Garuda - Garba Rujukan Digital

AKIBAT HUKUM ANGGOTA YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM ANTARA ANGGOTA DENGAN KOPERASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM CU PANCUR KASIH TEMPAT PELAYANAN 12 SUNGAI DURIAN KUBU RAYA RUIS RIO NUSANTO NIM. A1011191094
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Cooperatives have an important role to conduct joint efforts from people who generally have very limited economic capabilities, in order to meet common needs. The Savings and Loans Cooperative of CU Pancur Kasih TP 12 Sungai Durian has a principal deposit (minimum) of Rp. 50,000 and a mandatory deposit of Rp. 10,000. Loans are a maximum of 4 times deposits that are paid in installments of a maximum of 10 times. The purpose of becoming a member of the Savings and Loans Cooperative of CU Pancur Kasih TP 12 Sungai Durian is to apply for a business capital loan. An agreement does not rule out the possibility that if one party is negligent in carrying out obligations as agreed, the negligent party can be said to be in default or default. Therefore, every agreement always has a path to overcome the occurrence of default. This thesis contains a formulation of the problem "What are the legal consequences for Members who cannot pay off their debts at the Savings and Loans Cooperative CU Pancur Kasih TP 12 Sungai Durian?". As for this research method, the author uses a type of research empirical legal writing method with a descriptive analysis approach. Empirical legal research is research derived from the gap between theory and real life using hypotheses, theoretical foundations, concept frameworks, secondary data, and primary data. The descriptive method is a procedure to solve the problem at hand by describing the situation at the present time, based on facts that existed during the research. Regarding the implementation of the agreement between the management and members made in writing, therefore there are obligations that must be fulfilled by CU members, namely paying or paying off debts in accordance with the deadlines given by the Cooperative. The factors causing the existence of members of the Savings and Loan Cooperative CU Pancur Kasih TP 12 Sungai Durian who default in savings and loan agreements or credit due to insufficient salary, due to job loss, due to bankruptcy of Members in business, and because they still require costs for the personal interests of Members so as to make Members late in paying until there are Members who cannot pay their debts. The legal consequences caused to members who default are given warning letters up to 3 times and provide time tolerance for installments, loan fines, and warning letters, if it has not been 1 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: Rionusanto80@student.untan.ac,id , Tel/Fax. 081347687947. 2 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: , Tel/Fax. 081380582709. 3 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: , Tel/Fax. 081345035179. responded well by the defaulting Member, the Cooperative has the right to carry out the process of confiscation of collateral in accordance with the agreement made by the Member with the Cooperative.Keywords: Savings and Loan Agreement, CU Cooperative, Default. Abstrak Koperasi mempunyai peranan yang penting untuk mengadakan usaha bersama dari orang- orang yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, guna untuk memenuhi kebutuhan bersama. Koperasi Simpan Pinjam CU Pancur Kasih TP 12 Sungai Durian mempunyai simpanan pokok (minimal) sebesar Rp. 50.000 dan simpanan wajib Rp. 10.000. Pinjaman maksimal 4 kali simpanan yang diangsur maksimal 10 kali. Tujuan menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam CU Pancur Kasih TP 12 Sungai Durian adalah mengajukan kredit modal usaha. Suatu perjanjian tidak menutup kemungkinan jika terjadi salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan maka pihak yang lalai tersebut dapat dikatakan cidera janji atau wanprestasi. Maka dari itu setiap perjanjian selalu ada jainan untuk mengatasi terjadinya wanprestasi. Skripsi ini memuat rumusan masalah “Apa akibat Hukum bagi Anggota yang tidak dapat melunaskan hutangnya di Koperasi Simpan Pinjam CU Pancur Kasih TP 12 Sungai Durian?”. Adapun metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder, dan data primer. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian. Mengenai pelaksanaan perjanjian antara pengurus dengan anggota dibuat secara tertulis, oleh sebab itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota CU yaitu membayar atau melunaskan hutang sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan Koperasi. Adapun faktor penyebab adanya anggota Koperasi Simpan Pinjam CU Pancur Kasih TP 12 Sungai Durian yang wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam atau kredit dengan dikarenakan uang gaji yang tidak mencukupi, karena kehilangan pekerjaan, karena terjadinya kebangkrutan pada Anggota dalam usaha, dan karena masih memerlukan biaya untuk kepentingan pribadi Anggota sehingga membuat Anggota terlambat membayar sampai adanya Anggota yang tidak bisa membayar hutangnya tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan kepada anggota yang wanprestasi adalah diberi surat peringatan s/d 3 kali dan pemberian toleransi waktu untuk mengangsur, denda pinjaman, dan surat peringatan, jika sudah tidak ditanggapi baik oleh Anggota yang wanprestasi maka Koperasi memiliki hak untuk melakukan proses penyitaan barang jaminan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh Anggota dengan pihak Koperasi.Kata Kunci: Perjanjian Simpan Pinjam, Koperasi CU, Wanprestasi.

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK LINOH PUDAU DI DESA MELAYANG SARI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATENSINTANG SOFIA APRIANI NIM. A1012191094
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractDayak Linoh Pudau is one of the Dayak tribes in Sintang Regency, the Dayak Linoh Pudau people in Melayang Sari Village, Sungai Tebelian District, Sintang Regency still adhere to and apply the principles of customs in the area, one of which is the traditional wedding ceremony which is considered sacred. However, along with the times, the implementation of the Dayak Linoh Pudau traditional wedding ceremony began to experience several shifts, both from the stages of marriage and the traditional equipment. The purpose of this research is to obtain information regarding the description of the implementation of traditional marriage ceremonies, to reveal the factors causing the shift to occur, to reveal the legal consequences that arise when the traditional marriage ceremony is not carried out, and to reveal the preservation efforts made by the whole community in maintaining the Dayak Linoh Pudau customary marriage law. The research method used is the Empirical Legal Research Method, the nature of the research uses the Nature of Descriptive Research, and data analysis using Qualitative Data Analysis.The research results achieved that the implementation of the traditional wedding ceremony of the Dayak Linoh Pudau community in Melayang Sari Village, Sungai Tebelian District, Sintang Regency is still being carried out by experiencing a shift such as Nombak Babi at Kaki Tanggak, Tutuk Pintu, and incomplete traditional wedding equipment such as gongs. Factors causing the implementation of traditional marriages to experience a shift due to economic factors, educational factors, and technological factors. The legal consequences for those who do not carry out the traditional wedding ceremony of the Dayak Linoh community are social sanctions and sanctions from their ancestors. Efforts made by traditional leaders and the community in preserving the Implementation of the Traditional Marriage Ceremony are that the Customary Chair plays the role of outreach to the community, especially the younger generation and provides guidance for couples who will carry out the marriage, as well as community awareness to work together in preserving and loving their customs, as well as forming groups community groups as forums or organizations that focus on preserving traditional marriages.Keywords: Traditional Ceremonies, Marriage, Dayak Linoh PudauAbstrak Dayak Linoh Pudau merupakan salah satu suku Dayak yang ada di Kabupaten Sintang, masyarakat Dayak Linoh Pudau di Desa Melayang Sari Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang masih tetap memegang teguh dan menerapkan prinsip adat istiadat di daerah tersebut, salah satunya yaitu upacara perkawinan adat yang dianggap sakral. Namun seiring perkembangan zaman, pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Linoh Pudau mulai mengalami beberapa pergeseran, baik itu dari tahapan perkawinan maupun perlengkapan adatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran pelaksanaan upacara adat perkawinan, untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya pergeseran, untuk mengungkapkan akibat hukum yang timbul dengan tidak dilaksanakannya upacara adat perkawinan, dan mengungkapkan upaya pelestarian yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dalam mempertahankan hukum adat perkawinan Dayak Linoh Pudau. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Empiris, sifat penelitian menggunakan Sifat Penelitian Deskriptif, dan analisis data menggunakan Analisis Data Kualitatif.Hasil penelitian yang dicapai bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Dayak Linoh Pudau di Desa Melayang Sari Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang masih tetap dilaksanakan dengan mengalami pergeseran seperti Nombak Babi di Kaki Tanggak, Tutuk Pintu, dan perlengkapan adat perkawinan yang tidak lengkap seperti gong. Faktor yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan adat mengalami pergeseran dikarenakan faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor teknologi. Akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan upacara adat perkawinan masyarakat Dayak Linoh Pudau yaitu mendapat sanksi sosial dan sanksi dari leluhur. Upaya yang dilakukan oleh pemuka adat dan masyarakat dalam pelestarian Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat adalah Ketua Adat berperan mensosialisasikan kepada masyarakat terutama generasi muda dan memberikan bimbingan bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan, juga kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dalam melestarikan dan mencintai adat istiadatnya.Kata kunci: Upacara Adat, Perkawinan, Dayak Linoh Pudau

OVERLAPPING CLAIMS WILAYAH ZEE (ZONA EKONOMI EKSKLUSIF) ANTARA INDONESIA DAN VIETNAM (STUDI KASUS TABRAKAN KRI TJIPTADI-381 DAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN) NIM. A1011161231, ALIFIANI AMIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research will discuss how to enforce law and resolve overlapping territorial disputes in the North Natuna Waters between Indonesia and Vietnam so that there are no ongoing conflicts. This study aims to analyze and find out what efforts will be made by Indonesia and Vietnam on these overlapping areas.This study uses a normative juridical analysis method with the case approach, the statue approch, and comparative approch. The type of data research is secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques consisting of literature research and interviews. The author uses qualitative analysis techniques by studying and analyzing data sourced from legal materials based on theories, concepts, doctrines, library materials in the form of legislation.The results of this thesis research show that law enforcement by the State of Indonesia in the North Natuna Sea bordering Vietnam is constrained by the absence of a Provisional Arrangement on law enforcement between Indonesia and Vietnam, this is regulated in Article 74 UNCLOS 1982, to deal with incidents in law enforcement at the EEZ border that have not been agreed upon, it is emphasized Regarding overlapping areas between Indonesia and Vietnam, it should be guided by the Letter of the Coordinating Minister for Politics, Law and Security Number B-142 / LN00.00/7/2019 dated 23 July 2019 concerning Guidelines for Law Enforcement in Overlapping Areas. Overall, the territorial dispute in the North Natuna waters between Indonesia and Vietnam is a complex issue and requires greater effort to reach a solution that can benefit both parties and avoid conflict escalation and maintain political stability and security in the region. Strong cooperation and diplomacy between Indonesia and Vietnam, as well as ASEAN's role in facilitating dialogue and negotiations, can be key in resolving regional disputes. Keywords: Indonesia dan Vietnam Territorial Disputes, Overlapping Claims EEZ, Provisional Arrangement, Law Enforcement in Disputed Areas, South China Sea Abstrak Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana penegakan hukum dan penyelesaian sengketa wilayah tumpang tindih di Perairan Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam agar tidak terjadi konflik berkelanjutan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui upaya apa saja yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam terhadap wilayah yang masih tumpang tindih tersebut.Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan case approach, statue approch dan comparative approch. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (literatur research) dan wawancara. Dengan teknik analisis kualitatif dengan mempelajari dan menganlisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan teori, konsep, doktrin, bahan-bahan pustaka berupa perundang-undangan.Hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa Penegakan hukum oleh Negara Indonesia di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam terkendala dengan belum adanya Provisional Arrangement tentang penegakan hukum antara Indonesia dengan Vietnam hal ini diatur di dalam Pasal 74 UNCLOS 1982, untuk mengatasi insiden dalam penegakan hukum di perbatasan ZEE yang belum disepakati maka ditegaskan terkait tentang wilayah tumpang tindih antara negara Indonesia dan Vietnam agar berpedoman pada Surat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B-142/LN00.00/7/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pedoman Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang Tindih. Secara keseluruhan, sengketa wilayah di perairan Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam adalah isu yang kompleks dan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk mencapai solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dan menghindari eskalasi konflik serta menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan tersebut. Kerja sama dan diplomasi yang kuat antara Indonesia dan Vietnam, serta peran ASEAN dalam memfasilitasi dialog dan negosiasi, dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa wilayah tersebut. Kata Kunci: Sengketa Wilayah Indonesia dan Vietnam, Overlapping Claims wilayah ZEE, Pengaturan Sementara, Penegakan Hukum di wilayah sengketa, Laut Cina Selatan

IMPLEMENTASI HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (STUDI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PONTIANAK) NIM. A1011191283, AGIS DAHLIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractEvery citizen has the right to actively participate in general elections, especially persons with disabilities. However, in reality, during the simultaneous elections in 2019, the voter participation rate of persons with disabilities in Pontianak City was relatively low. One of the reasons behind this low participation is the lack of accessibility rights fulfillment. The guarantee of accessibility is regulated in PKPU Number 3 of 2019 concerning Vote Casting and Counting in General Elections. This research uses empirical research methods and a descriptive approach with both library research and field research. The research findings indicate that the accessibility rights of persons with disabilities have not been fulfilled due to several factors, such as inaccurate data collection by the organizers, lack of understanding about the definition of persons with disabilities by both the individuals themselves and the KPPS officers, minimal knowledge of accessibility among persons with disabilities, apathetic attitudes of persons with disabilities, unresponsiveness of election organizers, and partial election socialization. Efforts have been made to establish Disability-Friendly Voting Stations (TPS) and KPPS, as well as democracy volunteer programs that take the initiative to reach out to communities that have not exercised their voting rights. Keywords : general election; accessibility; persons with disabilities AbstrakSetiap warga negara berhak terlibat aktif dalam pemilihan umum terutama penyandang disabilitas. Namun kenyataannya, pada pemilu serentak tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Pontianak termasuk rendah. Salah satu alasan dibalik rendahnya partisipasi tersebut adalah belum terpenuhinya hak aksesibilitas. Jaminan aksesibilitas diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan deskriptif dengan bentuk penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hak aksesibilitas penyandang disabilitas belum terpenuhi disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendataan yang belum akurat oleh pihak penyelenggara, kurangnya pemahaman mengenai definisi penyandang disabilitas baik oleh disabilitas itu sendiri maupun dari petugas KPPS, pengetahuan terhadap aksesibilitas masih sangat minim oleh penyandang disabilitas, sikap apatis dari disabilitas, ketidak tanggapan petugas penyelenggara pemilu, dan sosialisasi pemilu bersifat parsial. Upaya yang dilakukan adalah membangun Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan KPPS yang ramah disabilitas, program relawan demokrasi dan berinisiatif untuk mendatangi masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya. Kata Kunci : pemilihan umum; aksesibilitas; penyandang disabilitas

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KESEHATAN GIZI ANAK DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HAK ANAK (CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD) 1989 DI MASA PANDEMI COVID-19 NIM. A1011171252, JOSUA NANDA L. TOBING
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe Convention on the Rights of the Child recognizes that children have fundamental rights and protects their interests. The Convention emphasizes that children have the right to survival, growth, and optimal development. It governs various aspects of children's lives, including the right to health, education, identity, family, protection from violence, and participation in community life. Through ratification, Indonesia is obligated to fulfill every child's rights in Indonesia and provide protection for children in need of special protection. This study aims to understand and analyze the adaptation of rules applied to children's rights under the UNCRC 1989, as well as to understand the policy constraints faced by the Indonesian government in addressing child nutrition during the COVID-19 pandemic. The research used a normative legal research approach by analyzing literature materials with a Fact Approach and Legislative Approach. Based on its typology, the research is descriptive in nature and intends to explain the points of protection for Indonesian children's rights to child nutrition based on the Convention on the Rights of the Child in its application in Indonesia. The research employed documents and data considered important as research tools. Based on the research findings, the government's efforts have indeed had a positive impact in safeguarding children's nutritional rights during the pandemic. However, further actions are still required to ensure that all children in Indonesia can adequately fulfill their nutritional rights. Various regulations and policies that were in place both before and during the COVID-19 pandemic, such as Presidential Regulation Number 12 of 2020 and Minister of Health Regulation Number 29 of 2019, have played a role in this regard. Nevertheless, there are still several aspects that need improvement to ensure that Indonesia's regulations concerning children's nutritional rights are enhanced. These aspects include expanding coverage, improving the quality of child nutritional rights regulations in Indonesia, and enhancing implementation. In these efforts, it is hoped that synchronization in Indonesia regarding children's nutritional rights with international standards can be optimally achieved. Keyword : Convention on The Rights of The Child, Child Nutrition, COVID-19 AbstrakKonvensi Hak Anak mengakui bahwa anak-anak memiliki hak-hak yang fundamental dan melindungi kepentingan mereka. Konvensi ini menggarisbawahi bahwa anak-anak memiliki hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Konvensi Hak Anak mengatur berbagai aspek kehidupan anak, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, identitas, keluarga, perlindungan dari kekerasan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap pemenuhan hak anak di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penyesuaian aturan yang diterapkan pada hak anak terhadap KHA 1989, serta memahami apa saja yang menjadi kendala kebijakan tanggung jawab negara Indonesia dalam mengatasi gizi anak di masa pandemi COVID-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka dengan Pendekatan Fakta dan Pendekatan Perundang-Undangan. Berdasarkan tipologinya, sifat penelitian merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan bermaksud untuk menerangkan poin perlindungan Hak Anak Indonesia atas kesehatan gizi anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dalam penerapan kebijakannya di Indonesia. Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dan data-data yang dianggap penting. Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya pemerintah tersebut telah memberikan dampak positif dalam upaya melindungi hak gizi anak di masa pandemi namun masih diperlukan upaya-upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua anak di Indonesia dapat memenuhi hak gizinya dengan baik. Berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ada sebelum dan pada selama pandemi Covid-19, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, dan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memastikan bahwa peraturan di Indonesia terkait hak gizi anak yaitu peningkatan cakupan, peningkatan kualitas peraturan hak gizi anak di Indonesia, peningkatan implementasi. Dalam upaya-upaya tersebut, diharapkan sinkronisasi di Indonesia terkait hak gizi anak dengan KHA dapat tercapai secara optimal. Kata Kunci : Konvensi Hak Anak, Gizi Anak, COVID-19

ANALISIS YURIDIS TERHDAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MELAWI (Studi Kasus Putusan Nomor 235/pid.B/LH/2019/PNstg) NIM. A1011191264, TEOKISTA NOPEN SANTIPA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Based on the verdict number 235/pid.B/LH/2019/PNstg. The judge decided to impose a prison sentence of 4 (four) months 15 (fifteen) days based on the provisions of Article 188 of the Criminal Code (KUHP) which had been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of burning forests and land which, according to the author, the judge only considered on laws and focuses on other normative elements and does not delve deeper into legal values such as customary law (Local Wisdom).The formulation of the problem in this study is "What are the basic considerations used by the judge in Decision number 235/pid.B/LH/2019/PNstg?" which coincides in Melawi Regency.The purpose of this study was to obtain data and information regarding the basic considerations of the Panel of Judges at the Sintang District Court in case number 235/pid.B/LH/2019/PN stg. As well as the basics used by the panel of judges in deciding cases of the criminal act of forest and land burning and also as a form of education for the public so that they know how the punishment system is for cases of forest and land burning.The method used in this research is the normative legal research method, namely studying a process related to finding a rule of law, legal principles, or legal doctrines to answer legal issues faced or researched. By using a normative juridical approach. The results obtained in this study are that the judge in the decision number did not consider sociological and philosophical aspects such as local wisdom and unwritten legal elements that only apply in Pengayang Hamlet, Senepak Village, Pinoh Selatan District, Melawi Regency.Keywords : Criminal act, Judge's judgment, Forest and land burning. Abstrak Berdasarkan putusan dengan Nomor putusan 235/pid.B/LH/2019/PNstg. Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas ) hari berdasarkan ketentuan pasal 188 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pembakaran hutan dan lahan yang dimana menurut penulis Hakim hanya mempertimbangkan pada undang-undang dan fokus pada unsur-unsur Normatif lainya dan tidak mengali lebih dalam lagi terkait nilai nilai hukum seperti hukum hukum adat ( Kearifan Lokal ).Rumusan msalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim Dalam Putusan nomor 235/pid.B/LH/2019/PNstg?”yang bertepatan di Kabupaten Melawi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data serta informasi mengenai mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang dalam perkara nomor 235/pid.B/LH/2019/PN stg. Serta dasar-dasar yang digunakanan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana pembakaran hutan dan lahan dan juga sebagai bentuk Edukasi bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana sistem pemidanaan Terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif yaitu mengkaji terkait suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi ataupun diteliti. Dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah hakim dalam putusan nomor tidak mempertimbangkan dari segi sosilogis serta filosofis seperti Kearifan Lokal serta unsur-unsur hukum tak tertulis yang hanya berlaku di Dusun Pengayang Desa Senepak Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi. Kata Kunci : Tindak pidana, Pertimbangan hakim, Pembakaran hutan dan lahan.

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA GAME ONLINE TERHADAP SISTEM GACHA / MICROTRANSACTION YANG BERSIFAT PAY TO WIN OBET SUHARDIJO NIM. A1011161249
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This study aims to determine and analyze consumer protection for players/users as consumers and the responsibilities of online game companies as business actors related to research on consumer protection for online game users against pay to win gacha / microtransaction systems.This research was conducted using the empirical method which is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense by examining how law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.The results of the study show that online game players as consumers receive legal protection to protect their rights in doing gacha, where this has been regulated by UUPK and UU ITE. Legal protection is also guaranteed by online game companies by including the Terms of Service which contain standard clauses and must be approved by the user. Users also feel uncomfortable with the treatment of the pay to win gacha / microtransaction system because the drop rate percentage or the chance of getting the item is too small so players have to spend more to get the item they want, this is not in accordance with what contained in Article 4 paragraph 1 UUPK which states that Consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods or services. The government is expected to monitor and pay attention to the circulation of online games that implement pay to win gacha so that in the future there will be no actions that harm each other and online game players should first read the electronic contract before playing online games so they don't suffer losses because they have money issued to buy virtual items gacha.Keywords: consumer protection, online game, gacha Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap pemain/pengguna sebagai konsumen dan tanggung jawab perusahaan game online sebagai pelaku usaha terkait dengan penelitian tentang perlindungan konsumen pengguna game online terhadap sistem gacha / microtransaction yang bersifat pay to win.Penelitian ini dilakukan dengan metode empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemain game online sebagai konsumen mendapat perlindungan hukum untuk melindungi hak-haknya dalam melakukan gacha, dimana hal tersebut telah diatur oleh UUPK dan UU ITE. Perlindungan hukum juga dijamin oleh perusahaan game online dengan mencantumkan Terms of Service yang memuat klausula baku dan harus disetujui oleh pengguna. Pengguna juga merasa tidak nyaman dengan pemerlakuan sistem gacha / microtransaction yang bersifat pay to win di karenakan persentase droprate atau kesempatan mendapatkan item yang di gunakan terlalu kecil sehingga pemain harus mengeluarkan yang yang lebih banyak untuk mendapatkan item yang di inginkan, hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Pemerintah diharapkan mengawasi dan memperhatikan peredaran game online yang menerapkan gacha bersifat pay to win agar dikemudian hari tidak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan pihak satu sama lain dan pemain game online sebaiknya terlebih dahulu membaca kontrak elektronik sebelum memainkan game online agar tidak mengalami kerugian karena telah mengeluarkan uang untuk membeli barang virtual secara gacha.Kata Kunci : perlindungan konsumen, game online, gacha

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA NIM. A1011191003, TOMMY PRATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractOne of the consequences of unilateral termination of employment is because a serious violation has occurred resulting in a violation of the employment agreement. The issue that arises is what rights must be granted by employers to workers, the Panel of Judges is obliged to examine and adjudicate each part of the parties' lawsuit. However, in Decision Number 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk, the Panel of Judges gave a decision by partially granting the Plaintiff's lawsuit. Therefore, this research will analyze the legal considerations for both workers and entrepreneurs who violate the rules and to determine the suitability of Industrial Relations Disputes in the District Court in Decision Number 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk, the purpose of this research is to find out and analyze the judge's legal considerations in granting the Plaintiff's lawsuit in part and declaring that the Plaintiff and Defendant have terminated their employment relationship in Decision Number 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk. The research method used consists of the type of research, namely Normative Juridical Research, the type of approach, namely the Case Approach, data sources or legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Next, the data collection technique uses library study or document study techniques and analyzes systematically according to the subject matter, then a conclusion is drawn from the general analysis of the concrete problems faced. The results obtained in this writing are that termination of employment can occur because there are rights. and obligations that have been violated. These workers were not accepted after being laid off unilaterally as a result of the violations that had been committed and the judge considered and granted some of the plaintiff's claims in which the plaintiff proposed severance pay, service award money, compensation for rights and so on against the workers or laborers in accordance with the Law. Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Finally, it would be best to provide training and socialization regarding the rights and obligations of both workers/laborers and entrepreneurs, and entrepreneurs must also create a field that is in synergy with workers/laborers, of course, as mandated by Employment Law Number 13 of 2003.Keywords : Workers/laborers; Termination of Employment ; Businessman AbstrakSalah satu akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dikarenakan telah terjadinya pelanggaran berat yang dilakukan sehingga terjadinya pelanggaran perjanjian kerja. Masalah yang timbul hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja, maka Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak. Namun dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk, Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hukum baik bagi tenaga kerja maupun pengusaha yang melanggar aturan dan untuk mengetahui kesesuaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pengadilan Negeri pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan Penggugat dan Tergugat putus hubungan kerja pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari jenis penelitian yaitu Penelitian Yuridis Normatif, jenis pendekatan yaitu Pendekatan Kasus, sumber data atau bahan hukum yaitu bersumber pada Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen dan menganalis secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya kemudian diambil suatu kesimpulan dari analisis yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi, Hasil yang diperoleh dalam penulisan ini adalah Pemutusan Hubungan Kerja bisa terjadi dikarenakan karena ada hak dan kewajiban yang telah dilanggar. Tenaga kerja ini tidak terima setelah di PHK secara sepihak akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan dan Hakim menimbang dan mengabulkan sebagian ggugatan penggugat yang dimana penggugat mengajukan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan lain sebagainya terhadap pekerja atau buruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Terakhir sebaiknya diadakan pembekalan dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban baik bagi tenaga kerja/buruh dan pengusaha juga harus menciptakan lapangan yang saling bersinergi dengan tenaga kerja/buruh tentunya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.Kata Kunci : Pekerja/buruh; Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Pengusaha

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMILIK TOKO EMAS YANG MEMBELI PERHIASAN EMAS CURIAN DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KOTA PONTIANAK MUHAMMAD BONY SYAHENDRA NIM. A1011161285
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTCrime and its development today are assessed from several aspects, especially its quality which is quite concerning. The increasing quality of more diverse crimes follows the rapid development of science and technology. One of the actions of community members classified as a crime that occurs in Pontianak City is the purchase of stolen gold jewelry committed by the owner of a gold shop. The owner of this gold shop purchases gold jewelry from the perpetrator who stole the gold jewelry without having a letter from the original gold shop that sold the gold jewelry. The modus operandi of the gold jewelry theft perpetrator is to pretend to want to weigh the gold jewelry he carries to determine its weight, then the perpetrator conducts a transaction of buying and selling the stolen gold jewelry to the gold shop. Based on data from Pontianak City Police, the number of cases of purchasing stolen gold jewelry by the owner of gold shops in Pontianak City from 2020 to 2022 amounted to 13 cases. Surprisingly, none of the perpetrators (owners of the gold shops) in these cases were prosecuted under Article 480 of the Criminal Code, which constitutes the crime of receiving stolen goods. The reasons why gold shop owners buy stolen gold jewelry in Pontianak City without facing legal action related to the crime of receiving stolen goods is due to the lack of incriminating evidence against these gold shop owners. Efforts that should be undertaken by the Police towards the gold shop owners who purchase stolen gold jewelry in Pontianak City include being more thorough and meticulous in handling cases of gold shop owners who buy stolen gold jewelry in connection with the crime of receiving stolen goods. This is to ensure that the gold shop owners can be held criminally accountable if they fulfill the elements of the crime of receiving stolen goods and to provide legal education to gold shop owners about not purchasing gold jewelry suspected to be the result of theft, as it can be classified as the crime of receiving stolen goods.Keywords: Criminal Law Enforcement, Buying Gold Jewelry, Theft Crime, Receiving Stolen Goods. ABSTRAKKejahatan dan perkembangannya dewasa ini dinilai dari beberapa segi, terutama kualitasnya cukup memprihatinkan. Peningkatan kualitas kejahatan yang lebih bervariasi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju pesat. Salah satu perbuatan warga masyarakat yang dikualifisir sebagai kejahatan yang terjadi di Kota Pontianak adalah pembelian perhiasan emas hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pemilik toko emas. Pemilik toko emas ini membeli perhiasan emas dari pelaku yang mencuri perhiasan emas tanpa memiliki surat dari toko emas asal yang menjual perhiasan emas tersebut. Modus yang dilakukan pelaku pencurian perhiasan emas dengan cara berpura-pura ingin menimbang perhiasan emas yang dibawanya untuk mengetahui jumlah beratnya, kemudian pelaku melakukan transaksi jual beli perhiasan emas hasil tindak pidana pencurian kepada pihak toko emas tersebut. Berdasarkan data dari Polresta Pontianak bahwa jumlah kasus pembelian perhiasan emas hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pemilik toko emas di Kota Pontianak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 13 (tiga belas) kasus. Seluruh kasus tersebut, ternyata tidak ada satupun pelakunya (pemilik toko emas) yang dilakukan penegakan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan tindak pidana penadahan. Faktor penyebab pemilik toko emas membeli perhiasan emas curian di Kota Pontianak tidak dilakukan penegakan hukum dikaitkan dengan tindak pidana penadahan dikarenakan kurangnya bukti yang memberatkan pemilik toko emas tersebut. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap pemilik toko emas yang membeli perhiasan emas hasil tindak pidana pencurian di Kota Pontianak adalah harus lebih teliti dan jeli dalam penanganan kasus pemilik toko emas yang membeli perhiasan emas curian dikaitkan dengan tindak pidana penadahan, agar pemilik toko emas tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila telah memenuhi unsur tindak pidana penadahan dan memberikan penyuluhan hukum kepada pemilik toko emas untuk tidak membeli perhiasan emas yang diduga hasil dari tindak pidana pencurian karena dapat dikualifisir sebagai tindak pidana penadahan.Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Membeli Perhiasan Emas, Curian Tindak Pidana, Penadahan.

PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PUSAT DAMAI KRISTOVER BAGASKARA NIM. A1011181188
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The Covid-19 pandemic has had social and economic impact that has affected and lowered the standard of living of the people. This is caused by the existence of limits on economic activity and the effectiveness of life in society so that economic growth weakens and many people lose their jobs which can increase the amount of poverty in Indonesia. Thus, the government made a policy to overcome this problem, in the form of a direct cash assistance program consisting of groceries and money. This study aims to determine the effectiveness of the government program in the form of Village Fund BLT in the Pusat Damai Village, Parindu District, Sanggau Regency, whether the program has been effective and is right on target for the community due to the Covid-19 pandemic. The form of distribution of social assistance in the Pusat Damai Villange is Direct Cash Assistance to Villange Funds (BLT-DD). The regulatory guidelines used are PERMENDAGRI Number 32 of 2011 Corcerning Guidelines for Grating and Social Assistance Sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget and Regulations of the Head of Pusat Damai Villange Number 1 of 2022 Corcerning Determination of the List of Direct Cash Assistance for Villange Funds for 2022. This research used a qualitative descripstive method through interviews and documentation which produces data related to social conditions, the relationship between facts and consequences that occur in the enviroment. This reearch was carried out according to the actual situation or real situation that occurred in the community and this was carried out to find out the facts or symptoms that appeared in the distribution of social assistance in the Pusat Damai Villange. Sample Population used was 30 (thirty) people, Pusat Damai Hamlet consists of 10 peoples, Bodok Hamlet of 5 peoples, Neriyong Hamlet 5 peoples, Kerosik Hamlet 5 peoples, and Tani Jaya Hamlet as many as 5 peoples. The results of the study show that the social assistance program in the village of the Pusat Damai can be said to be less on target, namely in the accuracy of making choices, this is due to the fact that there are some residents who are economically capable but receive assistance that they should not deserve. Meanwhile, if seen from the existing enviromental conditions in the Pusat Damai Villange there are still underprivileged residents and the category the poor people is actually not recorded in getting assistance, this was known through one of the residents along with information from villange officials and social service agencies in interviews conducted during the reseacrh. Keywords : Social Assistance, Villange Direct Cash Assistance, Effectiveness. Abstrak Pandemi COVID-19 memberikan dampak sosial dan ekonomi sehingga mempengaruhi serta menurunkan taraf hidup masyarakat. Hal ini ditimbulkan dengan adanya batasan kegiatan ekonomi dan efektivitas kehidupan di masyarakat sehingga melemahnya pertumbuhan ekonomi dan banyak orang kehilangan pekerjaan yang dapat menaikkan jumlah kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah membuat kebijakan untuk menanggulangi masalah tersebut, berupa program bantuan langsung tunai yang terdiri dari sembako dan uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pemerintah berupa BLT Dana Desa di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, apakah program tersebut sudah efektif dan tepat sasaran untuk masyarakat akibat pandemi COVID-19.Bentuk penyaluran bantuan sosial di Desa Pusat Damai yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pedoman peraturan yang digunakan adalah PERMENDAGRI Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Desa Pusat Damai Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi yang menghasilkan data berkaitan dengan keadaan sosial, hubungan fakta dan akibat yang terjadi di lingkungan. Penelitian ini dilakukan sebagaimana keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi dimasyarakat dan hal ini dilakukan untuk mengetahui fakta-fakta ataupun gejala yang tampak dalam penyaluran bantuan sosial yang ada di Desa Pusat Damai. Sampel Populasi yang digunakan sebanyak 30 (tiga puluh) orang, Dusun Pusat Damai terdiri dari 10 orang, Dusun Bodok 5 orang, Dusun Neriyong 5 orang, Dusun Kerosik 5 orang, dan Dusun Tani Jaya sebanyak 5 orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial di Desa Pusat Damai dapat dikatakan kurang tepat sasaran yaitu dalam ketepatan menentukan pilihan, hal ini disebabkan adanya beberapa warga yang kategori ekonominya mampu tetapi mendapatkan bantuan yang seharusnya tidak layak diterima. Sedangkan jika dilihat dari kondisi lingkungan yang ada di Desa Pusat Damai masih ada warga kurang mampu dan kategori orang miskin justru tidak terdata dalam mendapatkan bantuan, hal tersebut diketahui melalui salah satu warga beserta keterangan perangkat desa dan lembaga dinas sosial dalam wawancara yang dilakukan pada saat penelitian.Kata Kunci : Bantuan Sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Efektivitas.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA