cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 192   193   194   195   196 
KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI NIM. A1012191212, CHRISTIN HARTICA LAYARDY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractJuvenile delinquency is a form of deviation in the behavior, actions, or actions of adolescents that are asocial, contrary to religion, and the laws that apply in the local community. Currently, children are in a social pattern that is increasingly leading to a criminal level (criminal) there are various forms of actions taken by children so that they have to deal with the law such as persecution, beatings, theft, traffic violations, vandalism, fraud, gambling, rape, sexual abuse, murder, extortion, arson, distribution and use of narcotics and so on. Unlawful acts are committed by most children, from acts that are initially limited to juvenile delinquency which eventually lead to criminal acts that require serious legal handling. The problem raised is what factors cause children to commit the crime of theft with aggravation in Pontianak city in terms of criminology. The research method used in this writing is normative empirical, namely research that provides an understanding of the problems of norms experienced by legal science in its activities to describe legal norms, formulate legal norms, and enforce legal norms. Which aims to analyze the problem by combining legal materials with primary data obtained directly in the field. The results of the research that the author has obtained are that the factors of the crime of theft with aggravation by children in Pontianak are due to economic factors and environmental factors.Keywords: Criminology, Children and Theft with Aggravation AbstrakKenakalan remaja adalah salah satu bentuk penyimpangan tingkah laku, perbuatan, ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat. Saat ini, anak berada dalam pola sosial yang semakin lama semakin menjurus pada tingkat kriminal (pidana) ada berbagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh anak sehingga harus berhadapan dengan hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, pencurian, pelanggaran lalu lintas, pengrusakan, penipuan, perjudian, pemerkosaan, pencabulan, pembunuhan, pemerasan, pembakaran, pengedaran dan pemakaian narkotika dan sebagainya. Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu Faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan di kota Pontianak ditinjau dari sudut kriminologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif empiris yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum, dan menegakkan norma hukum. Yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dilapangan. Adapun hasil dari penelitian yang telah penulis dapatkan yaitu bahwa faktor terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan oleh anak di Pontianak adalah karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan.Kata Kunci: Kriminologi, Anak dan Pencurian Dengan Pemberatan
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA UPT PPD KABUPATEN SANGGAU VERONICA LISTY NP NIM. A1011191191
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstracMotor Vehicle Tax is one of the sources of Regional Original Income that contributes significantly to government financing and regional development in West Kalimantan Province. Motor Vehicle Tax itself is one type of provincial tax regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. The purpose of this study is to find out how the implementation of motor vehicle tax collection and to find out the inhibiting factors or obstacles from the implementation of motor vehicle tax collection at the UPT PPD Sanggau Regency.This research uses an empirical juridical approach method. In the collection of data and legal materials, both primary and secondary, while analytical techniques are carried out qualitatively.Motor Vehicle Tax is collected based on West Kalimantan Provincial Regulation Number 2 of 2012 concerning Amendments to West Kalimantan Provincial Regulation Number 8 of 2010 concerning Regional Taxes of West Kalimantan Province.The implementation of Motor Vehicle Tax Collection (PKB) has been running in accordance with applicable laws and regulations although there are still some obstacles in the implementation of its collection. There are obstacles in the implementation of motor vehicle tax collection by the UPT PPD Sanggau Region has made efforts to overcome this, although the results have not been maximized but in recent years it has exceeded the target of realizing Motor Vehicle Tax revenues. Keywords : Tax, motorbike, regional income AbstrakPajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala dari pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD Kabupaten Sanggau.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang  Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat.Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemungutannya. Adanya hambatan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh UPT PPD Wilayah  Sanggau telah dilakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut, walaupun hasilnya belum maksimal tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah melampaui target realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.Kata Kunci :  Pajak, motor,pendapatan daerah
PENERAPAN SISTEM KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA JEMAAH HAJI SEBAGAI KONSUMEN LAYANAN PUBLIK DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SANGGAU NIM. A1012171088, FITRIA AULI WULANDARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTHajj is a worship that completes the pillars of Islam which must be performed once in a lifetime by every Muslim on earth, especially those who are able, both physically, mentally and materially. The specialty of the Hajj pilgrimage for Muslims lies in its implementation which has special rules regarding requirements, pillars and procedures that must be carried out in an orderly manner, including that it can only be done once a year with a limited place and time, namely at the beginning of the month of Shawwal until Eid al-Adha. in Baitullah. To protect the interests of Indonesian citizens abroad (Saudi Arabia), the government is obliged to take an active role in its implementation. Therefore, based on Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of the Hajj and Umrah Pilgrimage, the government through the Indonesian Ministry of Religion regulates regulations regarding the entire process of organizing the Hajj, both at home and abroad. In order to carry out the Hajj pilgrimage activities in a transparent and accountable manner based on the principles of good governance and to protect the rights and interests of Hajj pilgrims, the Ministry of Religion created a large recording system which is the backbone of the government's Hajj pilgrimage, called the Integrated Hajj Information and Computerization System (SISKOHAT ). This system is also implemented at the Sanggau Regency Ministry of Religion Office, which is part of the vertical agency of the Indonesian Ministry of Religion. One of the duties and functions of the Sanggau Regency Ministry of Religion Office is to provide services in the pilgrimage sector in the Sanggau Regency working area.The problem in this research is "How is the Integrated Hajj Computerized System (SISKOHAT) implemented in the Sanggau Regency Ministry of Religion Office in an Effort to Provide Legal Protection to Hajj Pilgrims as Consumers of Public Services at the Sanggau Regency Ministry of Religion Office?". Meanwhile, the research method used in this research is empirical law with a qualitative approach.Based on the research results, it was concluded that SISKOHAT has a very important role in operational activities at the Sanggau Regency Ministry of Religion Office in an effort to provide legal protection to the Hajj Congregation as consumers of its public services. This can happen because SISKOHAT continues to be developed with quality infrastructure, networks and human resources so that it is able to process and store all data and information related to the Hajj, starting from registration, managing Hajj documents, departure to Saudi Arabia, to returning to Indonesia. . The digital implementation process allows the government to provide maximum service and guarantee the implementation of all Hajj pilgrims' rights to carry out worship comfortably in accordance with religious law.Data security and availability is the main focus of the use of digital transformation services carried out by the Indonesian Ministry of Religion, especially through SISKOHAT. Keywords: SISKOHAT, Legal Protection, Public Service Consumers, Hajj Pilgrims.  ABSTRAK Haji merupakan ibadah penyempurna rukun Islam yang wajib ditunaikan sekali seumur hidup oleh setiap muslim di muka bumi khususnya bagi yang mampu, baik dari segi fisik, mental, maupun materi. Keistimewaan ibadah haji bagi umat muslim terletak pada pelaksanaannya yang memiliki aturan khusus mengenai syarat, rukun dan tata cara yang wajib dijalankan secara tertib, diantaranya hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun dengan tempat dan waktu yang terbatas, yaitu pada awal bulan Syawal sampai Hari Raya Idul Adha di Baitullah. Untuk melindungi kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri (Arab Saudi), pemerintah berkewajiban untuk mengambil peran aktif di dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pemerintah melalui Kementerian Agama RI mengatur regulasi mengenai seluruh rangkaian proses penyelenggaraan haji, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji secara transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip good governance dan untuk melindungi hak dan kepentingan Jemaah Haji, Kementerian Agama membuat sebuah sistem pencatatan besar yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah, yang bernama Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Sistem tersebut juga diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau yang merupakan bagian dari instansi vertikal dari Kementerian Agama RI. Salah satu tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau yaitu untuk melakukan pelayanan di bidang perhajian di wilayah kerja Kabupaten Sanggau.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Pada Jemaah Haji Sebagai Konsumen Layanan Publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau?”. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa SISKOHAT memiliki peran yang sangat penting bagi kegiatan operasional di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada Jemaah Haji sebagai konsumen layanan publiknya. Hal tersebut dapat terjadi karena SISKOHAT terus dikembangkan dengan infrastruktur, jaringan, dan SDM yang berkualitas sehingga mampu untuk mengolah dan menyimpan seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan perhajian, mulai dari pendaftaran, pengelolaan dokumen haji, keberangkatan ke Arab Saudi, hingga pemulangan ke Tanah Air. Proses pelaksanaan yang dilakukan secara digital memungkinkan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan menjamin terlaksananya seluruh hak-hak Jemaah Haji untuk melakukan ibadah dengan nyaman sesuai dengan syariat agama. Keamanan dan  ketersediaan data menjadi fokus utama dari pemanfaatan layanan transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI, terutama melalui SISKOHAT.  Kata Kunci: SISKOHAT, Perlindungan Hukum, Konsumen Layanan Publik, Jemaah Haji.
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH KARTU KREDIT TERHADAP CARDING ANASTASIA NIM. A1012191021
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractTransactions carried out by credit card holders can exceed the credit ceiling (the highest limit of credit that can be lent by the bank to customers) and can even exceed the amount of collateral (deposits), so that it is not enough to cover the credit, so the credit card holder's bona fides will be a very important requirement. Along with the rapid use of credit cards, misuse also occurs. Based on the research results, it was found that in practice abuse often occurs, this abuse can be seen from two sides. The first is from civil law within the scope of contract law as an act of breach of contract, for example using a credit card without authority or not properly. Second, from a criminal law perspective, it is a crime using credit cards, known as carding or card fraud. This credit card crime occurs in line with advances in technology today, which has become popular with the term cybercrime. Credit card crimes often occur in various ways. It is felt that the current regulations are not enough to protect customers' interests, because there are still many crimes and crimes Abuse of credit card use is also growing. Keywords: carding, customers, credit cards   AbstrakTransaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dapat melampaui pagu kredit (batas tertinggi kredityang dapat dipinjamkan oleh bank kepada nasabah) bahkan dapat melampauijumlah jaminan (depositonya), sehingga tidak cukup meng- cover kreditnya maka kebonafitan pemegang kartu kredit akan menjadi syarat yang sangat penting. Seiring dengan pesatnya penggunaaan kartu kredit, penyalahgunaan juga banyak terjadi. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa dalam prakteknya sering terjadi penyalahgunaan, penyalahgunaan ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi, misalnya menggunakan kartu kredit secara tanpa hak atau tidak sebagaimana mestinya. Kedua, dari sudut hukum pidana berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit  yang dikenal dengan istilah carding atau card fraud. Kejahatan kartu kredit ini terjadi seiring dengan kemajuan tekhnologi pada saat ini, yang kemudian popular dengan istilah cybercrime. Kejahatan kartu kredit sudah banyak terjadi dengan berbagai macam modus. Peraturan yang ada sekarang dirasakan belumlah cukup untuk melindungi kepentingan nasabah, dikarenakan masih banyak terjadi kejahatan dan penyalahgunaan terhadap penggunaan kartu kredit pun semakin berkembang. Kata kunci : carding, nasabah, kartu kredit
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA NO.276/PID.B/LH2021/PN.MPW TERKAIT PUTUSAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN LAHAN DI KUBU RAYA GUSTI HARUN FAWWAZ IRSYAD NIM. A1011191091
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac Decree Number: 276/PID.B/LH2021/PN.MPW related to the case of forest and land fires in Kubu Raya by Idah Binti Idris, in this case the first indictment was covered by Article 108 Jo Article 69 paragraph (1) letter h Law - Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management and Alternative Charges article 108 in conjunction with Article 56 paragraph (1) Law No. 39 of 2014 concerning Plantations by the public prosecutor. In this case the decision decided by the judge can be said to be unfair, where there are considerations that are ignored by the judge so that the decision made is still said to be unfair. If in this decision considers all legal aspects along with statements from witnesses, expert witnesses, The legal facts in this trial can be considered by the judge in deciding this case.The judge is the person who adjudicates the case (in court or court). According to Article 31 of Law Number 4 of 2004 concerning Judicial Powers, judges are officials who exercise judicial powers regulated by law. In addition, according to Article 1 Number 8 of the Criminal Procedure Code, judges are state court officials who are authorized by law to judge. This thesis research aims to analyze and find out regarding Deccre number :276/PID.B/LH2021/PN.MPW and to prove that the considerations of the Panel of Judges of the Mempawah District Court are not appropriateKeywords : forest and land fires , Consideration, Decision AbstrakPutusan No.276/PID.B/LH2021/PN.MPW terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kubu Raya oleh Idah Binti Idris, dalam kasus ini terdakwa dituntut dengan dakwaan pertama yakni Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dakwaan Alternatif pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1)Undang – Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini putusan yang di putus oleh Hakim bisa dikatakan tidak adil , dimana terdapat pertimbangan pertimbangan yang di abaikan oleh hakim sehingga keputusan yang di buat masih dikatakan tidak adil. Jika didalam putusan ini mempertimbangkan dari segala aspek hukum beserta keterangan – keterangan dari saksi – saksi, saksi ahli, fakta fakta hukum dalam perisdangan ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah). Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.selain itu, menurut Pasal 1 Angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui terkait Putusan No.276/PID.B/LH2021/PN.MPW serta untuk membuktikan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tidak tepatKata Kunci : Kebakaran Hutan dan Lahan, Pertimbangan Hakim, Putusan
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATUURA PENGGUNAAN LAJUR KIRI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2011 DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011131329, AJI MURBA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac Aturan ini ditujukan kepada seluruh pemilik dan pengemudi kendaraan bermotor tak terkecuali pemilik usaha rental mobil Pontianak. Pada kenyataannya setelah satu tahun berjalan, masih terlihat sebagian besar pengguna jalan yang belum mentaati aturan tersebut, walaupun telah disertakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yangtelah menerangkan penggunaan lajur kiri bagi pengendara sepeda motor. Alat yang dapat mengendalikan lalu lintas, khususnya untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pada sistem jalan maka marka dan rambu lalu lintas merupakan objek fisik yang dapat menyampaikan informasi (perintah, peringatan dan petunjuk) kepada pemakai jalan serta dapat mempengaruhi penggunaan jalan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dan kemudian menganalisisnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.          Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa efektifitas pelaksanaan yang dilakukan instansi terkait terhadap peraturan penggunaan lajur khusus sepeda motor dalam kaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Di Kota Pontianak sudah dilakukan namun kuantitasnya cukup; bahwa faktor yang menyebabkan instansi terkait cukup dalam menjalankan tugasnya terhadap lajur khusus sepeda motor di kota Pontianak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jo peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 di Kota Pontianak karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang mengatur terhadap lajur khusus bagi pengguna sepeda motor, dan mengingat bahwa setiap tahunnya jumlah kendaraan yang semakin meningkat sehingga volume kendaraan tidak berimbang dengan ruas jalan yang tersediakan; dan bahwa Upaya yang dilakukan oleh instansi berwenang dalam menimalisir pelanggar di Kota Pontianak adalah dengan cara teguran pada tahap sosialisasi, kemudian dengan tahap penindakan dengan tilang.Kata Kunci :Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Abstrak This rule is aimed at all owners and drivers of motorized vehicles, including Pontianak car rental business owners. In fact, after one year, it is still visible that the majority of road users have not obeyed these rules, even though they have been included with traffic signs and road markings that explain the use of the left lane for motorcyclists. Tools that can control traffic, especially to improve safety and smoothness of the road system, traffic markings and signs are physical objects that can convey information (commands, warnings and instructions) to road users and can influence road use.In this research the author uses the Descriptive Analysis approach method, namely research carried out by describing the actual situation, and then analyzing it so that a conclusion can be drawn related to the problem being studied.So the author draws several conclusions that the effectiveness of the implementation carried out by the relevant agencies regarding regulations for the use of special motorbike lanes in relation to Law Number 22 of 2009 in conjunction with Government Regulation Number 32 of 2011 in Pontianak City has been carried out but the quantity is sufficient; that the factor that causes the relevant agencies to be inadequate in carrying out their duties regarding special motorbike lanes in the city of Pontianak in relation to Law Number 22 of 2009 in conjunction with Government Regulation Number 32 of 2011 in the City of Pontianak is due to the lack of public awareness of the rules governing special lanes for motorbike users, and bearing in mind that every year the number of vehicles is increasing so that the volume of vehicles is not balanced with the available roads; and that the efforts made by the authorized agencies to minimize violators in Pontianak City are by means of warnings at the socialization stage, then at the enforcement stage with fines.Keywords: Traffic, Government Regulations
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA MENGENAI LARANGAN PARKIR DI BAHU JALAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011161232, DIOFANI WANDI PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Transportation is a means of human movement, from one place to another safely, comfortably, quickly and cheaply also in accordance with the environment to meet the needs of human life. The development of private vehicle ownership growth, especially in Pontianak City, is very rapid, if it is not accompanied by inadequate facilities and infrastructure and is not accompanied by traffic discipline, and tolerance from law enforcement. The impacts caused by parking on the shoulder of the road include congestion, traffic accidents, while reducing the beauty of the city order, the broader effect felt by the general public is the difficulty of creating order and order for road users. The purpose of the research is to obtain data and information regarding parking violations on the shoulder of the road and also to determine the effectiveness of the application of criminal sanctions against parking violators on the shoulder of the road. The research method that researchers use is Empirical legal research method with qualitative analysis. Based on the results of the research, the causes of the existence of vehicles that park their vehicles on the shoulder of the road in Pontianak City are the tolerance of law enforcement officials in Pontianak City, low legal awareness by the public of the applicable rules and the lack of parking facilities regarding the effectiveness of the application of criminal sanctions for vehicle owners who park their vehicles on the shoulder of the road is still not effective because there is still tolerance from law enforcement officials, as a result people are still arbitrary in parking their vehicles on the shoulder of the road and also continue to repeat the same violations.Countermeasures that should be carried out by law enforcement officials in Pontianak city are by frequently conducting patrols or raids and not being selective when ticketing and imposing fines on vehicle owners who park on the shoulder of the road. Often hold socialization to the public and also to parking attendants in Pontianak City so as not to repeat the same violations continuously.Keywords: Legal Effectiveness, Vehicle Owner, Parking ABSTRAK Transportasi adalah alat pergerakan manusia, dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan aman, nyaman, cepat dan murah juga sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perkembangan pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi khususnya di Kota Pontianak sangat pesat, bila tidak disertai dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai serta tidak disertai kedisiplinan berlalu lintas, dan adanya toleransi dari penegak hukum adapun dampak yang diakibatkan dari parkir dibahu jalan antara lain kemacetan, kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengurangi keindahan tatanan kota, akibat yang lebih luas lagindirasakan masyarakat umum adalah sulitnya menciptakan keteraturan dan ketertiban bagi pengguna jalan raya. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data serta informasi mengenai adanya pelanggaran parkir dibahu jalan dan juga untuk mengetahui efektivitas dari penerapan sanksi pidana terhadap para pelanggar parkir di bahu jalan. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian hukum Empiris dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penyebab masih adanya kendaraan yang memarkirkan kendaraannya dibahu jalan di Kota Pontianak adalah masih adanya toleransi dari aparat penegak hukum di Kota Pontianak, rendahnya kesadaran hukum oleh masyarakat akan aturan-aturanyang berlaku dan kurangnya fasilitas parkir yang mengenaiMengenai efektivitas penerapan sanksi pidana bagi pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya dibahu jalan masih belum efektiv karena masih adanya toleransi dari aparat penegak hukum, akibatnya masayarakat masih semena-mena dalam memarkirkan kendaraannya dibahu jalan dan juga terus mengulangi pelanggaran yang sama. Upaya penanggulangan yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum di kota Pontianak adalah dengan seringnya mengadakan patroli atau razia dan tidak tebang pilih disaat menilang dan mengenakan denda bagi pemilik kendaraan yang parkir dibahu jalan. Sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan juga kepada juru parkir yang ada di Kota Pontianak agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama secara terus menerusKata Kunci : Efektivitas Hukum, Pemilik Kendaraan, Parkir
PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA ENAM YANG MELEBIHI KAPASITAS MUATAN DAN KELEBIHAN DIMENSI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SANGGAU NIM. A1011191107, DOFA ROKI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research is entitled Supervision of the Transportation of Goods with Six-Wheeled Motorized Vehicles that Exceed Load Capacity and Over Dimensions by the Sanggau District Transportation Office. A transportation process does not always run smoothly. Especially transportation using six-wheeled motorized vehicles via highways. This study aims to determine the role of the Sanggau Regency Transportation Service in supervising the transportation of goods by six-wheeled vehicles that exceed the load capacity and excess dimensions, and the obstacles faced by the Sanggau Regency Transportation Service in supervising the transportation of goods that exceed the load capacity and excess dimensions that cross the road. Sanggau Regency highway. The research method used is normative-empirical, namely legal research that combines normative legal approaches with the addition of empirical elements. The data in this study were obtained from legal sources, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which are related to the field of transportation law. Data was obtained from interviews with sources, namely the Safety Division of the Sanggau Regency Transportation Service. Whereas the role of the Sanggau Regency Transportation Service in carrying out supervision, guidance and law enforcement in the field of goods transportation across the Sanggau Regency highway is to take action according to its authority, and to socialize regulations related to the transportation of goods. In carrying out its duties, the Sanggau Regency Transportation Service experiences obstacles caused by internal and external factors. In improving its performance, the Sanggau Regency Transportation Service supervises the transportation of goods by six-wheeled motorized vehicles that exceed the load capacity and carrying capacity, and serves as input to the Sanggau Regency Government so that they can work together with all relevant parties to improve transportation safety.Keywords: Control, Goods Transport, Motorized Vehicles, Load Capacity, Dimensions.Abstrak Penelitian ini berjudul Pengawasan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Roda Enam yang Melebihi Kapasitas Muatan dan Kelebihan Dimensi Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau. Suatu proses pengangkutan tidak selalu berjalan dengan lancar. Terutama angkutan yang menggunakan kendaraan bermotor beroda enam melalui jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau dalam mengawasi angkutan barang dengan kendaraan roda enam yang melebihi kapasitas muatan dan kelebihan dimensi, dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau dalam melakukan pengawasan angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan dan kelebihan dimensi yang melintasi jalan raya Kabupaten Sanggau. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan unsur empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang terkait dengan bidang hukum transportasi. Data diperoleh dari wawancara dengan narasumber yaitu Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau. Bahwa peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum di bidang angkutan barang yang melintasi jalan raya Kabupaten Sanggau adalah menindak sesuai kewenanganya, dan melakukan sosialisasi peraturan terkait angkutan barang. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau mengalami kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau dalam memperbaiki kinerjanya melaksanakan pengawasan angkutan barang dengan kendaraan bermotor roda enam yang melebihi kapasitas muatan dan daya angkut, dan menjadi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau agar dapat bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk meningkatkan keselamatan bertransportasi. Kata Kunci: Pengawasan, Angkutan Barang, Kendaraan Bermotor, Kapasitas Muatan, Dimensi.
PENEGAKAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN TINGGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI KALIMANTAN BARAT REVA DADY DE LIMA NIM. A1011151218
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  The crime of money laundering or better known as money laundering in Indonesia is one of the nation's unresolved problems. Money laundering is a term that is often heard from various mass media, which is termed money laundering, money laundering or it can also handle money from the proceeds of illicit (dirty) transactions. The economic crime of corruption is very closely related to the alleged practice of money laundering, the practice of money laundering is very often carried out on money obtained from corruption crimes. The practice of money laundering is one way to disguise or conceal the proceeds of corruption. Based on data obtained by the West Kalimantan High Prosecutor's Office, throughout 2019 it has tried 7 corruption case files and all of them have permanent decisions that have permanent legal force (inkracht van gewijsde) and in 2020 there were 9 cases of corruption and corruption and all of them have been decided or have been has a decision that has permanent legal force (inkracht van gewijsde). One way to get good results in handling cases of the Crime of Money Laundering is through Law Enforcement.has many obstacles both legally and in the implementation of law enforcement in the community itself, one of which is the distance traveled in summoning witnesses and also the experience of law enforcement officers in dealing with criminal acts of money crime.So it can be seen that the role of investigators has a very important role in the prevention and eradication of money laundering.Proof proves the guilt of an obligation for those who are considered to have committed crimes, to prove their wealth proposal. Reverse evidence is also part of the Crime of Money Laundering in accordance with Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.Keywords: Money Laundering, Criminal Justice, Law Enforcement, Reverse EvidenceABSTRACT Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, yang di istilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor).Terhadap kejahatan ekonomi khususnya kejahatan korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan praktik pencucian uang (Money laundering), dimana dewasa ini praktik-praktik money laundering sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi.Praktik pencucian uang (money laundering) adalah salah satu cara untuk melakukan penyamaran atau penyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan.Berdasarkan data yang diperoleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, sepanjang tahun 2019 telah menyidangkan 7 berkas perkara korupsi dan narkotika dan semuanya telah memiliki keputusan tetap yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 9 perkara  korupsi dan narkotika  dan semuanya telah  diputus atau sudah memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap tetap (inkracht van gewijsde).Salah satu cara untuk mendapatkan hasil yang baik dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang adalah melalui Penegakan Hukumnya,peran Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus TPPU berdampak besar dalam membantu pencegahan maupun pemberantasan TPPU.Aparat Penegak Hukum nyatanya memiliki banyak kendala baik secara per undang-undangan maupun implementasi penegakan hukum di masyarakat itu sendirim, salah satunya berkaitan dengan jarak tempuh dalam melakukan pemanggilan terhadap saksi dan juga kurangnya pengalaman aparat penegak hukum dalam menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang.Maka dapat diketahui bahwa peran penyidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pembuktian terbalik ialah suatu kewajiban bagi seseorang yang dianggap melakukan sebuah kejahatan, untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya.Pembuktian terbalik juga termasuk bagian dari Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomer 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Kata Kunci: Pencucian Uang, Peradilan Pidana, Penegakan Hukum, Pembuktian Terbalik
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA LAUNDRY DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN NABILA FARAH OKTAVIANI NIM. A1011191154
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

                                            ABSTRAK Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban baik dari konsumen maupun dari pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan berbagai ketentuan lain yang dapat menjamin terpenuhinya segala hak-hak konsumen serta menjaga keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Pada praktiknya kerap ditemukan pengguna jasa Laundry kerap kali merasakan kerugian akibat baik karena kerusakan pakaian ataupun pakaian milik konsumen tertukar dengan konsumen lainnya.Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha laundry yang ada di Kelurahan Bangka Belitung Laut terhadap konsumen atas timbulnya kerugian akibat pakaian milik konsumen yang rusak dan/atau tertukar dengan konsumen lain dengan menggonakan metode penelitian normatif-empiris yang mengakaji hukum sebagai norma serta mengobservasi pemberlakuan aturan hukum tersebut di masyarakat, apakah masyarakat telah menjalankan peraturan sebagaimana mestinyaKesimpulannya, praktik tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha jasa laundry di Kelurahan Bangka Belitung Laut telah menunjukan bahwa pelaku usaha telah menunjukan adanya itikad baik dalam mejalankan usahanya, pihak laundry bersedia untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen atas kerugian yang diakibat oleh kesalahan dari pelaku usaha. Meskipun masih banyak keterbatasan dalam hal pemberian ganti rugi yang menyebabkan pihak laundry tidak mampu memenuhi ganti kerugian secara penuh dengan nominal yang setara dengan harga barang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun adanya alternatif penyelesaian yang ditawarkan serta tercapainya kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi antara konsumen dan pelaku usaha mengisyaratkan bahwa telah adanya kebijaksanaan dari pihak laundry dalam upaya menyelesaikan permasalahan dengan konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Usaha Laundry  ABSTRACT The Consumer Protection Act (Law No.8 of 1999) outlines the rights and obligations of both consumers and entrepreneurs, specifying the responsibilities of entrepreneurs and ensuring the fulfillment of consumer rights. This legislation promotes a balanced position between consumers and entrepreneurs. In reality, it is often found that customers of laundry services often feel losses due to either damage to clothes or accidental exchange of customers' clothes.Therefore, this research will discuss the responsibility of laundry entrepreneurs in Bangka Belitung Laut Urban Village towards customers for the occurrence of losses due to customers' clothes being damaged or accidentally exchanged with other customers by using applied law research, which studies the law as a norm and observes the application of these legal rules in society, whether the society has applied the rules as it should be.In conclusion, the laundry service entrepreneurs in Bangka Belitung Laut Urban Village have shown that they have good faith in running their businesses and are willing to compensate customers for the losses caused by their mistakes. Although there are still limitations in terms of providing compensation, which cause the laundry to be unable to provide total compensation with a nominal equivalent to the price of the goods as required by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, the existence of alternative solutions offered and reaching an agreement on the form and amount of compensation between costumers and businessmen suggests that they have been wise in resolving problems with customers. Keywords: Consumer Protection, Responsibility, Laundry Business

Page 194 of 319 | Total Record : 3190

 192   193   194   195   196 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue