cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 20   21   22   23   24 
PELAKSANAAN PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH (STUDI DITINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI, KECAMATAN ANJONGAN, KABUPATEN MEMPAWAH) NIM. A1012141115, JANUARIUS ASWIN KAMALO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Komite Sekolah adalah suatu wujud partisifasi dari orang tua/wali perserta didik serta masyarakat yang berkerjasama membentuk suatu organisasi perkumpulan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia dan merupakan bagian dari struktur perangkat sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam bentuk pelayanan pendidikan. Skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH (STUDI DI TINGKAT SEKOLAH DASAR, KECAMATAN ANJONGAN, KABUPATEN MEMPAWAH)”. Dengan permasalahan “Mengapa Komite Sekolah tingkat Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah belum dilaksanakan sebagaimana mestinya?” dan metode yang digunakan adalah metode Sosiologis (Socio-legal research). Namun dalam kenyataannya dilapngan masih banyak kendala yang dihadapi oleh Komite Sekolah seperti masalah pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang dirasa masih belum berjalan sebagaimana mestinya serta proses penerapan tugas pokok yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) pada peraturan tersebut khususnya di Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah yang masih belum terlaksana secara maksimal. Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan mengenai Pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah telah terbukti bahwa faktor penyebab terhambatnya peranan aktif Komite Sekolah dalam menjalankan tugas pokoknya adalah masalah kurangnya Kerjasama antara komite sekolah, pihak sekolah, dan dinas terkait, tingkat pendidikan komite sekolah, kondisi ekonomi masyarakat setempat, beban karir/pekerjaan, serta kesadaran sekalugus pemahaman komite sekolah terhadap tugas pokok yang dimiliki masih kurang mendukung. Hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap kinerja Komite sekolah dalam proses pelayanan pendidikan yang dalam pelaksanaannya dituntun harus maksimal guna meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kecamatan Anjongan, kabupaten Mempawah. Oleh karena itu, guna mendukung meningkatnya peranan aktif Komite Sekolah dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut diperlukan kerjasama dalam memberikan arahan serta bimbingan dari Pihak Sekolah dan Dinas maupun instansi terkait yang melalui kegiatan sosialisasi guna menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, sert pemahaman komite sekolah terhadap tugas pokok yang dimiliki. Kata Kunci : Tentang Komite Sekolah
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PONTIANAK WILAYAH II KECAMATAN PONTIANAK UTARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH NIM. A1012141099, PAULO DA SILVA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

          Skripsi ini berjudul “ Pelaksanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat Di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah II Pontiank Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ” Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.          Pajak merupakan satu diantara sumber penerimaan terbesar negara. Hasil pajak merupakan penerimaan APBN yang juga digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan nasional sangat diharapkan peran aktif dari seluruh rakyat Indonesia.          Sehubungan dengan masalah pajak tersebut, di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah II tidak pernah terealisasi sepenuhnya pada setiap tahun yang ditetapkan. Di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah II masih banyak yang tidak pernah membayar pajak, dari jumblah perusahaan kurang lebih 24 perusahaan, dengan target realisasi pajak sebesar 84.384.800 hanya 40.633.000 saja yang terealisasi dengan 8 ( delapan ) perusahaan, sedangkan yang menunggak berjumblah 43.715.800 dengan 16 ( enam belas ) perusahaan.          Pemungutan pajak alat berat di Unit Pelaynan Pendapatan Daerah Pontanak Wilayah II belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini terlihat dari ketetapan pajak yang tidak terealisasi sepenihnya pada 3 (tiga) tahun penelitian yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Kata Kunci : Pemungutan Pajak, Kendaran Bermotor
REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT GANDA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADMINISTRASI PERTANAHAN NIM. A1012131157, IRWANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

  Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebagai tanda bukti hak, sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Penerbitan sertifikat seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang dituju maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang dibawa kehadapan sidang pengadilan. Salah satu contoh perselisihan yang dibawa kehadapan sidang pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terhadap kasus kasus tanah di Kabupaten Kubu Raya, karena ketidak sesuaian antara data yuridis dan data fisik. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terbitnya sertifikat ganda/overlapping dengan analisis untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tentang penyelesaian sengketa sertifikat ganda/overlapping apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor penyebab diterbitkannya sertifikat ganda/overlapping, yaitu karena ketidakcermatan dan ketidaktelitian Panitia Ajudikasi dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data-data yuridis dalam proses pendaftaran sistematik. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang didasarkan pada ketentuan Hukum Agraria yaitu UUPA dan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sertifikat tanah memiliki sisi ganda, yaitu satu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan disisi lain sebagai tanda bukti hak keperdataan (kepemilikan) seseorang atau badan hukum atas tanah, maka apabila terjadi sengketa sertifikat ganda/overlapping, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Kata kunci : Sertifikat Ganda
PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK RIBUN DI DESA BETUAH KECAMATAN TERENTANGKABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011131252, OKTAVIANI TARIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Setiap makhluk hidup di di dunia ini melaksanakan suatu perkawinan, bergitu juga halnya dengan manusia yang paling sempurna diseluruh isi dalam dunia ini, dan pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Dayak Ribun Di Desa Betuah Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan upacara-upacara adat guna bertujuan untuk menghormati roh-roh para leluhur, menjaga keselamatan dan kesejahteraan calon mempelai kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan dengan tujuan agar dapat mencegah timbulnya hal-hal buruk dan yang tidak diinginkan pada saat akan melangsungkan perkawinan. Bagi masyarakat Dayak Ribun perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting di dalam suatu kehidupan masyarakat adatnya, karena bukan hanya menyangkut pribadi masing-masing tetapi juga menyangkut kerabat dan masyarakat secara keseluruhan. Tata cara pelaksanaan adat perkawinan masayarakat Dayak Ribun yaitu masa perkenalan, bopisek ngonti tanda nyaknunang, sekoraap’m sebagai pengiset, ngantent dan ngokori mono. Pelaksanaan adat perkawinan saat ini telah mengalami perubahan dari yang aslinya, yaitu bopisek tanda ngonti’i nyaknunang, nganten, dan ngokori mono.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis yaitu mengadakan penelitian dengan cara memaparkan suatu keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan dan mengambil suatu kesimpulan akhir. Alat pengumpulan data wawancara dan kuesioner Kepada Kepala Desa Betuah, kepala adat, sepuluh pasangan suami istri yang telah melaksanankan adat perkawinan Dayak Ribun, dan masyarakat Dayak Ribun di Desa Betuah Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya serta mengumpul literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.Perubahan yang terjadi pada pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Dayak Ribun adat perkawinan memerlukan biaya yang sangat besar sedangkan ekonomi masyarakat Dayak Ribun tidak semuanya menengah keatas, faktor agama juga menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan adat perkawinan, dan masuknya budaya lain juga mempengaruhi pelaksanaan adat perkawinan karena masuknya budaya lain banyaknya membawa perubahan pada adat istiadat serta tata cara adat perkawinan di Suku Dayak RibunAkibat hukum yang timbul bila ada masyarakat yang tidak melakukan pelaksanaan adat perkawinan yaitu akan mendapatkan sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang yaitu adat tayel berupa barang/ uang seta sanksi adat yang di kucilkan, sindiran dan tulah (malapetaka) dalm hidup sebagai teguran keras dari kepala adat dan masyarakat Dayak Ribun bagi yang tidak melaksanakan adat perkawinan.Pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Dayak Ribun perlu di lestarikan serta yang berkewajiban dalam melestarikan pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Dayak Ribun Di Desa Betuah Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya adalah seluruh anggota masyarakat termasuk kepala desa betuah dan kepala adat dan masyarakat Dayak Ribun.Kata kunci : Adat, Perkawinan, Dayak Ribun
TANGGUNG JAWAB PENYEWA ATAS KERUSAKAN KAMERA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA PEMILIK RENTAL WHYRENT DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011131189, DINO ALDONI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian skripsi dengan judul : “Tanggung Jawab Penyewa Atas Kerusakan Kamera Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Pada Pemilik Rental Whyrent Di Kota Pontianak”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemilik Rental terhadap pihak penyewa yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan kamera dalam perjanjian sewa menyewa di Rental Whyrent Kota Pontianak.Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang – undangan dibidang hukum perjanjian, peraturan mengenai perjanjian sewa menyewa, buku – buku yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa sedangkan data primer digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai opini para informan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada.Permasalahan didalam skripsi ini ialah pihak penyewa tidak melakukan kewajibannya sesuai apa yang telah disepakati, dan dapat menimbulkan akibat hukum untuk dirinya sendiri sebagai pihak penyewa dengan kata lain pihak penyewa telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah tegas diatur dalam perjanjian sewa menyewa yaitu untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak.Didalam permasalahan ini seperti halnya kewajiban pemilik Rental untuk menyewakan kamera kepada penyewa dalam kurun waktu tertentu dan pemilik rental berhak menerima uang sewa dari penyewaan kamera sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sedangkan penyewa wajib membayar uang sewa sesuai yang telah disepakati dan mengembalikan kamera secara utuh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan pihak penyewa berhak menggunakan kamera yang telah disewanya dalam kurun waktu yang telah disepakati.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pihak Pemilik Rental mengenai kelalaian di dalam perjanjian sewa menyewa kamera di Rental Whyrent Pontianak antara pihak Pemilik Rental Whyrent dan pihak Penyewa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, serta menuntut agar pihak Penyewa segera melakukan kewajibannya yaitu mengganti rugi atas kerusakan kamera yang disewanya sebagaimana yang telah disepakati pada perjanjian sewa menyewa.  Kata Kunci : Perjanjian,Wanprestasi, Sewa Menyewa, Tanggung Jawab
TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF POLIGAMI VERSI ISLAM NIM. A1011131037, SYARIFAH NISRINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan,kesengsaraan,dan kesenjangan sosial,yang disebabkan oleh prilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnis,ras,warna kulit,budaya,bahasa,agama,golongan,jenis kelamin,dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia,baik yang bersifat vertikal (aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat.Pada kenyataannya selama lebih dari tujuh puluh tahun usia Republik Indonesia,pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.Kewajiban menghormati hak asasi manusia terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintah, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah (Skripsi) dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF POLIGAMI VERSI ISLAM.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa kedudukan Komnas HAM adalah sebagai lembaga independen yang membantu pemerintah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, maka kedudukannya (status) dalam struktur ketatanegaraan berada pada lembaga yang membentuknya, yakni Presiden dan DPR.Dilihat dari fungsi yang dijalankannya, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan.Seluruh pengaduan yang diterima di analisis secara intensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berdasarkan analisis tersebut diambil tindak lanjut yang diperlukan, baik dengan meneruskan pengaduan tersebut kepada instansi pemerintah yang bersangkutan, mengadakan peninjauan lapangan untuk memperoleh fakta lanjutan, menyarankan diadakannya mediasi, atauJika diduga ada pelanggaran HAM yang berat, mengusulkan pembentukan tim ad hoc penyelidikan berdasar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Terkait dengan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak memang beragam, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), salah satunya wanita-wanita dan anak-anak yang menjadi korban dari kasus poligami.Pada masa sekarang, permasalahan poligami menjadi lebih rumit apalagi budaya di Indonesia bukanlah budaya poligami. Kemudian di media-media juga ikut campur dalam mengkeruhkan praktek poligami hingga poligami menjadi momok yang menakutkan bagi para wanita sehingga ketika suaminya tiba-tiba berpoligami tanpa izin darinya, maka dia akan syok sehingga dia akan mengalami stres.Dalam kasus poligami ini tidak hanya istri yang menjadi korban, tetapi anak juga menjadi korban akibat poligami. Hak anak kerap diabaikan dalam kasus poligami, akibatnya proses tumbuh kembang anak rentan karena perilaku poligami. Padahal seharusnya anak menjadi faktor pertimbangan utama untuk melakukan poligami.Faktor penyebab Komnas HAM belum berperan terhadap perlindungan hak asasi perempuan dan anak karena kewenangan Komnas HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memang terbatas sampai pada tahap rekomendasi. Komnas HAM tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi, menangkap atau memaksa.  Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Poligami
PERAN PENYIDIK SUBDIT 2 DITRESKRIMSUS POLDA KALBAR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI BIDANG KESUSILAAN BERDASARKAN PASAL 27AYAT (1) UNDANG –UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 NIM. A11110042, FREDDY HASIHOLAN SIREGAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.051 KB)

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas kepolisiaan Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP ), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.Subdit 2 adalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas sebagai penegak hukum, subdit 2 merupakan unsur pelaksana pada Ditreskrimsus tingkat polda yang berada dibawah Direktorat Kriminal Khusus. Subdit 2 ditreskrimsus menangani kasus perbankan, pencucian uang dan kejahatan dunia maya (Cyber Crime)bertugas menyelenggarakan membina dan melaksanakan fungsi tekhnis keresersean yang termasuk dalam dalam lingkup tugasnya baik yang bersifat regional terpusat pada tingkat daerah maupun dalam rangka mendukung tugas pada tingkat kewilayahan di lingkungan PoldaDalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan secara deskriptif analisis, dengan menggambarkan dan menganalisa keadaan sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian dilakukan, kemudian menganalisa fakta tersebut guna memperoleh suatu kesimpulan.tingkat pendidikan berpengaruh pada proses pengungkapan tindak pidana ITE Berkaitan dengan kesusilaan mengingat hanya ada 6 orang penyidik yang memiliki gelar sarjana, dan hanya 1 orang yang memiliki gelar sarjana komputer hal ini menunjukan bahwa hambatan dalam pengungkapan tindak pidana ITE dikarenakan hanya sedikit SDM yang memiliki kompetensi untuk menangani dan mengungkap Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik berkaitan dengan kesusilaanfaktor yang menyebabkan penyidik di subdit 2 belum maksimal dalam mengungkap tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik dikarenakan kurangnya SDM yang benar-benar memahami teknologi komputer, sarana dan prasarana yang belum memadai serta pelaku tindak pidana yang berada di luar wilayah polda kalbar.Upaya yang harus dilakukan pihak polda kalbar adalah dengan menambah sarana dan praarana yang mendukung penyidik dalam mengungkap tindak pidana ITE, dan meningkatkan kualitas SDM agar mempermudah dalam proses pengungkapan tindak pidana ITE Di polda Kalbar                                Keyword: Subdit 2, Tindak Pidana ITE,Asusila
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI PENDIDIKAN PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 DI KOTA PONTIANAK TOEKAT BUJIANT BUDBARA NIM. A1011131212, TOEKAT BUJIANT BUDBARA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.63 KB)

Abstract

ABSTRAK Karya ilmiah ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi pendidikan pada asuransi jiwa bersama (AJB) Bumiputra 1912 di kota Pontianak. Tema ini dilatar belakangi permasalahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan AJB Bumiputra yaitu adanya klaim dana beasiswa. Hal ini membuat nasabah mengalami kerugian sebagai pemegang polis AJB Bumiputra 1912. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode empiris yaitu dengan mengungkapkan data dari hasil penelitian yang menggambarkan serta menganalisis data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian, dengan menggunakan pendekatan normatif, dan bentuk penelitian lapangan dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian terhadap tertanggung yang dilakukan pihak AJB Bumiputra 1912 adalah melakukan upaya hukum, berupa pemanggilan/teguran, peringatan, pemberhentian secara sepihak hingga ganti kerugian. Adapun tindakan hukum lainnya yaitu tindakan secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.   Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Asuransi Pendidikan, AJB Bumiputra 1912.
PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIA PONTIANAK NIM. A1011141152, SYARIFAH YULINDA SARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa pola pembinaan terhadap warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Pontianak belum optimal? Serta yang menjadi tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai jumlah warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Pontianak ditahun 2017, untuk mengetahui seperti apa pembinaan terhadap warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Pontianak, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala belum optimalnya pembinaan terhadap warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Pontianak. Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang sifatnya Deskriptif, yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara wawancara dan memberi angket/kuisioner.Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Pontianak adalah suatu lembaga Pelaksana Teknis di jajaran Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, yang melaksanakan tugas pokok pembinaan khususnya kepada warga binaan wanita dalam menjalani masa hukuman di wilayah hukum provinsi Kalimantan Barat. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Pontianak mulai dibentuk pada tahun 2017 dan mulai beroperasi pada bulan Maret 2017. Sementara dibangunnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA di Kabupaten Kubu Raya maka kantor sementara berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.  Saat ini jumlah pegawainya 24 orang yang juga merupakan petugas pembina dan jumlah warga binaan mencapai 87 orang termasuk 4 orang residivis, terhitung hingga 31 Desember 2017.Pembinaan yang diterapkan/diberikan oleh petugas pembina adalah bagaimana agar warga binaan dapat menjadi manusia yang baik dan menyadari kesalahan yang telah diperbuat melalui pembinaan kerohanian serta pembinaan keterampilan yakni supaya ilmu yang diterima oleh warga binaan dapat menjadi bekal bagi diri mereka ketika sudah bebas nanti.Dalam melaksanakan pembinaan oleh petugas pembina terdapat berbagai macam hambatan yang diantaranya adalah minimnya kualitas dan kuantitas petugas pembina, minimnya sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Pontianak, tidak ada tenaga ahli yang tersedia, minimnya anggaran atau dana operasional yang tersedia, serta rendahnya tingkat pendidikan warga binaan. Pembinaan tersebut dapat dikatakan belum optimal, sebab masih terdapat warga binaan yang kembali mengulangi tindak pidananya setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut (residive). Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan wanita, pembinaan
KEWAJIBAN PEMILIK TANAH UNTUK MENYERAHKAN SERTIFIKAT TANAH DALAM PERJANJIAN BANGUN BAGI PADA PIHAK DEVELOPER DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012141109, ANDRE DWISAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian tentang “Kewajiban Pemilik Tanah Untuk Menyerahkan Sertifikat Tanah Dalam Perjanjian Bangun BagiPada Pihak Developer Di Kota Pontianak” bertujuan Untuk mengetahui dan mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian bangun bagi antara pemilik tanah dan developer di Kota Pontianak, Untuk menjelaskan faktor penyebab pemilik tanah belum menyerahkan kepada developer setelah bangun bagi selesai. Untuk mengetahuiakibat hukum dari pelaksanaan perjanjian bangun bagi antara pemilik tanah dan developer di Kota Pontianak, Untuk mengetahuiupayabagi pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian bangun bagi antara pemilik tanah dan developer di Kota Pontianak Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang telah terjadi pada saat penelitian itu dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahannya berdasarkan fakta-fakta nyataatau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian bangun bagi antara pemilik tanah dan developer di Kota Pontianak belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih ada persoalan antara developer dengan pemilik tanah dalam proses pelaksanaan perjanjian dimana pihak pemilik tanah meminta uang lebih dari yang diperjanjikan dan tidak mau menandatangani berita acara kesepakatan yang dibuat dihadapan notaris sehingga sertifikat tidak dapat diterima pihak developer yang telah menyelesaikan bangunan ruko. Bahwa faktor penyebab belum diserahkannya sertifikat hak atas tanah yang dilakukan bangun bagi disebabkan pembangunan dilaksanakan tidak tepat waktu dan ada persoalan dari pemilik tanah sehingga pembangunan belum dapat dilaksanakan tepat waktu yang menyebabkan pemilik tanah belum memberikan sertifikat hak atas tanah. Bahwaakibat hukum dari pelaksanaan perjanjian bangun bagi antara pemilik tanah dan developer di Kota Pontianak adalah bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian bangun bagi sebagaimana yang mereka sepakati berdasarkan akta perjanjian bangun bagi yang dibuat dihadapan notaris. Bahwaupayabagi pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian bangun bagi antara pemilik tanah dan developer di Kota Pontianak adalah dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak pemilik tanah selanjutnya jika jalan musyawarah tidak dapat menemukan jalan terbaik para pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur penyelesaian melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan.   Kata Kunci : Kewajiban, Perjanjian, Bangun Bagi

Page 22 of 309 | Total Record : 3081

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue