Garuda - Garba Rujukan Digital

KEWAJIBAN PENGGUNAAN LABEL PANGAN OLAHAN BERDASARKAN PERATURAN BPOM NOMOR 31 TAHUN 2018 DI KOTA PONTIANAK LIAN WAHYUNI NIM. A1011181150
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Business actors have an obligation to provide correct, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods as well as an appropriate explanation regarding processed food goods, one example of which is the label on the packaging of processed food products. The processed food referred to here is snack food such as chips or crackers, pastries, biscuits, packaged food and the like where the shelf life exceeds 7 days.Research on "Requirement to Use Processed Food Labels Based on BPOM Regulation Number 31 of 2018 in Pontianak City" aims to obtain data and information on how to implement the obligation to use BPOM Regulation Number 31 of 2018 concerning Processed Food Labels by business actors in Pontianak City and also to reveal what which is a factor causing the not maximal application of these regulations by business actors in Pontianak City. As well as to find out what are the efforts to prevent and supervise business actors who do not use food labels on their products by BBPOM Pontianak City. This research was conducted using empirical law or sociological legal research, namely studying the applicable legal provisions and the reality that occurs in society.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: The use of labels on processed food product packaging by business actors in Pontianak City has been used, but many have not used it and are not in accordance with existing regulations. The causative factor is the lack of knowledge of business actors regarding legal regulations regarding label obligations and the obligation to register products with BPOM to obtain a distribution permit resulting in business actors not applying labels to processed food product packaging. Monitoring efforts carried out by BBPOM Pontianak on the use of labels by business actors themselves are by evaluating labels for food products that have been sampled and carrying out field inspection facilities while the follow-up process is carried out by the central BPOM. As well as prevention efforts carried out by BBPOM Pontianak, namely providing information to business actors how to apply the correct label through KIE, namely communication, information and education, certification to assist MSMEs when they want to do licensing, placing advertisements on videotron and social media that can be used.Keywords: Packaging Labels, Business Actors, Processed Food Products Abstrak . Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta penjelasan yang sesuai mengenai barang pangan olahannya dimana salah satu contohnya ialah label pada kemasan produk pangan olahan. Adapun pangan olahan yang dimaksud disini adalah makanan ringan seperti keripik atau kerupuk, kue kering, biskuit, makanan kemasan dan sejenisnya dimana masa simpannya melebihi 7 hari.Penelitian tentang “Kewajiban Penggunaan Label Pangan Olahan Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Di Kota Pontianak” bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi bagaimana pelaksanaan kewajiban penggunaan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan oleh pelaku usaha di Kota Pontianak dan juga untuk mengungkapkan apa yang menjadi faktor penyebab belum maksimalnya penerapan peraturan tersebut oleh pelaku usaha di Kota Pontianak. Serta untuk mengetahui apa saja upaya pencegahan serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak memakai label pangan pada produknya oleh BBPOM Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu mempelajari ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Penggunaan label pada kemasan produk pangan olahan oleh pelaku usaha di Kota Pontianak sudah ada yang menggunakan namun banyak pula yang tidak menggunakannya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun faktor penyebabnya adalah kurangnya pengetahun pelaku usaha atas penganturan hukum mengenai kewajiban label serta kewajiban pendaftran produk pada pihak BPOM untuk mendapatkan izin edar mengakibatkan pelaku usaha tidak menerapkan label pada kemasan produk pangan olahan. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Pontianak terhadap penggunaan label oleh pelaku usaha sendiri adalah dengan melakukan evoluasi terhadap label yang produk pangan yang telah disampilng dan melakukan sarana inspeksi lapangan sedangkan proses tindak lanjutnya dilakukan oleh BPOM pusat. Serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh BBPOM Pontianak adalah memberi informasi kepada pelaku usaha bagaimana penerapan label yang benar melalui KIE yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi, sertifikasi mendampingi UMKM saat ingin melakukan perizinan, memasang iklan di videotron dan media sosial yang dapat digunakan.Kata Kunci : Label Kemasan, Pelaku Usaha, Produk Pangan Olahan

STUDI KOMPARATIF AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TUTI YUSFIDA NIM. A1011191261
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Sirri marriage (not registered) according to Islamic law is valid as long as it fulfills the pillars and conditions of marriage without having to be registered. According to Indonesian marriage law, a marriage is valid if it has been carried out according to religious provisions and its pillars and carried out in the presence of a marriage registrar (KUA) because the registration of a marriage has legal force. When compared to the consequences of sirri marriage according to Islamic law and marriage law, of course there are similarities and differences as well as advantages and disadvantages. This thesis is entitled "Comparative Study of the Consequences of Unregistered Marriage Laws in the Judging of Islamic Law and Marriage Laws".This study uses the Normative Juridical method, meaning that the issues raised, discussed and described in this study are focused on applying the rules or norms in positive law. with the aim of avoiding acts of adultery, as a result of marriage there will be a relationship between the two families. The purpose of this thesis is first to identify and analyze the similarities and differences in the consequences of non-recorded marriage laws according to Islamic law and marriage law. The second is to know and analyze the advantages and disadvantages of marriage not being recorded according to Islamic law and marriage law. The third is to find out and analyze the opinions of scholars about the legal consequences of marriage not being recorded.The difference: in Islamic law, unregistered marriage is still valid in the eyes of any religion if conditions and harmony are met between the two parties. It is different from the Marriage Law which clearly regulates marriage rules in terms of registration of marriages and in positive law/marriage law, unregistered marriages are invalid because they are not registered in the registration of marriages/marriages. . advantages: According to Islamic law, lawful in the eyes of religion and avoiding immoral acts (adultery), reducing the burden or responsibility of a woman who is the backbone of the family. Meanwhile, according to the Marriage Law, the interests of the parties behind the Sirri marriage can be covered. Disadvantages: According to Islamic law, the woman cannot claim her rights as a wife which her husband has violated because there is no permanent legal force against the legality of the marriage. Meanwhile, according to the Marriage Law, a wife who has been married in siri is not considered a legitimate wife, the status of a child born in marriage is considered an illegitimate child. MUI is of the view that unregistered marriage does not comply with statutory provisions and often has a negative impact on the wife and children they give birth to, which are related to the rights of the wife and children, such as providing alimony and inheritance.Keywords: Comparison, Sirri Marriage, Islamic Law, Marriage Law Abstrak Perkawinan sirri (tidak dicatatkan) menurut hukum islam adalah sah sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan tanpa harus dicatatkan. Menurut hukum perkawinan indonesia perkawinan sah bila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan syarat-rukunnya dan dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (KUA) karena dengan pencatatan perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Bila dibandingkan akibat perkawinan sirri menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan tentunya ada terdapat persamaan dan perbedaan begitu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Dari uraian tersebut, terkait masalah dalam latar belakang yang telah diuraikan serta menuangkannya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul " Studi Komparatif Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatatkan Ditintaju Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan”.Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif.Tujuan skripsi ini pertama adalah untuk menganalisis persamaan dan perbedaan akibat hukum perkawinan tidak dicatatkan menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan. Kedua untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan akibat perkawinan tidak dicatatkan menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan. Ketiga untuk menganalisis pendapat ulama tentang akibat hukum perkawinan tidak dicatatkan.Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persamaan: adanya akad atau ijab qabul menjadi halalnya hubungan suami istri dengan tujuan untuk menghindari perbuatan zina. Perbedaan: dalam hukum Islam kawin sirri tetap sah dimata agama apa bila syarat dan rukun terpenuhi diantara kedua bela pihak. Undang-Undang Perkawinan yang secara jelas telah mengatur aturan pernikahan dalam artian pencatatan pernikahan dan secara hukum positif/ undang-undang perkawinan, kawin sirri tidak tercatat dalam akta pernikahan karena tidak terdaftar dalam pencatatan perkawinan/pernikahan. Kelebihan : Menurut Hukum Islam, sah di mata agama dan menghindari perbuatan maksiat (zina) , Sedangkan Menurut Undang-Undang Perkawinan kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan sirri dapat tertutupi. kekurangan : Menurut Hukum Islam , pihak perempuan tidak bisa menuntut hak-hak-nya sebagai istri yang telah dilanggar oleh suami karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Istri yang telah dinikahi secara sirri tidak ada akta nikah dianggap sebagai isteri yang tidak sah ,perkawinan status anak yang dilahirkan sehingga dianggap tidak ada akta kelahiran sebagai anak sah. MUI memandang bahwa nikah sirri tidak memenuhi ketentuan perundang-Undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya, yakni berkaitan dengan hak-hak istri dan anak, seperti pemberian nafkah serta hak waris-mewarisi.Kata Kunci : Perbandingan, Nikah sirri , Hukum Islam,UU Perkawinan

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA ENDEMIK DI KABUPATEN KETAPANG SYARIFAH ZAHRA AYNI NIM. A1011161006
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Trade in protected wild animals is a criminal act that has a major influence on the balance of the ecosystem of living things in nature. The rise of cases of illegal trade in protected wild animals is caused by a lack of public awareness of nature conservation and the balance of ecosystems, one of the impacts of which is the extinction of these protected animals. Wildlife trade is said to be illegal if there is no official permit from the government and the Natural Resources Conservation Center. The crime of trafficking has been regulated in Law no. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems. This legal research aims to analyze problems in the field regarding crimes against perpetrators of trade in protected endemic animals and to analyze problems in the field using the statutory approach research method, as well as interviews with sources who have authority regarding this animal trade case. The modus operandi carried out by perpetrators of illegal trade in protected wildlife is through conventional buying and selling which is often carried out directly in traditional markets and through social media. good for society. The criminal sanctions in the Conservation Law only include maximum criminal sanctions against each perpetrator, therefore there are still many decisions of the panel of judges deciding on minor criminal sanctions that are far from the maximum criminal sanctions contained in the Conservation Law without looking at or referring to the Regulations. per other laws such as the Law on Trade and the Law on Information and Electronic Transactions which can be taken into consideration by the panel of judges in deciding cases of illegal trade in protected wild animals. Based on this research, it can be concluded that law enforcement against endemic wildlife trade actors is still not optimal due to a lack of competent human resources in their field and a lack of awareness from the public.Keywords: endemic animals, wildlife trade, conservation Abstrak Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindakan pidana yang memiliki pengaruh besar bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. Maraknya kasus perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian alam serta keseimbangan ekosistem yang salah satu dampaknya adalah terjadinya kepunahan pada satwa yang dilindungi tersebut. Perdagangan satwa liar dikatakan ilegal apabila tidak dimilikinya ijin resmi dari pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tindak pidana perdagangan tersebut telah diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan di lapangan mengenai pidana terhadap pelaku perdagangan satwa endemik yang dilindungi serta menganalisis permasalahan di lapangan dengan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta wawancara dengan narasumber yang memiliki wewenang mengenai kasus perdagangan satwa ini. Kata kunci : satwa endemic, perdagangan satwa, konservasiModus operandi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi adalah melalui jual beli secara konvensional yang sering kali dilakukan secara langsung di pasar tradisional serta melalui media sosial bahkan pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini berasal dari masyarakat hingga aparat negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.Sanksi pidana pada Undang-Undang Konservasi tersebut hanya mencantumkan sanksi pidana maksimal saja terhadap setiap pelakunya, oleh karena itu masih banyak putusan majelis hakim memutus sanksi pidana ringan yang jauh dari sanksi pidana maksimal yang tercantum dalam Undang-Undang Konservasi tersebut tanpa melihat atau mengacu pada Peraturan per Undang-Undangan yang lain seperti Undang-Undang Perdagangan serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini.Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa endemik masih kurang optimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang nya serta kurangnya kesadaran dari para masyarakat.Kata Kunci : Satwa Endemic, Perdagangan Satwa, Konservasi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN PADA BENGKEL RESMI HONDA (STUDI KASUS DI MPM MOTOR AHASS HONDA, KABUPATEN KUBU RAYA) ARBI NORIS NIM. A1011191325
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research is aimed at understanding consumer protection by questioning goods and services from possible losses due to their use and not by what is expected from consumers, there are many consumer complaints about workshop services, especially consumers as service connoisseurs who are disadvantaged in their rights as consumers. because the services provided do not benefit consumers, even though the needs and desires of each consumer are different, all consumers do the same thing, namely consumption of goods or services. The approach used to analyze and obtain results is a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that are obtained or seen when this research is carried out in the field. Based on the results of research conducted that the implementation of legal protection for consumers who service motorized vehicles at official Honda MPM motorbike AHASS Honda workshops has not been fully implemented, this can be seen from the non-fulfillment of consumer desires for the replacement of spare parts and the presence of damage to motor parts, and also workshop mechanics do not fully have sufficient skills so that the results of repairing spare parts are not optimal. Apart from that, another factor is that the workshop is more concerned with the profits of the workshop business than service satisfaction to consumers, as evidenced by the fact that there are still replacement parts that are not what consumers want. That the effort that can be made by consumers if they experience a loss is to be able to ask for accountability ask for compensation by repairing it again.Keywords: Consumer Protection, Workshops, Spare Parts Replacement/Repair Service. AbstrakPenelitian ini ditujukan dengan pemahaman tentang perlindungan konsumen dengan mempersoalkan barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari konsumen,banyak keluhan konsumen terhadap pelayanan jasa bengkel terutama pihak konsumen sebagai penikmat jasa dirugikan dalam hak-haknya sebagai konsumen,dikarenakan layanan jasa yang disediakan tidak memberi manfaat kepada konsumen,walaupun kebutuhan dan keinginan setiap konsumen berbeda, tetapi semua konsumen melakukan hal yang sama yaitu konsumsi barang atau jasa. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memperoleh hasil adalah pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisia fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan servis kendaraan bermotor pada bengkel resmi honda MPM motor AHASS honda belum sepenuhnya dilaksanakan hal ini dapat dilihat tidak dipehuhinya keinginan konsumen terhadap penggantian suku cadang dan adanya kerusakan kembali pada suku cadang motor, dan juga mekanik bengkel belum sepenuhnya memiliki keterampilan yang memadai sehingga hasil perbaikan suku cadang hasilnya belum maksimal. Selain itu faktor lain adalah bengkel lebih memikirkan keuntungan usaha bengkelnya dari pada kepuasan pelayanan kepada konsumen dengan dibuktikan masih adanya suku cadang yang diganti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian adalah dapat meminta pertanggung jawaban untuk meminta ganti rugi dengan cara memperbaiki kembali. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Bengkel, Jasa Penggantian / perbaikan Suku Cadang.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK RIDHO ADITYA NIM. A1012181100
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This study aims to find out two things, the first is to find out the causes of sexual violence that have increased and the second is law enforcement officials, especially in the Women and Children Service Unit (PPA Unit) of the Pontianak City Police in providing services to victims as well as good handling of victims so they can know how things are going. optimally or less optimally in providing legal protection in accordance with the Juvenile Crime Act.The research method used by the author is a sociological juridical empirical method, with this approach the research went straight to the field with the chosen place in the Women and Children Service Unit (PPA Unit) of the Pontianak City Resort Police. The results of the study show that sexual violence against child victims increases every year due to internal and external factors. The handling by law enforcement officials in providing services is not optimal due to the limited number of investigators who can influence cases.Keywords: Sexual violence, child victims, law enforcers. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui penyebab kekerasan seksual terjadi peningkatan serta kedua adalah aparat penegak hukum khususnya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polisi Resor Kota Pontianak dalam memberikan Pelayanan kepada korban juga baik penanganan korban agar dapat mengetahui berjalan dengan optimal atau kurang optimal dalam memberikan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Pidana Anak. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode empiris yuridis sosiologis, dengan pendekatan ini penelitian langsung turun kelapangan dengan tempat yang dipilih di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polisi Resor Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual korban anak meningkat tiap tahunnya terjadi karena disebabkan faktor internal dan faktor eksternal, untuk penanganan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan belum optimal dikarenakan jumlah penyidik yang terbatas dan dapat berpengaruh dalam menangani perkara.Kata kunci : Kekerasan seksual, korban anak, penegak hukum.

WANPRESTASI DEBITUR PERJANJIAN KREDIT DENGAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. DI KOMPLEK KOWINA INDAH KOTA SINGKAWANG M. IQBAL NIM. A1011151217
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The house is one of the primary human needs in addition to clothing and clothing that must be met to sustain life. CV. Kowina Indah is a company engaged in the property sector such as buying and selling houses. In general, this installment payment method is offered directly by the owner of the CV. Kowina Indah house/individual, where the debtor simply pays the house price in installments on a regular basis in accordance with a predetermined agreement. Payment system transactions in installments are the same as buying and selling in general, where if consumers are interested in buying a house, they first meet with CV. Kowina Indah to discuss a price agreement. After the price is agreed, the consumer is obliged to pay an advance or down payment from the agreed price and the rest is paid in installments for 12 (twelve) months or in installments.Based on the description of the background of the problem, the formulation of the problem is as follows: “What Factors Caused the Debtor to Do in the Credit Agreement with PT. State Savings Bank (Persero) Tbk. In the Kowina Indah Complex, Singkawang City? Based on the formulation of the problem, the purpose of this research is to find data and information regarding the default of the debtor, the causal factors, legal consequences and legal remedies in the credit agreement which releases its rights without a written agreement with PT. Singkawang City State Savings Bank; In writing this thesis, the author uses empirical legal research methodsThe results of this research are that the Home Ownership Credit Agreement is made in writing containing the rights and obligations of each party. In the agreement there is an agreement between the two parties that gives rise to a legal relationship, where the debtor is obliged to fulfill his obligations according to the contents of the agreed credit agreement; that the factor causing the debtor to default is due to the covid-19 pandemic, the debtor is unable to pay installments and changes jobs; that the legal consequences for customers who default by transferring or over-crediting a house without the bank's permission, the subsidy will be revoked; and that the third party's efforts, if the credit installments have been paid off, then to change the name of the certificate, the third party must first consult with the bank regarding the transfer of credit by bringing proof of repayment and the over credit document.Keywords: Credit Agreement, Over Credit, Bank Abstrak Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia di samping sandang dan pakaian yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya. CV. Kowina Indah adalah suatu perusahaan yang bergerak pada bidang property seperti jual beli rumah. Pada umumnya metode pembayaran secara angsuran ini ditawarkan langsung oleh pemilik CV. Kowina Indah rumah/perorangan, dimana debitur cukup mencicil harga rumah secara berkala sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Transaksi sistem pembayaran secara angsuran sama seperti jual beli pada umumnya, dimana bila konsumen berminat untuk membeli rumah, maka terlebih dahulu bertemu dengan CV. Kowina Indah untuk membicarakan kesepakatan harga. Setelah harga disepakati maka konsumen berkewajiban membayar uang muka atau uang panjar dari harga yang telah disepakati dan sisanya dibayar dengan cara di angsur selama 12 (dua belas) bulan atau secara angsuran.Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : “Faktor Apa Yang Menyebabkan Pihak Debitur Melakukan Dalam Perjanjian Kredit Dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Di Komplek Kowina Indah Kota Singkawang? Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencari data dan informasi mengenai wanprestasi pihak debitur, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum dalam perjanjian kredit yang melepaskan haknya tanpa perjanjian tertulis pada PT. Bank Tabungan Negara Kota Singkawang; Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empirisHasil penelitian yang dicapai bahwa Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dilakukan secara tertulis memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Didalam perjanjian terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang menimbulkan hubungan hukum, dimana debitur wajib memenuhi kewajibannya sesuai dari isi perjanjian kredit yang telah disepakati; bahwa faktor penyebab debitur wanprestasi dikarenakan pandemi covid-19 maka debitur tidak mampu membayar angsuran dan pindah kerja; bahwa akibat hukum bagi nasabah yang wanprestasi dengan mengalihkan atau over kredit rumah tanpa izin pihak bank, maka subsidinya dicabut; dan bahwa Upaya pihak ketiga apabila sudah melunasi cicilan kredit maka untuk melakukan alih nama sertifikat adalah pihak ketiga harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak bank tentang adanya peralihan kredit dengan membawa bukti-bukti pelunasan dan dokumen over kredit tersebut.Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Over Kredit, Bank

PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI (PERBUP) KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP BENGKEL RODA DUA (Di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya) FIQIH AZMI RAMADAN NIM. A1012191109
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Workshop Is one place where vehicles such as motorcycles and cars placed with several kinds of problems, such as needs, damage and repairs. Where the workshop is one of the most appropriate means to place motorized vehicles such as cars and motorbikes. Under certain conditions, motorized vehicles require maintenance or repair. Maintenance and repair of vehicles must be carried out so that the service life of the vehicle is longer or at least equal to the service life that has been predicted and designed by the manufacturer. Even so, maintenance and repair of vehicles is not an easy job. To obtain maintenance and repair of motorized vehicles, of course, a place or container for the vehicle's equipment is needed to be repaired. Based on this, opportunities are opened for other parties who have expertise and work. in the field of motorized vehicles (automotive) to open a workshop business. One of them is the presence of a workshop in the village of limestone. However, most of the existing workshops do not have permits so that the requirements for a workshop are ignored and even tend to prohibit it. Therefore, maximum supervision is needed so that the workshops in the village of limestone comply with existing regulations related to the requirements for the establishment of a public two-wheeled vehicle repair shop.Keywords: Motor Workshop, Supervision, licensing. Abstrak Bengkel Adalah salah satu tempat dimana kendaraan seperti motor dan mobil ditempatkan dengan beberapa macam masalah, seperti kebutuhan , kerusakan serta perbaikan. Dimana bengkel adalah salah satu sarana paling tepat untuk menjadikan kendaraan bermotor seperti mobil dan motor ditempatkan.. Pada kondisi tertentu, kendaraan bermotor memerlukan perawatan atau perbaikan. Perawatan dan perbaikan kendaraan harus dilakukan agar umur pakai kendaraan lebih panjang atau paling tidak sama dengan umur pakai yang telah diprediksikan dan dirancang oleh pabrik pembuat. Meskipun demikian, perawatan dan perbaikan kendaraan bukan merupakan pekerjaan yang mudah.. Untuk memperoleh perawatan dan perbaikan pada kendaraan bermotor , tentu saja dibutuhkan tempat atau wadah kendaraan bermotor itu untuk diperbaiki.. Berdasarkan hal tersebut,terbuka peluang bagi pihak lain yang memiliki kahlian dan peralatan kerja di bidang kendaraan bermotor (otomotif) untuk membuka usaha perbengkelan.salah satunya adalah keberadaan bengkel di desa kapur. Akan tetapi bengkel-bengkel yang ada sebagian besar tidak memiliki perizinan sehingga persyaratanm sebuah bengkel diabaikan bahkan cendrung melanggar ketertiban. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang maksimal agar bengkel di desa kapur sesuai dengan peraturan yang adan terkait dengan persyaratan berdirinya bengkel umum kendaraan roda dua.Kata Kunci : BengkeL Motor , Pengawasan, perizinan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BT21 ATAS PEREDARAN UNOFFICIAL MERCHANDISE DI INDONESIA ALIVA ALZA MAULINA NIM. A1011191163
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractBT21 is the product of the Line Friends and BTS initiative, which was released in 2017. Many parties make use of BT21 characters to help their businesses; however, they do it without permission. As a registered trademark with the Directorate General of Intellectual Property, infringement of the BT21 mark, such as trading or even making BT21 items without rights or by unlicensed parties, is common in Indonesia. Unofficial merchandise, of course, is extremely harmful to both brand owners and BT21 license holders. Based on these issues, the author's formulation of the problem is "How is legal protection for the owner of the BT21 brand against trade in unofficial BT21 merchandise in Indonesia?". The objective of the study is to identify the protection afforded to the owner of the rights to the BT21 brand under Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, as well as what efforts other parties seeking to trade BT21 items in Indonesia can make. This study employs normative legal approaches, specifically research conducted through the examination of library materials and secondary data. According to the research findings, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications provides BT21 brand owners with legal protection in the form of preventive legal protection, namely protection that aims to prevent trademark infringement by registering a trademark with the Directorate General of Intellectual Property. By registering BT21 as a brand, the BT21 brand is protected for ten years, from October 2018 to October 2028. However, there have been no complaints from BT21 brand owners or BT21 brand license holders in Indonesia about unofficial merchandise trade or any BT21 brand infringement. As a result, harsh legal safeguards have not been imposed. To avoid future lawsuits due to unauthorized use of the BT21 mark, third parties must enter into a licensing arrangement or other cooperation with IPX Corporation, the firm that owns the rights to the BT21 registered mark.Keyword: Legal Protection, BT21, Merchandise, Trademark. AbstrakHasil projek Line Friends dan BTS yang dirilis tahun 2017 dinamai BT21. Banyak pihak yang menggunakan karakter-karakter BT21 untuk menunjang usahanya tetapi digunakan tanpa izin. Sebagai merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pelanggaran merek BT21 seperti, memperdagangkan atau bahkan memproduksi merchandise BT21 secara tanpa hak atau dilakukan oleh pihak yang tak berlisensi marak terjadi di wilayah Indonesia. Tentu dengan beredarnya unofficial merchandise ini sangat merugikan pihak pemilik merek juga pemegang lisensi BT21. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diambil penulis adalah bagaimana perlindungan hukum pemilik merek BT21 terhadap perdagangan unofficial merchandise BT21 di Indonesia?” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pemilik hak atas merek BT21 menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh pihak lain yang hendak memperdagangkan produk BT21 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka serta data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek BT21 berupa perlindungan hukum yang preventif, yakni perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan melalui mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan didaftarkannya BT21 sebagai merek, maka perlindungan kepada merek BT21 diberikan dan berlaku selama 10 tahun sejak Oktober 2018 hingga Oktober 2028 mendatang. Namun, hingga saat ini belum ada aduan dari pemilik merek BT21 atau pemegang lisensi merek BT21 terkait perdagangan unofficial merchandise atau pelanggaran merek BT21 lainnya yang terjadi di Indonesia. Yang oleh sebab itu pula perlindungan hukum represif belum terlaksana. Untuk menghindari adanya tuntutan hukum di masa mendatang akibat penggunaan merek BT21 secara tanpa hak, maka pihak lain perlu melakukan perjanjian lisensi atau partnership lainnya yang bisa dilakukan dengan IPX Corporation, sebagai perusahaan pemilik hak atas merek terdaftar BT21. Kata kunci: Perlindungan Hukum, BT21, Merchandise, Merek.

PELAKSANAAN UPACARA ADAT KEMATIAN KANJAN SERAYONG PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK PESAGUAN KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG YUSUP BAGAS ELMOSWAT NIM. A1011161016
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe Dayak Pesaguan were one of the many Dayak sub-tribes that be the part of the Dayak Kayong Group. The lived along the Pesaguan River which is located in Tumbang Titi District, at Ketapang Regency. The Dayak Pesaguan community is a society that strongly adhered to the custom in their daily social life. The Dayak Pesaguan people had their own opinion about death. They carry out the traditional death ceremony of Kanjan Serayong as a form of respect for the person who has died, so that his journey can be done to the final burial place. However the implementation of the traditional death ceremony of Kanjan Serayong has changed recently from the original, such as manumang kepala’, and seperingkus. This study used an empirical research method with a descriptive analysis approach, to studying the implementation of the Kanjan Serayong death ceremony in the Dayak Pesaguan community in Tumbang Titi District, at Ketapang Regency. Besides, in this study the author also uses a qualitative data analysis with data collection that was easily qualified into several categories. The data collected consist of symptoms that can be measured wih numbers. The relationship between variabels was very clear and the data collection was used in interview and questionnaires. Based on the research methode, the study found that the shift in the implementation of the Kanjan Serayong death ceremony was caused by several factors : religion, economy, and education. There were taboos in the traditional ceremony of Kanjan Serayong’s death which were called pantang ponti’-tabu juru’, marorak jambul junjung – manggotas bontang bingkal. Therefore, The Dayak Pesaguan traditional functionaries provide socialization to the next generation, as wll as documenting the implementation of the Kanjan Serayong death ceremony in the form of books or other literature.Keyword : Tradition, Tradition Sanctions, Death Custom, Dayak Pesaguan. AbstrakMasyarakat adat Dayak Pesaguan merupakan salah stu sub suku Dayak yang merupakan bagian dari kelompok Dayak Kayong. Masyarakat ada Dayak Pesaguan tinggal disepanjang sungai pesaguan yang terletak di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Masyarakat adat Dayak Pesaguan merupakan masyarakat yang sangat berpegang teguh pada adat istiadat dalam menjalankan kehidupan sosial sehari-hari. Masyarakat adat Dayak Pesaguan memiliki pandangan sendiri dalam hal kematian. Masyarakat adat Dayak Pesaguan melaksanakan suatu upacara ada kematian Kanjan Serayong sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang sudah meninggal tersebut agar dilancarkan perjalanannya menuju tempat persemayaman paling akhir. Akan tetapi, pelaksanaan upacara adat kematian Kanjan Serayong saat ini telah mengalami perubahan dari yang aslinya yaitu pada bagian manumang kepala’, dan seperingkus. Penelitian ini mengunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan upacara adat kematian Kanjan Serayong pada masyarakat adat Dayak Pesaguan di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Disamping itu, dalam penelitian ini juga penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan pengumpulan data yang mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-kategori, data yang terkumpul terdiri dari gejala yang dapat diukur dengan angka-angka, hubungan antara variabel sangat jelas, pengambilan sampel dilakukan dengan cermat dan teliti serta pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuisioner. Berdasarkan metode penelitian yang telah digunakan, hasil penelitian yang didapat bahwa pergeseran pelaksanaan upacara adat kematian Kanjan Serayong ini disebabkan oleh faktor agama, ekonomi, serta pendidikan. Terdapat pantangan dalam upacara adat kematian Kanjan Serayong ini yang disebut pantang ponti’- tabu juru’, marorak jambul junjung – manggotas bontang bingkal. Sebagai bagian dari upaya pelestarian upacara ada kematian Kanjan Serayong ini, oleh sebab itu fungsionaris adat Dayak Pesaguan memberikan sosialisasi kepada generasi penerus, serta mendokumentasikan pelaksanaan upacara adat kematian Kanjan Serayong dalam bentuk buku ataupun literatur yang lain.Kata kunci : Adat, Sanksi Adat, Adat Kematian, Dayak Pesaguan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DAN PERUSAHAAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMBAS RENY KLAUDYA JASRI AKADOL NIM. A1011171147
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In the settlement of industrial relations disputes, it must be resolved by deliberation and consensus between the company and workers or labor unions based on the laws and regulations concerning manpower. Thus, the legal settlement of industrial relations is directed to be resolved through non-litigation settlements. Settlement of industrial relations disputes can be settled in 2 (two) ways, namely non-litigation and litigation in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes.In this study the author wants to answer the problem formulation examined by the author, "Is the mediation conducted by the Sambas Regency Manpower and Transmigration Office to resolve industrial relations disputes between workers and the company?" Then to reveal the research objectives in the form of 1. To get data/information about the completion of industrial relations disputes through mediation in the Disnakertrans Kab. Sambas. 2. To uncover the factors causing success and success in the mediation process in the Disnakertrans Regency. 3. To reveal the legal consequences that occur during the mediation process in the Disnakertrans Kab. Sambas. 4. To find out the legal efforts to the implementation of the mediation decision issued by the Disnakertrans Kab. Sambas. By using empirical legal research methods, a legal research method uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation.Settlement of industrial relations disputes through mediation at the Sambas Regency Manpower and Transmigration Office is successfully resolved by mediation efforts and some are not successfully resolved by mediation efforts. By making the employment law, the government in this case hopes that the creation of fair labor relations, because if the relations between workers and entrepreneurs who are very different socioeconomic are left entirely to the parties, then the justice will not be achieved in labor relations, because the party Strong will always master the weak. In the mediation efforts carried out by the Sambas Regency Manpower and Transmigration Office in addition to success there is a success in mediation, this failure can be caused by several factors such as: There is no good ethics from the parties, the emotions of the parties are still high, the attorney who deliberately inhibits The mediation process, the absence of one of the parties that hampered the mediation process, and the mediator could not encourage a peaceful agreement.Keywords: Disputes, Industrial Relations, Mediation Abstrak Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan secara musyawarah mufakat antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang ketenangakerjaan. Dengan demikian penyelesaian hubungan industrial secara hukum diarahkan untuk diselesaiakan melalui penyelesaian non-litigasi. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara yakni non-litigasi dan litigasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Dalam penelitian ini penulis ingin menjawab rumusan masalah yang di teliti oleh penulis yaitu “Apakah Mediasi Yang Dilakukan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Dapat Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja Dan Perusahaan?” kemudian untuk mengungkap tujuan penelitian berupa 1. Untuk mendapat data/informasi mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Disnakertrans Kab.Sambas. 2. Untuk mengungkap faktor penyebab terjadinya keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam proses mediasi di Disnakertrans Kab.Sambas. 3. Untuk mengungkap akibat hukum yang terjadi saat proses mediasi di Disnakertrans Kab.Sambas. 4. Untuk mengetahui upaya hukum terhadapa perlaksanaan putusan mediasi yang di keluarkan oleh Disnakertrans Kab.Sambas. Dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas ada yang berhasil terselesaikan dengan upaya mediasi dan ada juga yang tidak berhasil diselesaikan dengan upaya mediasi. Dengan di buatnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemerintah dalam hal ini berharap agar terciptanya hubungan ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antar pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tidak akan tercapainya keadilan pada hubungan ketenagakerjaan, karena pihak yang kuat akan selalu menguasai yang lemah. Dalam upaya mediasi yang di lakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Selain keberhasilan terdapat ketidakberhasilan dalam mediasi, ketidakberhasilan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: tidak ada etikad baik dari para pihak, emosi para pihak yang masih tinggi, kuasa hukum yang sengaja menghambat proses mediasi, ketidak hadiran salah satu pihak yang menghambat proses mediasi, dan mediator kurang bisa mendorong terjadinya kesepakatan damai.Kata Kunci: Perselisihan, Hubungan Industrial, Mediasi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA