Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI ATAS KONTEN SPOILER PADA PLATFORM YOUTUBE ANDREAS WIJAYATAN NIM. A1011191156
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Circulation of cinematographic works that are part of the copyright through streaming websites illegally or without permission from the creator is quite high. A work that is transmitted and distributed on the internet is included in the category of an electronic document. In article 25 of the ITE Law, it states that electronic information or electronic documents which are then compiled into intellectual works, internet websites, and the intellectual works contained therein are protected as IPR based on applicable laws and regulations. According to the data (attached), in the period from 2020 to 2021, the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights received at least 32 (thirty two) reports related to violations of intellectual property rights and 6 (six) reports of violations related to copyrighted works cinematography using illegal websites.This research is a normative juridical research, namely research conducted by examining library materials or secondary data. Based on the rules or legal instruments in expressing the problems that occur. This research was conducted in the form of library research, namely research conducted by examining library materials or secondary data. Normative legal research is also called doctrinal legal research. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate.Based on the research results obtained, it can be concluded that law number 28 of 2014 regulates copyright, especially in the case of Spoiler Films, one must pay attention to terms and conditions, such as requests for permits or licenses accompanied by obligations to pay royalties. By not fulfilling the exclusive rights in the form of economic rights from the performers of the show, it can be said that the party carrying out the cover has violated copyright and as is the case with several Spoiler Films, that one of the Spoiler Films covered by broadcasts on Youtube is recording the sound and screening of Spoiler Film as well as uploading the film's video on its social media, namely Youtube and also Spotify which is a streaming film service without the permission of the copyright holder. It benefits, in the form of royalties that it gets from social media. Youtuber Hanindhiya was proven to have violated the provisions contained in article 23 paragraph (2) letters a, c and d. This action refers to the act of broadcasting or communicating, duplicating and distributing the fixation of the performer's performances. So that the act of carrying out Spoiler Films without permission with the aim of being traded or commercialized by monetizing a Youtube account by Youtuber Hanindhiya cannot be justified and is an act of copyright infringement.Keyword : Copyright, Film Spoiler, Youtube Abstrak Peredaran karya sinematografi yang menjadi bagian dari hak cipta melalui situs website streaming secara ilegal atau tanpa izin dari pencipta cukup tinggi. Sebuah karya yang ditransmisikan dan didistribusikan ke dalam jaringan internet masuk dalam kategori sebuah dokumen elektronik. Pada pasal 25 Undang-Undang ITE, menyebutkan bahwa infromasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang kemudian disusun menjadi karya intelektual, situs web internet, dan karya intelektual yang terdapat di dalamnya dilindungi sebagai HKI berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan data (terlampir), dalam jangka waktu dari tahun 2020 hingga 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menerima setidaknya 32 (tiga puluh dua) laporan terkait dengan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dan 6 (enam) laporan pelanggaran yang berkaitan dengan karya cipta sinematografi dengan menggunakan situs web ilegal.Penelitian ini bersifat yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder . Berdasarkan aturan atau perangkat hukum dalam mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatife disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan (law in books) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas .Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa undang-undang nomor 28 tahun 2014 mengatur hak cipta khususnya dalam hal Spoiler Film seseorang harus memperhatikan syarat dan ketentuan, seperti permintaan izin atau lisensi yang disertai dengan kewajiban pembayaran royalti. Dengan tidak dipenuhinya hak eksklusif berupa hak ekonomi dari pelaku pertunjukan tersebut maka dapat dikatakan pihak yang melakukan cover telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta dan seperti kasus yang dialami beberapa Spoiler Film,, bahwa salah satu Spoiler Film yang di cover oleh pada tayangan di Youtube melakukan rekaman suara dan penayangan Spoiler Film serta meng-upload video film tersebut pada media sosialnya yaitu Youtube dan juga Spotify yang merupakan layanan film streaming tanpa seizin pemegang hak cipta. Hal tersebut mendapatkan keuntungan, berupa royalti yang didapatnya dari media sosial. Youtuber Hanindhiya terbukti melanggar ketentuan yang terdapat didalam pasal 23 ayat (2) huruf a, c dan d. Tindakan tersebut merujuk kepada tindakan penyiaran atau komunikasi, penggandaan serta pendistribusian atas fiksasi pertunjukan pelaku pertunjukan. Sehingga perbuatan dengan tanpa izin melakukan Spoiler Film dengan tujuan untuk diperdagangkan atau dikomersialkan dengan cara me-monetize akun Youtube yang dilakukan Youtuber Hanindhiya tidak dapat dibenarkan dan merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak cipta.Kata Kunci : Hak Cipta, Spoiler Film, Youtube

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENEGASAN HAK MILIK ADAT BERDASARKAN PASAL 96 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah) RIYAN ADI PUTRA NIM. A1011191200
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracProblems with the law in the land sector from the past until now have often occurred without synchronization and harmonization of laws governing land rights because land law has a very broad dimension, one of which is the new policy in Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flats Units, and Land Registration governing land, one of which regulates customary ownership of land, as stipulated in Part Two of Article II of UUPA Conversion Number 5 of 1960 which when converted to Property Rights. This thesis is entitled "Implementation of Registration of Affirmation of Customary Property Rights based on Article 96 of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Flats Units and Land Registration (Study of Sungai Kunyit District, Mempawah Regency). This research has the aim of knowing and analyzing the Implementation of Article 96 of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flats Units, and Land Registration. In the Sungai Kunyit sub-district, Mempawah Regency and analyzing the factors that hindered the Implementation of Customary Land Registration in the Sungai Kunyit Sub-District, Mempawah Regency. This research is an empirical legal research using a qualitative approach, in which this research relies on fundamentally human-related problems and then observations are made which are then described in a written form of a sentence. Customary property rights, which are currently owned by the community, are mostly held by rural communities, including rural communities in Sungai Kunyit sub-district, Mempawah Regency. There are still many that have not been registered by the public even though government regulations have regulated it, by providing a period of five years after this regulation is enacted. From the results of the study it was found that most of the people in Sungai Kunyit Sub-District as owners of Customary Property Certificates had not registered as regulated in the national Land Law because the community considered customary ownership to be very strong, besides that there was still a lack of socialization of these regulations to the public so that the community did not know if within five years this Customary Property Certificate had not been converted into property rights as stipulated in UUPA Number 5 of 1960 in Part II of Conversion of Land Rights.Keywords: Conversion, Customary Property Rights, Land Rights. AbstrakProblematik hukum bidang pertanahan sejak dahulu sampai sekarang sering terjadi tidak sinkronasi dan Harmonisasi hukum yang mengatur Hak atas tanah karena hukum pertanahan memiliki dimensi yang sangat luas salah satunya adalah Kebijakan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mengatur tanah, salah satunya adalah mengatur tentang kepemilikan atanah Milik Adat, sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Pasal II Konversi UUPA Nomor 5 tahun 1960 yang apabila dikonversi menjadi Hak Milik. Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Penegasan Hak Milik Adat berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Studi Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah). Penelitian ini memiliki Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Di kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Milik Adat di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan kualitatif, yang dimana penelitian ini bergantung pada permasalahan yang berhubungan dengan manusia secara fundamental dan kemudian dilakukan pengamatan yang selanjutnya dijabarkan dalam sebuah tulisan berbentuk kalimat. Hak milik adat, yang dimiliki oleh masyarakat saat ini sebagian besar dipegang oleh Masyarakat di pedesaan, tidak terkecuali masyarakat di pedesaan kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Yang masih banyak belum didaftarkan oleh masyarakat walaupun Peraturan pemerintah sudah mengaturnya, dengan memberikan jangka waktu lima tahun setelah peraturan ini diberlakukan. Dari hasil penelitian ditemukan dimana sebagai besar masyarakat di Kecamatan Sungai Kunyit sebagai pemilik Surat Milik Adat belum mendaftarkan sebagaimana di atur dalam Hukum Tanah nasional dikarenakan masyarakat mengganggap kepemilikan Milik Adat diyakini sangat kuat, selain itu masih kurangnya sosialisasi peraturan tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui apabila dalam jangka waktu lima tahun Surat milik Adat ini tidak dikonversi menjadi hak milik sebagaimana diatur dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960 dalam Bagian II Konversi hak Atas Tanah. Kata Kunci : Konversi, Hak Milik Adat, Hak Atas Tanah.

PENERTIBAN TERHADAP JASA ANGKUTAN TAKSI ANTAR DAERAH YANG TIDAK BERIZIN DI KALIMANTAN BARAT RUTE PONTIANAK-SANGGAU SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 117 TAHUN 2018 NIM. A1011191160, DAVID PERJUANGAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Transportation is the movement of people and goods from one place to another safely, comfortably, quickly, cheaply and in accordance with the environment to meet human needs. However, nowadays it is common to find private cars transporting people as taxis without a permit. Based on the provisions of Article 138 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009, it is explained that transportation of people can only be carried out by public motorized vehicles. Apart from that, other provisions that must be met by private vehicles that will be used as illegal taxis must be registered and obtain a route permit, transport business permit, operational permit, suitability for public transport along with other requirements specified as regulated in Ministerial Number 117 of 2018. If there is an owner If a private vehicle uses its vehicle as a taxi and does not obtain a permit in accordance with applicable regulations, the taxi is considered illegal.The reason why private car owners change the status of their private vehicle to a taxi is because they want to make big profits, avoid vehicle tax and additional monthly car installments, the sanctions for owners who have changed the status of their private car as a taxi are to be warned and given sanctions and Control efforts carried out by the West Kalimantan Transportation Service against owners of private cars as unlicensed taxis. Keywords: Controlling, Unlicensed Taxi Vehicles, Traffic and Road Transport Abstrak Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tetapi pada saat sekarang ini sering ditemukan mobil pribadi yang mengangkut angkutan orang menjadi taksi tanpa izin. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa angkutan orang hanya dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Selain itu ketentuan lain yang harus dipenuhi kendaraan pribadi yang akan digunakan sebagai taksi gelap harus terdaftar dan mendapatkan izin trayek, izin usaha angkutan, izin operasional, kelaikan angkutan untuk umum beserta persyaratan lain yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Menteri Nomor 117 Tahun 2018. Apabila ada pemilik kendaraan pribadi menggunakan kendaraannya sebagai taksi dan tidak mengurus izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka taksi tersebut dianggap illegal.Penyebab pemilik mobil pribadi mengubah status kendaraan pribadinya menjadi taksi adalah karena ingin mencari keuntungan yang besar, menghindari pajak kendaraan dan tambahan untuk mencicil angsuran mobil perbulannya, bahwa sanksi bagi pemilik yang telah melakukan perubahan status kendaraan mobil pribadi sebagai taksi yakni diberi peringatan dan diberikan sanksi dan upaya penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kalimantan Barat terhadap pemilik kendaraan mobil pribadi sebagai taksi yang tidak berizin. Kata Kunci : Penertiban, Kendaraan Taksi Tanpa Izin, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

KERINGANAN HUKUMAN KEPADA JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PENGADAAN E-KTP) EKSA LESTARI NIM. A1011191294
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractMany cases of corruption have occurred in Indonesia, causing extraordinary impacts in terms of state losses and even the country's economy. This problem requires a serious solution to prevent and eradicate it. One of the existing solutions is the application of Justice Collaborator. The research conducted by this author aims to find out about the position of the Justice Collaborator in corruption cases, especially in the case of procuring E-KTP, and the reasons for the decision stating that the defendants did not receive leniency. This research is normative legal research with a normative juridical approach. Types and sources of data include primary legal materials and secondary legal materials. The collection technique is carried out using literature studies or document studies on books, laws and regulations, journals, documents, and legal papers.This research is a case study of a judge's decision regarding the case of procuring an E-KTP in a judge's decision at the appellate and cassation levels. In the trial at the appeal level, the status of the Justice Collaborators for the two defendants was revoked because considering that based on the facts at trial, it could be concluded that the two defendants were the main actors who played a very important role in completing budget planning, the stages of tendering work and the stages of implementing the E-KTP project. However, in the appeal court process, there were also differences of opinion. The judges concluded that prison terms for the two defendants needed to be added. It is necessary to add to the clear conditions. This is to create legal certainty.Keywords: Justice Collaborator; Corruption Crime; Procurement of E-KTP AbstrakBanyak kasus korupsi telah terjadi di Indonesia, menyebabkan dampak yang luar biasa dalam hal kerugian negara bahkan sampai pada perekonomian negara. Permasalahan tersebut memerlukan solusi yang serius pula untuk mencegah serta memberantasnya. Salah satu solusi yang telah ada adalah penerapan Justice Collaborator. Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan Justice Collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi terutama kasus pengaadan E-KTP dan sebab pada putusan yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak dapat keringanan hukuman. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan Teknik pengumpulannnya dilakukan denga studi kepustakaan atau studi dokumen pada buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen dan karya tulis hukum.Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap putusan hakim terkait kasus pengadaan E-KTP dalam putusan hakim ditingkat banding dan kasasi. Dalam persidangan tingkat banding status Justice Collaborator kedua terdakwa dicabut karena menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat disimpulkan bahwa kedua terdakwa merupakan pelaku utama dimana sangat berperan dalam penyelesaian perencanaan anggaran, tahapan pelelangan pekerjaan dan tahapan pelaksanaan proyek E -KTP. Namun dalam proses peradilan banding ini terdapat pula perbedaan pendapat dari para hakim berkesimpulan bahwa hukuman penjara bagi kedua Terdakwa perlu ditambahkan. Perlu dilakukan penambahan terhadap syarat-syarat yang jelas. Hal ini agar terciptanya kepastian hukum. Kata kunci : Justice Collaborator; Tindak Pidana Korupsi; pengadaan E-KTP

IMPLEMENTASI PASAL 33 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA PONTIANAK DALAM KAITANNYA PADA ANAK YANG BERJUALAN DI KOTA PONTIANAK ANISA KRISHANDINI NIM. A1011191135
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Children are a gift and trust from the Almighty God, in whom their honor and dignity as full-fledged human beings reside. The increasing economic and educational issues in society have led children to work to support themselves and augment their family's income. So, children choose to sell their merchandise, it giving rise a chance to entrepreneurs who make cakes and subsequently employ children without regard to the conditions under which children are allowed to work. This problem has been identified in the city of Pontianak. Employing underage children is one form of legal violation. This research employs empirical research methods, which is a type of legal research used to find legal solutions to various real legal issues that arise in society. The data sources used are primary and secondary data from field research in the city of Pontianak and literature research in accordance with Regional Regulation Number 12 of 2013 of Pontianak City regarding Labor Organization in Pontianak City. This research indicates that the lack of legal knowledge among entrepreneurs, the conditions influencing children to work based on social and economic factors they are experiencing, and the lack of government efforts are due to the fact that in the informal sector, labor inspectors rarely visit small entrepreneurs compared to the formal sector, which is already organized. Therefore, the implementation of this regional regulation has not yet been realized. Keywords: child labor; children selling pastries; employed children; labo management Abstrak Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya terletak kehormatan dan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Meningkatnya permasalahan ekonomi dan pendidikan di masyarakat menyebabkan anak-anak harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan meningkatkan pendapatan keluarga. Oleh karena itu, anak-anak memilih untuk menjual barang dagangannya. Hal ini menyebabkan munculnya pengusaha-pengusaha yang membuat kue dan kemudian mempekerjakan anak-anak tanpa memperhatikan syarat-syarat diperbolehkannya anak-anak untuk bekerja. Masalah ini telah ditemukan di kota Pontianak. Mempekerjakan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang dapat digunakan untuk mencari solusi hukum terhadap berbagai permasalahan hukum yang sebenarnya timbul di masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari penelitian lapangan di kota Pontianak dan penelitian kepustakaan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Kota Pontianak tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Pontianak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan hukum para pengusaha, kondisi yang mempengaruhi anak untuk untuk bekerja berdasarkan faktor sosial serta ekonomi yang sedang dialami dan kurangnya upaya dari pemerintah yang disebabkan bahwa di sektor informal, pengawas ketenagakerjaan jarang mengunjungi pengusaha kecil dibandingkan dengan sektor formal yang sudah teroganisir. Oleh karena itu, penerapan peraturan daerah ini masih belum terlaksana. Kata Kunci: pekerja anak; anak yang berjualan kue; anak yang dipekerjakan; ketenagakerjaan

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBUANGAN BAYI YANG DILAKUKAN ORANG TUA KANDUNG DI KOTA PONTIANAK MONANG ROHIT MANURUNG NIM. A1011191146
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrack In writing this thesis, the author discusses the factors that cause the crime of abandoning babies committed by biological parents in Pontianak City. The aim of this research is to find out the factors that cause the crime of baby dumping and to find out the efforts that can be made by the police to tackle this crime. This crime is basically influenced by several factors such as the perpetrator's not being ready to become a parent, one of which is the difficult economic situation. In an effort to find out the factors that cause this crime of baby dumping, the approach used by the author is empirical. Then all the data is analyzed descriptively qualitatively, namely the process of solving a problem being studied by describing the data obtained in the field and then the data will be described in the form of sentences that are orderly, coherent, logical and effective so that it is easy to understand. Based on the results of the author's research, obtaining answers to existing problems, the reality on the ground shows that baby dumping by biological parents in Pontianak City still exists. The fact that parents commit the crime of abandoning their babies is caused by several factors, namely: economic factors that are still difficult, factors that involve illicit relationships, factors that are still in education, factors that are forced by their partner, and factors that don't want to have children out of wedlock. So the perpetrators were determined to commit the crime of dumping the. Keywords : Baby disposal; Criminology; Crime Abstrak Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tua kandung di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembuangan bayi serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi kejahatan ini. Kejahatan ini pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebelumsiapan pelaku untuk menjadi orang tua salah satunya karena keadaan ekonomi yang masih sulit. Dalam upaya mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan pembuangan bayi ini, maka metode pendekatan yang di pakai penulis adalah empiris. Kemudian seluruh data yang dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu proses pemecahan suatu permasalahan yang diteliti dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan kemudian terhadap data-data tersebut akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga mudah untuk dipahami. Berdasarkan hasil penelitian penulis, memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa realita di lapangan menunjukkan bahwa pembuangan bayi yang dilakukan orang tua kandung di Kota Pontianak masih ada. Adanya orang tua melakukan tindakan kejahatan pembuangan bayi ini disebabkan beberapa faktor yaitu : faktor ekonomi yang masih sulit, faktor hubungan gelap, faktor masih duduk di bangku pendidikan, faktor dipaksa pasangan, hingga faktor tak ingin memiliki anak di luar nikah. Sehingga para pelaku nekat melakukan kejahatan pembuangan bayi ini. Kata Kunci : Pembuangan bayi; Kriminologi; Kejahatan

TANGGUNG JAWA B ORANG TUA TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. 360/Pdt.G.P/2019/PA.Sry DI PONTIANAK MUHAMMAD ALVA RIZKY NIM. A1011171250
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. A husband and wife who have children in their marriage are obliged to fulfill all the interests of the children in order to support their growth and development in a reasonable manner, and are obliged to fulfill the needs of clothing, food and housing in a reasonable manner, must guide and provide reasonable education, and take care of children in the best possible way. good. The occurrence of a divorce does not become an obstacle for parents to remain responsible for the lives of their children. Meanwhile, there are still many children who have not been lucky enough to live their lives, as well as the treatment of parents regarding the implementation of obligations towards children's rights after the divorce. The implementation of parental responsibilities towards children after a divorce has been contrary to the law. The purpose of this study is to find out about the responsibilities of parents to children after divorce. This research also uses empirical research methods with descriptive analytical research. Which by using the empirical method in this study, it can be seen that the implementation of parental responsibility for children's rights after divorce in the city of Pontianak is not fully implemented. The factors that cause the implementation of parental responsibilities to children after divorce in the city of Pontianak is not fully implemented due to economic factors and lack of awareness of parents about a good future for children and parents who remarry. In addition, the legal consequences contained in the implementation of Parental Responsibilities for Children's Rights Post-Divorce are also not effectively enforced, due to an agreement between the two parents who want to solve this problem amicably. Even though in the end, only one of the parents continues to care for and educate the child to adulthood. Even though this obligation should be carried out by both parents, to fulfill the responsibility of providing for the child. And for the efforts that can be made by mothers in fulfilling their responsibilities to children after divorce, namely growing self-awareness of their obligations as parents to meet the needs of children's lives after the divorce. As a father, you should continue to provide material support regularly to your child even though you already have a new family, and as both parents it is important to pay more attention to the child's growth and development, because the attention of both parents is what supports the success of the child's life, so that the child does not feel different from others. other children because of their divorced family.Keywords: Parental Responsibilities, After Divorce, Parents and Children AbstrakPerkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami dan isteri yang memiliki anak dalam perkawinannya, wajib memenuhi segala kepentingan anak guna untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, dan berkewajiban atas terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, wajib membimbing dan memberikan pendidikan yang wajar, serta mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Terjadinya suatu perceraian tidak menjadi halangan bagi orang tua untuk tetap berkewajiban bertanggung jawab terhadap kehidupan anak. Sementara itu masih banyak anak-anak yang belum beruntung dalam mencukupi kehidupannya, juga perlakuan dari orang tua mengenai pelaksanaan kewajiban terhadap hak-hak anak setelah terjadinya perceraian.Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian selama ini bertolak belakang dengan peraturan undang-undang. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Penelitian ini pun menggunakan metode penelitian empiris dengan jenis penelitian Deskriptif Analitis. Yang dimana dengan menggunakan metode empiris dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwasannya pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak pasca perceraian di kota Pontianak tidak di laksanakan secara penuh.Hasil penelitian yang dicapai bahwa sebagai tanggung jawab orang tua terutama ayah harus bertanggung jawab penuh untuk memberikan nafkah kepada sang anak sampai anak tersebut dewasa atau melangsungkan perkawinan lagi. Selain itu akibat hukum yang terdapat pada pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian ini juga tidak diberlakukan secara efektif, dikarenakan kesepakatan antar kedua orang tua yang ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan saja. Meskipun pada akhirnya, hanya salah satu pihak orang tua yang tetap merawat dan mendidik sang anak hingga dewasa. Padahal seharusnya kewajiban ini wajib dilakukan oleh kedua orang tua, untuk memenuhi tanggung jawab nafkah kepada sang anak. Dan untuk upaya yang dapat dilakukan oleh ibu dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada anak pasca perceraian yaitu menumbuhkan kesadaran diri sendiri akan kewajiban sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup anak setelah terjadinya perceraian. Sebagai seorang ayah hendaknya tetap memberikan nafkah materi secara rutin kepada sang anak meskipun sudah memiliki keluarga baru, dan sebagai kedua orang tua penting untuk lebih memperhatikan tumbuh kembang anak, karena perhatian kedua orang tua itulah penunjang kesuksesan hidup sang anak, supaya anak tidak merasa berbeda dengan anak lainnya karena kondisi keluarganya yang telah bercerai.Kata Kunci : Tanggung Jawab Orang Tua, Setelah Perceraian, Orang Tua dan Anak

PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA JUAL DALAM JUAL BELI TANAH OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NIM. A1012191043, SINDY PRATAMA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Land is a natural resource that is important for human survival, but over time land is also bought and sold. Buying and selling is a process of exchanging goods between one party and another. In land sale and purchase transactions, the purchaser's tax is determined based on the Land and Building Rights Acquisition Fee, which is a tax imposed on the acquisition of land and/or building rights. Meanwhile, income tax is a tax imposed according to the taxpayer's income earned in a given year. With this determination, the selling price in each region is different and the selling price is higher than the price agreed upon by the parties or taxpayers, as a result, taxpayers who sell their land at low prices object to the selling price set by the Regional Financial Agency.The formulation of the problem in this research is "How is the Implementation of Land Sale Price Determination in the Land Sale and Purchase Agreement by the Regional Financial Agency of Singkawang City?". The purpose of this research is to obtain data and information regarding the implementation of selling price determination in the sale and purchase of land by the Singkawang City Regional Financial Agency, to find out the implementation factors for determining the selling price in land sale and purchase by the Singkawang City Regional Financial Agency, to find out the legal consequences of the determination. the sale and purchase price of land by the Singkawang City Regional Financial Agency and to find out the legal efforts of the Singkawang City Regional Finance Agency in determining the sale and purchase price. The method used in this research is empirical legal research with a descriptive approach.The results of the research achieved are that the implementation of selling price determination in the sale and purchase of land by the Regional Financial Agency of Singkawang City is seen from the procedure or process of collecting Land and Building Rights Acquisition Tax (BPHTB) which looks at the previous transaction price and the location adjacent to tax object. If the taxpayer objects, the taxpayer can submit a Regional Tax Assessment Letter for Underpayment if within a period of 12 (twelve) months they must provide a decision. If 12 (twelve) months have passed since the receipt of the objection submission and it turns out that the Director General of Taxes has not provided a decision, then it is deemed that the objection submitted by the taxpayer has been granted.Keywords: Land, Buying and selling, Fees for Acquisition of Land and Building Rights, Income Tax, Regional Financial Agency. Abstrak Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia namun seiring berjalannya waktu tanah juga di perjual belikan. Jual beli ialah suatu proses pertukaran barang antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam transaksi jual beli tanah penetapan pajak pembeli dipungutkan berdasarkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan Hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan Pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan sesuai dengan penghasilan wajib pajak yang diperoleh pada suatu tahun tersebut. Dengan adanya penetapan tersebut membuat harga jual setiap daerah berbeda-beda dan harga jual lebih tinggi dari harga yang disepakati oleh para pihak atau wajib pajak akibatnya membuat wajib pajak yang menjual tanahnya dengan harga miring merasa keberatan dengan harga jual yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Penetapan Harga Jual Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan penetapan harga jual dalam jual beli tanah oleh Badan Kauangan Daerah Kota Singkawang, untuk mengetahui faktor pelaksanaan penetapan harga jual dalam jual beli tanah oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, untuk mengetahui akibat hukum terhadap penetapan harga jual beli tanah oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dan untuk mengetahui upaya hukum Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam penetapan harga jual beli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan secara deskriptif.Hasil penelitian yang dicapai adalah bahwa pelaksanaan penetapan harga jual dalam jual beli tanah oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang ialah dilihat dari Prosedur atau proses pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) yang dimana melihat dari harga transaksi sembelumnya serta lokasi yang berdekatan dengan objek pajak. Apabila wajib pajak merasa keberatan maka wajib pajak dapat mengajukan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar jika dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan harus memberikan putusan. Apabila lewat waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya pengajuan keberatan ternyata Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka dianggap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dikabulkan.Kata kunci: Tanah, Jual beli, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan, Badan Keuangan Daerah.

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM MENCANTUMKAN HARGA MAKANAN OLIVIA REGITA NIM. A1012191155
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In the current economic development, some business actors in carrying out their activities often ignore the interests of consumers. actions of business actors that cause harm to consumers, such as many culinary business actors who do not include food menu prices which result in consumers feeling disadvantaged due to exorbitant prices. In this study, the sociological juridical method used a descriptive analytical approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion. Based on the results of the research from the author, there are many factors that are the reason why business actors do not include prices on the food menu, namely the reason is that the food menu changes and the price volatility of food staples on the market which can change at any time and has become a habit because other food stall owners in that area also did not include it causing other business actors to also not include the price of the food menu.Thus efforts to provide protection for consumers are important and urgent to find a solution immediately.In this study, I took two problem formulations, namely:1. What are the factors causing business actors not to include prices on food menus?2. What are the legal consequences for culinary business actors who do not include prices on the food menu?Keywords: Business Actor, Consumer, Menu List Abstrak Dalam perkembangan ekonomi saat ini, Sebagian pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya, seringkali mengabaikan kepentingan para konsumen. perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti banyak pelaku usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga menu makanan yang mengakibatkan konsumen merasa dirugikan akibat harga yang terlampau tinggi. Dalam penelitian ini metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan dilapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil penelitian dari penulis banyak faktor yang menjadi alasan pelaku usaha tidak mencantumkan harga pada menu makanan yaitu Alasannya karena menu makanan yang berubah-ubah dan ketidakstabilan harga bahan pokok makanan di pasaran yang sewaktu-waktu bisa berubah serta sudah menjadi kebiasaan karena pemilik warung makan lain di daerah tersebut juga tidak mencantumkan membuat pelaku usaha yang lain juga ikut-ikutan tidak mencantumkan harga menu makanan.Dengan begitu upaya-upaya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen merupakan hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya.Dalam penelitian kali ini saya mengambil dua rumusan masalah yakni :1. Apa faktor penyebab pelaku usaha tidak mencantumkan harga pada menu makanan? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan?Kata Kunci : Pelaku Usaha, Konsumen, daftar menu.

PELAKSANAAN PEMATIAN IKAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 13 PERATURAN MENTERIKELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 6/PERMEN-KP/2020 TENTANG PENYELENGGARAANKESEJAHTERAAN IKAN BUDIDAYA (STUDI PADA PT. HARMONI SUMBER REZEKI) NIM. A1011161131, GALIH PRIAMBODO AJI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Along with the times, the utilization of fish resources is not only done by catching fish from the wild but can also be done by cultivating fish. One aspect that must be met in fish farming is the fulfillment of the welfare of cultured fish. This study aims to determine the implementation of the provisions of Article 13 of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 6 / PERMEN-KP / 2020 concerning the Implementation of Fish Welfare in Fish Farming has not been fully implemented by PT Harmoni Sumber Rezeki in Sungai Raya Islands District, Bengkayang Regency. This research method is empirical legal research, namely field research with a type of sociological juridical approach. This research aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. The author uses a statutory approach and a conceptual approach. Data collection techniques in this research through the author will use semi-structured interview techniques. The results of this research will be analyzed descriptively. The results of the study found that (1) The obstacles faced by business actors implementing the provisions of fish mortality include financial constraints, lack of knowledge and skills, non-compliance with regulations, limited access to technology and innovation, market demands, changes in consumer behavior. (2) Forms of efforts made by other business actors in the fisheries sector to implement the provisions of fish mortality include increasing knowledge, using improvised equipment and expecting socialization, guidance from the Government. Keywords: Fishery Resources, Fish Farming, Consumer Protection AbstrakSeiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan sumber daya ikan tidak hanya dilakukan dengan cara penangkapan ikan dari alam liar akan tetapi juga dapat dilakukan dengan cara pembudidayaan ikan. Salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam pembudidayaan ikan adalah pemenuhan terhadap kesejahteraan ikan budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2020 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan Pada Budidaya Ikan Belum Sepenuhnya Di Laksanakan Oleh PT. Harmoni Sumber Rezeki Di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui penulis akan menggunakan teknik wawancara semi struktur. Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian didapati bahwa (1) Hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha melaksanakan ketentuan pematian ikan diantaranya adalah kendala finansial, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, ketidakpatuhan terhadap peraturan, akses terbatas teknologi dan inovasi, tuntutan pasar, perubahan perilaku konsumen. (2) Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya di sektor perikanan untuk melaksanakan ketentuan pematian ikan mencakup peningkatan pengetahuan, penggunaan peralatan seadanya dan mengharapkan adanya sosialisasi, pembinaan dari Pemerintah Kata Kunci : Sumber Daya Perikanan, Pembudidayaan Ikan, Perlindungan Konsumen

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA