Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PENOLAKAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ALVIAN NUR MUCHLISIN NIM. A1011191030
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Inheritance Law is the process of transferring property from a person who has died to someone who is still alive. Inheritance law is an important field of family law which plays an important role because it is so closely related to human life in the form of property and the relationship between humans and other humans. The division of inheritance is often coveted and disputed in court, but it is not uncommon for some heirs not to want to receive their share. If this is closely related to the heir's assets showing the debts inherited, then the heir's resistance to the inheritance also arises because of objections to the inheritance. This causes the rejection of inheritance by the heirs. The purpose of the research is to find out the procedure for refusal as an heir according to the Civil Code, to find out the legal consequences of refusal as an heir according to the Civil Code. The research method in this thesis is normative legal research with a statute approach and the data collection technique is library research. The results of this study can be concluded that the procedure for refusal as an heir according to the Civil Code must be carried out after the inheritance is opened or must be carried out after the event of death, the refusal of inheritance is carried out strictly in front of the Registrar of the District Court where the jurisdiction of the inheritance is open, The legal consequences of refusing assets Inheritance according to the Civil Code causes someone who refuses inheritance to be considered as having never become an heir, this has been clearly regulated in Article 1058 of the Civil Code.Keywords: Inheritance, Heirs, Denial of Inheritance ABSTRAK Hukum Waris adalah proses pemindahan harta benda dari orang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Hukum kewarisan merupakan bidang penting dari hukum keluarga yang memegang peranan penting karena begitu erat kaitannya dengan kehidupan manusia dalam bentuk harta dan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Pembagian harta warisan seringkali didambakan dan disengketakan di pengadilan, namun tidak jarang sebagian ahli waris tidak ingin menerima bagiannya. Jika hal ini berkaitan erat dengan harta pewaris yang menunjukkan utang-utang yang diwarisi tersebut, maka perlawanan ahli waris terhadap warisan juga timbul karena keberatan terhadap warisan itu. Hal inilah menyebabkan penolakan warisan oleh ahli waris. tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui tata cara penolakan sebagai ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Untuk mengetahui akibat hukum penolakan sebagai ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan Teknik pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tata cara penolakan sebagai ahli waris menurut KUH Perdata harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau harus dilakukan setelah peristiwa kematian, penolakan warisan dilakukan secara tegas di depan kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum warisan itu terbuka, Akibat hukum penolakan harta warisan menurut KUH Perdata menyebabkan seseorang yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Pasal 1058 KUH Perdata.Kata Kunci : Warisan, Ahli Waris, Penolakan Warisan

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENJUAL DALAM JUAL-BELI TANAH DI JALAN PARIT HAJI HUSIN II PONTIANAK HENDI SETIAWAN NIM. A1011161046
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTAn unlawful act is an act that violates the subjective rights of other people or is contrary to the legal obligations of the perpetrator. Unlawful acts are regulated in Article 1365 of the Civil Code. Unlawful acts must meet the following requirements: first, the act is contrary to the legal obligations of the perpetrator, second, the act is contrary to the subjective rights of others, third is contrary to decency, fourth is contrary to propriety, thoroughness and prudence.In this research, the author empirically examines the Unlawful Act committed by a land seller who sells their land to a buyer but instead resells it to another party. As a result of this Unlawful Act, the seller is obliged to compensate the buyer for the damages according to Article 1365 of the Civil Code. The research problem in this study is how the buyer can take legal action against the seller's Unlawful Act in the land transaction. One of the objectives of this research is to identify the legal remedies available to the buyer against the seller's Unlawful Act. This study utilizes both Library Research and Field Research methods, which involve direct observation of the data sources. The data includes primary and secondary data related to this research. The findings of this research indicate that the seller's act of reselling the land, which was lawfully owned by the buyer, to another party on Jalan Parit Haji Husin II Pontianak, constitutes an Unlawful Act. As a consequence of this Unlawful Act, the seller is expected to compensate the buyer's heirs with an amount of Rp. 20,000,000,000 (twenty billion Indonesian Rupiah). Furthermore, the buyer has taken the initiative to appoint legal representation to issue a warning letter (Surat Somasi) to the seller, who has committed the Unlawful Act, in order to notify them of their wrongdoing. Keywords: Unlawful acts, Article 1365 of the Civil Code, legal remedies AbstrakPerbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Bahwa dalam penelitian ini penulis mengkaji secara empiris tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh penjual tanah yang telah menjual tanahnya kepada pembeli akan tetapi malah menjual kembali tanah tersebut kepada pihak lain. Sehingga atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut mewajibkan Penjual mengganti kerugian pada pembeli sesuai ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual dalam jual-beli tanah. Tujuan dilakukan penelitian ini salah satunya adalah untuk mengungkapakan upaya hukum apa yang bisa dilakukan pembeli terhadap penjual yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data. Data tersebut meliputi data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian ini berupa, Bahwa perbuatan Penjual dalam Jual-Beli Tanah yang menjual kembali tanah yang telah dimiliki secara sah oleh Pembeli kepada pihak lain di Jalan Parit Haji Husin II Pontianak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penjual diharapkan mengganti kerugian kepada Ahli Waris Pembeli sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Serta upaya yang telah dilakukan oleh Pembeli menunjuk kuasa hukum untuk membuat Surat somasi terhadap Penjual yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembeli guna memberi peringatan kepada Penjual yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPerdata, Upaya Hukum

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN BATAK TOBA DI KELURAHAN ANJUNGAN KECAMATAN ANJUNGAN KABUPATEN MEMPAWAH TOMY PARULIAN PASARIBU NIM. A1012191100
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The Toba Batak people still adhere to and apply their customary principles. Provisions of customary law and customs that take place in the area as a guide in behaving and behaving on a daily basis. Marriage according to the Toba Batak people is a very important event in the life of the community, because it does not only concern the couple who will carry out the marriage but also concerns the family and community and the spirits of the ancestors. Communities in Anjungan District, Mempawah Regency, especially the Toba Batak people, still carry out their traditional marriage ceremonies as before, even though they experienced several shifts at that time. Religion was not yet known by the people.So the main problem formulation in this study is: What is the Toba Batak Traditional Marriage Ceremony in Anjungan Melancar Village, Anjungan District, Mempawah Regency. Is it still implemented according to the original conditions? The research objectives to be achieved from this study are to obtain data and information, causal factors, legal consequences and legal remedies regarding the implementation of the traditional marriage ceremony of the Toba Batak community in Anjungan District, Mempawah Regency, legal consequences and efforts made by the traditional chairman for couples who do not carry out the traditional wedding ceremony. In this study, empirical legal research methods were used, with descriptive research characteristics and qualitative data analysis.The results of the study showed that the implementation of the Toba Batak wedding ceremony for the Toba Batak people in Anjungan District, Mempawah Regency, was still being carried out even though it had experienced several shifts such as the tradition of peeking was eliminated, giving advice until late at night was also eliminated; that the factors causing the shift in the implementation of the traditional marriage ceremony for the Toba Batak Community in the Toba Batak community are economic constraints, the difficulty in finding a set of traditional tools as a condition for traditional marriage ceremonies and religious factors that are believed by the people of Bani Amas Village; that the legal consequences for those who do not carry out the traditional marriage ceremony for the Batak Toba Community are subject to customary sanctions in the form of paying fines and preparing objects as a condition for paying customary fines; and that the efforts made by the traditional leader in preserving the culture that has been carried out since the time of their ancestors is to appeal to the community to protect this heritage together, especially the young people not to forget the tradition even though times have developed like now.Keywords: Traditional Ceremonies, Marriage, Toba Batak Society Abstrak Masyarakat Batak Toba tetap memegang teguh dan menerapkan prinsip-prinsip adatnya. Ketentuan hukum adat dan kebiasaan yang berlangsung di daerah tersebut sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Perkawinan menurut masyarakat Batak Toba adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakatnya, karena tidak hanya menyangkut pasangan yang akan melakukan perkawinan tetapi juga menyangkut keluarga dan masyarakat dan roh-roh para leluhur. Masyarakat di Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah khususnya masyarakat Batak Toba masih melaksanakan upacara adat perkawinan seperti sedia kala walaupun mengalami beberapa pergeseran pada saat itu agama belum dikenal oleh masyarakat dari Upacara adat Batak Toba itu sendiri adalah perkawinan adat masyarakat Batak Toba yang menggunakan darah ayam kampung.Maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Upacara Adat Perkawinan Batak Toba Di Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah. Masih Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Aslinya ?. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba di Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah, akibat hukum dan upaya yang dilakukan ketua adat bagi pasangan yang tidak melaksanakan upacara adat perkawinan. Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian yang dicapai bahwa pelaksanaan upacara adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah masih tetap dilakukan walaupun mengalami beberapa pergeseran seperti tradisi mengintip dihilangkan, memberi nasehat sampai larut malam juga dihilangkan; bahwa faktor penyebab terjadinya pergeseran pelaksanaan upacara adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba pada masyarakat Batak Toba adalah kendala ekonomi, kesulitan mencari seperangkat alat adat sebagai syarat upacara adat perkawinan dan faktor agama yang diyakini oleh masyarakat Desa Bani Amas; bahwa akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan upacara adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba dikenakan sanksi adat berupa membayar denda dan menyiapkan benda-benda sebagai syarat untuk membayar denda adat; dan bahwa upaya yang dilakukan oleh ketua adat dalam melestarikan budaya yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang adalah dengan menghimbau kepada masyarakat agar sama-sama menjaga warisan tersebut, terutama anak-anak mudanya jangan sampai melupakan tradisi walaupun zaman sudah berkembang seperti sekarang.Kata Kunci : Upacara Adat, Perkawinan, Masyarakat Batak Toba

URGENSI PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA MUHAMMAD JASMI NIM. A1011191197
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Komisi Yudisial lahir pada era reformasi saat amandemen ke III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 bersamaan dengan Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi, walaupun Komsi Yudisisal adalah lembaga baru, namun keberadaannya mempunyai justifikasi hukum yang sangat kuat karena diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan kewenanganya diberikan oleh konstitusi, sehingga mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Namun kewenangan Komisi Yudisial cenderung tidak sekali selesai karena masih membutuhkan tindakan lanjutan dari lembaga lain. Misalnya, dalam seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial bertugas dan berwenang mengusulkan calon hakim agung. Namun pada akhirnya usulan Komisi Yudisial masih dapat ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Prakteknya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pernah tidak menyetujui nama-nama yang diusulkan dari hasil seleksi Komisi Yudisial meskipun dalam proses seleksi itu telah diikutsertakan sejumlah tokoh masyarakat terkemuka. Berdasarkan hal diatas, metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain menggunakan bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini ialah Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki wewenang dalam menjaga dan menegakan suatu martabat, kehormatan, keluhuran dan juga perilaku hakim. Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang tugasnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang “Berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, martabat serta perilaku hakim”. Komisi Yudisial dalam hukum ketatanegaraan Indonesia perlu diperkuat dengan segera. Hal ini dikarenakan keberadaan Komisi Yudisial memiliki kedudukan yang kuat sebagai lembaga pengawas hakim. Maka dari itu penguatan kewenangan Komisi Yudisial harus tercantum dalam amandemen ke-5 UUD Tahun 1945.Kata Kunci : Komisi Yudisial, Kewenangan, Ketatanegaraan. ABSTRACTThe Judicial Commission was born in the reform era when the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in 2001 coincided with the Regional Representative Council and the Constitutional Court, although the Judicial Commission is a new institution, its existence has very strong legal justification because it is strictly regulated in the Law. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its authority are granted by the constitution, so that it has a very strong position. However, the authority of the Judicial Commission tends to be incomplete because it still requires further action from other institutions. For example, in the selection of candidates for Supreme Court justices, the Judicial Commission has the duty and authority to propose candidates for Supreme Court justices. However, in the end the Judicial Commission's proposal was still rejected by the People's Representative Council (DPR). In practice, the House of Representatives (DPR) once disapproved of names proposed from the selection results of the Judicial Commission, even though a number of prominent community figures were involved in the selection process.Based on the above, the research method in this study is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining literature or secondary data. In addition to using library materials, this research also uses a statutory approach. The statutory approach (statute approach) is usually used to examine statutory regulations which in their norms still lack or even foster deviant practices both at the technical level and in practice in the field. The conclusion obtained in this study is that the Judicial Commission is a state institution mandated by the 1945 Constitution which has the authority to maintain and uphold the dignity, honor, nobility and also the behavior of judges. The Judicial Commission as a State institution whose duties are related to judicial power which is "Authorized to propose the appointment of Supreme Court Justices and other authorities in the context of protecting and upholding the honor, dignity and behavior of judges". The Judicial Commission in Indonesian constitutional law needs to be strengthened immediately. This is because the existence of the Judicial Commission has a strong position as a judge supervisory institution. Therefore, strengthening the authority of the Judicial Commission must be stated in the 5th amendment to the 1945 Constitution. Keywords: Judicial Commission, Authority, State Administration.

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN ANNUAL DAN BIENNIAL (IMPLEMENTATION) REPORT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE OF ENDANGERED SPECIES (CITES) 1973 DI INDONESIA NIM. A1011191072, ALFINA DAMAYANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Convention On International Trade of Endangered Species (CITES) 1973 as an international treaty aimed at protecting flora and fauna from extinction due to international trade makes a mechanism of control of international trade in species of flora and fauna. To support the implementation of this trade control system, the state is required to collect reports known as the Annual Report and Biennial (Implementation) Report. Indonesia, as a member state of CITES, has the obligation to carry out such reporting in accordance with existing regulations. This study aims to identify and analyse the implementation of CITES reporting obligations in Indonesia, especially related to the Annual Report and Biennial (Implementation) Report. These reports play an important role in monitoring Indonesia's compliance with CITE provisions. The research method used is data collection through literature study, document analysis, and policy analysis related to CITES Annual and Biennial (Implementation) Report reporting. The collected data will be analysed to see the extent of Indonesia's compliance in carrying out reporting obligations and what obstacles are faced by Indonesia in its implementation. The results of this study are expected to provide a better understanding of the implementation of CITES reporting obligations in Indonesia. In addition, this research is also expected to provide recommendations and inputs for the government and relevant stakeholders to improve the quality and compliance with reporting obligations as a commitment to protect endangered wildlife through the implementation of CITES. Keywords: Annual Report; Biennial Report; CITES; Wildlife Trade Abstrak Convention On International Trade Of Endangered Species (CITES) 1973 sebagai perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi flora dan fauna dari kepunahan akibat perdagangan internasional membuat suatu mekanisme kontrol perdagangan internasional spesies flora dan fauna. Untuk mendukung terlaksananya sistem kontrol perdagangan ini maka negara diwajibkan untuk mengumpulkan laporan yang dikenal dengan Annual Report dan Biennial (Implementation) Report. Indonesia, sebagai negara pihak anggota CITES memiliki kewajiban melaksanakan pelaporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan kewajiban pelaporan CITES di Indonesia, terutama terkait Annual Report dan Biennial (Implementation) Report.. Laporan-laporan ini memiliki peran penting dalam memantau kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan CITE. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan analisis kebijakan terkait pelaporan Annual dan Biennial (Implementation) Report CITES. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk melihat sejauh mana kepatuhan Indonesia dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan kewajiban pelaporan CITES di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan sebagai komitmen perlindungan terhadap satwa liar terancam punah melalui implementasi CITESKata Kunci: Annual Report; Biennial Report; CITES; Perdagangan Satwa Liar

REALISASI LAPORAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KALIMANTAN BARAT) NIM. A1011191049, SHIELLA CANTIKA PUTERI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractState finances are important things to understand in understanding the realization of state financial reports. State finances can be interpreted as all financial management activities and processes carried out by the government to finance all types of activities and programs needed by the state, such as infrastructure, education, health, and defense and security. This research was conducted to analyze whether the Regional Government of West Kalimantan Province can realize that the budget report has been utilized for the community both in terms of budget and assets owned. This study uses normative legal research methods, namely legal research conducted by examining library materials and secondary materials. The approach used in this research is the statutory approach. Data sources consist of primary data and secondary data. Primary data is data obtained through field surveys. The data collected, processed and presented by other parties, were obtained from secondary sources which were complementary, including official documents, books and research results, then data collection techniques were carried out using literature, interviews and observation. The results of this research are that the reports on the realization of the regional budget and assets that have been carried out by the local government have been effective. The results of the research show that the management of regional finances and regional assets has been carried out properly and effectively. Realization of the budget in the year studied has reached the target set, while the management of regional assets has been carried out properly and in accordance with applicable regulations. Keywords: State Finance, Reports, Realization, Budget AbstrakKeuangan negara adalah hal yang penting untuk dipahami dalam memahami realisasi laporan keuangan negara. Keuangan negara dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas dan proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai segala jenis kegiatan dan program yang diperlukan oleh negara, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan keamanan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat merealisasikan laporan anggaran tersebut sudah terlaksana pemanfaatannya bagi masyarakat baik dari segi anggaran serta aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dan bahan sekunder belaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan. Sumber data terdiri dari data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian, kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan, wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini yang dilakukan bahwa laporan realisasi anggaran dan aset daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sudah efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah telah dilakukan secara baik dan efektif. Realisasi anggaran pada tahun yang diteliti telah mencapai target yang ditetapkan, sementara pengelolaan aset daerah telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kata Kunci : Keuangan Negara, Laporan, Realisasi, Anggaran, Aset

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT DI MAL AHMAD YANI KOTA PONTIANAK NIM. A1012171136, CEVIN MAHAENDRA CAHYO WIBOWO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Research on "Judicial Analysis of Rental Agreements at Ahamd Yani Mall, Pontianak City", aims to determine the implementation of rental agreements at Ahmad Yani Mall, Pontianak City. To find out the factors causing the rental agreement not to be implemented at Ahmad Yani Mall, Pontianak City as it should be. To reveal the legal remedies that can be taken by the parties if the rental agreement for premises at Ahmad Yani Mall, Pontianak City has not been implemented properly.This research was carried out using a sociological juridical method with a descriptive analytical approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the rental agreement for premises at Ahmad Yani Mall, Pontianak City has not been carried out as promised as stated in the rental agreement between PD. Mitra Celluler Group Pizza Cone Number: MGT.226/PSM/336 with PT Sentosa Mitra Kalindo where there are still problems between the tenant and the owner. One of the problems that arises is the tenant's delay in paying the rent for the place as agreed or the condition of the place rented. suffered damage that took a long time to repair. That the causal factor for not implementing the rental agreement for the premises at Ahmad Yani Mall, Pontianak City as it should be is that the tenant or consumer is experiencing financial problems due to the pandemic some time ago resulting in very reduced visitors so that the tenant's income is far from enough to pay the rental fees that have been paid. charged to the tenant in the agreement as stated in the agreement that the rental fee must be paid in the amount of Rp. 280 000 per square meter for 3 years rental period. That the legal action that can be taken by the parties if the rental agreement for premises at Ahmad Yani Mall, Pontianak City has not been implemented properly is by making efforts to request an extension of the payment time properly from the owner of the Ayani mall by giving an extension of the rental payment by means of deliberation and consensus so that the problem can be resolved well through deliberation and consensus.Keywords: Agreement, Rental, Place Abstrak Penelitian tentang “Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Di Mal Ahamd Yani Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tempat di Mal Ahmad Yani Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya perjanjian sewa menyewa tempat di Mal Ahmad Yani Kota Pontianak sebagaimana harusnya. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika perjanjian sewa menyewa tempat di Mal Ahmad Yani Kota Pontianak belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tempat di Mal Ahmad Yani Kota Pontianak belum terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan seperti yang tertuang dalam perjanjian sewa menyewa antara PD. Mitra Celluler Group Pizza Cone Nomor : MGT.226/PSM/336 dengan PT Sentosa Mitra Kalindo dimana masih terdapat persoalan diantara pihak penyewa dan pemilik salah satu persoalan yang muncul adalah keterlambatan pihak penyewa membayar biaya sewa tempat sesuai dengan yang diperjanjikan atau kondisi tempat yang disewa mengalami kerusakan yang lama diperbaiki. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perjanjian sewa menyewa tempat di Mal Ahmad Yani Kota Pontianak sebagaimana harusnya adalah pihak penyewa atau konsumen mengalami persoalan keuangan disebabkan akibat pandemi beberapa waktu yang lalu mengakibatkan pengunjung sangat jauh berkurang sehingga pendapatan penyewa sangat jauh dari cukup untuk membayar biaya sewa yang telah dibebankan kepada penyewa dalam perjanjian sebagaimana yang telah disebutkan dalam perjanjian bahwa biaya sewa yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 280 000 per meter persegi selama 3 tahun masa sewa. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika perjanjian sewa menyewa tempat di Mal Ahmad Yani Kota Pontianak belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan melakukan upaya meminta perpanjangan waktu pembayaran secara baik kepada pemilik mal ayani dengan memberi waktu perpanjangan pembayaran sewa dengan cara musyawarah dan mufakat sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah dan mufakat.Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, Tempat

PELAKSANAAN KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU DI APOTEK MANDIRI 2 KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN FELIX CANDRA WINATA NIM. A1012181077
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Many reasons were put forward by employers regarding the policy of using contract workers, including contract workers who have a fairly high performance and with lower wages with permanent workers and employers do not provide severance pay at the end of their term of office and many other reasons. Implementation of overtime work and overtime pay for workers if the workers, especially Alfamart workers in the shop crew/cashier, work more than the working hours that have been determined by law. Provisions regarding overtime work and overtime pay are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower. Overtime working time is working time that exceeds 7 hours a day for 6 working days and 40 hours a week or 8 hours a day for 5 working days and 40 hours a week or working time on weekly rest days and or on official holidays determined by the Government ( Article 1 paragraph (1) Ministerial Regulation no. 102/MEN/VI/2004). Overtime work can only be done for a maximum of 3 hours/day and 14 hours in 1 week excluding weekly breaks or official holidays. Calculation of Overtime Wages is based on monthly wages by calculating hourly wages.So the problem in this research is whether the implementation of a certain time agreement (pkwt) between workers and entrepreneurs of independent pharmacies in 2 Pontianak cities has been carried out properly. The purpose of this research is to obtain data and information, causal factors, legal consequences and legal remedies regarding the implementation of a certain time work agreement between workers and entrepreneurs at Apotek Mandiri 2 Pontianak. In writing this thesis, the author uses empirical legal research.Based on the description, it can be concluded that the Specific Time Work Agreement (PKWT) that applies at the Mandiri 2 Pontianak Pharmacy, especially the Mandiri 2 Pontianak Pharmacy workers, is not in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Ministerial Decree no. 102/MEN/VI/2004 concerning Overtime Working Time and Overtime Wages for Workers; The factor that causes Apotek Mandiri 2 Pontianak to not implement the provisions for overtime work and overtime wages is because Apotek Mandiri 2 Pontianak is of the opinion that the work agreement agreed by both parties is in accordance with the regulations set by the government and because there are no complaints from workers against Apotek Mandiri 2 Pontianak; Legal consequences that occur if Apotek Mandiri 2 Pontianak does not pay workers overtime wages in accordance with the overtime work time contained in the existing laws and regulations, it is called an unlawful act and will be subject to a criminal sanction of imprisonment for a minimum of 1 (one) month and a maximum of 12 (twelve) months and/or a minimum fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah) and a maximum of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) in accordance with Article 187 of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower; and efforts that can be made by workers to Apotek Mandiri 2 Pontianak if they do not pay overtime wages in accordance with overtime work, namely by bipartite and tripartite routes.Keywords: PKWT, Overtime Wages, Employment Abstrak Banyak alasan yang dikemukakan oleh para pengusaha mengenai kebijakan penggunaan pekerja kontrak, antara lain pekerja kontrak yang mempunyai kinerja yang cukup tinggi dan dengan upah yang lebih rendah dengan pekerja tetap dan pengusaha tidak memberikan pesangon di akhir masa jabatannya dan masih banyak alasan lainnya. Pelaksanaan waktu kerja lembur dan upah lembur pekerja apabila para pekerja tersebut khususnya pekerja Alfamart bagian kru toko/kasir bekerja melebihi jam kerja yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan tentang waktu kerja lembur dan upah lembur diatur dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004). Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi. Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah bulanan dengan cara menghitung upah sejam.Maka di menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan perjanjian waktu tertentu (pkwt) antara pekerja dengan pengusaha apotek mandiri 2 kota pontianak sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dengan pengusaha Apotek Mandiri 2 Pontianak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris.Hasil penelitian dicapai bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berlaku di Apotek Mandiri 2 Pontianak khususnya pekerja Apotek Mandiri 2 Pontianak belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri No. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu kerja Lembur dan Upah Lembur Pekerja; faktor penyebab Apotek Mandiri 2 Pontianak tidak melaksanakan ketentuan waktu kerja lembur dan upah lembur adalah karena Apotek Mandiri 2 Pontianak berpendapat bahwa perjanjian kerja yang disepakati kedua pihak sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan karena tidak adanya komplain dari pekerja terhadap Apotek Mandiri 2 Pontianak; akibat hukum yang terjadi apabila Apotek Mandiri 2 Pontianak tidak membayar upah lembur pekerja sesuai dengan waktu kerja lembur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada maka disebut perbuatan melawan hukum dan akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan pasal 187 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan upaya yang bisa dilakukan oleh pekerja terhadap Apotek Mandiri 2 Pontianak apabila tidak membayar upah lembur sesuai dengan waktu kerja lembur yaitu dengan cara jalur bipartit dan tripartit.Kata Kunci : PKWT, Upah Lembur, Ketenagakerjaan.

PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI ATAU ILEGAL YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA NIM. A1012191113, MUHAMMAD RESTU ADJANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dalam menjalankan prosedur penindakan rokok ilegal di Kota Pontianak serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penindakan rokok ilegal di Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan pada awal bulan November 2020 hingga selesai awal Desember 2020 di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Pontianak Kalimantan Barat.Teknik penentuan sampel dilakukan secara random dimana populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Bea dan Cukai Pontianak Kalimantan Barat serta warung (pedagang toko sembako eceran), adapun teknik pengumpulan data melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis data deskriktif kualitatif untuk merumuskan pernyataan narasumber baik bentuk lisan maupun tulisan.Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian Prosedur telah dilaksanakan oleh pihak Bea dan Cukai, dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.meskipun semua sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh kanwil bea dan cukai pontianak hal ini tak terlepaskan dari menyesuaikan dengan siapa mereka berkomunikasi dan hal ini jelas sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 Tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Pasal 13 ayat (3), sedangkan faktor penghambatnya yakni penegak skala prioritas pihak Bea dan Cukai Kota Pontianak lebih mencari sumbernya atau suplier dalam pengadaan rokok ilegal yang besar saja, sehingga peredaran rokok ilegal skala kecil misalnya pengecer tidak di proses, serta pemeriksaan sekaligus sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Bea dan Cukai masih sangat kurang. Kata kunci : Pengawasan Dan Penindakan Rokok Ilegal ABSTRACT This study aims to determine the implementation of building supervision and inspection in carrying out illegal smoking procedures in the city of Pontianak, as well as to determine the factors that influence law enforcement against illegal smoking in Pontianak City. This research was conducted in early November 2020 until the end of early December 2020 at the Pontianak West Kalimantan Customs and Excise Regional Office. The sampling technique was carried out randomly where the population in this study were the Pontianak West Kalimantan Customs and Excise Regional Office and stalls (retail grocery store traders), while the data collection technique was through literature research and field research using qualitative descriptive data analysis to formulate good informant statements. oral or written form. The results of this study indicate that some of the procedures have been carried out by the Customs and Excise party, in carrying out supervision and inspection. Even though everything has been going well carried out by the Pontianak Customs and Excise Regional Office, this cannot be separated from adjusting with whom they communicate and this is clearly in line with Regulation of the Minister of Finance Number 238/PMK.04/2009 Concerning Procedures for Termination, Examination, Prevention, Sealing, Article 13 paragraph (3), while the inhibiting factor is that the enforcement of the priority scale of Pontianak City Customs and Excise is more looking for sources or suppliers in the procurement of cigarettes only large-scale illegality, so small-scale distribution of illegal cigarettes, for example retailers, is not processed, and inspections as well as socialization carried out by Customs and Excise are still lacking.Keywords: Surveillance And Enforcement Of Illegal Cigarettes

TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BARU PADA MASA GARANSI DI PT ANEKA MAKMUR SEJAHTERA NIM. A1012191235, FITRI FEBRIANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe number of motorized vehicles in Indonesia continues to show quite rapid growth. Domestic sales of two-wheeled motorized vehicles continue to show positive growth. Sellers compete to meet the needs of the community. So one of the considerations for buyers when buying a motor vehicle is the availability of facilities or guarantees when purchasing a new motorbike which is the responsibility of the seller. Liability is the civil responsibility of business actors for losses experienced by consumers as a result of using the products they produce. Responsibility means there is a manifestation of awareness of the obligations of business actors to consumers, where business actors are obliged to bear everything. Business actors' awareness is a form of responsibility when buying and selling motorbikes to buyers during the warranty period. A guarantee is a statement from a product that the manufacturer (business actor) guarantees that the product is free from worker errors and material failure within a certain period of time. With a guarantee, the selling value of a product will increase and the existence of this guarantee can increase consumer interest in buying it. And is an effort to protect consumer satisfaction.In an effort to find out the seller's responsibility towards consumers in the sale and purchase agreement for a new motorbike during the warranty period at PT ANEKA MAKMUR SEJAHTERA, the method used in this writing is an empirical writing method which is carried out by describing the actual situation by collecting information by conducting direct interviews and carry out random distribution of questionnaires.Then all the existing data is analyzed, a conclusion can be drawn, the seller's irresponsibility towards the buyer in the sale and purchase agreement for a new motorbike within the warranty period at PT Aneka Makmur Sejahtera is negligence on the part of the consumer, the validity period or warranty has expired, the service book is lost or damaged, and not carrying out regular service according to the schedule. Keywords: Seller's Responsibility, Buying and Selling, Guarantee ABSTRAKJumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang terbilang cukup pesat. Realisasi penjualan kendaraan bermotor roda dua di dalam negeri terus menunjukkan pertumbuhan positif. Penjual bersaing untuk memenuhi kebutuhan masayarakat .Sehingga salah satu pertimbangan pembeli untuk membeli kendaraan bermotor adalah dengan adanya fasilitas atau garansi dalam pembelian motor baru yang menjadi tanggung jawab penjual. Tanggung Jawab merupakan tanggung jawab perdata dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. Tanggung jawab berarti ada suatu perwujudan kesadaran akan kewajiban pelaku usaha kepada konsumen, dimana pelaku usaha wajib menanggung segala sesuatunya. Kesadaran pelaku usaha adalah wujud pertanggungjawaban pada jual beli sepeda motor kepada pembeli selama masa garansi. Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen (pelaku usaha) menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Dan merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumenDalam upaya mengetahui tanggungjawab penjual terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor baru pada masa garansi di PT ANEKA MAKMUR SEJAHTERA , sehingga metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan empiris yang dilakukan dengan mengambarkan keadaan yang sebenarnya dengan mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dan melakukan pembagian angket secara acak.Kemudian seluruh data yang ada di analisa, maka dapat di ambil kesimpulan , tidak bertanggung jawabnya penjual terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli sepeda motor baru dalam masa garansi di PT Aneka Makmur Sejahtera adalah kelalaian dari konsumen , Masa berlaku atau garansi yang habis, Buku service hilang atau rusak , dan Tidak melakukan service berkala sesuai dengan jadwalnya. Kata Kunci : Tanggung Jawab Penjual, Jual Beli, Garansi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA