cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 18   19   20   21   22 
ANALISA PRO KONTRA TERHADAP SANKSI PIDANA SUNTIK KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK NIM. A01112232, YUNIA ROHMAWATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Kajian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum, maka jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan analisis konsep hukum, datanya berasal dari undang-undang yang berlaku. Di Indonesia kurun waktu lima tahun sebelum skripsi ini dikerjakan dunia anak sangat memprihatinkan, ini bukan kalimat semata tanpa alasan dan dasar, ini adalah fakta yang terjadi diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah yang terjadi di bumi Ibu Pertiwi yang kita cintai, situasi ini sebenarnya sudah diketahui oleh pemerintah dan terus dipantau dan dilakukan upaya-upaya pencegahan tetapi peningkatan angka kejahatan seksual terhadap anak semakin tinggi setiap tahunnya, pemerintah menunjukkan perhatian pada rakyatnya dengan memberi rasa aman, nyaman dan tentram itikad baik pemerintah dituangkan dalam peraturan baru yang didalamnya terdapat sanksi pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak yang bertujuan untuk mencegah semakin meningkatnya kekerasan seksual pada anak dan tujuan pembentukan perpu tersebut adalah untuk memberi perlindungan pada anak sebagai generasi penerus bangsa.Bukan tanpa batu sandungan, sanksi kebiri yang bertujuan agar kejahatan seksual pada anak dapat ditekan malah menuai pro dan kontra di berbagai kalangan dari rakyat biasa sampai para pejabat Negeri ini, dari mulai sanksi yang dianggap tepat, sebagian akademisi mengatakan itu adalah sanksi yang bagus bukan terlihat hanya sanksi tetapi bisa diliahat sebagai sarana pencegahan yaitu memberi rasa takut bagi masyarakat sebagaimana teori tujuan hukum yang mengatakan bahwa Indonesia menganut teori tujuan pemidanaan gabungan antara teori relatif dan teori absolut..KATA KUNCI : Pro Kontra, Kebiri, Hak Azasi Manusia, dan Perppu
WANPRESTASI CV. BERKA TERHADAP PEMILIK RUMAH DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PERBAIKAN BAGIAN ATAP RUMAH PERORANGAN DI KELURAHAN DALAM BUGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR NIM. A11110005, DEKA INDO ASTRA PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Perjanjian pemborongan perbaikan bagian atap rumah antara CV. Berka dengan pemlik rumah menimbulkan suatu hubungan hukum mengatur hak dan kewajiban masing – masing pihak, yang diwujudkan dalam  perjanjian pemborongan perbaikan konstruksi bagian atap rumah dalam bentuk lisan dan disepakati kedua belah pihak. Bahwa dalam kenyataannya pihak CV. Berka tidak melaksanakan prestasinya dalam pekerjaan pembagunan perbaikan konstruksi bagian atap rumah dengan baik atau mutu dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan itu tidak memberikan hasil yang maksimal bagi pihak pemilik rumah.Rumusan masalah: “Faktor Apa Yang Menyebabkan Pihak CV. Berka Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Perbaikan Bagian Atap Rumah Terhadap Pemilik Rumah Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur?”. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian. Faktor penyebab CV. Berka wanpestasi dalam proses pengerjaan pemborongan perbaikan bagian atap rumah dikarenakan pekerja/tukang yang dipekerjakan oleh kontraktor lalai dan tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya.Akibat hukum terhadap pihak CV. Berka yang wanprestasi ialah harus melakukan perbaikan atau pengerjaan kembali pemborongan perbaikan bagian atap rumah, serta memberikan mutu atau hasil yang baik sesuai dengan apa yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Upaya yang dilakukan pihak Pemilik Rumah terhadap CV. Berka yang wanprestasi dalam pemborongan perbaikan bagian atap rumah adalah memberikan teguran secara langsung kepada CV. Berka, agar bertanggung jawab melakukan perbaikan ulang dengan menyesuaikan mutu bangunan sesuai dengan apa yang diperjanjikan diantara kedua belah pihak. Kata Kunci: Perjanjian Pemborongan, CV. Berka, Wanprestasi
PELAKSANAAN PASAL 4 (Huruf m) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLDA KALBAR NIM. A1012141145, MUHAMMAD ROKHIM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Hukum dan pelanggaran hukum dapat dikatakan merupakan satu kesatuan ibarat orang berjalan diikuti oleh bayangannya, begitu pula dengan hukum di negara kita yang selalu menjadi buah bibir warga negaranya. Masyarakat enggan mengakul bahwa hukum adalah panglima, karena banyaknya tindak pelanggaran hukum yang dilakukan penegak hukum itu sendin. Semakin berkembangnya jaman semakin kompleks pula pelanggaran hukum yang terjadi. Kepolisian yang seharusnya menjadi pilar pertama dalam penegakan hukum seperti kehilangan taring. Ibarat singa yang ompong. Banyak kasus tindak pelanggaran hukum yang melibatkan anggota kepolisian di dalamnya tidak diproses dengan semestinya karena polisi cendenmg melindungi anggotanya (esprit de corp) sehingga keadilan tidak terwujud.Upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. tidak dapat dilepaskan dan kepolisian. Tugas pokok Poiri itu sendin menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan. pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Metode Penelitian yang digunakan yaitu jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris karena permasalahan yang diambil adalah impelementasi atau peÍaksanaan disiplin anggota Pohi sebagai manusia yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disipim Anggota Pohi khususnya pasal 4 (hurufm).Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yundis empiris. Penelitian mi berbasis pada ¡unu hukum normatif (Peraturan Penindang-undangan), tetapi mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masvarakat serta perilaku inanusia terkait dengan penegakan disiplin pada Anggota Pofri Penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum. Kata Kunci :  Aturan Pemerintah, Anggota Kepolisian, Disiplin
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. ASURANSI BUMI PUTERA TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN PENERBANGAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011131096, BINSAR PANDAPOTAN TOGATOROP
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Seiiring perkembangan jaman, usaha perasuransian sudah berkembang dengan begitu pesatnya. Begitu pesatnya usaha perasuransian dapat kita lihat dengan begitu banyaknya berdiri gedung-gedung perusahaan asuransi, maupun mungkin kita seringkali menjumpai sales / marketing yang menawarkan produk asuransi yang bermacam macam, mulai dari asuransi jiwa, barang, kecelakaan maupun resiko sejenisnya. Asuransi dibutuhkan masyarakat untuk me-manajemen resiko yang tidak lepas dari kehidupan manusia seperti kematian, sakit, musibah, dan sebagainya yang mana diprediksi akan terjadi di masa yang akan datang. begitu pentingnya peran asuransi sebagai cara masyarakat untuk men4gelola uangnya untuk dapat dialokasikan sebagai jaminan atas resiko hidup yang mungkin akan ditemuinya.Adapun perasuransian ini dikelola oleh perusahaan atau badan usaha baik yang berdiri secara mandiri/swasta, maupun juga ada yang berbentuk badan usaha milik Negara (BUMN). Salah satu perusahaan perasuransian milik negara antara lainnya adalah PT.Asuransi Bumiputera.          Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subyek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis dengan pendekatan deskriptif analisis dimana di mana penulis menganalisa dengan menggambarkan keadaan atau fakta yang didapatkan secara nata pada saat penelitian dilaksanakn dilapangan dan selanjutnya diadakan analisis, yaitu sifat penelitian yang bersifat deskriptif analisis aitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu , keadaan, ataupun realita yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat sesuai dengan keadaan saat penelitian dilakukan          Berdasarkan uraian pada BAB III terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan yaitu PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda  sebagai perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi risiko penerbangan, kurang memiliki komitmen dan itikad baik untuk menjamin hak-hak tertanggung/ahli warisnya jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan tertanggung meninggal atau luka-luka. Pihak perusahaan belum secara penuh proaktif mendata dan menghubungi keluarga/ahli waris tertanggung, kemudian memberikan santunan/ganti kerugian sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan meskipun polis/bukti keikutsertaan asuransi risiko penerbangan dibawa oleh tertanggung dalam penerbangan dan PT. Angkasa Pura II Sebagai pengelola Jasa Kebandarudaraan kurang melakukan pengawasan terhadap bisnis ini di bandara. Kata Kunci : Asuransi, Angkasa Pura, Penerbangan.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PONTIANAK DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PEMASYARAKATAN NIM. A01108018, EFFRY HERIYANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.641 KB)

Abstract

Pemasyarakatan merupakan muara akhir dari suatu sistem peradilan pidana di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan mendapat tugas besar dalam mewujudkan tujuan pemidanaan dari sistem baru pemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran (consciousness) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan atas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat.Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak masih ditemukan warga binaan residivis yang sebelumnya sudah pernah dibina pada Lapas tersebut, hal ini menunjukkan pembinaan yang telah diberikan belum efektif. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyusun Skripsi dengan judul Efektivitas pelaksanaan pembinaan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah mengapa pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pda Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak belum efektif dalam mencapai tujuan pemasyarakatan dan apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi efektifitas pembinaan yang dilaksanakan pada Lapas Kelas II A Pontianak. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian yuridis sosiologis dimana melihat implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.Pada penelitian yang dilakukan, Lapas Kelas II A Pontianak merupakan unit pelaksana teknis pemasyaraktan dengan jumlah pegawai 74 orang. Pada bulan Desember 2017 warga binaan pada Lapas Kelas II A Pontianak mencapai 938 orang, jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan tersebut maka petugas yang ada tidak sebanding jumlahnya.Adapun berdasarkan hasil penelitian penulismenemukan faktor utama penyebab pembinaan pada Lapas Kelas II A Pontianak belum efektif adalah kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung pembinaan. Untuk itu perlu dilakukan upaya faktual untuk memenuhi kekurangan pegawai sesuai dengan kebutuhan dari segi jumlah dan kualifikasi pendidikan serta perlu diperhatikan penambahan sarana prasarana seperti gedung dan alat latihan kerja sesuai dengan jumlah warga binaan yang dibina pada Lapas Kelas II A Pontianak.
STUDI KOMPARATIF HAK WARIS TRANSGENDER MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM NIM. A01111022, RISKY KASMAJA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

.Pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudahdiatur di dalam KUH Perdata maupun al-Qur’an (Das Sollen).Namun di Indonesia terdapat sekelompok orang yang di sebutTransgender. Di dalam KUH Perdata maupun al-Qur’an dan al-Hadits, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waristransgender, jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupunhalangan mereka untuk mewaris (Das Sein). Permasalahan yangmenjadi titik fokus pada skripsi ini adalah bagiamana ketentuanmewaris bagi transgender dan adakah hambatan bagi ahli waristransgender untuk mewaris dan solusi mengatasi hambatantersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuiketentuan mewaris bagi ahli waris transgender ditinjau dari KUHPerdata dan Hukum Islam, serta untuk mengetahui hambatanmewaris bagi ahli waris transgender dan cara mengatasi hambatantersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridisnormatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkanmasalah dengan penelitan terhadap data sekunder, yang fokusperhatiannya menekankan pada hukum positif. Penelitian dalampenulisan skripsi ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis,yaitu suatu penulisan yang membuat deskripsi secara sistematis,faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubunganantara fenomena yang diteliti. Istilah analisis mengandung maknamengelompokkan, menghubungkan, membandingkan,memberikan makna terhadap aspek-aspek yang berhubungandengan pembagian waris bagi ahli waris transgender. Ketentuanmewaris bagi ahli waris transgender ditinjau dari KUH Perdataadalah hak waris yang diberikan kepadanya tidak terpengaruh olehjenis kelaminnya, sedang dalam Hukum Islam transgendermendapatkan hak warisnya jika perubahan jenis kelaminnyadidasari dengan alasan yang dapat dibenarkan secara Islam. Sarandari penelitian ini adalah sebaiknya di Indonesia dibuat peraturankhusus tentang transgender yang mengatur tentang kewarisantransgender, agar tidak terjadi kebingungan hukum di dalammasyarakat.Kata Kunci : : Transgender , Warisan, Ahli Waris, KompilasiHukum Islam Kitab Undang-Undang HukumPerdata Dan Hukum Islam.
WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVLING SECARA KREDIT DI JALAN AKCAYA 1 KOTA SINTANG NIM. A1011131028, YUYUN AGUSTIA NINGSIH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Perjanjian jual beli merupakan salah satu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.Dari hasil penelitian perjanjian jual beli tanah kavling secara kredit di Jalan Akcaya 1 Kota Sintang  dapat diketahui bahwa terjadi antara pemilik tanah dengan pembeli, perjanjian dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Pada awal terjadinya kesepakatan pemilik tanah dan pembeli sudah sepakat mengenai harga tanah yaitu Rp. 24.000.000,- secara kredit selama 48 bulan dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- tagihan perbulan yang harus dibayar sebesar Rp. 500.000,- dengan bukti pembayaran berupa kwitansi, dengan ukuran tanah perkavlingnya yaitu panjang 18 meter dan lebar 20 meter . Akan tetapi pada pertengahan pembayaran pembeli tanah tidak melakukan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, pembeli tanah tidak melakukan pembayaran selama 3 bulan berturut-turut.Rumusan masalah yaitu “Faktor Apa Yang Menyebabkan Pembeli Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling Secara Kredit Di Jalan Akcaya 1 Kota Sintang?”Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah jenis metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian.Faktor penyebab pembeli tanah tidak melakukan pembayaran dengan semestinya yaitu adalah uang yang seharusnya digunakan untuk membayar kredit tersebut digunakan untuk keperluan lain atau karena keadaan mendesak.Akibat hukum bagi pembeli tanah tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang kredit harga tanah tersebut adalah dikenakan denda oleh pemilik tanah. Agar terciptanya rasa menghargai dengan apa yang sudah disepakati dan untuk menunjukan ketegasan dari pemilik tanah.Adapun upaya yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap pembeli tersebut yaitu dengan menagih pembayaran uang kredit harga secara langsung dan menghubungi lewat telepon. Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli Tanah, Wanprestasi  
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG MERUGIKAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 NIM. A1011141160, KORNELIA AGATHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.98 KB)

Abstract

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan karenanya adalah melawan hukum, yang mengatur kewenangan, kewajiban dan larangan terhadap Notaris dalam pembuatan akta, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya.Skripsi ini berjudul ” Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Merugikan Masyarakat Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 ”. Permasalahan yang diangkat ialah : Bagaimana akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat?Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian : Untuk menjelaskan dan menguraikan tentang perbuatan melawan hukum  Notaris dalam pembuatan akta autentik dan untuk memaparkan dan menganalisa akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa apabila ketentuan-ketentuan Undang-Undang dilanggar oleh Notaris, maka akta tersebut tidak memenuhi salah satu unsur akta autentik, dan jika tidak dipenuhi unsur dari padanya, maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta autentik, akta yang demikian itu menjadi akta di bawah tangan apabila hanya ditandatangani oleh para pihak, artinya akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris dapat digugat dengan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kata Kunci : Kedudukan Notaris, Perbuatan Melawan Hukum, Pembuatan Akta Autentik
TUNTUTAN GANTI RUGI PELANGGAN TERHADAP KERUSAKAN ALAT – ALAT ELEKTRONIK PADA PT. PLN (PERSERO) AKIBAT PERBAIKAN GARDU LISTRIK DI JALAN SUNGAI RAYA DALAM PERUMAHAN SRIKANDI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012131035, REYNI MAYA NURROHMAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

       Kegiatan penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan peraturan - peraturan pelaksanaannya. Salah satu hal yang diatur didalamnya adalah mengenai hak dan kewajiban dimaksud adalah untuk menyeimbangkan kedudukan antara pelanggan dan pengusaha tenaga listrik.PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak merupakan perusahaan negara yang bergerak di bidang pelayanan jasa yaitu penerangan listrik PT. PLN (persero) Rayon Kota Pontianak adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang dipercaya untuk mengupayakan pemenuhan listrik bagi masyarakat. Perusahaan ini bertugas untuk membangkitkan dan mendistribusikan tenaga listrik kepada seluruh lapisan masyarakat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian yang nyata serta penelitian bagaimana berkerja hukum di suatu lingkungan masyarakat.Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang kerugian pelanggan akibat kerusakan alat – alat elektronik akibat perbaikan gardu listrik. Kemudian mengungkapakan faktor – faktor yang menyebabkan pihak PT PLN (PERSERO) belum melaksanakan ganti rugi terhadap pelanggan di Perumahan Srikandi, mengungkapkan akibat pihak PT. PLN mengenai tuntutan ganti rugi pelanggan yang dilakukan oleh pihak PT.PLN akibat kerusakan alat – alat elektronik akibat perbaikan gardu listrik. Dan mengungkapkan upaya yang ditempuh oleh pihak pelanggan di Perumahan Srikandi yang dirugikan oleh PT. PLN (PERSERO) terhadap kerusakan alat – alat elektronik akibat perbaikan gardu listrik.Dari pengolahan data yang diperoleh, maka sampailah kesimpulan yaitu seharusnya antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggan Perumahan Srikandi mengenai akibat perbaikan gardu listrik di Jalan Sungai Raya Dalam Perumahan Srikandi Kabupaten Kubu Raya belum tidak melakukan himbauan informasi kepada pelanggan. Kemudian mengungkapkan faktor yang menyebabkan PT. PLN tidak mengganti rugi keseluruhan adalah dikarenakan alat – alat elektronik pelanggan yang rusak tidak bisa diperbaiki lagi. Dan menjelaskan untuk bahwa akibat hukum bagi PT. PLN (PERSERO) terhadap pelanggan Perumahan Srikandi mengenai kerusakan alat – alat elektronik adalah mengganti seluruh biaya secara materi yang tertera di kwitansi pembayaran tersebut. Kemudian upaya yang dilakukan PT. PLN (PERSERO) adalah dengan melakukan musyawarah antara pelanggan dan PT. PLN (PERSERO). Kata Kunci Tuntutan Ganti Rugi, Pelanggan PLN, Wanprestasi
PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN BAGI ETNIS TIONGHOA (STUDY KASUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK) NIM. A1012131179, FANNY FENTIE YUNINGSIH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Setiap kelahiran perlu memiliki bukti tertulis dan otentik kerena dapat membuktikan identitas seseorang yang pasti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat dilihat pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta kelahiran tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Anak luar kawin merupakan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Kehadiran anak diluar perkawinan yang sah secara hukum menimbulkan banyak akibat hukum bagi masa depan anak tersebut. Menurut data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, etnis Tionghoa di Kota Pontianak banyak mendominasi status anak luar kawin tersebut sehingga menjadi subjek daripada penelitian ini.      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum apabila tidak diterbitkannya Akta Kelahiran Anak khususnya etnis Tionghoa yang berdomisili di Kota Pontianak, yang umumnya hampir sebagian besar tidak memiliki Akta Perkawinan serta dampak dari status tertulis “anak luar kawin” di akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir sah secara agama dan adat namun terlambat dicatatkan secara prosedur atau tidak dicatatkannya perkawinan orang tua anak secara aturan hukum undang-undang pencatatan sipil.      Penelitian ini merupakan penelitian Empiris Deskriptif, yakni dengan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.      Kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu adalah kurangnya kesadaran hukum orang tua anak untuk segera mencatatkan perkawinannya menurut undang-undang yang telah ditentukan mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan di mata hukum khusunya perdata, ditambah adanya stigma dalam masyarakat yang menganggap bahwa pengurusan administrasinya cukup rumit. Ditambah lagi kurangnya wawasan masyarakat menengah ke bawah akan pentingnya akta kelahiran bagi tumbuh kembang serta masa depan sang anak.      Upaya yang dilakukan oleh orang tua anak dalam memperoleh akta kelahiran sah bagi anak luar kawin adalah dengan melakukan pengesahan anak, ataupun pengakuan anak melalui surat Pengakuan Anak maupun tes DNA, yang turut menyertakan putusan pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang dalam pengesahan status keperdataan sang anak. Hal ini tetap akan menjadi polemik tersendiri bagi orang tua anak yang ingin mendapatkan akta kelahiran dengan mudah dan cepat, tetapi prosedur belum berlaku secara efisien dan efektif. Kata Kunci : Penerbitan Akt, Anak luar kawin, Akta Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Page 20 of 309 | Total Record : 3081

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue