Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERADAP KAIN SONGKET MOTIF SINSEN SILOK KAPUAS HULU OLGA FRISCA VINOLLA NIM. A1011191226
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKerajinan dan kebudayaan kabupaten Kapuas Hulu yang beragam merupakan sumber kekayaan hak cipta, yang mana setiap ciptaan merupakan sebuah aset yang memiliki nilai moral dan ekonomi sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap segala jenis ciptaan tersebut dari pengrajin maupun pemerintah daerah. Motif-motif yang berkembang di kabupaten Kapuas Hulu lebih tepatnya motif sinsen silok ini belum sama sekali didaftarkan hak ciptanya, karena pengrajin kurang menyadari betapa pentingnya mendaftarkan motif-motif yang telah dikembangkan, kelalaian tersebut tentu saja berpotensi menimbulkan permasalahan seperti plagiarisme motif.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris dan bersifat Deskriptif Analitis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik yang dilakukan yaitu Studi Kepustakaan (Library Research), dan Wawancara. Kemudian analisis data menggunakan metode kualitatif.Perlindungan terhadap kain songket motif sinsen silok ini dapat direalisasikan sesuai Pasal 38 ayat (1) Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Kemudian motif tersebut merupakan jenis kekayaan intelektual yang dapat dilindungi sesuai dengan pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-undang hak cipta.Upaya perlindungan terhadap Kain songket motif sinsen silok Kapuas Hulu sampai saat ini belum dilakukan, mengingat kurangnya pemahaman terkait pentingnya pendaftaran KI/EBT, kemudian kurangnya respon Pemerintah dalam melindungi dan mendorong kreatifitas masyarakatnya.Kata Kunci : Hak Cipta, Motif, Kekayaan Intelektual

PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI YANG DISEBARLUASKAN PADA MEDIA SOSIAL TELEGRAM REVIANA DAMAYANTI NIM. A1011191114
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakCinematographic works are copyrighted works in the form of moving images such as documentaries, advertisements, children's cartoons or films made based on scenarios. Cinematograpgy work is a protected creation, as stated in the Copyright Act No. 28 of 2014, films are intellectual property and the property of the creator. It means, film is an intellectual property where the creator has economic rights over their work. Currently, there are many cinematographic works on social media, such as feature films that are shown without permission from the creator, which is detrimental to the owner of the copyright or other related rights, the loss arises due to there being a relation between the creators and their users, in which the problem lies in feature films being illegally uploaded to Telegram Social Media for commercial purposes without permission and knowledge of the copyright holder. The method used in this study is a normative juridical approach legislation. This research is analytic descriptive law. The source of data that were collected for this research are secondary and tertiary data. While the legal materials used are primary, secondary, and tertiary law materials. Data collection was carried out by means of a literature study. The analysis of this research was carried out using qualitative techniques. The result of this research is legal protection against copyright infringement of cinematography on Telegram social media which is very detrimental to copyright holders and in favor of the copyright violators. The legal protection used is divided into two, namely preventive in the form of registration of licenses and protection, and repressive in the form of dispute resolution; also divided into two, which are non-litigation and litigation. There is an attempt made by Telegram to combat this in the form of a "report" feature, though there is still a lack of supervision so illegal distribution of cinematographic works on its platform is still very much prevalent. Keywords: Legal Protection, Copyright, Cinematography. Abstrak Karya sinematografi adalah karya cipta yang memiliki wujud berupa gambar bergerak seperti film dokumenter, iklan, kartun anak atau film yang dibuat berdasarkan scenario. Karya sinematografi adalah ciptaan yang dilindungi, hal ini ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, film merupakan kekayaan intelektual dan hak milik sang pencipta. Artinya, film merupakan kekayaan intelektual dimana pencipta memiliki hak ekonomi atas karyanya. Saat ini banyak karya sinematografi di media sosial, seperti Film feature yang ditayangkan tanpa seizin penciptanya, yang merugikan pemilik hak cipta atau hak terkait, kerugian tersebut timbul karena adanya hubungan antara pencipta dan pengguna, yang menjadi masalah adalah film feature tersebut diunggah secara ilegal ke Media Sosial Telegram untuk tujuan komersial tanpa izin dan sepengetahuan pemegang hak cipta. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat hukum deskriptif analitik. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder dan tersier. Sedangkam bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis penelitian ini dilakukan dengan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya sinematografi di media sosial telegram yang sangat merugikan bagi pemegang hak cipta dan menguntungkan pihak pelanggar hak cipta tersebut, perlindungan hukum yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu preventif berupa pencatatan lisensi dan perlindungan, represif berupa penyelesaian sengketa yaitu dibagi menjadi dua non litigasi dan litigasi. Upaya dari pihak telegram yaitu adanya fitur report tetapi masih kurangnya pengawasan sehingga sering terjadi penyebarluasan karya sinematografi secara ilegal di platformnya. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Sinematografi

PERAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK UNTUK MENYEDIAKAN SHELTER BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK TUAH JUHARI BUDJANG DANIEL NIM. A1012181003
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTVictims of violence against women and children are special criminal cases involving victims in particular, because the impact of the violence has a broad impact on generations who incidentally are valuable assets of the world nation, especially Indonesia. As a case that has a special impact on the continuity of a generation, the handling including services, assistance to security is also treated specifically. So the shelter is a stopover facility or safe house provided by the government and the community as a temporary residence for victims of crimes of violence against women and children. The aims of this study are: (1) To examine and analyze the problems that are the subject of discussion in this study. (2) To find and develop legal services related to efforts to provide legal protection for the handling of victims of crimes of violence against women and children. (3) Creating scientific works that can be justified and scientifically tested.The results of this research are expected to add insight and knowledge about the factors causing the low level of service to victims of the crime of violence against women and children, as well as to become a means of developing knowledge which is theoretically studied in lectures. Keywords: Violence Against Women and Children, Shelter ABSTRAKKorban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan kasus tindak pidana khusus yang melibatkan korban secara spesial, karena dampak dari kekerasan tersebut berdampak luas terhadap generasi yang notabene sebagai aset berharga bangsa dunia, khususnya Indonesia. Sebagai kasus yang berdampak khusus terhadap kelangsungan sebuah generasi, maka penanganan termasuk pelayanan, pendampingan sampai pada pengamanannyapun diperlakukan secara khusus. Maka shelter merupakan sarana persinggahan atau rumah aman yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai tempat tinggal sementara bagi korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. (2) Untuk menemukan, mengembangkan pelayanan hukum terkait dengan upaya memberikan perlindungan hukum penanganan kepada korban tindak pidana kekerasan perempuan dan anak. (3) Membuat karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan dan teruji secara ilmiah. Hasil dari penelitian Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya pelayanan terhadap korban tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan anak, sekaligus menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan. Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Shelter

ANALISIS BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA RIA VIOLA AMELIA NIM. A1011191292
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakThe utilization of cryptocurrency as a virtual currency is becoming more and more inevitable as technology advances. Cryptocurrency, such as Bitcoin, has gained popularity for providing greater returns on investments in a shorter time frame than other investment options. Furthermore, Bitcoin is applied as a digital currency for electronic transactions, not solely as an investment tool. Despite this, thoughts regarding the usage of cryptocurrency as a form of currency vary among different countries. This legal document's research approach is normative legal research, which entails exploring legal rules, principles, or doctrines that can be used to tackle potential legal issues. The laws and regulations that apply to the buying and selling of bitcoin in Indonesia are governed by various legal instruments, including Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 on information and electronic transactions; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 on information and electronic transactions; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 on the implementation of electronic systems and transactions; and Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 on the technical provisions for the organization of the physical market for crypto assets on the futures exchange. Whereas bitcoin has the potential to be a legitimate payment instrument in Indonesia, its legal status as such is however denied. Keywords: Bitcoin, Cryptocurrency, Transactions, Medium of Exchange AbstrakFenomena penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang virtual semakin lama tidak bisa terhindari keberadaannya seiring dengan perkembangan teknologi di zaman modern ini. Bitcoin sebagai cryptocurrency mulai terkenal dikarenakan berhasil memberi keuntungan yang sanget besar dibanding dengan investasi lain dalam beberapa waktu semenjak kemunculannya. Selain dijadikan investasi, bitcoin juga dipergunakan sebagai mata uang digital untuk bertransaksi elektronik. Namun dalam hal ini masih banyak menuai pro dan kontra dari berbagai negara yang ada di dunia. Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian hukum guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu-isu hukum yang akan dihadapi. Transaksi jual beli bitcoin menurut kaidah hukum di Indonesia ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan yang terakhir di tinjau dari Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Bitcoin memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, saat ini status hukum bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia masih belum sah. Kata kunci : Bitcoin, Cryptocurrency, Transaksi, Alat Pembayaran

KEWAJIBAN PEDAGANG DALAM MELAKUKAN TERA ULANG TERHADAP ALAT TIMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DI PASAR TERATAI WIRA TRI PUTRA GULTOM NIM. A1012171020
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Scales are tools intended or used for mass measurement or weighing. The scales function as a measure of a mass weight expressed in kilograms. The scales that are widely used by traders, including traders at the Teratai Market are manual scales, namely sitting scales and hanging scales to measure the weight of goods purchased by residents and must be recalibrated. However, in fact, there are still many traders in the Teratai Market who do not carry out their obligations in re-calibrating their weighing equipment based on Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology.The formulation of the problem in this study is: "What are the factors that cause traders not to carry out their obligations in carrying out re-calibration of their weighing tools based on Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology in the Teratai Market of Pontianak City?". While the purpose of the study is to reveal the factors that cause traders not to carry out their obligations to re-calibrate their weighing tools, the legal consequences for traders who do not carry out their obligations to re-calibrate their weighing equipment, and legal efforts made by the Legal Metrology UPT, Cooperatives, Micro Enterprises Service. and trade in Pontianak City against traders who do not carry out their obligations in re-calibrating their weighing equipment. The legal research method used by the author is an empirical legal research method with a descriptive research nature.Based on the results of the research, it is concluded that there are still many traders in the Teratai Market in Pontianak City who do not carry out their obligations in carrying out re-calibration of their weighing devices based on Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology. The factors that cause traders at the Pontianak City Teratai Market not to carry out their obligations in carrying out re-calibration of their weighing devices based on Law No. 2 of 1981 concerning Legal Metrology because they do not understand how to re-calibrate and deliberately do not want to re-calibrate their weighing equipment. . The legal consequences for traders at the Pontianak City Teratai Market who do not carry out their obligations in re-calibrating their weighing devices based on Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology are to impose sanctions in accordance with the provisions of Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology. Efforts made by the Legal Metrology UPT of the Pontianak City Cooperative, Micro Business and Trade Office against traders at the Pontianak City Teratai Market who do not carry out their obligations in carrying out re-calibration of their weighing equipment based on Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology is to conduct control raids against weighing tools that are not recalibrated used by traders in the Lotus Market and provide sanctions to traders in the Teratai Market who do not carry out their obligations in carrying out recalibration of their weighing tools. In addition, conducting socialization and counseling of Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology to traders at the Teratai Market to carry out their obligations in re-calibrating the weighing equipment they use. Keywords: Obligations, Traders, Recalibrations, Scales. AbstrakAlat timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Timbangan tersebut berfungsi sebagai mengukur suatu berat massa yang dinyatakan dalam satuan kilogram. Timbangan yang banyak digunakan oleh pedagang, termasuk pedagang di Pasar Teratai adalah timbangan manual, yaitu timbangan duduk dan timbangan gantung untuk mengukur berat dari barang yang dibeli oleh warga masyarakat dan wajib ditera ulang. Namun faktanya, masih banyak pedagang di Pasar Teratai yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan tera ulang terhadap alat timbangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Faktor Apa Yang Menyebabkan Pedagang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dalam Melakukan Tera Ulang Terhadap Alat Timbangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Di Pasar Teratai Kota Pontianak?”. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan faktor penyebab pedagang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan tera ulang terhadap alat timbangannya, akibat hukum bagi pedagang yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan tera ulang terhadap alat timbangannya, dan upaya hukum yang dilakukan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak terhadap pedagang yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan tera ulang terhadap alat timbangannya. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa masih banyak pedagang di Pasar Teratai Kota Pontianak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam melakukan tera ulang terhadap alat timbangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Faktor-faktor yang menyebabkan pedagang di Pasar Teratai Kota Pontianak tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan tera ulang terhadap alat timbangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dikarenakan tidak paham cara melakukan tera ulang dan memang sengaja tidak mau melakukan tera ulang terhadap alat timbangannya. Akibat hukum bagi pedagang di Pasar Teratai Kota Pontianak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan tera ulang terhadap alat timbangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah dapat dituntut dengan membayar kerugian. Selain itu, pedagang di Pasar Teratai yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan tera ulang terhadap alat timbangannya dapat dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Upaya yang dilakukan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak terhadap pedagang di Pasar Teratai Kota Pontianak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan tera ulang terhadap alat timbangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah melakukan razia penertiban terhadap alat timbangan yang tidak dilakukan tera ulang yang dipergunakan oleh pedagang di Pasar Teratai dan memberikan sanksi kepada para pedagang di Pasar Teratai yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan tera ulang terhadap alat timbangannya. Selain itu, melakukan sosialisasi dan penyuluhan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal kepada para pedagang di Pasar Teratai untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan tera ulang terhadap alat timbangan yang mereka gunakan. Kata Kunci: Kewajiban, Pedagang, Tera Ulang, Alat Timbangan.

“PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2019/PN-PTK)” ACHMAD FARID ANSORI NIM. A1011171196
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Children are a gift from God that must be cared for and protected. As times and technology develop, the nature and character of children also develops, but not infrequently in some cases children who should receive protection and affection instead become perpetrators or victims of acts of violence that occur. As in the Audrey case, where the perpetrator is a child and the victim is also a child. Fellow children become perpetrators and victims in cases of violence. However, considering that the perpetrators are minors in criminal convictions, they cannot be equated with general crimes and the juvenile justice system. In the juvenile justice system, it is mandatory to prioritize restorative justice approaches, which include investigations, prosecutions and trials of children who must seek diversion as well as guidance, guidance, supervision and/or assistance during the process of carrying out a crime or act and after serving a crime or action. Based on the research, diversion was carried out at the police level with the Pontianak Police Criminal Investigation Unit PPA facilitator, but experienced up to the stage of investigation and handing over of files to the prosecutor's office. As a result of the cancellation of the diversion agreement, the case continued to the trial stage at the Pontianak District Court with the issuance of the Pontianak District Court Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2019/Pn-Ptk, the perpetrator was given coaching for 3 months in one of the Social Service Institutions in Pontianak. Keywords: Children as Actors, Children as Victims, Diversion against Children Violence against children. Abstrak Anak adalah anugrah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Semakin berkembang nya zaman dan teknologi, sifat dan karakter anak pun berkembang, namun tak jarang di beberapa kasus anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang malah menjadi pelaku maupun korban dari tindak kekerasan yang terjadi. Seperti halnya pada kasus Audrey, dimana pelaku adalah anak dan korban pun juga adalah anak. Anak sesama anak menjadi pelaku dan korban pada kasus kekerasan. Akan tetapi, mengingat pelaku yang merupakan anak dibawah umur dalam penjatuhan pidana tidak bisa disamakan dengan pidana umum dan sistem peradilan anak. Dalam sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang mana meliputi penyidikan, penuntutan dan persidangan anak yang wajib diupayakan diversi serta pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.Berdasarkan penelitian, diversi dilaksanakan pada tingkat kepolisan dengan fasilitator Polresta Pontianak bagian Reskrim PPA, namun mengalami hingga naik ke tahap penyidikan dan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Akibat dari pembatalan kesepakatan diversi tersebut mengakibat berlanjutnya perkara ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/Pn-Ptk, pelaku diberi pembinaan selama 3 bulan di salah satu Panti Pelayanan Sosial di Pontianak. Kata Kunci : Anak sebagai Pelaku, Anak sebagai Korban, Diversi terhadap Anak Kekerasan terhadap anak.

PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA PT GOJEK TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN DRIVER DI WILAYAH PONTIANAK KOTA YUNAN IRHAM MARAYA NIM. A1012181069
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac As social beings, humans have very complex needs in order to carry out their lives. Therefore, humans need a means of transportation that helps them to move from one location to another. At this time there are already transportation services that use technology, namely smartphones in the form of applications, which we usually know as GoJek. Go-Jek is an electronic application where people (consumers) can use it to get a service in the form of delivery and pick-up services for goods and people, as well as a service for ordering such as ordering goods to be delivered by two-wheeled transportation or four-wheeled transportation. In practice, the Go-Jek company and the Go-Jek driver must have a work contract that underlies the obligations and rights of each party so that an agreement based on law is established. Due to the implementation of this standard agreement between the driver and an online application-based transportation service company, it is necessary to know the legal relationship between the two, but at this time many problems have started to arise between the driver and the GoJek company regarding the agreement between the two parties. One example is the existence of a case where the Go-Jek company suspended its partners unilaterally without the partner's approval. Suspend is stopping or deactivating something, be it temporarily or permanently. Suspend is given as a form of sanction for a violation committed. So it is necessary to further analyze the implementation of contracts between PT GOJEK on termination of employment with drivers in the Pontianak City area. The research method used by the author is an empirical research method, namely describing the actual situation that occurred at the time the research was carried out, analyzing the gaps between the theoretical situation and legal facts, then analyzing the facts and data to obtain the final conclusion.Keywords: contract execution; work termination; gojek; driver AbstrakSebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan yang sangat kompleks demi menjalankan kehidupannya. Maka dari itu, manusia membutuhkan suatu alat transportasi yang membantunya untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Pada saat ini dimana sudah ada jasa transportasi yang menggunakan sebuah teknologi yaitu ponsel cerdas (smartphone) dalam bentuk aplikasi, yang biasa kita kenal dengan sebutan GoJek. Go-Jek merupakan suatu aplikasi elektronik dimana orang-orang (konsumen) bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan suatu pelayanan berupa jasa antar dan jemput barang maupun orang, juga sebuah pelayanan untuk memesan seperti memesan barang yang diantar dengan transportasi roda dua (motor) ataupun transportasi roda empat (mobil). Dalam prakteknya, perusahaan Go-Jek bersama driver Go-Jek tersebut tentunya terdapat kontrak kerja yang melandasi adanya suatu kewajiban dan hak-hak dari masing-masing pihak sehingga terjalin suatu kesepakatan yang berdasarkan hukum. Oleh karena diterapkannya perjanjian yang bersifat baku tersebut antara driver dengan perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online maka perlu mengetahui hubungan hukum antara keduanya namun saat ini mulai banyak timbul permasalahan antara driver dengan perusahaan GoJek mengenai perjanjian antara kedua belah pihak. Salah satu contohnya adalah adanya suatu kasus dimana perusahaan Go-Jek memberikan suspend terhadap para mitra dengan cara sepihak tanpa melalui persetujuan mitra. Suspend adalah menghentikan atau menonaktifkan sesuatu, baik itu sementara maupun permanen. Suspend diberikan sebagai bentuk sanksi atas suatu pelanggaran yang dilakukan. Maka perlu lebih jauh lagi menganalisis mengenai Pelaksanaan Kontrak Antara PT GOJEK terhadap pemutusan hubungan kerja dengan driver di wilayah Pontianak Kota. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian empiris yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan, menganalisis kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, kemudian menganalisis fakta dan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang terakhir.Kata Kunci: pelaksanaan kontrak; pemutusan hubungan kerja; gojek; driver

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI INDONESIA OLIVIA LIONY NIM. A1011181238
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In increasingly practical online trading, of course, it is possible for a dispute to occur. In line with this, alternative dispute resolution becomes a necessity. This study uses a normative juridical method that focuses on online arbitration as a method of resolving disputes in online business or e-commerce. This study aims to examine the procedures and legal consequences that later arise in the implementation of online arbitration for e-commerce dispute resolution. The provisions in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution are still not comprehensively regulated to be able to accommodate the legal need for online arbitration. This is evidenced by the absence of a standard mechanism that serves as a benchmark for carrying out online arbitration which indirectly affects its effectiveness. In this study, there is a solution that can be taken, namely by revising Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution or by forming a new law and regulation as a special legal umbrella which contains arrangements regarding online arbitration which can be used for legal issues in digital world.Keywords: arbitration, online, e-commerceAbstrak Dalam perdagangan online yang semakin praktis tentu tidak menutup kemungkinan untuk terjadi suatu sengketa. Selaras dengan hal tersebut maka alternatif penyelesaian sengketa menjadi keniscayaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada arbitrase online sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa bisnis online atau e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur dan akibat hukum yang kemudian ditimbulkan dalam pelaksanaan arbitrase online untuk penyelesaian sengketa e-commerce. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih belum mengatur secara komprehensif untuk dapat mengakomodir kebutuhan hukum akan arbitrase online. Hal tersebut dibuktikan dari belum adanya mekanisme baku yang menjadi patokan untuk melaksanakan arbitrase online yang secara tidak langsung berpengaruh pada efektivitasnya. Pada penelitian ini terdapat solusi yang dapat ditempuh adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan baru sebagai payung hukum khusus yang memuat pengaturan mengenai arbitrase online yang dapat digunakan untuk permasalahan hukum pada dunia digital. Kata kunci: arbitrase, online, e-commerce

PENERAPAN ASAS KEBARUAN (NOVELTY) DALAM DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 583 K/PDT.SUS-HKI/2021) YASMINE MALIKA AMALIA NIM. A1011191128
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakIndustrial design gets legal protection if registered with the Directorate General of Intellectual Property. It can only be registered if it is considered to fulfill the element of novelty. The assessment of the novelty of an industrial design has unclear standards in its implementation, which causes industrial design problems that are not infrequently brought to trial. For example, the “Kemasan Minuman Jahe” dispute between PT Total Asri Sumber Alam and PT Aneka Boga Citra concerned the alleged lack of novelty in the industrial design of the ginger drink packaging owned by PT Aneka Boga Citra. This research is normative legal research. A statute and case approach is used in this research. The data source for this research is secondary data. This research’s data came from secondary sources, while the legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The researcher did a literature review to gather data. This research’s analysis is conducted on the authority of legal materials. Applying the principle of novelty to industrial design is based on Article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 2000. The Industrial Design Law’s regulation of industrial design is still not maximized. There is still ambiguity in assessing the novelty of industrial design, which affects the uncertainty of the legal security obtained by the designer and his industrial design. There is still confusion in assessing the novelty of industrial designs, which impacts the inability to guarantee legal certainty for designers and industrial designs. Because of the ambiguity in assessing the novelty of industrial designs, law enforcement agencies use different standards when deciding on an industrial design dispute. Industrial design protection can be granted only to new industrial designs. Industrial design protection based on Law No. 31/2000 on Industrial Design is granted as an Industrial Design Right, which can also be granted as an Industrial Design Certificate, a License, or the right to file a lawsuit against parties related to the industrial design.Keywords: Industrial Design, Application, Protection, Novelty.AbstrakDesain industri mendapat perlindungan hukum apabila telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Desain Industri hanya dapat didaftarkan apabila dinilai memenuhi unsur kebaruan (novelty). Penilaian kebaruan sebuah desain industri memiliki standar yang kurang jelas pada pelaksanaannya yang menyebabkan adanya permasalahan desain industri yang tidak jarang dibawa ke meja hijau. Contohnya sengketa “Kemasan Minuman Jahe” antara PT. Total Asri Sumber Alam dan PT. Aneka Boga Citra terkait dugaan tidak adanya unsur kebaruan pada desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Aneka Boga Citra. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis penelitian ini dilakukan terhadap kewenangan bahan hukum. Penerapan asas kebaruan Desain Industri berlandaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. Pengaturan tentang Desain Industri dalam Undang Undang Desain Industri masih belum maksimal. Masih terdapat kerancuan dalam penilaian kebaruan desain industri yang berimbas kepada tidak terjaminnya kepastian hukum yang didapat oleh pendesain dan desain industrinya. Kerancuan penilaian kebaruan desain industri menyebabkan adanya perbedaan standar bagi badan penegak hukum terkait desain industri dalam memutuskan sebuah sengketa desain industri. Perlindungan terhadap desain industri hanya dapat diberikan kepada desain industri yang baru. Perlindungan desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diberikan dalam bentuk Hak Desain Industri yang dapat juga berupa Sertifikat Desain Industri, Lisensi, dan hak untuk mengajukan gugatan kepada pihak terkait desain industri.Kata Kunci: Desain Industri, Penerapan, Perlindungan, Asas Kebaruan.

PELAKSANAAN PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM (Studi Pada Kegiatan Pesta Adat Dayak Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau) NOBERTUS JUNAIDI YONGKI NIM. A1012191005
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTArrangements regarding permits for public gatherings and other community activities are regulated in Government Regulation Number 60 of 2017 concerning Procedures for Licensing and Supervision of Public Crowd Activities, Other Community Activities, and Notifications of Political Activities. Based on the provisions of Article 5 of Government Regulation Number 60 of 2017, that: "Every organizer of public gatherings and other community activities that can endanger public security is required to have a permit". But in fact, it turns out that there are still members of the community who do not apply for permits for public gatherings, especially residents in Parindu District Sanggau Regency holds traditional Dayak parties such as Gawai Dayak, Nosu Minu Podi (a thanksgiving celebration after the rice harvest), Bopisek and Ganjur (wedding celebrations) accompanied by musical entertainment, gambling and the use of liquor, but has never applied for a public gathering permit to the authorities. Parindo Police.The legal research method used by the author is the legal research methodempirical with the nature of descriptive research.Based on the results of the research, it was concluded that the factors that caused community members who carried out Dayak traditional party activities in Parindu District, Sanggau Regency did not implement the provisions of Article 5 Government Regulation Number 60 of 2017 due to the lack of awareness from residents. The village head has little role in supervising Dayak traditional party activities in his village. The legal efforts taken by the Parindu Sector Police (Polsek) in implementing Article 5 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 60 of 2017 are limited to notifications to members of the public who are holding a traditional party so that if they later want to hold a traditional party they must apply for a crowd permit to the National Police. While legal action through action has never been taken, bearing in mind that Government Regulation Number 60 of 2017 concerning Procedures for Licensing and Supervision of Public Crowd Activities, Other Community Activities, and Notification of Political Activities does not regulate the issue of sanctions for members of the public who do not have a crowd permit. Keywords: Crowd Permit, Party, Custom, Dayak ABSTRAK Pengaturan mengenai izin keramaian umum maupun kegiatan masyarakat lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, bahwa: “Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memilikiSurat lzin”. Namun faktanya, ternyata masih ada warga masyarakat yang tidak mengajukan permohonan izin keramaian umum, khususnya warga masyarakat di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau yang mengadakan pesta adat Dayak seperti Gawai Dayak, Nosu Minu Podi (perayaan syukuran setelah panen padi), Bopisek dan Ganjur (perayaan pernikahan) disertai dengan hiburan musik, perjudian dan penggunaan minuman keras, tetapi tidak pernah mengajukan permohonan izin keramaian umum kepada pihak Polsek Parindu. Metode penelitian hukum yang digunakan Penulis adalah metode penelitian hokum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan warga masyarakat yang melakukan kegiatan pesta adat Dayak di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 dikarenakan belum adanya kesadaran dari warga. Kepala Desa kurang berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan pesta adat Dayak di desanya. Upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Parindu dalam pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 sebatas pemberitahuan saja kepada warga masyarakat yang mengadakan pesta adat agar apabila nanti ingin mengadakan pesta adat harus mengajukan permohonan izin keramaian kepada Polri. Sedangkan upaya hukum melalui tindakan belum pernah dilakukan, mengingat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik tidak mengatur masalah sanksi bagi warga masyarakat yang tidak memiliki izin keramaian. Kata Kunci: Izin Keramaian, Pesta, Adat, Dayak

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA