-commerce transactions consumers can obtain information about the products offered more quickly, can save time in choosing the desired product and in accordance with capabilities because usually the products offered are included as well. complete brand and priceE-commerce that is quite well-known in the community includes Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibi.com, Salestock, Jd.id, Bukalapak. In addition, Facebook and Instagram are also growing rapidly to become the choice for businesses to market their goods/services. The absence of taxes and the need for fees/costs for renting stalls in marketing products is the main attraction for business actors. From the consumer side, they don't need to be tired of wasting their energy just walking around on the street, in the heat, in the rain, to be able to come to the shop they want.The definition of a business actor in Article 1 number 3 of Law No. 8 of 1999 is quite broad because it includes wholesalers, suppliers, retailers and so on. The broad scope of the understanding of business actors in the UUPK has similarities with the understanding of business actors in the European Community, especially the Netherlands, that those who can be qualified as producers are: producers of finished products, producers of raw materials, manufacturers of spare parts: anyone who shows himself as producerOther normative provisions, namely Law Number 18 of 2012 concerning Food also contains a definition of food business actors, namely in Article 1 number (39) which reads: "Food Business Actors are Everyone who operates in one or more Food agribusiness subsystems, namely providers of production inputs, production processes, processing, marketing, trading, and supportLegal protection for consumers is basically protecting consumer rights. Consumer rights have actually been formulated clearly and in detail in laws and regulations that should be considered and protected by business actors, but in practice this is often neglected because of the bad intentions of business actors and in doing business they are only encouraged to make a profit. which is profuseKeywords: Product Image Mismatch Abstrak Salah satu kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang berkembang cukup pesat yakni dibidang transaksi perdagangan yang dikenal dengan Electronic Commerce (E-commerce). Electronic Commerce (e-commerce) adalah system perdagangan global yang menampung sebagian besar aktivitas bisnis dengan menggunakan media informasi elektronik. Kondisi yang demikian pada satu pihak memberikan keuntungan bagi konsumen karena melalui transaksi e-commerce konsumen dapat memperoleh informasi mengenai produk-produk yang ditawarkan dengan lebih cepat, dapat menghemat waktu dalam memilih produk yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuan karena biasanya produk yang ditawarkan itu disertakan pula secara lengkap merek dan harganyaE-commerce yang sudah cukup terkenal di masyarakat antara lain tokopedia, shopee, lazada, blibi.com, salestock, jd.id, bukalapak. Selain itu facebook dan instagram juga tumbuh pesat menjadi pilihan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk barang/jasa mereka. Belum adanya pajak dan tidak perlu adanya biaya/cost untuk menyewa lapak dalam memasarkan produk menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha. Dari sisi konsumen pun, mereka tidak perlu letih menghabiskan tenaga hanya untuk berkeliling di jalan, panas-panasan, hujanhujanan untuk bisa datang ke toko yang mereka inginkan.Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (finishedproduct), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang: setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsenKetentuan normatif lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga memuat definisi tentang pelaku usaha pangan yaitu dalam Pasal 1 angka (39) yang berbunyi: “Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjangPerlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya adalah melindungi hakhak konsumen. Hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan secara jelas dan terinci di dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, hanya dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena iktikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnyaKata Kunci : Ketidaksesuaian Gambar Produk

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN JASA ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR ANTARA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN BARAT DENGAN PENGUSAHA PT. FRICO PRIMA KALBAR RUDY FERYANTO NIM. A1011131040
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Judul Skripsi : “Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Bahan Bakar Minyak Solar Antara PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat Dengan Pengusaha PT. Frico Prima Kalbar”. Dan rumusan masalah : “Apakah Pengusaha PT. Frico Prima Kalbar Telah Melaksanakan Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Bahan Bakar Minyak Solar Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat Sesuai Perjanjian Yang Telah Disepakati”Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut : Pertama : Untuk mendapatkan data dan informasi tentang Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Bahan Bakar Minyak antara PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat dengan PT. Frico Prima Kalbar.. Kedua : Untuk mengungkapkan faktor – faktor yang menyebabkan pihak pengusaha yaitu PT. Frico Prima Kalbar tidak melaksanakan Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Sebagaimana mestinya. Ketiga : Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pihak pengusaha PT. Frico Prima Kalbar yang tidak melaksanakan Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan. Keempat : Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat kepada pihak pengusaha PT. Frico Prima Kalbar yang tidak melaksanakan Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan sebagaimana mestinya.Adapun Hasil penelitian adalah : Pertama : Bahwa pengusaha PT. Frico Prima Kalbar belum melaksanakan Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Bahan Bakar Minyak Solar kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kedua : Bahwa faktor yang menyebabkan pihak PT. Frico Prima Kalbar tidak memenuhi kewajiban untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Letter Order (LO) yang dikeluarkan oleh pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat. Ketiga : Bahwa akibat hukum terhadap pihak pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak yang sesuai dengan perjanjian adalah pembatalan perjanjian dan pembayaran ganti rugi. Keempat : Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) atas tindakan dari pihak pengusaha PT. Frico Prima Kalbar yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi adalah penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan dan pihak PT. PLN (Persero) tidak melakukan upaya hukum dengan mengajkan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Perjanjian, Kewajiban , Akibat Hukum Abstrak Thesis Title: "Implementation of Agreement on Procurement of Solar Fuel Oil Transport Services Between PT. PLN (Persero) West Kalimantan Region With Entrepreneurs PT. Frico Prima Kalbar". And the formulation of the problem: "Is the Entrepreneur PT. Frico Prima Kalbar Has Implemented the Agreement on Procurement of Solar Fuel Oil Services at PT. PLN (Persero) Region of West Kalimantan According to Agreements That Have Been Approved"This thesis is as follows: First: To obtain data and information about the implementation of the Agreement on Procurement of Oil Fuel Transport Services between PT. PLN (Persero) Region of West Kalimantan with PT. Frico Prima Kalbar ... Second: To reveal the factors that caused the businessman, namely PT. Frico Prima Kalbar does not carry out the Agreement on Procurement of Support Transportation Services. Third: To reveal the legal consequences for the businessman of PT. Frico Prima Kalbar which does not implement the Transport Services Procurement Agreement. Fourth: To disclose the efforts made by PT. PLN (Persero) West Kalimantan Region to the businessman PT. Frico Prima Kalbar which does not approve the Transport Service Procurement Agreement submits it properly.The results of the study are: First: Regarding the entrepreneur PT. Frico Prima Kalbar has not yet entered into an Agreement on the Procurement of Solar Fuel Oil Services for PT. PLN (Persero) West Kalimantan Region in accordance with the agreed agreement. Second: because of the factors that caused the PT. Frico Prima Kalbar does not meet the requirements for issuance of Oil Fuel in accordance with the Order Letter (LO) issued by the PT. PLN (Persero) West Kalimantan Region. Third: relating to the law against employers who do not agree to discuss Oil Fuel in accordance with the agreement is the cancellation of the agreement and payment of Fourth compensation: an opportunity made by the PT. PLN (Persero) for the actions of the businessman PT. Frico Prima Kalbar, which did not approve the payment for compensation compensation, was carried out by deliberation and family and PT PLN (Persero) did not make any legal efforts by submitting a lawsuit to the District Court. Keywords: Agreements, Obligations, Legal Effects

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PENGANTARAN BARANG YANG RUSAK PADA TRANSPORTASI MAXIM DI KOTA PONTIANAK MUHAMMAD MALKI NIM. A1012181048
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Research on "Juridical Analysis of Settlement of Consumer Disputes Delivery of Damaged Goods on Maxim's Transportation in Pontianak City", aims to obtain data and information about the implementation of consumer dispute resolution on delivery of damaged goods on Maxim's transportation in Pontianak City. To reveal the factors that cause obstacles in the implementation of consumer dispute resolution on delivery of damaged goods on Maxim transportation in Pontianak City. To reveal the efforts made by the consumer in examining the settlement of damaged goods delivery disputes on Maxim transportation in Pontianak CityThis research was conducted using the empirical legal method which is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense by examining how law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of consumer dispute resolution on the delivery of damaged goods on Maxim's transportation in Pontianak City has not been optimally carried out and provides a sense of justice to consumers because even though the settlement is carried out, consumers will not get the goods as they should, where things This is very contrary to Article 4 paragraph 1 UUPK which states that consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods or services and paragraph 8 which states that consumers have the right to receive compensation, compensation and/or reimbursement, if the goods and/or or the service received is not in accordance with the agreement or not as it should be. Whereas the factors that cause obstacles in the implementation of consumer dispute resolution for the delivery of damaged goods to Maxim transportation in Pontianak City are caused by irresponsible workers who run away after actions that harm consumers have been committed, and another factor is the lack of public understanding of ways solving problems in a good way as regulated in laws and regulations, another factor is people who are more carried away by emotions in solving problems that arise due to a lack of understanding of the law. That the efforts made by the consumer in examining the settlement of damaged goods delivery disputes on Maxim's transportation in Pontianak City are by making efforts to follow the dispute resolution process properly as offered by the Maxim transportation company, either by way of deliberation or negotiation so that a settlement is obtained which can provide justice for the parties. Keywords: Dispute Resolution, Consumers, Delivery of Goods Abstrak Penelitian tentang “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Pengantaran Barang Yang Rusak Pada Transportasi Maxim Di Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen pengantaran barang yang rusak pada transportasi Maxim Di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan kendala dalam pelaksaaan penyelesaian sengketa konsumen pengantaran barang yang rusak pada transportasi Maxim Di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pihak konsumen dalam peleksaaan penyelesaian sengketa pengantaran barang yang rusak pada transportasi Maxim Di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen pengantaran barang yang rusak pada transportasi Maxim Di Kota Pontianak belum maksimal dilakukan dan memberikan rasa keadilan pada konsumen karena meskipun penyelesaian dilakukan tetapi konsumen tidak akan mendapatkan barang sebagaimana yang seharusnya, dimana hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan ayat 8 yang menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Bahwa faktor yang menyebabkan adanya kendala dalam pelaksaaan penyelesaian sengketa konsumen pengantaran barang yang rusak pada transportasi Maxim Di Kota Pontianak adalah disebabkan karena pekerja yang tidak bertanggung jawab dengan melarikan diri setelah perbuatan yang merugikan konsumen dilakukan, serta faktor lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara-cara menyelesaikan persoalan dengan cara yang baik sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, faktor lain adalah masyarakat yang lebih terbawa emosi dalam menyelesaikan masalah yang timbul dikarenakan kurangnya pemahaman tentang hukum. Bahwa upaya yang dilakukan pihak konsumen dalam peleksaaan penyelesaian sengketa pengantaran barang yang rusak pada transportasi Maxim Di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk mengikuti proses penyelesesaian sengketa dengan baik sebagaimana yang ditawarkan oleh pihak perusahaan transportasi Maxim, baik itu dengan cara musyawarah maupun negosiasi sehingga diperoleh penyelesaian yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak.Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Konsumen, Pengantaran Barang

PEMBAJAKAN DI BIOSKOP INDONESIA YANG DITAYANGKAN MELALUI MEDIA SOSIAL MEKANISME DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAIKAR MUFID NIM. A1012181158
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKHak cipta adalah hak istimewa bagi para penerima hak atau pencipta untuk mendeklarasikan atau mereproduksi kreasinya atau memberikan persetujuan untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Film bioskop adalah salah satu kreasi yang mendapatkan hak cipta, tetapi banyak orang Indonesia menyiarkan film bioskop tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta di media sosial. Tujuan dari studi ini adalah agar pemegang hak cipta mengetahui perlindungan seperti apa yang diberikan oleh undang-undang di Indonesia dan upaya apa sehingga penyiaran tanpa persetujuan tidak terjadi. Berdasarkan teori perlindungan hukum yang digunakan oleh penulis untuk memeriksa secara normatif undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai deskripsi terpisah dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kegunaan dan perdamaian. Dalam perlindungan preventif adalah berarti penangkalan, bentuk perlindungan ini ditujukan agar dapat menangkal terjadinya pelanggaran hak cipta, terutama dalam film. Perlindungan ini memberikan penangkalan untuk mengurangi penyiaran atau duplikasi film yang mengakibatkan kerugian. Penyiaran film ini dilakukan dengan melalui sarana internet sehingga terkait erat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikutnya adalah perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan final dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan jika permasalahan telah terjadi atau pelanggaran telah dibuat. Kurangnya edukasi kepada publik tentang perlindungan hak cipta menyebabkan penyiaran film bioskop tanpa persetujuan merajalela. Kata Kunci : Penayangan tanpa persetujuan, Film Bioskop, Hak Cipta ABSTRACT Copyright is the exclusive right for the creator or recipient of the right to announce or reproduce his work or give permission for it by not reducing restrictions in accordance with applicable laws and regulations. Cinema film is one of the works that has a copyright, but many Indonesian people broadcast cinema films without the permission of copyright holders on social media. The purpose of this study is for copyright holders to know what kind of protection is provided by legislation in Indonesia and what efforts so that broadcasting without permission does not occur. Based on the theory of legal protection that is used by the writer to examine normatively the legislation in force in Indonesia. Legal protection can be said as a separate description of the function of the law itself, which has the concept that the law provides justice, order, certainty, usefulness and peace. In preventive protection is preventive meaning this form of protection aims to prevent the occurrence of a violation of copyright, especially in the film. This protection provides prevention to reduce piracy or duplication of films that can cause harm. Broadcasting of this film is carried out using the internet media so that it is closely related to Law concerning Information and Electronic Transactions. There is also repressive legal protection which is the final protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment and additional punishment given if a dispute has occurred or a violation has been committed. Lack of public understanding of copyright protection results in rampant broadcasting of cinema films without permission. Keywords : Broadcast without permission, Cinema Film, Copyright.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA