Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TERHADAP ANAK JALANAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF I PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK ANNISA TURSINA NIM. A1011191143
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractStreet children are children who spend most of their time doing dailylifeactivities on the streets, either to make a living or roam the streets or other publicplaces. Street children are the responsibility of the Pontianak City Government based on Article 19 Paragraph (1) Letter I of the Pontianak City Regional Regulation Number 03 of 2014 on the Implementation of Child Protection. This study used empirical research methods and a descriptive approachinthe form of library and field researches. The samples in this study were the Headof the Pontianak City’s Social Office, the Head of the Population Control Office, Family Planning Office, Women's Empowerment and Child Protection(DP2KBP3A) of Pontianak City, PLAT (Integrated Child Service Center) administrators, three (3) parents of street children in Pontianak City, and ten(10) street children in Pontianak City. The results of this study are as follows; that the biggest factors for childrento become street children are due to poverty and the child's own mindset. Themindset in which they think that getting money is easy because of the compassionfrom the society. Subsequently, the factors causing the Pontianak City Government to not optimally solve the street children's problems are due to a lackof supervision from related institutions, the behavior of street children, a lackof coordination between institutions, and a lack of funds at certain moments. Furthermore, the efforts that can be made by the government are planningtheRPJMD based the problems happened in Pontianak City, providing ongoingassistance and training, conducting out large-scale outreach, collaboratingwithNGOs (Non-Governmental Organizations), collaborating with UMKM(Micro, Small and Medium Enterprises) and MBKM program (Independent Campus, Freedom to Learn). Keywords: Government, Children, Street ChildrenAbstrakAnak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf I Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan deskriptif dengan bentuk penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research), sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, pengurus PLAT (Pusat Layanan Anak Terpadu), tiga (3) orang tua anak jalanan di Kota Pontianak, dan sepuluh (10) orang anak jalanan di Kota Pontianak. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; Bahwa kebanyakan faktor anak-anak menjadi anak jalanan adalah karena faktor kemiskinan dan mindset anak itu sendiri. Mindset dimana mereka berfikir bahwa mendapatkan uang itu mudah karena rasa iba dari masyarakat. Kemudian, faktor-faktor penyebab Pemerintah Kota Pontianak belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan adalah karena kurangnya pengawasan dari instansi terkait, perilaku anak jalanan, kurangnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya dana pada momen-momen tertentu. Lalu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan merencanakan RPJMD sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Kota Pontianak, memberikan bantuan dan pelatihan berkelanjutan, melakukan sosialisasi besar-besaran, bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), menjalin kerjasama dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan program MBKM (Merdeka Belajar - Kampus Merdeka)Kata Kunci : Pemerintah, anak, anak jalanan

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM PERUSAHAAN KELAPA SAWIT MARTHA ANTONIA RANDA SAULINA SIHOMBING NIM. A1011191275
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe welfare of the Indonesian people is the responsibility of the Government of Indonesia, as written in the Preamble to the 1945 Law in paragraph 4 (four). The central government gives power to local governments to make arrangements to local communities within the scope of local governments. The arrangements made by the Government are also a manifestation of the welfare of the community. However, in addition to the Local Government that can realize community welfare, what can realize community welfare is the Company as a place for people who work to get wages that can meet their daily needs.This research reveals the role of the Sambas Regency Government towards the welfare of workers in oil palm companies, the local government has done several things to prosper the workers, especially workers who work in the oil palm plantation business sector. Analyzing the Role of the Sambas Regency Government in the welfare of workers in the palm oil business sector. The data collection technique and tool used to carry out this analysis is a direct communication technique, namely interviews. This research, using a descriptive approach to analysis. The result of the research on the involvement of institutions related to worker welfare is the Manpower and Transmigration Office of West Kalimantan Province. The government requires palm oil companies to provide a minimum wage in accordance with the West Kalimantan Governor's Regulation, requires companies to provide facilities that can support workers' performance, and the government also ensures that these workers are entitled to workers' rights and obligations in accordance with the law. Keywords: The Role of Government. Welfare, workers, enterprises. AbstrakKesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia, sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 pada Alinea ke 4 (empat). Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan ke masyarakat daerah yang dalam lingkup pemerintah daerah. Pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah ini juga sebagai perwujudan mensejahterakan masyarakat. Namun, selain Pemerintah Daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah Perusahaan sebagai tempat para masyarakat yang bekerja untuk mendapatkan upah yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.Penelitian ini mengungkap tenang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Terhadap Kesejahteraan Pekerja Dalam Perusahaan Kelapa Sawit, Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa hal untuk mensejahterakan para pekerja, khususnya para pekerja yang bekerja di Sektor usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Menganalisis Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam mensejahterakan pekerja dalam sektor usaha kelapa sawit. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan analisi ini adalah teknik komunikasi langsung yaitu Wawancara. Penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian terhadap keterlibatan lembaga - lembaga terkait dengan kesejahteraan pekerja adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah mewajibkan para perusahaan kelapa sawit untuk memberikan upah minimum yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat, mewajibkan perusahaan untuk memberikan fasilitas yang dapat mendukung kinerja pekerja, dan pemerintah juga memastikan para pekerja tersebut mendapatkan hak-hak dan kewajiban pekerja yang sesuai dengan Perundang- undangan. Kata kunci: Peran Pemerintah. Kesejahteraan, Pekerja, Perusahaan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL REOG PONOROGO NISA AYU NURLITA NIM. A1011191112
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran hak Kekayaan Intelektual Ekspresi Budaya Tradisional Reog Ponorogo. Ekspresi budaya tradisional reog ponorogo juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Namun perkembangan teknologi modern terutama di bidang telekomunikasi dapat menimbulkan berbagai penggunaan secara tak pantas dari budaya tradisional reog ponorogo yang ada. Berbagai bentuk komersialisasi terhadap budaya tradisional terjadi bahkan hingga tingkat global tanpa se izin masyarakat adat pemiliknya. Komersialisasi ini juga disertai dengan berbagai bentuk distorsi, pengubahan maupun modifikasi terhadap budaya tradisional. Kasus-kasus yang terjadi belakangan ini yaitu kasus klaim kepemilikan kekayaan budaya tradisional milik bangsa Indonesia oleh negara tetangga tanpa otorisasi masyarakat adat Ponorogo sebagai pemiliknya, hingga memancing kontroversi antara dua negara karena muncul anggapan telah terjadi pelecehan terhadap budaya tradisional Indonesia.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak Kekayaan Intelektual Ekspresi Budaya Tradisional Reog Ponorogo sudah maksimal”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Ekspresi Budaya Tradisional Reog Ponorogo yang dilakukan oleh pemerintah sudah maksimal atau belum. Sehingga kesenian tradisional bangsa Indonesia ini tidak dapat diklaim sebagai kesenian yang dimiliki oleh negara lain, serta dalam rangka melindungi kesenian reog ponorogo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case approach).Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Cipta kesenian reog ponorogo telah terdaftar dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual sejak 11 Februari 2004, disahkan pada 1 Desember 2004 dengan nomor pendaftaran 026377. Penegakan hukum yang diterapkan pada pelanggaran hak cipta terhadap kesenian reog Ponorogo sudah maksimal dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Reog Ponorogo juga sudah diajukan secara resmi sebagai Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO pada 18 Februari 2022, kini Indonesia menunggu tim UNESCO mengevaluasi pengajuan itu hingga akhirnya sampai pada putusanKata kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Kekayaan Intelektual, Reog Ponorogo, Penegakan Hukum ABSTRACKThis thesis discusses Law Enforcement Against Violation of Intellectual Property rights for Traditional Cultural Expressions of Reog Ponorogo. The traditional cultural expression of Reog Ponorogo also has promising economic potential, especially related to the tourism industry and the creative economy industry. However, the development of modern technology, especially in the field of telecommunications, can lead to inappropriate uses of the existing traditional culture of Reog Ponorogo. Various forms of commercialization of traditional culture occur even at the global level without the permission of the indigenous people who own it. This commercialization is also accompanied by various forms of distortion, alteration or modification of traditional culture. Cases that have occurred recently, namely cases of claims of ownership of traditional cultural assets belonging to the Indonesian people by neighboring countries without the authorization of the Ponorogo indigenous people as owners, have provoked controversy between the two countries because there was an assumption that there had been harassment of Indonesian traditional culture.The formulation of the problem in this study is "Is law enforcement against violations of the Intellectual Property Rights of Reog Ponorogo Traditional Cultural Expressions maximal?" This study aims to determine whether law enforcement against violations of Intellectual Property Rights for Traditional Cultural Expressions of Reog Ponorogo committed by the government has been maximized or not. So that the traditional art of the Indonesian people cannot be claimed as art owned by other countries, and in order to protect the art of Reog Ponorogo. This study uses normative research with 3 approaches, namely the statutory approach, historical approach and case approach. The data used are secondary data and interviews.The results showed that the Copyright for the Reog Ponorogo art has been registered in the Intellectual Property Database since February 11, 2004, ratified on December 1, 2004 with registration number 026377. PP) Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property (KIK). Reog Ponorogo has also been officially submitted as an Intangible Cultural Heritage to UNESCO on 18 February 2022, now Indonesia is waiting for the UNESCO team to evaluate the submission until it finally arrives at a decision. Keywords: Traditional Cultural Expressions, Intellectual Property Rights, Reog Ponorogo, Law Enforcement.

TANGGUNG JAWAB AGEN PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA DALAM PENJUALAN PRODUK ASURANSI KEPADA NASABAH LINA MARYANA NIM. A1011191173
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

A B S T R A C T In the implementation of insurance business, insurance companies are responsible for all consequences of actions committed by their agents. Including about liability for losses suffered by policyholders due to agent errors. To protect policyholders from these losses, it is necessary to have a legal protection effort for policyholders. The background of the author raising this theme is that there are legal problems related to the discrepancy between the delivery of agents and the provisions in the insurance policy that harm PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Pontianak City branch. This study aims to find out how the form of accountability by PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Pontianak branch and also how legal protection is provided to aggrieved policyholders. The research method used is empirical legal research by collecting data from interviews with representatives of PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Pontianak branch and also from literature studies relevant to the problems studied. Based on the results of the research, the form of responsibility carried out by PT. Asuransi Allianz Life Indonesia is to continue to fulfill its obligations as an Insurer, namely to carry out administrative actions by giving warnings to its Agents and providing alternativ policy closures to Policyholders as a form of legal protection for Policyholders.Keywords : Responsibility, Legal Protection, PolicyholderA B S T R A K Dalam pelaksanaan usaha perasuransian, perusahaan asuransi bertanggung jawab atas segala akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh agennya. Termasuk tentang tanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang polis karena kesalahan agen. Untuk melindungi pemegang polis dari kerugian tersebut maka perlu adanya suatu upaya perlindungan hukum untuk pemegang polis. Latar belakang penulis mengangkat tema ini ialah adanya permasalahan hukum terkait ketidaksesuaian antara penyampaian agen dengan ketentuan yang ada di polis asuransi sehingga merugikan pemegang polis PT. Asuransi Allianz Life Indonesia cabang Kota Pontianak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia cabang Pontianak dan juga bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan perwakilan dari pihak PT. Asuransi Allianz Life Indonesia cabang Pontianak dan juga dari studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia adalah tetap memenuhi kewajibannya sebagai Penanggung yaitu melakukan tindakan administratif dengan pemberian peringatan kepada Agennya dan memberikan alternatif penutupan polis kepada Pemegang Polis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Pemegang Polis.Kata kunci : Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, Pemegang Polis

EFEKTIFITAS SOSIALISASI MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191229, YURY ALAMSYAH SAGALA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe theft of two-wheeled motor vehicles as a crime continually evolves in terms of its modus operandi each year, which also leads to an increase in motor vehicle theft cases every year throughout the territory of the Republic of Indonesia, including the city of Pontianak. Public awareness campaigns are one of the appropriate measures to reduce the number of two-wheeled motor vehicle theft cases. These campaigns, carried out by law enforcement authorities, refer to Article 13 and 14 of Law No. 2 of 2002 concerning the Main Duties of the Republic of Indonesia National Police as a form of community development. The author's research focuses on the effectiveness of public awareness campaigns regarding criminal modus operandi in preventing two-wheeled motor vehicle theft in the city of Pontianak. The research method used is empirical (sociological) law with a problem-oriented approach using descriptive analysis. Data collection is done through field research, which is then analyzed descriptively using library research techniques. The research findings show that the public awareness campaigns about criminal modus operandi in preventing two-wheeled motor vehicle theft in the city of Pontianak have not been effective in reducing such thefts. In fact, over the past four years, cases of motor vehicle theft have continued to increase. This is attributed to the lack of intervention and predictions made by law enforcement authorities as expected. Additionally, limited community participation is also one of the factors contributing to the ineffective implementation of this goal.Keywords: Preventive Measures, Motor Vehicle Theft, Public Awareness Campaigns.AbstrakPencurian kendaran bermotor roda dua sebagai sebuah kejahatan selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya dari segi modus operandinya, ini juga berdampak pada peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor setiap tahunnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia termasuk kota Pontianak. Sosialisasi merupakan salah satu langkah yang tepat dalam menekan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua ke arah yang lebih rendah lagi. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian, mengacu pada Pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk pembinaan masyarakat. Penulis memfokuskan penelitian terhadap efektifitas sosialisasi modus operandi tindak pidana dalam mencegah terjadinya pencurian kendaran bermotor roda dua di kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan masalah menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan yang kemudian dianalisis dengan deskriptif dengan teknik perpustakaan. Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu bahwa sosialisasi modus operandi tindak pidana dalam mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua yang polresta Pontianak kota belum efektif dalam mencegah terjadinya pencurian kendaraan roda dua, kenyataannya dalam kurun waktu empat tahun terakhir kasus pencurian kendaraan bermotor masih mengalami peningkatan hal ini mengacu pada tidak berjalannya intervensi dan prediksi yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagaimana yang diharapkan. Disamping itu partisipasi masyarakat yang minim juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tujuan tersebut menjadi tidak terlaksana dengan baik.Kata Kunci: Upaya Preventif, Pencurian Kendaraan Bermotor, Sosialisasi

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 PADA MASYARAKAT DESA KAPUR KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ADITYA DUTA HARYADI NIM. A1011191127
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractRegistration of land rights for the first time is a series of activities that include collection, processing, bookkeeping, and presentation and maintenance of physical data and juridical data, in the form of maps and lists of land parcels. Land registration aims to ensure that the managed land has legal certainty over its ownership. In this case the author is interested in conducting research related to the implementation of registration of land rights. The formulation of the problem in this study is "What are the inhibiting factors in the process of making land certificates in the implementation of sporadic first-time land registration in Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya?". The author in writing this thesis has the goal of providing references regarding the implementation of land registration in Kapur Village, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. This study uses a qualitative research method that refers to descriptive analysis of empirical law. The scope of the substance of this research is to identify and examine directly the inhibiting factors in the process of making land certificates in the implementation of sporadic first-time land registration in Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. The results of this study are that the inhibiting factors in the implementation of registration of land rights in Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya are old documents and cost issues. The old document factor was caused by the people who did not control their land and did not protect the boundaries of the land they owned. Then for the cost factor due to the sporadic registration of land rights for the first time, all costs required in the registration process are borne by the applicant. Costs in land registration are not only the cost of carrying out the process of measuring, mapping, and all costs required during the process of registering land rights, costs also need to be incurred by the applicant in carrying out the administration needed to fulfill the requirements for land rights registration. The fees in question are the costs of paying the tax compliance which is a condition for applying for land ownership rights. Keywords : Land Registration, Property Rights Over Land ABSTRAKPendaftaran hak atas tanah pertama kali merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah. Pendaftaran tanah bertujuan agar tanah yang dikelola memiliki jaminan kepastian hukum atas kepemilikannnya. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?”. Penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk memberikan referensi yang berkenaan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu analisis deskriptif hukum empiris. Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menelaah secara langsung faktor penghambat proses pembuatan sertifikat tanah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian ini adalah faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah dokumen lama dan permasalahan biaya. Faktor dokumen lama diakibatkan oleh masyarakat yang tidak menguasai tanahnya serta tidak menjaga batas-batas dari bidang tanah yang dimilikinya. Kemudian untuk faktor biaya diakibatkan karena pendaftaran hak atas tanah pertama kali secara sporadik ini segala biaya yang diperlukan dalam proses pendaftaran ditanggung oleh pemohon. Biaya dalam pendaftaran tanah tidak hanya biaya melakukan proses pengukuran, pemetaan, dan segala biaya yang diperlukan selama berjalannya proses pendaftaran hak atas tanah tersebut, biaya juga perlu dikeluarkan oleh pemohon dalam mengurus administrasi yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran hak atas tanah. Biaya yang dimaksud ialah biaya-biaya pembayaran pemenuhan pajak yang menjadi syarat permohonan hak milik atas tanah. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Hak Milik Atas Tanah

PELAKSANAAN JAMINAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP PEKERJA OLEH PEMILIK TOKO ACC SHINE BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 DI KOTAPONTIANAK NIM. A1011151209, HENDRA HERMAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja oleh pemilik Toko ACC SHINE berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaksanaan pemberian jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja oleh pemilik Toko ACC SHINE tidak terlaksana, juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum daripada tidak terlaksananya pemberian jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja oleh pemilik Toko ACC SHINE, dan selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya- upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja terhadap pemilik Toko ACC SHINE yang tidak melaksanakan pemberian jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Adapun populasi dari penelitian ini adalah Perusahaan Dagang atau Toko ACC SHINE, serta sampel dalam penelitian ini adalah Pemilik Toko ACC SHINE dan 2 Pekerja Toko ACC SHINE, kemudian adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Komunikasi Langsung yaitu dengan mengadakan kontak langsung kepada sumber data, dengan mewawancarai narasumber, sebagai sumber data yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pemberian jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja oleh pemilik Toko ACC SHINE belum terlaksana sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, disebabkan faktor-faktor antara lain yakni lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dan kurangnya pemahaman pekerja maupun pemilik Toko ACC SHINE, hal tersebut dapat berakibat hukum gugatan ganti rugi wanprestasi dan juga sanksi administratif atau bahkan pidana penjara atau denda, adapun upaya yang dapat dilakukan pekerja yakni merundingkan permasalahan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dengan pemilik Toko ACC SHINE, atau membuat gugatan ganti rugi atas tidak terlaksananya jaminan pelindungan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, dan dapat melaporkan kepada unit kerja pengawas ketenagakerjaan. Kata Kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Secara Lisan ABSTRACTThis study aims to determine the implementation of the guarantee of occupational safety and health protection for workers by the owner of the ACC SHINE Shop based on Law Number 13 of 2013 concerning Manpower, also aims to determine the factors causing the implementation of the provision of occupational safety and health protection guarantees to workers by The owner of the ACC SHINE Shop was not carried out, it also aims to find out the legal consequences of not implementing the guarantee of occupational safety and health protection for workers by the owner of the ACC SHINE Store, and besides that this study aims to determine the efforts that can be made by workers against the owner ACC SHINE stores that do not provide guarantees for the protection of occupational safety and health for workers as regulated in Law Number 13 of 2013 concerning Manpower.The research method used in this research is a sociological normative research method. The population of this study is a Trading Company or ACC SHINE Store, and the samples in this study are ACC SHINE Store Owners and 2 ACC SHINE Store Workers, then the data collection technique used in this study is Direct Communication Technique, namely by making direct contact with source of data, by interviewing sources, as a source of data that is related to the research conducted.Based on the results of the study, it was found that the implementation of providing guarantees for the protection of occupational safety and health for workers by ACC SHINE Shop owners has not been carried out according to Law Number 13 of 2013 concerning Manpower, due to factors including weak labor inspection and lack of understanding of workers and owners. ACC SHINE shop, this can result in a lawsuit for compensation for default and also administrative sanctions or even imprisonment or a fine, as for efforts that can be made by workers, namely negotiating occupational safety and health insurance issues with the owner of the ACC SHINE shop, or making a claim for compensation for the non-implementation of the guarantee of protection of work safety and health, and can report to the work unit of the labor inspector. Keywords : Occupational Health and Safety, Employment, Verbal Work Agreement

ANALISIS YURIDIS PENYESUAIAN NAMA ANAK DARI EJAAN LAMA KE EJAAN BARU BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 82/PDT.P/2022/PN SKW NIM. A1011191257, MITCHEL EDUARDO MOKODASER
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In cases that are often encountered, many parents want to change their child's name for various reasons, which then results in a number of legal consequences from changing the name As in the case in Court Decree No. 82/Pdt.P/2022/PN Skw, in which the Petitioner in this decision wanted to change the name of his son, originally named Andy Tjahaja Purnama, to Andy Cahaya Purnama on the grounds that the Petitioner's Child Birth Certificate 6172-LT-17062016-0010 was issued by the Population and Records Service Singkawang City Civil Service on 20 February 2016 there was an error in recording the name of the applicant's child which still uses the old spelling. This thesis research method uses normative legal research methods which are carried out by examining library materials and conceptualized with what is written in statutory regulations The procedure for changing the name on the birth certificate according to article 52 of Law number 23 of 2006 concerning Population Administration is carried out based on the decision of the district court where the applicant is. In accepting an application for changing the child’s name, the Judge will read the basis of the application and determine whether the application for changing the name can be justified according to law, does not conflict with statutory norms and regulations, and is based on evidence and witnesses submitted by the applicant. Changing a child’s name has legal consequences for his rights. After a stipulation from the District Court, the applicant is given no later than 30 (thirty) days to process the repair of the birth certificate at DISDUKCAPIL as a basis for fulfilling the interests of other child rights, including birth certificates, family cards, and other documents Keywords: Name Change; Birth Certificate Abstrak Pada kasus yang sering dijumpai, banyak orang tua ingin mengganti nama anaknya dikarenakan berbagai alasan, yang kemudian dari peristiwa penggantian nama tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum. Sebagaimana kasus dalam Penetapan Pengadilan No. 82/Pdt.P/2022/PN Skw, dimana Pemohon dalam penetapan tersebut ingin mengganti nama anaknya semula bernama Andy Tjahaja Purnama menjadi Andy Cahaya Purnama dengan alasan karena Akta Kelahiran Anak Pemohon 6172-LT-17062016-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 20 Februari 2016 terdapat kesalahan pencatatan nama anak dari pemohon yang masih menggunakan ejaan lama. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan dikonsepkan dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur penggantian nama pada akta kelahiran menurut pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Dalam menerima suatu permohonan penggantian nama anak, Hakim akan membaca dasar permohonan dan apakah permohonan penggantian nama itu dapat beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan, dan didasarkan pada bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon. Penggantian nama anak memberi akibat hukum terhadap hak-haknya. Setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, pemohon diberi waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mengurus perbaikan akta kelahiran di DISDUKCAPIL sebagai dasar memenuhi kepentingan hak-hak anak lainnya, diantaranya akta kelahiran, KK, dan dokumen lainnya. Kata Kunci: Penggantian Nama; Akta Kelahiran.

ANALISIS JUAL BELI EMAS DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PEGGY DANIA NIM. A1011191070
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe development of the era related to buying and selling, especially buying and selling of gold through electronic media with a payment system in advance, then the goods will arrive a few days later. Meanwhile, gold is a ribawi item that must be hand-to-hand in buying and selling. Some scholars say that gold is included in ribawi goods (amwalribawiyah) which have the potential for usury in it. Therefore, this study aims to analyze the legal transactions of buying and selling gold electronically in terms of Islamic law, analyzing the views of scholars on buying and selling gold through electronic media, analyzing the consequences of buying and selling gold electronically which contains elements of usury. By using this type of normative legal research with a case approach, a conceptual approach, the results of research on gold buying and selling transactions carried out through electronic media according to Islamic law, are not in accordance with Shari'a because Islamic law requires the presence of goods used as as the object of sale and purchase in the contract and must be passed from hand to hand. Regarding the views of the Ulama and MUI (Indonesian Ulema Council) of West Kalimantan Province regarding the sale and purchase of gold through electronic media, they have different opinions. The scholars agree that buying and selling gold must be on cash terms, but they differ on the time limit. Imam Hambali and Imam Syafi'i are of the opinion that buying and selling currency occurs in cash as long as the two parties have not separated, whether the recipient is at the time of the transaction or the receipt is late. But Imam Maliki is of the opinion that if the acceptance at the assembly is late, then the sale and purchase is cancelled, even though the two parties have not parted ways. Meanwhile, in the opinion of the MUI of West Kalimantan Province regarding the sale and purchase of gold through electronic media, the law is permissible as long as it fulfills the pillars and conditions for legal sale and does not contain gharar. as a result of buying and selling gold electronically which according to the views of classical scholars is unlawful and the danger of usury is very large which threatens the afterlife of a muslimKeywords: Gold Buying and Selling, Electronic Media, Islamic Law AbstrakBerkembangnya zaman terkait jual beli khususnya jual beli emas melalui media elektronik dengan sistem bayar terlebih dahulu lalu barangnya akan datang beberapa hari kemudian. Sedangkan emas merupakan barang ribawi yang dalam jual belinya harus dari tangan ke tangan, Beberapa kalangan ulama menyebutkan bahwa emas termasuk ke dalam barang ribawi (amwalribawiyah) yang berpotensi riba di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum transaksi jual beli emas secara elektronik ditinjau dari hukum Islam, menganalisis pandangan ulama terhadap jual beli emas melalui media elektronik, menganalisis akibat dari jual beli emas secara eletronik yang mengandung unsur riba. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), hasil penelitian transaksi jual beli emas yang dilakukan melalui media elektronik menurut Hukum Islam, tidak sesuai syari’at karena dalam hukum Islam mengharuskan hadirnya barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dalam akadnya dan harus dari tangan ke tangan. Terkait pandangan ulama dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Kalimantan Barat terkait jual beli emas melalui media elektronik mereka berbeda pendapat, para ulama sepakat bahwa jual beli emas harus dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu yang membatasi. Imam Hambali dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimanya pada saat transaksi atau penerimaannya terlambat. Tetapi Imam Maliki berpendapat jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli tersebut batal, meski kedua belah pihak belum berpisah. Sedangkan, menurut pendapat MUI Provinsi Kalimantan Barat tentang jual beli emas melalui media elektronik hukumnya adalah boleh selama masih memenuhi rukun dan syarat sah jual dan tidak mengandung gharar. akibat dari jual beli emas secara elektronik yang menurut pandangan ulama klasik adalah haram hukumnya dan bahaya riba sangat besar yang mengancam kehidupan akhirat seorang muslim Kata Kunci: Jual Beli Emas, Media Elektronik, Hukum Islam

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA GAME ONLINE BAJAKAN DI INDONESIA MUHAMAD FIDEL RAIHAN DITO NIM. A1011191159
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The abstract should be clear, concise, and descriptive. This abstract should provide a brief introduction to the problem, objective of the article, followed by a statement regarding the methodology (optional) and a brief summary of results. Abstracts are written in font arial 10 pt, Italic, single spacing in one paragraph and preferably not more than 300 words. This study aims to evaluate the regulation of game copyright in Law Number 28 of 2014 and assess the extent to which this regulation provides effective protection for game creators. The research method employed is Normative Legal Research using a Case Approach and Legal Approach. Analysis is conducted on legal regulations, government regulations, and technical regulations related to game piracy in Indonesia. Based on the research findings, several factors contribute to the occurrence of online game piracy, including the lack of clarity in regulations related to online games, ineffective law enforcement, and a lack of legal awareness among the general public. Additionally, there are shortcomings in regulations that are not specific enough regarding the circulation of online games, as well as a lack of effective mechanisms to address technological advancements in the gaming industry. Law enforcement concerning online game piracy also faces challenges, such as a lack of understanding and knowledge among law enforcement officials regarding online games. Efforts to enhance collaboration between law enforcement agencies, the government, and the gaming industry are necessary to address cases of copyright infringement in online games in Indonesia. Keywords: Copyright, Pirated Games, Law Number 28 of 2014, Law Enforcement. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan hak cipta game dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan menilai sejauh mana pengaturan tersebut memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta game. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan Pendekatan kasus dan Pendekatan undang-undang. Analisis dilakukan terhadap peraturan hukum, peraturan pemerintah, dan peraturan teknis yang berkaitan dengan game bajakan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya pembajakan game online, seperti ketidakjelasan dalam pengaturan terkait game online, kurangnya penegakan hukum yang efektif, dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Selain itu, terdapat kekurangan dalam pengaturan yang belum cukup spesifik terkait peredaran game online dan belum adanya mekanisme yang efektif untuk menghadapi perkembangan teknologi dalam industri game. Penegakan hukum terkait pembajakan game online juga masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan penegak hukum tentang game online. Diperlukan upaya peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan industri game dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta dalam game online di Indonesia. Kata Kunci: Hak Cipta, Game Bajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Penegakan hukum.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA