Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNGJAWAB DISTRIBUTOR DALAM PEREDARAN PRODUK PANGAN SOSIS IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PONTIANAK HENGKY LEONARDO NIM. A1011171195
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The increasing trade and food industry today has resulted in the circulation of various types of packaged foods circulating in the community. Where every food circulating within the territory of the State of Indonesia must have a distribution permit, so that the food is legal food to be consumed by consumers. This study examines how the responsibility of distributors in the circulation of imported sausage food products that do not have a distribution permit by the Food and Drug Supervisory Agency in Pontianak City. The purpose of this study was to obtain data and information about the responsibility of distributors of distribution of imported sausage food products that do not have a distribution permit by the Food and Drug Supervisory Agency in Pontianak City. In addition, to reveal the factors that cause the circulation of imported sausage food products that do not have a distribution permit by the Food and Drug Supervisory Agency in Pontianak City. To disclose the legal consequences for distributors regarding the distribution of imported sausage food products that do not have a distribution permit by the Food and Drug Supervisory Agency in Pontianak City to consumers. And to reveal efforts so that there is no more circulation of imported sausage food products that do not have a distribution permit by the Food and Drug Supervisory Agency in Pontianak City. The research method used is Sociological Juridical, where it is intended to find out how the rule of law in this matter is implemented and can reveal the problems behind the implementation and enforcement of the law. The results of the study indicate that the distributor is not yet responsible for the circulation of imported sausage food products in the city of Pontianak. Guidance for business actors implies encouraging business actors to act in accordance with applicable rules, both rules required by law, custom, and propriety. Guidance is also carried out to consumers with the aim of increasing consumer resources so that they have a strong awareness of their rights, willing to consume in a healthy and rational manner. Meanwhile, the government's responsibility in supervising the implementation of consumer protection is also an important part of efforts to build positive and dynamic business activities. so that the rights of consumers can still be considered by business actors.. Keywords: Distributor, Import Sausage, Distribution Permit Abstrak Semakin tingginya perdagangan dan industri makanan sekarang ini maka mengakibatkan beredarnya bermacam-macam jenis makanan kemasan yang beredar di masyarakat. Yang mana setiap pangan yang beredar di dalam wilayah Negara Indonesia tentulah harus memiliki izin edar, sehingga pangan tersebut merupakan pangan yang legal untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen. Penelitian ini mengkaji Bagaimana Tanggung Jawab Distributor Dalam Peredaran Produk Pangan Sosis Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang pertanggungjawaban distributor peredaran produk pangan sosis impor yang tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pontianak. Selain itu untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan peredaran produk pangan sosis impor yang tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi distributor mengenai peredaran produk pangan sosis impor yang tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pontianak tehadap konsumen. Serta untuk mengungkapkan upaya agar tidak ada lagi peredaran produk pangan sosis impor yang tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pontianak. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, dimana hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum dalam permasalahan ini dilaksanakan dan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distributor Belum Betanggung Jawab Dalam Peredaran Produk Pangan Sosis Impor Di Kota Pontianak. Pembinaan terhadap pelaku usaha mengandung makna mendorong pelaku usaha agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan oleh undang-undang, kebiasaan, maupun kepatutan. Pembinaan juga dilakukan kepada konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atas hak-haknya, mau berkonsumsi secara sehat dan rasional. Sementara itu, tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis. sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha. Kata Kunci: Distributor, Sosis Impor, Izin Edar

AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN ANTARA BANK BRI SYARIAH, BNI SYARIAH, MANDIRI SYARIAH TERHADAP HAK-HAK PEKERJA INA PERMATASARI NIM. A1011191208
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Legal Consequences of the Merger Between Banks Bri Syariah, BNI Syariah, Against Workers' Rights", aims to find out and present information about the legal consequences of the merger (merger) of the three banks related to workers' rights. To find out and explain the arrangements regarding workers' rights as a result of a merger based on statutory regulations. To reveal the efforts that can be made by workers related to their rights as a result of the merger of the three Islamic Banks.This research was conducted using the empirical legal method which is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense by examining how law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: Whereas the legal consequences of the merger of the three Islamic Banks related to workers' rights, the answer was that workers' rights remained as usual because the merger or merger that occurred did not cause termination of the relationship labor for workers in the three Islamic banks that have been merged are only given the choice of workers whether they want to continue working or stop with the new management from the results of the merger of the three Islamic banks. Whereas the regulation regarding workers' rights as a result of a merger based on statutory regulations is based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and several other regulations which regulate the rights and obligations of workers where These various regulations regulate the rights and obligations of workers in the event of termination of employment or layoffs if a merger occurs or the company stops operating. Whereas the efforts that can be made by the workforce regarding their rights as a result of the merger of the three Islamic Banks are to conduct deliberations and consensus between workers and the Board of Directors regarding the fate of workers after the merger of the three government-owned Islamic Banks to obtain certainty about the status of workers whether to continue working or resign. Keywords: Merger, Islamic Bank, Workers' Rights ABSTRAKPenelitian tentang “Akibat Hukum Penggabungan Antara Bank Bri Syariah, Bni Syariah, Terhadap Hak-Hak Pekerja”, bertujuan Untuk mengetahui serta memaparkan informasi tentang akibat hukum dari penggabungan (merger) ketiga bank tersebut berkaitan dengan hak-hak pekerja. Untuk mengetahui serta menjelaskan pengaturan tentang hak pekerja akibat penggabungan (merger) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja berkaitan dengan hak-haknya akibat dilakukannya penggabungan ketiga Bank Syariah.Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa akibat hukum dari penggabungan (merger) ketiga Bank Syariah tersebut berkaitan dengan hak-hak pekerja diperoleh jawaban bahwa hak-hak pekerja tetap seperti biasa karena dengan penggabungan atau marger yang terjadi tidak menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan tenaga kerja bagi para pekerja di ketiga bank syariah yang telah di merger hanya diberikan pilihan kepada para pekerja apakah mau terus bekerja atau berhenti dengan adanya manajemen baru dari hasil marger ketiga Bank Syariah. Bahwa pengaturan tentang hak pekerja akibat penggabungan (merger) berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan beberapa peraturan lain yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pekerja dimana dalam berbagai peraturan tersebut telah diatur tantang hak dan kewajiban para pekerja jika mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK jika terjadi marger atau perusahaan berhenti beroperasi. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja berkaitan dengan hak-haknya akibat dilakukannya penggabungan ketiga Bank Syariah adalah dengan melakukan musyawarah dan mufakat antara para pekerja dengan jajaran Direksi tentang Nasib para pekerja setalah dilakukan merger ketiga Bank Syariah milik pemerintah untuk mendapatkan kepastian akan status para pekerja apakah terus bekerja atau mengundurkan diri.Kata Kunci : Penggabungan, Bank Syariah, Hak Pekerja

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS ROYALTI TERHADAP LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG PADA PLATFORM YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA MUHAMMAD FARRAS ISKANDAR PUTRA NIM. A1011161139
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTBased on the research entitled “The Legal Protection of Songwriter Over the Cover Song’s Royalties on Youtube Platform According to Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 2014 on Copyright”. This research explained the mechanism of Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 2014 in protecting the songwriter’s copyright, and the role of Lembaga Manajemen Kolektif in collecting the royalty, oversee towards the covered songs, alongside with the infringement on copyright in Youtube platform. This research using the normative research method, with documentation as the technique of data collection. The source of the data taken from some books, journals, acts, and articles.The finding of this research shows that the songwriter has a right to claim the royalties from the songs that has been covered or monetized on Youtube platform. Therefore, the songwriter has a legal right to collect the royalties from the covered songs uploaded on Youtube or other social media through Lembaga Manajemen Kolektif.Keyword : Legal Protection, Royalty, Cover Song, Youtube Platform, Copyright Act No. 28 of 2014 ABSTRAKBerdasarkan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Royalti Terhadap Lagu Yang Dinyanyikan Ulang Pada Platform Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penulisan ini akan menjelaskan bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melindungi hak cipta pencipta lagu dan peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam memungut royalti, melakukan pengawasan terhadap lagu yang dinyanyikan ulang pada platform youtube serta jenis pelanggaran Hak Cipta di youtube.Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang sumbernya dari buku-buku, jurnal, undang-undang dan tidak terlepas dari media cetak dan media elektronik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim royalti terhadap lagu yang mereka miliki jika lagu tersebut diunggah dan dikomersilkan pada media youtube. Dengan demikian mereka memiliki hak legal untuk menarik royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif ketika lagu tersebut dinyanyikan ulang dan diputar oleh orang lain melalui media youtube ataupun media lainnya.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Royalti, Menyanyikan Ulang Lagu, Platform Youtube, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI TENTANG HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2022/PN.PTK SARA ANGELIA NABABAN NIM. A1011191050
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractOne of the consequences of a divorce is the disputes over child custody between husband and wife. The problems that arise from the statement above includes who has to look after their children, and what rights parents have to their children, the judges are obligated to examine and adjudicate every part of the parties’ lawsuit. In the case of children who are still minors, the majority of the determination will be granted to the mother as the custodian. However, in Decision Number 28/Pdt.G/2022/PN.Ptk, the panel of judges ruled that custody of the underage child should be granted to the father. Therefore, this study aims to analyze the legal considerations of the Pontianak District Court in determining child custody resulting from divorce in Decision Number 28/Pdt.G/2022/PN.Ptk. The research method used includes the type of normative legal research, with approaches is case approach. The sources of data or legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique employed is the Literature Study or Document Study, and the data analysis technique used is qualitative analysis. The results obtained in this study indicate that the legal considerations of the district court in determining child custody resulting from divorce are in accordance with the provisions of the Marriage Law, Child Protection Law, Supreme Court’s Jurisprudence, and judge's decisions. In this case, the panel of judges considered the facts presented in the trial, which proved that the husband (father) was more capable in terms of economic income to take care of the children and had a closer emotional relationship with them. This is because the wife (mother) was proven to have failed to fulfill her duties by leaving her husband and children for two consecutive years. Keywords : Marriage; Divorce; Custody; Child AbstrakSalah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan istri. Masalah yang timbul, siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, dan hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, maka Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak. Dalam usia anak yang masih di bawah umur maka sebagian besar penetapannya akan diberikan kepada ibu hak pengasuhannya. Namun dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Ptk, majelis hakim dalam putusannya menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hukum pengadilan negeri dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Ptk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian pada putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Ptk. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari, jenis penelitian yaitu Penelitian Hukum Normatif, jenis pendekatan yaitu Pendekatan Kasus, sumber data atau bahan hukum yaitu bersumber pada Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen dan menggunakan Teknik Analisis data Kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penulisan ini adalah bahwa pertimbangan hukum pengadilan negeri dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan keputusan dari hakim. Dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan kepada fakta-fakta di Persidangan yang mana terbukti bahwa sang suami (bapak) lebih mampu dari segi penghasilan ekonomi untuk mengurus anak-anaknya serta memiliki hubungan emosional yang lebih dekat dengan anak-anaknya. Dikarenakan sang istri (ibu) dalam hal ini terbukti tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, dengan meninggalkan suami dan anak-anaknya selama dua tahun berturut-turut.Kata Kunci : Perkawinan; Perceraian; Hak Asuh; Anak

IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS (STUDI DI UNIT PELAKSANA KEGIATAN PUSKESMAS ALIANYANG) NINDI DWI SAFITRI NIM. A1011141181
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn this thesis, the author raises the problem of Implementation of Article 2 of Pontianak Mayor Regulation Number 25 of 2014 concerning Inpatient Services at Puskesmas (Studies in Alianyang Community Health Center Activities Implementation Unit). In terms of meeting the demands of the community in the health sector, the Alianyang Community Health Center Health Service Unit which operates and operates in the health sector has provided adequate health services to the community. Because health services are a major factor in improving community welfare.The formulation of the problem in this thesis is Why is the provision of Article 2 of Pontianak Mayor Regulation Number 25 of 2014 in the Alian Community Health Center Activity Implementation Unit Not Effective? The author uses empirical legal research methods with descriptive research characteristics, namely by describing and analyzing conditions or facts obtained from the field at the time the research was conducted.The results of this study indicate that the provisions of Article 2 of Pontianak Mayor Regulation Number 25 of 2014 on the Alian Community Health Center Activities Implementation Unit have not been implemented effectively. The factors causing the inadequate implementation of Article 2 of Pontianak Mayor Regulation Number 25 of 2014 in the Alianyang Community Health Center Activities Implementing Unit are the limited health service facilities they have. Efforts made by the government in the context of monitoring Article 2 of Pontianak Mayor Regulation Number 25 of 2014 in the Alianyang Community Health Center Activities Implementation Unit are by conducting routine supervision by the Pontianak City Health Office. The Health Office plays an important role in supervising services at the Puskesmas. This is indicated by the routine supervision carried out by the Health Office on the performance of the Puskesmas. Supervision is carried out to monitor performance and is also related to the facilities in the Puskesmas. Keywords: Puskesmas, Inpatient Services AbstrakPada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Pasal 2 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Rawat Inap Di Puskesmas (Studi Di Unit Pelaksana Kegiatan Puskesmas Alianyang). Dalam hal memenuhi tuntutan masyarakat dibidang kesehatan maka Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas Alianyang yang beroperasi dan bergerak dibidang kesehatan telah melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara memadai. Karena pelayanan kesehatan merupakan faktor utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah Mengapa Ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 25 Tahun 2014 di Unit Pelaksana Kegiatan Puskesmas Alianyang Belum Efektif? Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fakta yang diperoleh dari lapangan pada saat penelitian dilakukan.Hasil penelitian ini, bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 25 Tahun 2014 pada Unit Pelaksana Kegiatan Puskesmas Alianyang belum terlaksana secara efektif. Adapun faktor penyebab belum terlaksananya Pasal 2 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 25 Tahun 2014 di Unit Pelaksana Kegiatan Puskesmas Alianyang yaitu karena terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki. Upaya yang di lakukan oleh pemerintah dalam rangka pengawasan terhadap Pasal 2 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 25 Tahun 2014 di Unit Pelaksana Kegiatan Puskesmas Alianyang yaitu dengan melakukan pengawasan yang dilakukan rutin oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Dinas Kesehatan berperan penting dalam pengawasan pelayanan di Puskesmas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengawasan yang dilakukan rutin oleh Dinas Kesehatan terhadap kinerja Puskesmas. Pengawasan dilakukan untuk mengawasi kinerja dan juga terkait dengan fasilitas yang di Puskesmas tersebut. Kata Kunci: Puskesmas, Pelayanan Rawat Inap

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PADA JUAL BELI KERAMIK DI KOTA PONTIANAK TEDDY NIM. A1011191326
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractBuying and selling between ceramic buyers and sellers at a building shop in Pontianak City, Jalan Ya'm Sabran Tanjung Hulu, East Pontianak District, is carried out face-to-face to select ceramics to be purchased in large quantities, because when buying a lot, the seller only opens a few boxes of ceramics, for example that the ceramics are good and not defective which makes the buyer believe, but the ceramics that have been purchased turn out to have defects in the ceramics which make the buyer lose. Due to the buyer's carelessness and the notice having passed 2 (two) days, the seller does not want to be responsible for the ceramic. This research is an empirical research whose nature is descriptive by analyzing the subject and research object. The sources and data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used are direct communication techniques and document study techniques. Based on the results of research and discussion obtained in the field, the sale and purchase of ceramics on Jalan Ya'm Sabran Tanjung Hulu, East Pontianak District, fulfillment of compensation in terms of the condition of defective goods is not carried out properly by the business actor as the seller with the reason that it has passed from 2 (two) days while Article 19 paragraph 3 UUPK states that compensation is carried out within a period of 7 (seven) days after the date of the transaction. For this reason, as an alternative to reclaiming his rights as a buyer, the buyer can make efforts by way of deliberation with the aim of reaching a mutual agreement.Keywords : Consumer protection, Building shop, sale and purchase agreementAbstrakJual beli antara pembeli keramik dengan penjual di toko bangunan Kota Pontianak jalan Ya’m Sabran Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur, dilakukan secara tatap muka langsung untuk memilih keramik yang akan dibeli dalam jumlah banyak, karna membeli banyak penjual hanya membuka beberapa kotak keramik sebagai contoh bahwa keramik tersebut bagus dan tidak cacat yang membuat pembeli percaya, akan tetapi keramik yang sudah dibeli ternyata terdapat cacat dalam keramik tersebut yang membuat pembeli rugi. Karna ketidak cermatan pembeli dan pemberitahuan sudah lewat 2 (dua) hari maka penjual tidak mau bertanggung jawab terhadap keramik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang sifat penelitiannya deskriptif dengan menganalisis subjek dan objek penelitian. Sumber dan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi langsung dan teknik studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh di lapangan, pelaksanaan jual beli keramik di jalan Ya’m Sabran Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur, pemenuhan ganti rugi dalam hal kondisi barang yang cacat tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh pelaku usaha sebagai penjual dengan alasan sudah lewat dari 2 (dua) hari sedangkan pasal 19 ayat 3 UUPK menyatakan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Untuk itu, sebagai alternatif untuk memperoleh kembali haknya selaku pembeli, pembeli dapat melakukan upaya dengan cara musyawarah dengan tujuan mencapai persetujuan bersama.Kata kunci : Perlindungan konsumen, Toko bangunan, Perjanjian Jual Beli

WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG PONTIANAK TIKO PERDANA MAMURAJA NIM. A1012151206
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe credit agreement entered into by the debtor as the borrower ar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pontianak Branch is a legal relationship between the two parties’ relationship in it’s implementation. Debtors who default in the return oh the agreement. This research was conducted using the empirical method, namely conducting research by describing and analyzing the facts that were actually obtained or seen when this research was conducted in the field to arrive at the final conclusion. Based on the results of the study, it can be stated as follows : That the implementation of debtor obligations in the credit agreement with PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pontianak Branch has not been carried out properly this is because there are still debtors who have not made payment of credit installments to the bank in accordance with the agreement because there are who have not paid installments for 3 months to 6 months. That the cause of the debtor’s default in the credit agreement at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pontianak Branch was because there was a problem with the debtor where the debtor experienced economic problems due to the pandemic, then the money was used for maintenance costs and there was an intentional failure to pay installments. That the legal consequences for debtors who fail in performing their payment obligations can be requested to fulfill their obligations and provide compensation for losses to the bank. That the efforts made by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pontianak Branch againts debtors who are in default is to make efforts to negotiate with the debtor by way of deliberation and consensus, this is because so far the legal relationship between the bank and the debtor has been going well. Keywords : Default, Debtor, Credit Agreement AbstrakPenelitian tentang “Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pontianak”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit dengan pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Cabang Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor yang menjadi penyebab kreditur melakukan tindakan wanprestasi dalam perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pontianak. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang melakukan tindakan wanprestasi. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pontianak terhadap Kreditur yang wanprestasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir. Berdasarkan uraian-uraian pada bab ketiga pengolahan data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit dengan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pontianak belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan masih ada debitur yang belum melaksanakan pembayaran cicilan kredit pada bank sesuai dengan perjanjian karena ada yang belum membayar cicilan 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Bahwa yang menjadi penyebab kreditur melakukan tindakan wanprestasi dalam perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pontianak adalah dikarenakan terdapat persoalan pada debitur tersebut dimana debitur mengalami persoalan ekonomi akibat pandemic, kemudian uangnya terpakai untuk biaya perawatan serta adanya kesengajaan tidak membayar cicilan. Bahwa akibat hukum bagi pihak-pihak yang melakukan tindakan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dapat dikatakan sebagai pihak yang telah melakukan tindakan wanprestasi sehingga berakibat dapat dimintakan untuk memenuhi kewajibannya serta memberikan ganti rugi atas kerugian pihak bank. Bahwa upaya yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pontianak terhadap debitur yang wanprestasi adalah dengan melakukan upaya negosiasi dengan pihak debitur dengan cara musyawarah dan mufakat hal ini dikarenakan selama ini hubungan hukum antara bank dengan debitur telah berjalan dengan baik. Kata Kunci : Wanprestasi, Debitur, Perjanjian Kredit

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYAWAN BARISTA YANG DIGAJI DIBAWAH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) STUDI KASUS DI COFFEE SHOP BARABIRU KOTA PONTIANAK CAHYA NINGRATI NIM. A1011191328
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIndonesia, it is one of the developing countries and has many diverse populations ranging from religion, ethnicity and culture, the more people it has, the more difficult it is to get a job through the work it does. Therefore, humans as social beings cannot live alone, they have to work with one another. cooperation can take place when the individuals concerned have the same interests and have the awareness to work together to achieve their interests, while labor is the main capital as well as the implementation of Pancasila community development. The most important goal of community development is the welfare of the people, including workers, workers as executors of development must be guaranteed their rights, regulated their obligations and developed their usefulness. The formulation of the problem that the researchers found from these three factors, one of which the researchers found was that the labor factor played a role that was no less important when compared to other supporting factors, this was supported by a very high population, this aspect was one of the most important assets. Considering that the labor factor in the development process must be considered, therefore efforts are needed to guide, direct and protect the workforce to create prosperity related to what they do. Based on the description from the introduction to the discussion, the authors draw the conclusion that the implementation of salaries is based on regional minimum wage regulations (UMR) by the City Coffee Shop BaraBiru and as for the constraints and efforts of Coffee Shop BaraBiru entrepreneurs to realize employee welfare, but the situation or income side has not been able to cover income according to UMR standard, business owners themselves have not been able to pay the workers according to the standards set.Keywords: Legal Protection, Labor, Salary, Wages, Coffee ShopAbstrakNegara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan banyak mempunyai penduduk yang beragam mulai dari agama suku dan budayanya semakin banyaknya penduduk semakin susah juga untuk mendapatkan pekerjaan melalui pekerjaan yang ditekuninya oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri mereka harus bekerja sama satu sama lain kerja sama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut, adapun tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat Pancasila tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja, tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Rumusan masalah yang peneliti temukan dari ketiga faktor tersebut adapun salah satu yang peneliti temukan ialah faktor tenaga kerja merupakan peranan yang tidak kalah penting jika dibandingkan dengan faktor penunjang lainnya, hal ini didukung oleh penduduk yang sangat tinggi aspek tersebut merupakan salah satu modal yang sangat penting “Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha untuk membimbing, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan. Berdasarkan uraian dari pendahuluan sampai pembahasan maka penulis menarik kesimpulan Bahwa pelaksanaan gaji berdasarkan aturan upah minimum regional (UMR) oleh Coffee Shop BaraBiru kota dan adapun kendala dan upaya pengusaha Coffee Shop BaraBiru untuk mewujudkan kesejahteraan karyawan akan tetapi situasi atau sisi pendapatan belum bisa menutupi pendapatan sesuai standart UMR, pemilik usaha sendiri belum mampu membayar para pekerja sesuai standart yang ditetapkan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Gajih, Upah, Coffee Shop

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PADA PERKARA NOMOR 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIAJUKAN OLEH BEKAS ISTRI SEBAGAI PENGGUGAT SITI NUR FAUZIAH NIM. A1011191102
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Divorce is a complicated thing because it involves property that is within the bonds of marriage. One of the cases regarding joint property is Case Number 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk. In that case, the ex-wife as Plaintiff filed a lawsuit asking for a house on the Defendant's estate, a Honda Scoopy motorcycle, wardrobe, and bed to be designated as joint property. However, the final decision handed down by the panel of judges was to reject all of the Plaintiffs' claims. The purpose of the study is to analyze the court's legal considerations in Decision Number 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk and the legal consequences of Decision Number 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk. The research method used is normative research and uses a legal approach and a case approach. The results of the research achieved were the court's legal considerations in Decision Number 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk is a judge considering that the Plaintiff has received a share of joint property amounting to Rp.30,000,000. The property claimed as joint property is the property of the Defendant and the Plaintiff cannot prove the origin of the money to build a house, so the Panel of Judges rejected all claims. But according to the author, wardrobe and bed can be categorized as shared treasures. For Honda Scoopy motorcycles because the identity of the vehicle is incomplete, the lawsuit cannot be accepted. Then because only the Defendant pays the mortgage, the Plaintiff's claim must be rejected. Legal consequences of Decision Number 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk that is because the Panel of Judges did not consider the date and year of obtaining the Defendant's pension, the determination of marital property and the judgment handed down was incorrect and detrimental to the Plaintiff. Decision Number 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk has permanent legal force so that no legal remedy is made by the Plaintiff. Keywords: Common Property, Rejected Lawsuit, Religious Court Verdict Number 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk Abstrak Perceraian merupakan hal yang rumit karena menyangkut harta benda yang berada dalam ikatan perkawinan. Salah satu perkara mengenai harta bersama adalah Perkara Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk. Pada perkara itu, mantan istri sebagai Penggugat mengajukan gugatan yang meminta sebuah rumah di atas tanah waris Tergugat, sebuah sepeda motor Honda Scoopy, lemari pakaian, dan tempat tidur ditetapkan sebagai harta bersama. Namun putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah menolak seluruh gugatan Penggugat. Tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum pengadilan dalam Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk dan akibat hukum dari Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang dicapai ialah pertimbangan hukum pengadilan dalam Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk adalah hakim menimbang bahwa Penggugat sudah mendapatkan bagian harta bersama sebesar Rp.30.000.000. Harta benda yang digugat sebagai harta bersama merupakan harta bawaan Tergugat dan Penggugat tidak bisa membuktikan asal uang untuk membangun rumah, maka Majelis Hakim menolak seluruh gugatan. Namun menurut penulis, lemari pakaian dan tempat tidur dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Untuk motor Honda Scoopy karena identitas kendaraanya tidak lengkap, maka gugatan tidak dapat diterima. Kemudian karena yang membayar cicilan rumah hanya Tergugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak. Akibat hukum dari Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk yaitu karena Majelis Hakim tidak menimbang kapan tanggal dan tahun dari diperolehnya uang pensiun Tergugat, maka penentuan harta benda perkawinan dan putusan yang dijatuhkan tidak tepat dan merugikan Penggugat. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk sudah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat. Kata Kunci: Harta Bersama, Gugatan yang Ditolak, Putusan Pengadilan Agama Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk

TINJAUAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN TERHADAP PENUMPANG KAPAL WISATA SUNGAI KAPUAS (STUDI DI WATERFRONT CITY PONTIANAK) I D R I S NIM. A1011191280
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractPontianak City is the capital of West Kalimantan Province, which is geographically passed by the Equator and the Kapuas River, which is used as a tourism sector, such as Waterfront City and Kapuas River Tour Boats. Problems that are often encountered on the Kapuas River Tour Ship include no tickets and passenger data collection. Then there is no easily accessible safety equipment such as Life Jackets or life jackets, Life Bouys or life jackets, Fire bottles or Fire Extinguishers (APAR) and Equipment first aid The research aims to obtain data and information and then analyze the implementation and factors that have not implemented security and safety standards for Kapuas River Tour Boats, security and safety standards by business actors on Kapuas River Tour Boats, and forms of government supervision of the operation of Kapuas River Tour Boats in Pontianak Waterfront City. The legal research method is empirical and analytical descriptive in nature, by describing the situation as it was that had occurred at the time the research was carried out or by disclosing all the problems based on real facts, then classifying legal data and material, examining it qualitatively. The implementation of security and safety standards by Kapuas River Tourism Ship business actors has not been fully implemented. It is proven that ship owners do not pay attention to the security and safety of ships as determined by statutory regulations. The cause of not implementing security and safety standards consists of internal factors, namely the awareness of the organizers and external factors from the government. Government oversight of the operation of the Kapuas River Tour Boat in Pontianak Waterfront City with direct supervision and indirect supervision, as well as the government controlling the inappropriate vessels.Keywords : Passengers, Security and Safety, Kapuas River Tour Ship Abstrak Kota Pontianak adalah ibukota Provinsi Kalimantan Barat, yang secara geografis di lewati garis Khatusltiwa dan Sungai Kapuas yang dimanfaatkan sebagai sektor pariwisata seperti Waterfront City dan Kapal Wisata Sungai Kapuas. Permasalahan yang sering ditemui di Kapal Wisata Sungai Kapuas diantaranya tidak ada karcis, pendataan penumpang, kemudian tidak tersedia alat keselamatan yang mudah dijangkau seperti Life Jacket atau baju pelampung, Life Bouy atau pelampung, Botol api atau Alat pemadam api (APAR) dan Alat-alat P3K. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data dan informasi kemudian menganalisis pelaksanaan dan faktor belum dilaksanakannya standar keamanan dan keselamatan Kapal Wisata Sungai Kapuas standar keamanan dan keselamatan oleh pelaku usaha Kapal Wisata Sungai Kapuas, dan bentuk pengawasan Pemerintah terhadap beroperasinya Kapal Wisata Sungai Kapuas di Waterfront City Pontianak. Metode penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang telah terjadi pada saat penelitian itu dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahanya berdasarkan fakta nyata, kemudian mengklasifikasi data dan bahan hukum, mengkaji secara kualitatif. Pelaksanaan standar keamanan dan keselamatan oleh pelaku usaha Kapal Wisata Sungai Kapuas belum dilaksanakan sepenuhnya terbukti para pemilik kapal tidak mengindahkan keamanan dan keselamatan kapal sebagaimana dtitentukan oleh aturan perundang-undangan. Penyebab belum dilaksanakannya standar keamanan dan keselamatan, terdiri dari faktor internal yaitu kesadaran penyelenggara dan faktor eksternal dari pihak pemerintah. Pengawasan Pemerintah terhadap beroperasinya Kapal Wisata Sungai Kapuas di Waterfront City Pontianak dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, serta pemerintah melakukan penertiban kepada kapal yang tidak sesuai.Kata Kunci : Penumpang, Keamanan dan Keselamatan, Kapal Wisata Sungai Kapuas

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA