Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAK – HAK PEKERJA OLEH PERUSAHAAN YANG TELAH PAILIT (STUDI KASUS PT. AIRLANGGA SAWIT JAYA DI KABUPATEN LANDAK) NIM. A1011191169, REGINA IRENE TINAMBUNAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Bankruptcy is a condition in which the debtor is unable to make payments on the debts of his creditors. The condition of not being able to pay is usually caused by difficulties in the financial condition of the debtor's business which has experienced setbacks. In this condition, apart from having difficulty repaying debts to creditors, companies also experience difficulties in fulfilling workers' or laborers' rights. Like what happened to PT. Airlangga Sawit Jaya, which went bankrupt on December 19 2019. The bankruptcy of PT. Airlangga Sawit Jaya so that the company does not fulfill the rights of workers, namely not paying severance pay for workers who terminate work relations. Thus a team of curators was formed to take care of bankruptcy assets and settle debts to creditors, especially employees who are preferred creditors. The formulation of the problem in this study is: "Is Fulfillment of Workers' Rights at PT. Airlanga Sawit Jaya, after the company was declared bankrupt, is it still being fulfilled?”. Research Objectives To obtain data and information on the process of implementing payment settlements for workers' rights after a bankruptcy decision; To reveal the factors causing companies not to pay severance pay for workers who terminate employment, To disclose legal consequences for companies that have not implemented workers' rights, To reveal legal consequences for companies that have not implemented workers' rights, To reveal workers' efforts at companies going bankrupt if not get their rights. The research method used in this paper uses empirical methods. The nature of this research is descriptive, namely to solve problems encountered by describing the present moment, based on the facts that existed during the research. Based on the research results achieved, namely, that the curator from PT. Airlangga Sawit Jaya has not carried out its responsibilities in paying workers' rights, namely severance pay for workers who terminate their employment. The factor that causes workers not to receive severance pay is because the company is in a state of loss at the time of the auction where the results of the auction are far from the price set, therefore until now funds for severance pay have not been provided. Legal Consequences for the company if it does not fulfill the rights of workers in a bankrupt company is a company that is declared bankrupt which does not carry out its obligation to pay workers' wages resulting in law for the company which is declared to be the company's debt to its workers. The efforts made by the curators to be carried out by the curators and workers are by mediating with the curators. Keywords: Bankruptcy, Workers' Rights, Termination of Employment, severance pay. ABSTRAK Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran, Di dalam kondisi ini, selain mengalami kesulitan mengembalikan utang pada kreditor, perusahaan juga mengalami kesulitan dalam memenuhi hak-hak pekerja atau buruh. Seperti halnya yang terjadi pada PT. Airlangga Sawit Jaya yang mengalami kepailit pada 19 Desember 2019. Pailitnya PT. Airlangga Sawit Jaya sehingga membuat perusahaan tidak memenuhi Hak-Hak para pekerja yaitu tidak membayar pesangon pekerja yang memutuskan hubungan kerja. Dengan demikian dibentuk tim kurator untuk mengurus harta pailit serta membereskan hutang-hutang kepada kreditor, khususnya pekerja yang merupakan kreditor preferen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Pada PT. Airlanga Sawit Jaya Setelah Perusahaan Dinyatakan Pailit Tetap dipenuhi?”. Tujuan Penelitian Untuk memperoleh data dan informasi proses pelaksanaan pemberesan pembayaran hak-hak pekerja setelah putusan pailit; Untuk mengungkapkan faktor penyebab perusahaan tidak membayarkan pesangon pekerja yang memutuskan hubungan kerja, Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi perusahaan yang belum melaksanakan hak-hak pekerja, Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi perusahaan yang belum melaksanakan hak-hak pekerja, Untuk mengungkapkan upaya pekerja pada perusahaan pailit jika tidak memperoleh hak-haknya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode empiris. Sifat Penelitian ini adalah Deskriptif yaitu untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan mengambarkan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai yaitu, Bahwa kurator dari PT. Airlangga Sawit Jaya belum melaksanakan tanggung jawabnya dalam membayarkan hak-hak pekerja yaitu uang pesangon pekerja yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Faktor yang menyebabkan pekerja tidak mendapatkan uang pesangon ialah karena Perusahaan dalam keadaan mengalami kerugian pada saat penglelangan yang dimana hasil lelang jauh dari penetapan harga yang diberi, maka dari itu sampai saat ini dana untuk pesangon belum bisa berikan. Akibat Hukum bagi perusahaan apabila tidak memenuhi hak-hak para pekerja pada perusahaan pailit adalah perusahaan yang dinyatakan pailit yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayarkan upah para pekerja mengakibatkan hukum bagi perusahaan yang dinyatakan menjadi utang perusahaan terhadap para pekerjanya. Upaya yang dilakukan para kurator untuk dilakukan oleh kurator dan para pekerja yaitu dengan cara melakukan mediasi Bersama kurator.Kata Kunci : Pailit, Hak-Hak Pekerja,Pemutusan Hubungan kerja,pesangon.

UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NIM. A1012191148, NORMAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT In resolving cases, of course there is a judge as one of the law enforcers who has the task of being the decider in deciding the case. After the resolution of the Simple Claims case has been decided in the District Court of first instance, if one of the parties is not satisfied with receiving the decision, then one of the parties can submit legal action. So the main problem in this writing is "What about the implementation of the objection decision by The panel of judges regarding simple lawsuits can resolve civil disputes between the parties at the Pontianak District Court by using qualitative research methods, with an empirical legal research approach, a descriptive approach carried out qualitatively by describing and analyzing the facts that were actually obtained during this research. carried out in the field to arrive at a final conclusion.Western verdict. You can find out whether the objection is accepted by correcting the decision, canceling the decision or strengthening the decision of the District Court, which is the last legal remedy which is final and must be obeyed by all parties involved in the case. In implementing the decision, it must be seen whether the judge's decision has binding force, evidentiary force and executorial force or the power to be implemented, which of course has permanent legal force. Keywords: Legal Remedies, Objections, Simple Claims ABSTRAK Dalam Penyelesaian perkara, tentunya ada Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai tugas sebagai penentu dalam memutuskan perkara. Setelah dilakukan Penyelesaian terhadap perkara Gugatan Sederhana adanya Putusan di Pengadilan Negeri tingkat pertama, apabila salah satu pihak kurang puas dalam menerima putusan, maka salah satu pihak dapat mengajukan upaya hukum.Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah”Bagaimana dengan pelaksanaan putusan keberatan oleh majelis hakim terhadap gugatan sederhana dapat menyelesaikan sangketa perdata para pihak Di Pengadilan Negeri Pontianak?’’dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian hukum empiris pendekatan Deskriptif yang dilakukan secara kualitatif dengan menggambarkan dan analisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh pada saat penelitian ini dilakukan dilapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir. Putusan kebaratan. dapat diketahui apakah upaya keberatan diterima dengan memperbaiki putusan, membatalkan putusan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang merupakan upaya hukum terakhir bersifat final dan harus ditaati semua pihak yang berperkara. Dalam pelaksanaan putusannya, harus dilihat apakah putusan hakim itu mempunyai kekuatan yang mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan, yang tentunya telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kata Kunci : Upaya Hukum, Keberatan, Gugatan Sederhana

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI AKUN PREMIUM NETFLIX TIDAK RESMI (STUDI PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA) NIM. A1011191054, SYARIFAH ANISA MAHARANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The development of the era in the modern era allows people to more easily access the internet. So many applications have sprung up to make it easier for people to entertain themselves. One example of such an application is Netflix. Netflix is in great demand by the public because of its ease of use, without going to the cinema people can watch movies and TV shows online. Netflix has a premium package classification which has a price range from Rp.54,000 to Rp.186,000. So many people use it as a buying and selling transaction. With this, it can cause a problem and even lead to illegal trade.In this study, the method used by the author is a type of Normative Juridical Law research because it deals with how law can be studied as a social phenomenon that can be observed in real life. The nature of the research used is with research that is Descriptive Analyst, namely explaining and analyzing a situation as it is at the time this research is carried out and finally a conclusion is drawn.That the problem that occurs in Copyright Protection in Indomesia against buying and selling transactions of NETFLIX Premium accounts is not official. Netflix owns the copyrights to the films it owns as well as the publication rights. The copyright holder may also grant a license to a third party to distribute the film. Keywords : Netflix, Buy and Sell, Illegal Abstrak Adanya perkembangan jaman di era modern memungkinkan masyarakat lebih mudah dalam mengakses internet. Sehingga banyak bermunculan aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam menghibur diri. Salah satu contoh aplikasi tersebut yaitu Netflix. Netflix banyak diminati masyarakt karena kemudahan dalam menggunakannya, tanpa pergi kebioskop masyarakat dapat menontom film maupun acara TV secara online. Netflix memiliki klasifikasi paket premium yang dimana memiliki rentang harga dari Rp.54.000 sampai Rp.186.000. Sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkannya sebagai transaksi jual beli. Dengan adanya ini, dapat mengakibatkan suatu permasalahan bahkan mengakibatkan perdagangan yang illegal..Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif karena berkaitan dengan bagaimana hukum dapat di pelajari sebagai gejala sosial yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Sifat penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian yang bersifat Deskriptif Analis yaitu memaparkan dan menganalisis sesuatu keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilaksanakan dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.Bahwa masalah yang terjadi pada Perlindungan Hak Cipta Di Indomesia Terhadap Transaksi Jual Beli Akun Premium NETFLIX Tidak Resmi. Netflix memiliki hak cipta atas film-film yang dimilikinya serta memiliki hak publikasi. Pemegang hak ciptajuga dapat memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk mendistribusikan film tersebut. Kata kunci : Netflix, Jual Beli, Ilegal

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ADAT YANGDI BERIKAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH NEGARA (STUDI DI DESA SUNGAI BURUNG KECAMATAN SEGEDONG KABUPATENMEMPAWAH) NIM. A1012171086, LEONARDO SAMOSIR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracThe research was conducted against the background of the Confiscation of Beny Tjockrosaputro's assets in the case of using ASABRI Funds in 2021, which was sentenced to a criminal sentence, resulting in the confiscation of assets, one ofwhich was land in Sungai Burung village, Segedong district, Mempawah district. Adat which began in 1992, because this research is aimed at seeking legal certainty for communities who have customary land owned by customary owners related to the confiscation of assets by the state, so this research is given the theme "Legal Position of Customary Ownership Rights Holders Given Building Use Rights Above State land (a study in Sungai Burung Village, Segedong District, Mempawah Regency) was studied using normative research methods by looking at aspects of laws and regulations.In the research, the results were obtained, where until now the holders of landrights that were formerly owned by adat had not received legal certainty, where on the land there were building use rights that had expired but were confiscated by thestate. Keywords: Legal certainty, Former Customary Land, and SHGB. Abstrak Penelitian di lakukan dengan latar belakang Penyitaan Aset Beny Tjockrosaputro dalam Kasus penggunaan Dana ASABRI tahun 2021, yang telah divonis Pidana, mengakibatkan Penyitaan Aset salah satunya Lahan di desa Sungai Burung Keecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, Persoalan tersebut sebeleumnya terjadi sengketa dengan masyarakat selaku pemegang Tanah bekas milik Adat yang dimulai tahun 1992, oleh karena penelitian ini ditujukan untuk mencari kepastian Hukum bagi Masyarakat yang mempunyai Tanah Milik Bekas Milik adat terkait dengan penyitaan Aset oleh Negara, sehingga penelitian ini diberikan tema “Kedudukan Hukum Pemegang Hak Milik Adat Yang Diberikan Hak Guna Bangunan Di Aatas Tanah Negara (studi Di Desa Sungai Burung Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah) di penelitian dengan menggunakan metode penelitian Normatif dengan melihat aspek peraturan perundang- undangan.Dalam penelitian didapatkan hasil, dimana sampai saat ini pemegang Hak Atas Tanah bekas milik Adat belum mendapatkan kepastian Hukum, dimana diatas tanah tersebut terdapat Hak Guna bangunan yang telah selesai masa berlakunya akan tetapi dalam penyitaan Negara. Kata kunci : Kepastian Hukum, Bekas Tanah milik Adat, dan SHGB

KEDUDUKAN HUKUM ANAK AKIBAT HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN JERMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN AXELCIUS ODIE FIRMANTHO NIM. A1012191069
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The position of children in mixed nationality marriages that occur in Indonesia is a marriage between an Indonesian woman and a foreign man. Between the two relations, they remain subject to two different sovereigns. Likewise when they have a child, based on the old law, when the child is born into the world he has followed the nationality of his father, without the right to choose his own nationality, and this creates a sense of injustice on the part of Indonesian women, because if one day something happens If there is a problem or divorce between the parents, the mother will feel very disadvantaged because she cannot have custody of her child and most of the cases that occur are the child being taken away by the father, and the mother cannot do anything about it. With so many cases that were detrimental to these Indonesian women, a new law was made, namely Law number 12 of 2006 which replaced Law number 62 of 1958 which was considered to lack the value of justice, and was no longer appropriate. again with the development of society which is closely related to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.So the problem is "How is the legal protection of children resulting from mixed marriages if there is an annulment of marriages between Indonesian citizens and foreigners based on the Marriage Law?". The aim of this research is to find out and analyze legal protection, differences and judges' considerations in the legal status of children towards children due to the cancellation of mixed marriages between different nationalities. The method used by the authors in this research is normative legal research. Normative legal research is doctrinal legal research, also referred to as library research or document study.The position of children resulting from mixed marriages carried out in Indonesia is implemented based on Indonesian Marriage Law, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the old law, namely Law Number 62 of 1958, mixed marriages had an impact on the status of children. It is considered that it does not provide legal protection and freedom for the rights of children and Indonesian citizens who enter into mixed marriages, Law Number 62 of 1958 was amended and refined into Law Number 12 of 2006. Children are legal subjects who are not yet fit to carry out legal actions. themselves so they must be assisted by parents or guardians who have the skills. Based on Law Number 12 of 2006, Indonesia adheres to a dual citizenship system. Where children born from mixed marriages are given dual citizenship by the state until the child is 18 years old or married, after that the child is given the freedom to choose for himself which citizenship he will choose.Keywords: Different Citizenships, Child Status, Marriage Law Abstrak Kedudukan anak dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan antara perempuan WNI dengan pria WNA. Diantara hubungan keduanya, mereka tetap tunduk pada dua kedaulatan yang berbeda. Demikian juga ketika mereka memiliki seorang anak, berdasarkan Undang-undang yang lama, saat anak itu terlahir kedunia ia sudah mengikuti kewarganegaraan ayahnya, tanpa punya hak untuk memilih kewarganegaraannya sendiri, dan itu menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak perempuan WNI, karena jika suatu saat terjadi suatu masalah ataupun perceraian diantara kedua orang tuanya, maka pihak Ibu akan merasa sangat dirugikan karena tidak dapat memiliki hak asuh atas anaknya dan kebanyakan kasus yang terjadi adalah anak tersebut dibawa pergi oleh Ayahnya, dan pihak Ibu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan banyak nya kasus yang merugikan para perempuan WNI tersebut, maka di buat lah Undang-undang yang baru, yaitu Undang-undang nomor 12 tahun 2006 yang menjadi pengganti Undang-undang nomor 62 tahun 1958 yang dianggap kurang memiliki nilai keadilan, dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang berkaita erat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka yang menjadi permasalahan adalah “Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Jika Terjadi Pembatalan Perkawinan Antara WNI Dan WNA Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ?”. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum, perbedaan dan pertimbangan hakim dalam status hukum anak terhadap anak akibat pembatalan perkawinan campuran antara beda kewarganegaraan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Kedudukan anak aibat hasil perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Hukum Perkawinan Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Undang- undang lama yaitu Undang-Undang Nomor Nomor 62 tahun 1958 perkawinan campuran menimbulkan dampak terhadap status anak. Di anggap tidak memberikan perlindungan hukum dan kebebasan terhadap Hak anak dan WNI yang melakukan perkawinan campuran maka Undang-Undang Nomor Nomor 62 Tahun 1958 di rubah dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor Nomor 12 tahun 2006. Anak adalah subjek hukum yang belum layak melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut sistem Kewarganegaraan ganda. Dimana anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran diberi dwi-kewarganegaraan oleh negara sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau sudah kawin, setelah itu anak diberi kebebasan untuk memilih sendiri kewarganegaraan mana yang akan dia pilih.Kata Kunci : Beda Kewarganegaraan, Status Anak, Undang-Undang Perkawinan

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH BERSERTIPIKAT GANDA BERDASARKAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA MEGA ASTRINITHA NIM. A1011191267
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Land certificates have an important meaning and role for the holder of the rights to the land in question, and also function as evidence in the legality of land ownership. This study aims to analyze the legal force against holders of land rights with multiple certificates in the Negative Registration System with a Positive Tendency in Indonesia, to analyze the legal consequences of implementing a Negative Registration System with a Positive Tendency on Double Certificates in Indonesia. In this study using normative legal research methods, in which the research includes a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal problems faced. The type of research approach used is the statutory approach and the legal concept analysis approach. The results of the research achieved by the author That the power of law against holders of land rights in the event that there are multiple certificates related to the application of a negative land registration system which has a positive tendency in Indonesia, the strength of proof of certificates of land rights resulting from land registration using a negative system which has a positive tendency is not absolute. Whereas the legal consequences of implementing a negative registration system with a positive tendency towards multiple certificates in Indonesia can make it possible for landowners who are listed in the certificate of land rights to face lawsuits from people who feel entitled or feel they also have rights over the land.Keywords: Legal Protection, Land Registration System, Multiple Certificates Abstrak Sertipikat tanah mempunyai arti dan peranan yang penting bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dan juga berfungsi sebagai alat bukti dalam legalitas kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis kekuatan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang bersertipikat ganda dalam Sistem Pendaftaran Negatif yang Bertendensi Positif di Indonesia, Untuk menganalisis akibat hukum penerapan Sistem Pendaftaran Negatif yang Bertendensi Positif terhadap Sertipikat Ganda di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian tersebut mencakup suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Jenis Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-perundangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian yang dicapai penulis Bahwa kekuatan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam hal terdapat sertipikat ganda terkait dengan penerapan sistem pendaftaran tanah negatif yang bertendensi positif di Indonesia kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah yang dihasilkan dari pendaftaran tanah dengan menggunakan sistem negatif yang bertendensi positif adalah bersifat tidak mutlak. Bahwa akibat hukum penerapan sistem pendaftaran negatif bertendensi positif terhadap sertipikat ganda di Indonesia dapat membuat pemilik tanah yang tercantum dalam sertipikat hak atas tanah dapat memungkinkan untuk menghadapi gugatan dari orang yang merasa berhak atau merasa juga memiliki hak atas tanah tersebut. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sistem Pendaftaran Tanah, Sertipikat Ganda

KEWAJIBAN PENCATATAN KELAHIRAN OLEH ORANG TUA ASUH ATAS ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA DI KELURAHAN ROBAN KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH KOTA SINGKAWANG NIM. A1011151065, RESTU MAHHENDRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This thesis is the result of field research with the title Obligation of Birth Registration by Foster Parents for Children of Unknown Origin in Roban Village, Singkawang Tengah District, Singkawang City. Until now, there are still many Indonesian children whose identities are not/not yet recorded in birth certificates, de jure their existence is considered non-existent by the state. As a result, the child born is not registered with his name, genealogy and nationality and his existence is not protected. Many problems that occur stem from manipulation (engineering) of children's identities, the more unclear the identity of a child, the easier it is for exploitation of children such as children becoming victims of trafficking in infants and children, labor and violence.The formulation of the problem in this study is "Do Foster Parents of Children whose Origins are Unknown in Roban Village, Central Singkawang District Have Implemented an Application for Birth Registration at the Population and Civil Registry Office of Singkawang City?". The purpose of this study is to obtain data and information about the birth registration of a child whose origin is unknown in Roban Village, Singkawang Tengah District, Singkawang City, to reveal the legal consequences of the birth of a child whose origin is unknown who is not registered, and to disclose legal remedies taken against the birth of a child whose origin is unknown who is not registered in Roban Village, Singkawang Tengah District, Singkawang City. This research is an empirical legal research using descriptive analysis approach. Collecting legal materials through the direct interview method.The results of the study conclude that the legal consequence of the birth of a child whose origin is unknown who is not registered in Roban Village, Singkawang Tengah District, Singkawang City is that the child does not have administrative clarity over him. The legal effort taken against the birth of a child whose origin is unknown who is not registered in the Roban Village, Singkawang Tengah District, Singkawang City, is to make a court order in advance to be used as a basis by the Population and Civil Registry Office of Singkawang City. This is in accordance with what has been stated in Article 55 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage that the court can determine the origin of the child to be used as a basis by the Population and Civil Registry Office in issuing birth certificates.Keywords: Registration, Birth, Children Abstrak Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Kewajiban Pencatatan Kelahiran Oleh Orang Tua Asuh Atas Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaanya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi (rekayasa) identitas anak, semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Orang Tua Asuh Anak yang Tidak Diketahui Asal Usulnya di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Telah Melaksanakan Permohonan Pencatatan Kelahirannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, mengungkapkan akibat hukum kelahiran anak yang asal usulnya tidak diketahui yang tidak dicatatkan, mengungkapkan upaya hukum yang dilakukan terhadap kelahiran anak yang asal usulnya tidak diketahui yang tidak dicatatkan di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode wawancara secara langsung.Hasil penelitian `menyimpulkan bahwa Akibat hukum kelahiran anak yang asal usulnya tidak diketahui yang tidak dicatatkan di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang adalah anak tersebut tidak memiliki kejelasan administratif atas dirinya. Upaya hukum yang dilakukan terhadap kelahiran anak yang asal usulnya tidak diketahui yang tidak dicatatkan di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang adalah dengan membuat penetapan pengadilan terlebih dahulu untuk dijadikan dasar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pengadilan dapat mentapkan asal-usul anak untuk dijadikan dasar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menerbitkan akta kelahiran.Kata Kunci : Pencatatan, Kelahiran, Anak

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB LEMBAGA INVESTASI TERHADAP NASABAH YANG KEHILANGAN DANA DI KOTA PONTIANAK SERGIO AKBAR DESINDRA NIM. A1012161083
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Judicial Analysis of Investment Institutions' Responsibilities towards Customers Who Lose Funds in Pontianak City", aims to obtain data and information about the responsibilities of investment institutions towards customers who lose funds in Pontianak City. To reveal the factors that cause investment institutions' responsibility for customers who lose funds in Pontianak City to have not been carried out properly.This research was carried out using the empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at the final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the responsibility of investment institutions towards customers who lost funds in Pontianak City has not been felt by consumers. This can be seen from the case of customer funds entrusted to the management of PT. It was stated that BP had run out or experienced a loss, resulting in consumer disappointment because the customer felt that he had never received information about the development of the funds he entrusted. This is of course not in accordance with Article 4 paragraph 1 of the UUPK which states that consumers have the right to comfort and security. , and safety in consuming goods or services and Article 4 paragraph 3 which states that consumers have the right. That the factor that causes the responsibility of investment institutions towards customers who lose funds in Pontianak City has not been carried out properly is due to irresponsibility on the part of the company on the grounds that what customers experience is considered to be a normal thing that occurs as a risk from the investment activities they participate in because investments are considered to be sometimes profitable and sometimes can cause losses, another factor is the company's legal awareness of losses suffered by customers or consumers as well as customers' lack of understanding about the process of making investments such as playing in shares and so on. That the efforts that can be made by the public to investment institutions regarding the loss of customer funds in Pontianak City are to make efforts to ask for clear information about the problem of why customers experience losses and try to ask for compensation for losses by means of negotiation and deliberation, if they do not find a way then they can file a lawsuit with the local District Court. Keywords: Responsibility, Investment Institutions, Customers ABSTRAK Penelitian tentang “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Lembaga Investasi Terhadap Nasabah Yang Kehilangan Dana Di Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab lembaga investasi terhadap nasabah yang kehilangan dana di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab tanggung jawab lembaga investasi terhadap nasabah yang kehilangan dana di Kota Pontianak belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat kepada lembaga investasi atas kehilangan dana nasabah di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa tanggung jawab lembaga investasi terhadap nasabah yang kehilangan dana di Kota Pontianak belum dirasakan oleh konsumen hal ini dapat terlihat dari adanya kasus dana nasabah yang dipercayakan untuk dikelola PT. BP dinayatakan telah habis atau mengalami Loss sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen karena pihak nasabah merasa tidak pernah mendapatkan informasi tentang perkembangan dana yang dipercakannya hal ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan Pasal 4 ayat 3 yang menyatakan bahwa konsumen berhak. Bahwa faktor penyebab tanggung jawab lembaga investasi terhadap nasabah yang kehilangan dana di Kota Pontianak belum dilaksanakan sebagaimana mestinya adalah disebabkan tidak bertanggung jawabnya pihak perusahaan dengan alasan bahwa apa yang dialami nasabah dianggap adalah hal yang biasa terjadi sebagai resiko dari kegiatan investasi yang diikuti karena investasi dianggap kadang menguntungkan dan kadang bisa merugi, faktor lain adalah kesadaran hukum dari pihak perusahaan atas kerugian yang diderita oleh nasabah atau konsumen serta kurang pahamnya nasabah tentang proses melakukan investasi seperti bermain saham dan lain sebagainya. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat kepada lembaga investasi atas kehilangan dana nasabah di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk meminta informasi kejelasan tentang permasalahan mengapa sampai nasabah mengalami kerugian serta mencoba untuk meminta ganti kerugian dengan cara bernegosiasi dan musyawarah, jika tidak menemukan jalan maka dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Lembaga Investasi, Nasabah

ANALISIS AKAD JU’ALAH ANTARA JA’IL DENGAN MAJ’ULLAH DALAM PENERAPAN JASA KONSULTASI HUKUM SECARA ONLINE QARINA NIM. A1011191073
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakLayanan jasa konsultasi hukum merupakan wadah atau tempat bagi para pencari keadilan atau bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Jasa konsultasi hukum online dalam Islam adalah jasa hukum yang diberikan seseorang kepada orang lain, dalam bentuk konsultasi, memberikan nasihat kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada orang lain secara islah. Jasa konsultasi hukum secara online sendiri sebenarnya serupa dengan jasa konsultasi hukum pada umumnya. Perbedaannya utamanya hanya terletak pada proses melakukannya yang melibatkan teknologi internet. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penulis adalah analisa menegenai layanan jasa konsultasi hukum online menurut hukum Islam berdasarkan akad ju’alah.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Akad Ju’alah dalam Jasa Konsultasi Hukum Secara Online?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi Maj’ul lah dalam penerapan jasa konsultasi secara online menurut hukum islam terhadap Ja’il. Serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Ja’il terhadap Maj’ul lah dalam penerapan jasa konsultasi hukum secara online menurut hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan analisis konsep hukum (analitical & conseptual approach). Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder serta wawancara.Adapun hasil penelitian ini, akibat hukum apabila maj’ul lah melakukan perbuatan di luar ketentuan syari’at yang berlaku, maka ja’il dapat mengajukan permohonan gugatan pembatalan akad ju’alah di pengadilan agama tentang ju’alah yang telah disepakati dan ja’il dapat menuntut ganti rugi dengan dasar ingkar janji ke pengadilan agama. Perlindungan hukumnya terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa yang dapat dipertimbangkan jika terjadi perselisihan antara ja’il dan maj’ullah yaitu dengan cara musyawarah atau mediasi jika tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan agama. Kata kunci: Akad Ju’alah, Konsultasi Hukum Online. ABSTRACTLegal consultation services are a forum or place for justice seekers or legal assistance for people who need legal assistance. Online legal consulting services in Islam are legal services provided by one person to another, in the form of consultation, providing advice to the parties so that they carry out their obligations to each other and return their rights to others in an islah manner. Online legal consultation services themselves are actually similar to legal consultation services in general. The difference mainly lies only in the process of doing it which involves internet technology. In this research, the focus of the author is to analyze online legal consultation services according to Islamic law based on the ju'alah contract.The formulation of the problem in this study is "How is the Application of the Ju'alah Agreement in Online Legal Consultation Services?". This study aims to determine and analyze the legal consequences for Maj'ul lah in the application of online consultation services according to Islamic law against Ja'il. As well as to know and analyze the legal protection for Ja'il against Maj'ul lah in the application of online legal consulting services according to Islamic law. The method used in this research is Normative Legal research method with legal concept analysis approach (analytical & conceptual approach). While the data used is secondary data and interviews.As for the results of this study, the legal consequences if maj'ul lah acts outside the applicable sharia provisions, then ja'il can apply for a lawsuit to cancel the ju'alah contract in the religious court regarding the agreed ju'alah and ja'il can claim compensation on the basis of broken promises to the religious court. Legal protection there are several methods of dispute resolution that can be considered in the event of a dispute between ja'il and maj'ullah, namely by way of deliberation or mediation if no agreement is reached between them then the settlement can be made through the National Sharia Arbitration Board or through the religious court. Keywords: Ju'alah Agreement, Online Legal Consultation.

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA TANAH PERTANIAN DALAM SISTEM BAGI HASIL M. KHAIRI IKRAM NIM. A1012181186
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe agreement for sharing agricultural land in Jungkat Village, Pontianak Regency, is generally still used by the local community. The form of the agreement for the results of agricultural land for the people there calls it bisecting two, which means half for the land owner and half for cultivators on a year's crops in the implementation of the agreement for the results of agricultural land for the community of Jungkat Village, Pontianak Regency. The Sociological Juridical Approach emphasizes research aimed at obtaining legal knowledge empirically by going directly to the object.This study uses a sociological juridical approach. The sociological juridical approach, namely in dealing with the problems discussed from a legal point of view, the regulations that apply are then linked to the realities that occur in society.From the results of interviews with respondents, it can be concluded that the leasing of land in the area is still carried out by means of a simple agreement. The agreement is made unwritten, only based on an agreement between the land owner and the land tenant. Landowners in this area generally do not have a high intellectual level, but own large tracts of land. Basically, a lease agreement arises between the land owner and the land tenant because the land tenant needs to find a livelihood for everyday life. The types of rice that are usually planted by tenants in Jungkat village are usually siam rice and fragrant rice, which usually takes 7 to 8 months from planting to harvesting. The profit-sharing system carried out by the people of the village of Jungkat between landowners and farmers is based on the custom of the former, which is ¼% of the crop, although there are still some landowners who ask for more than ¼% of the crop, but almost all land tenants and farmers set a figure of ¼ % of yield.The process of resolving a dispute has several approaches, namely the litigation model (court) and non-litigation (outside court). Some land issues can be resolved properly, therefore the mediation process is an effort to resolve disputes through negotiations with the help of a neutral third party (mediator) to find a form of settlement that can be agreed upon by the parties or communities in dispute.Keywords : Production Sharing Agreement ABSTRAK Perjanjian bagi hasil Tanah Pertanian di Desa Jungkat Kabupaten Pontianak pada umumnya masih digunakan oeleh masyarakat setempat. Bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanaian masyarakat disana menyebutnya dengan bagi dua yang berarti setengah buat pemilik tanah dan setengah buat penggarap pada tanaman setahun dalam pelaksaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian masyarakat desa jungkat Kabupaten Pontianak. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan sudut pandang hukum peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dari hasil wawancara responden dapat diambil kesimpulan bahwa sewa menyewa tanah di daerah tersebut masih dilakukan dengan suatu perjanjian sederhana. Perjanjian dilakukan secara tidak tertulis, hanya berdasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan penyewa tanah. Pemilik tanah di daerah ini umumnya tidak memiliki tingkat intelektual yang tinggi, tetapi memiliki tanah yang luas. Pada dasarnya timbulnya perjanjian sewa menyewa antara pemilik tanah dengan penyewa tanah karena kebutuhan si penyewa tanah untuk mencari mata pencaharian untuk kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis padi yang biasa di tanam oleh penyewa di desa jungkat biasanya padi siam dan padi wangi yang biasa berlangsungnya dari menanam dan memanen membutuhkan waktu 7 sampai 8 bulan. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa jungkat antara pemilik tanah dan petani yaitu berdasarkan kebiasaan orang terdahulu yaitu ¼ % dari hasil panen walaupun masih ada Sebagian pemilik tanah yang meminta lebih dari ¼ % dari hasil panen tetapi hampir semua penyewa tanah dan petaani menetapkan diangka ¼ % dari hasil panen. Proses penyelesaian suatu sengketa memiliki beberapa pendekatan, yaitu model litigasi (pengadilan) dan jalur nonlitigasi (diluar pengadilan). Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh karena itu proses mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak atau masyarakat yang bersengketa.Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA