Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PUTUSAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA YANG DIGUGAT UNI EROPA DI WORLD TRADE ORGANIZATION NIM. A1011201089, FIKRI FARYANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe WTO and GATT play a role in regulating international trade and as mediators in disputes that occur between the two parties accompanied by valid and relevant evidence with other international provisions for a country in dispute.In the World Trade Organization Dispute Settlement decision no. 592 between Indonesia and the European Union regarding the policy of prohibiting nickel ore exports based on Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11 of 2019 and Law No. 3 of 2020 regarding the cessation of exports of Nickel ore and other raw minerals which according to the World Trade Organization's Dispute Settlement violates Article XI.1 GATT and is not justified by Articles XI.2 GATT and XX d GATT.Regulations prohibiting nickel ore exports by Indonesia with Article XI.1 GATT according to the European Union it violates because it hampers export freedom, eventhough there are several countries that have much more nickel production than Indonesia, which is around 11 percent according to the 2021 Nickel Institute data. In terms of the decision of Panel DS 592 R Indonesia with a policy of prohibiting the export of Nickel ore through Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11 of 2019 in order to maintain supply stability which makes a deviation from the principles of Non-Discrimination and Most Favoured Nation (MFN) by the WTO and GATT Dispute Settlement.Keywords: WTO Dispute Settlement, GATT, Nickel ore exports, European Union lawsuit. AbstrakWTO dan GATT berperan dalam mengatur perdagangan internasional serta sebagai penengah dalam sengketa yang terjadi antara kedua pihak yang disertai dengan bukti valid dan relevan dengan ketentuan internasional lainnya terhadap suatu negara yang bersengketa.Pada putusan Dispute Settlement World Trade Organization No. 592 antara Indonesia dengan Uni Eropa terkait kebijakan larangan ekspor bijih Nikel berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2019 dan Undang-undang No. 3 tahun 2020 berkenaan dengan penghentian ekspor bijih Nikel dan mineral mentah lainnya yang menurut Dispute Settlement World Trade Organization melanggar Pasal XI.1 GATT serta tidak di justifikasi dengan Pasal XI.2 GATT dan XX d GATT.Regulasi larangan ekspor bijih Nikel oleh Indonesia dengan ketentuan Pasal XI.1 GATT menurut Uni Eropa melanggar karena menghambat kebebasan ekspor, padahal ada beberapa negara yang memiliki produksi Nikel yang jauh lebih banyak dari Indonesia yang sekitar 11 persen menurut Data Nickel Institute 2021. Dari sisi putusan Panel DS 592 R Indonesia dengan kebijakan larangan ekspor bijih Nikel melalui Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2019 demi menjaga kestabilan pasokannya yang membuat penyimpangan terhadap prinsip Non Diskriminasi dan Most Favoured Nation (MFN) oleh Dispute Settlement WTO dan GATT.Kata Kunci : Dispute Settlement WTO, GATT, ekspor bijih Nikel, gugatan Uni Eropa.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR INDOMARET DAN ALFAMART(STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) NIM. A1011191220, RIDZWAN ALFARISYI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Indomaret and Alfamart are very popular minimarkets in Indonesia which provide a variety of basic needs and people's daily needs, in this case Indomaret and Alfamart play a role in making it easier for people or consumers to fulfill their daily needs, however people are often disadvantaged because there are parking fees. in front of Indomaret and Alfamart where consumers should no longer be required to pay parking fees to the parking manager, in this case the government must play an active role in creating a sense of security and protecting consumer rights as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Protection Consumers of the Republic of Indonesia. This research aims to determine and analyze forms of consumer protection in collecting parking fees at Indomaret and Alfamart.This research uses empirical legal research methods or survey research, namely research that takes samples from a population and uses questionnaires as the main data collection tool. With a descriptive type of approach. The types of data used are primary, secondary and tertiary data, all data is processed and analyzed using qualitative methods.The research results obtained by the author in this research show that there are still violations of consumer rights carried out by members of the public who manage parking in Indomaret and Alfamart yards who take parking fees from consumers.Keywords : Consumer Protection, Retribution, Illegal Parking Abstrak Indomaret dan Alfamart adalah minimarket yang sangat populer di Indonesia yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari masyarakat, dalam hal ini Indomaret dan Alfamart berperan memudahkan masyarakat atau konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi masyarakat sering dirugikan karena ada pungutan parkir di depan Indomaret dan Alfamart yang mana seharusnya konsumen tidak lagi diwajibkan untuk membayar retribusi parkir ke pengelola parkir tersebut, dalam hal ini pemerintah harus berperan aktif untuk menciptakan rasa aman serta melindungi hak hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen dalam pemungutan retribusi parkir yang ada di Indomaret dan Alfamart.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Dengan jenis pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier, seluruh data di olah dan dianalisa menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam penelitian ini bahwa masih ada terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang mengelola parkir di halaman Indomaret dan Alfamart yang mengambil uang retribusi parkir ke konsumen.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Retribusi, Parkir Liar

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP AGEN GAS BERSUBSIDI YANG MENJUAL DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN SINTANG NIM. A1012161222, FEBRI F. D. R
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Business actors in their daily practice often carry out various ways and efforts in order to get the maximum profit, so that business actors set aside existing legal norms and rules, so from the various ways that are carried out by these business actors, things arise. matters relating to unfair business competition. Unfair business competition is a competition between business actors in carrying out production and/or marketing activities of goods and or services that are carried out dishonestly or against the law or hinder business competition. Such a situation is actually what creates or gives birth to business competition among business actors. Therefore, competition in the business world is a common thing. The formulation of the problem in this study is "Why is the Criminal Law Enforcement Against Subsidized Gas Agents Selling Above The Highest Retail Price In Sintang Regency Hasn't Been Done?". One of the objectives of this research is to obtain data and information regarding criminal law enforcement against subsidized gas agents who sell above the highest retail price based on Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas in Sintang Regency. The method used in this study is an empirical legal research method. This research is descriptive. The results of the analysis of the study are that the enforcement of criminal law against subsidized gas agents who sell above the highest retail price based on Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas in Sintang Regency has not been implemented in accordance with applicable regulations. There has been no firm action from law enforcement in enforcing criminal law against subsidized gas agents who sell above the highest retail price.Keywords: Law Enforcement, Subsidized Gas, Highest Retail Price Abstrak Pelaku usaha dalam praktik kesehariannya kerap melakukan berbagai macam cara dan usaha demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga para pelaku usaha mengenyampingkan norma-norma dan aturan hukum yang telah ada, maka dari berbagai macam cara yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut timbullah hal-hal yang bersifat persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Keadaan demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha diantara para pelaku usaha. Oleh karena itulah, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Mengapa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Agen Gas Bersubsidi Yang Menjual Di Atas Harga Eceran Tertinggi Di Kabupaten Sintang Belum Dilakukan?". Adapun tujuan penelitian ini salah satunya adalah Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penegakan hukum pidana terhadap agen gas bersubsidi yang menjual di atas harga eceran tertinggi berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di Kabupaten Sintang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah bahwa penegakan hukum pidana terhadap agen gas bersubsidi yang menjual di atas harga eceran tertinggi berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di Kabupaten Sintang belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Belum ada tindakan tegas dari penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap agen gas bersubsidi yang menjual di atas harga eceran tertinggi.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Gas Bersubsidi, Harga Eceran Tertinggi

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 26/Pdt. G/2022/PN Ptk NIM. A1011201107, HASBI MALIK IANNUZZY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPendaftaran tanah sangat menetukan bahwa manusia dengan tanah mempunyaihubungan hukum sebagai benda tetap. Sengketa tentang kepemilikan tanah masihsering terjadi, meskipun telah dilakukan pendaftaran tanah dan bukti yang kuatberupa berupa sertifikat hak atas tanah, ini terbukti dari tahun ke tahun sengketatanah terus mengalami peningkatan. Inti dari perkara ini Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum dengan menempati/menguasai ruko milik Penggugatdengan alasan sudah membeli ruko tersebut dari pihak lain yang dianggap pemiliksebenarnya akibat perbuatannya pihak tergugat dihukum untuk membayar gantirugi serta mengosongkan ruko.Penelitian ini bertujuan untuk mencari data dan informasi tentang pelaksanaanputusan pengadilan No. 26/Pdt. G/2022/PN. Ptk, untuk mengungkapkan faktorpenyebab belum dilaksanakannya putusan pengadilan No. 26/Pdt. G/2022/PN. Ptk,untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari belum terlaksananyaeksekusi, serta untuk mengetahui terhadap upaya hukum yang dilakukan pihak yangkalah.Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiandeskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskipsikan secarasistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu,mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Data yang ditelitidalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : Data Sekunder dan Data Primer.Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi langsung.Dalam pelaksanaan eksekusi terdapat asas-asas yang perlu dipenuhi salahsatunya adalah "Eksekusi ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisde)". Maka dari itu untukmelaksanakan eksekusi dari suatu putusan pengadilan pihak Penggugat sudahmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untukmemberikan surat bahwa Putusan Pengadilan No. 22/Pdt. G/2022/PN Ptk, PutusanPengadilan Tinggi No. 2/Pdt. G/2023/PT Ptk, dan Putusan Kasasi No. 3499K/Pdt/2023 telah berkekuatan hukum tetap. Pihak Penggugat sudah mengajukansurat permohonan eksekusi namun belum keluar surat perintah dari KetuaPengadilan sebagai orang yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut,sehingga eksekusi terkait putusan pengadilan No. 26/Pdt. G/2022/PN Ptk belumdapat dilaksanakan Akibat hukum yang ditimbulkan jika Tergugat tidakmelaksanakan putusan hakim yang bersifat kongkrit yaitu melanggar Pasal 195 HIRserta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang kalah yaitu Banding,Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK).Kata Kunci: Sengketa Tanah, Eksekusi, Perbuatan Melawan Hukum, UpayaHukum.ABSTRACTLand registration is very decisive that humans and land have a legalrelationship as a fixed object. Disputes about land ownership still occur frequently,despite land registration and strong evidence in the form of land rights certificates,this is evident from year to year land disputes continue to increase. The essence ofthis case is that the Defendant has committed an unlawful act byoccupying/occupying the shophouse owned by the Plaintiff on the pretext of havingpurchased the shophouse from another party who is considered the real owner as aresult of his actions the defendant is ordered to pay compensation and vacate theshophouse.This study aims to find data and information about the implementation of courtdecision No. 26/Pdt. G/2022/PN. Ptk, to reveal the factors causing the nonexecution of court decision No. 26/Pdt. G/2022/PN. Ptk, to find out the legalconsequences arising from the non-execution, and to find out the legal remediestaken by the losing party.The nature of the research used in this research isdescriptive research. Descriptive research is research that describes systematically,factually, and accurately to a certain population or area, regarding certainproperties, characteristics, or factors. The data studied in this study consisted of 2(two) types, namely:Secondary Data and Primary Data. In this research, datacollection uses direct communication techniques.In the implementation of execution, there are principles that need to be fulfilled,one of which is "Execution is aimed at court decisions that have permanent legalforce (Inkracht van gewisde)". Therefore, to carry out the execution of a courtdecision, the Plaintiff has submitted a request to the Chairman of the PontianakDistrict Court to provide a letter that Court Decision No. 22/Pdt. G/2022/PN Ptk,High Court Decision No. 2/Pdt. G/2023/PT Ptk, and Cassation Decision No. 3499K/Pdt/2023 have permanent legal force. The Plaintiff has submitted a letter ofrequest for execution but an order has not yet been issued from the Chief Justice asthe person authorized to issue the letter, so that the execution related to courtdecision No. 26/Pdt. G/2022/PN Ptk cannot be carried out The legal consequencesarising if the Defendant does not carry out a concrete judge's decision, namelyviolating Article 195 HIR and legal remedies that can be taken by the losing party,namely Appeal, Cassation, and Judicial Review (PK).Keywords: Land Dispute, Execution, Unlawful Acts, Legal Remedie

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN PIHAK KETIGA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191197, MUHAMMAD ALIF NAUFAL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Analysis of Dispute Resolution of Procurement of Goods and Services between the Public Works Office and Third Parties in Pontianak City", aims to obtain data and information on the implementation of the settlement of goods and services procurement disputes between the Public Works Office and Third Parties in Pontianak City. To reveal the factors causing obstacles in the implementation of dispute resolution of procurement of goods and services between the Public Works Office and Third Parties in Pontianak City. To disclose the efforts made by the aggrieved party in resolving disputes over the procurement of goods and services between the Public Works Office and Third Parties in Pontianak CityThis research was conducted with empirical legal methods with a discriptive analysis approach, namely legal research that serves to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, then empirical legal research methods can also be said to be sociological legal research.Based on the results of research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of dispute resolution of procurement of goods and services between the Public Works Office and Third Parties in this case CV. Harapan Jaya in Pontianak City is carried out by deliberation and consensus in advance to resolve problems between the two parties related to the procurement of goods that are not in accordance with the agreement and delays in goods coming to the destination location of work. That the causative factors or obstacles in the implementation of the settlement of goods and services procurement disputes between the Public Works Office and Third Parties in Pontianak City are due to negligence factors from the parties private companies that always do not keep the time to solve problems due to busy reasons and lack of legal awareness from the private sector related to obligations for the implementation of a work agreement and other reasons because they feel that the mistake is not intentional because the goods sent arrive late to CV Harapan Jaya so that it is also late to reach the Public Works Office. That the efforts made by the aggrieved party in resolving the dispute over the procurement of goods and services between the Public Works Office and CV. Jaya's hope in Pontianak City is to make efforts to negotiate first between the parties both by deliberation and consensus if the problem cannot find a way to resolve, the party who feels aggrieved will file a civil lawsuit in the district court because one party has neglected its obligations. Keywords : Settlement, Dispute, Procurement ABSTRAK Penelitian tentang "Analisis Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Dina Pekerjaan Umum Dengan Pihak Ketiga Di Kota Pontianak", bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Pihak Ketiga di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab kendala dalam pelaksaaan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Pihak Ketiga di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pihak yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Pihak Ketiga di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Pihak Ketiga dalam hal ini CV. Harapan Jaya di Kota Pontianak dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu untuk menyelesaiakan persoalan antara kedua belah pihak berkaitan dengan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan serta keterlambatan barang yang datang ke lokasi tujuan pekerjaan. Bahwa faktor penyebab atau kendala dalam pelaksaaan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Pihak Ketiga di Kota Pontianak karena adanya faktor kelalaian dari pihak swasta yang selalu tidak menepati waktu penyelesaian masalah dikarenakan alasan kesibukan serta kurangnya kesadaran hukum dari pihak swasta berkaitan dengan kewajiban atas pelaksanaan suatu kesepatan kerja serta alasan lain karena merasa kesalahan bukan disengaja karena barang yang dikirim terlambat datang ke pihak CV Harapan Jaya sehingga terlambat juga sampai ke pihak Dinas Pekerjaan Umum. Bahwa upaya yang dilakukan pihak yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Pihak CV. Harapan Jaya di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya negosiasi terlebih dahulu diantara para pihak baik secara musyawarah dan mufakat jika persoalan tidak dapat menemukan jalan penyelesaian maka pihak yang merasa dirugikan akan melakukan gugatan secara perdata pada pengadilan negeri akibat salah satu pihak telah melalaikan kewajibannya. Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Pengadaan Barang

TINJAUAN KRIMONOLOGI TERHADAP TERJADINYA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011161196, M. RIDHO G SIREGAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Fraud is a crime that can be subject to criminal sanctions. With the development of the times, there are various types of fraud methods, one of which is using the online social gathering mode. Fraud using the online social gathering mode is criminally different from fraud in general in the Criminal Code, but uses criminal rules in the ITE Law. Fraud using the online social gathering mode has occurred several times in the Pontianak City area which is the jurisdiction of the Pontianak City Police. So, to look at efforts to overcome the criminal act of online social gathering fraud, it can not only be based on the lens of criminal law, but must also be seen through criminological studies. Criminological studies can be explained thoroughly, so that the crime of online social gathering fraud can be handled effectively. The aim of this research is to reveal the motives of perpetrators of criminal acts of fraud using the online social gathering mode. This research was carried out by means of sociological juridical research using data sourced from Criminal Law, primary data and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and other sources. tertiary law. So it was concluded that the motive was because they wanted to get money instantly (economic motive), the motive was because people were less careful on social media and because it was easy to commit fraud using social media (socio-cultural motive). The obstacle in implementing sanctions for criminal acts of fraud using the online social gathering mode was explained by the West Kalimantan Regional Police explaining that the main factor was the lack of knowledge or insight of the victims who were easily tempted by big profits. The police's efforts to tackle criminal acts of fraud using the online social gathering mode include conducting outreach, monitoring on social media, closing or blocking, and synergizing with the community to monitor each other for parties who will or have committed fraud using the online social gathering mode.Keywords: Criminology, Crime, Fraud, Mode, Online Arisan Abstrak Penipuan merupakan salah satu tindak kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan berkembangnya jaman modus-modus penipuan juga sudah berbagai macam, salah satunya dengan menggunakan modus arisan online. Penipuan dengan modus arisan online ini secara pidana berbeda dengan penipuan pada umumnya dalam KUHP, namun menggungakan kaidah pidana dalam Undang-Undang ITE. Penipuan dengan modus arisan online ini sudah beberapa kali terjadi di wilayah Kota Pontianak yang menjadi yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Pontianak. Sehingga untuk melihat upaya penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online ini tidak hanya bisa berdasarkan kaca mata hukum pidana, namun juga harus dilihat secara kajian kriminologi. Kajian kriminologi untuk dapat dapat menjabarkan secara menyeluruh, sehingga kejahatan penipuan arisan online dapat ditangani secara efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Pidana, data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Maka disiampulkan dikarenakan motif ingin mendapatkan uang secara instan (motif ekonomi), motif karena masyarakat yang kurang berhati-hati di media sosial dan karena mudahnya melakukan penipuan dengan media sosial (motif sosial budaya). Kendala penerapan sanksi atas tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dijelaskan, bahwa pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjelaskan faktor utamanya adalah kurang nya pengetahuan atau wasasan korban yang mudah tergiur dengan keuntungan besar. Upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yaitu dengan cara melakukan sosialisasi, melakukan pemantauan di media sosial, melakukan penutupan atau pemblokiran, serta bersinergi kepada masyarakat untuk saling mengawasi pihak-pihak yang akan atau sudah melakukan penipuan dengan modus arisan online.Kata kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Penipuan, Modus, Arisan Online

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN KOMPETENSI BAGI MAKEUP ARTIST TERKAIT PELAYANAN JASA TERHADAP KONSUMEN NIM. A1011201120, RAHMADINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis is entitled "LEGAL ANALYSIS OF COMPETENCY OBLIGATIONS FOR MAKEUP ARTISTS REGARDING SERVICES TO CONSUMERS". The problem studied is "How important are the competency obligations for a makeup artist in providing quality services and meeting client expectations?" This research aims to find out and analyze the importance of the competency certification obligations for makeup artists required in carrying out services and as material for studying the legality of the profession a makeup artist in meeting client expectations. The increasing popularity of the beauty industry and consumer demand for makeup artist services demand qualification standards and protection of consumer rights in choosing the desired services.This research uses an empirical juridical method with a descriptive analysis approach, namely to describe the situation while conducting research and analyzing it to conclude the problem. Data collection techniques using observation and interviews with certified makeup artists business people and non-certified makeup artists as well as related institutions that issue competency certification for makeup artists. This data will be analyzed to identify the extent to which the implementation of makeup artist skills certification can protect consumers by the principles of the Consumer Protection Law.The results of this research contain the professionalism of a makeup artist in providing services that can meet client expectations. This research can provide more understanding of the impact of skills certification on the quality of makeup artist services and consumer protection. But the fact is that not all makeup artists think that certification is an important thing to have. Therefore, it is hoped that these findings can provide awareness for makeup artist service providers to be more sensitive to the importance of competency certification in their legality as a makeup artist. Keywords: Skills Certification, Makeup Artist, Services, Consumers. ABSTRAK Skripsi ini berjudul "ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN KOMPETENSI BAGI MAKEUP ARTIST TERKAIT PELAYANAN JASA TERHADAP KONSUMEN". Masalah yang diteliti "Bagaimanakah pentingnya kewajiban kompetensi bagi seorang makeup artist dalam menyediakan pelayanan jasa yang berkualitas dan memenuhi harapan klien?". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya kewajiban sertifikasi kompetensi makeup artist diperlukan dalam menjalankan pelayanan jasa dan sebagai bahan kajian terhadap legalitas profesi seorang makeup artist dalam memenuhi harapan klien. Peningkatan popularitas industri kecantikan dan kebutuhan konsumen akan layanan makeup artist menuntut standar kualifikasi dan perlindungan hak-hak konsumen dalam memilih pelayanan jasa yang diinginkan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan keadaan sekaligus melakukan penelitian dan menganalisisnya hingga mendapatkan kesimpulan akhir terhadap permasalahan. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara ke pelaku bisnis makeup artist bersertifikasi dan makeup artist yang tidak bersertifikasi serta lembaga terkait yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi bagi makeup artist. Data tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi sertifikasi keterampilan makeup artist dapat melindungi konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Hasil penelitian ini memuat tentang profesionalisme seorang makeup artist dalam melakukan pelayanan jasa yang dapat memenuhi harapan klien. Dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang dampak sertifikasi keterampilan terhadap kualitas pelayanan makeup artist dan perlindungan konsumen. Tetapi fakta yang didapati adalah tidak semua makeup artist memandang bahwa sertifikasi merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Maka dari itu, temuan ini diharapkan dapat memberi kesadaran terhadap pelaku jasa makeup artist agar lebih peka terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi dalam legalitasnya sebagai makeup artist. Kata Kunci : Sertifikasi Keterampilan, Makeup Artist, Pelayanan Jasa, Konsumen.

ANALISIS GUGATAN KEMBALI TERHADAP PERKARA YANG SAMA (NEBIS IN IDEM) DALAM SENGKETA PERDATA BERDASARKAN SEMA NO. 03 TAHUN 2002 NIM. A1011201157, ERAL AOBIN LUBIS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research discusses Nebis in Idem, one of the doctrines of law. Key elements of the Nebis in Idem doctrine will be examined in this study, along with how the idea developed in positive law and how it compares to related legal doctrines across different jurisdictions. Research on court cases involving counterclaims is conducted in addition to a review of the literature and an analysis of pertinent legal doctrine. The research's findings should deepen our understanding of the Nebis in Idem principle, its application to the legal system, and how it helps to safeguard each person's human rights throughout the legal system.The case law of cases involving pertinent legal doctrines is researched. The author's methods for this research, which focuses on positive legal norms, include statutory, conceptual, and case approaches. The author's method of gathering data involves looking through secondary sources such as publications, books, official documents, and laws. The author employs a qualitative approach to derive succinct and unambiguous conclusions about the issues under investigation.The research findings that the author gathered for this study are legal considerations that the judge accepted and granted when the plaintiff asked to withdraw the lawsuit that was filed in the District Court. The judge's ruling has the legal effect of granting the plaintiff's request to withdraw the lawsuit, charge the plaintiff's costs, and have the parties go back to how things were before the lawsuit was filed, making it appear as though the disagreement had never happened. The study's findings indicate that the opposing ideas of ne bis in idem and ius curia novit have created a gap or legal void.This is evident from the defendant's ongoing litigation, despite the fact that the cases always have the same results and the plaintiff's lawsuit cannot be dismissed by the court. Keywords: Re-appeal, Same Case, Civil Dispute, SEMA No. 03 of 2002. Abstrak Nebis in Idem adalah doktrin hukum yang melibatkan prinsip bahwa seseorang tidak boleh diadili dua kali atas perkara yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek kunci dari doktrin Nebis in Idem, termasuk perkembangan konsep tersebut dalam hukum positif dan perbandingan dengan prinsip hukum yang serupa di berbagai yurisdiksi. Penelitian dilakukan terhadap kasus hukum gugatan Kembali dengan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip Nebis in Idem, implikasinya dalam sistem peradilan, dan kontribusinya terhadap perlindungan hak asasi individu dalam proses peradilan.Metode penelitian skripsi ini adalah normatif dengan teknik pengumpulan data (penelitian studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder) yang meliputi perbandingan, sistematika, serta sejarah hukum. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif, jenis pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan mengumpulkan data sekunder meliputi undang-undang, buku, dokumen resmi, dan artikel. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif agar mendapatkan kesimpulan yang jelas dan padat terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis.Hasil penelitian yang didapat oleh penulis terkait penelitian ini yaitu Pertimbangan hukum bahwa hakim telah menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk mencabut perkara gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri. Akibat hukum dari putusan hakim adalah mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan penggugat untuk mencabut perkara dan membebankan biaya perkara kepada penggugat dan pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana sebelum adanya gugatan diajukan, sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi sengketa.Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya celah atau kekosongan hukum, yang disebabkan adanya asas yang berlawanan antara azas nebis in idem dan azas ius curia novit. Hal ini dapat dilihat dari pengajuan gugatan perkara yang terus dilakukan oleh pihak tergugat walaupun hasilnya sama dan pengadilan tidak bisa menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kata Kunci: Gugatan Kembali, Perkara yang Sama, Sengketa Perdata, SEMA No. 03 Tahun 2002.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN ATAS TIDAK DITERIMANYA BUKTI PEMBAYARAN MELALUI TRANSFER DANA VIA APLIKASI DANA NIM. A1011171108, BAGUS MARIANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Currently, e-wallet applications are widely used by the public to carry out transactions, especially electronic-based transactions. One of these e-wallet applications is the DANA application. The DANA application itself is often used to carry out transactions ranging from purchases, payments, to activities such as topping up credit, quotas, tokens, electricity and other bills. However, the use of this service does not always go well, either due to negligence of the user or DANA, which causes the party to suffer losses. In solving this problem, it is necessary to know how to transfer funds using the DANA application according to positive law and how to validate the evidence which is the problem raised in writing this thesis.The method used in writing this thesis is a normative juridical approach method by collecting data through library research accompanied by collecting data and reading references through regulations, magazines, the internet and other sources, then selecting appropriate data to support writing. Normative legal research in this thesis is based on secondary data and analyzed qualitatively.Provisions for electronic evidence in Indonesia are regulated in Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which was later updated to provide legal certainty that electronic information and electronic documents are valid legal evidence. like other evidence. Fund transfer transactions using the DANA Application according to positive law are included in electronic transactions, namely using the DANA Application service, the validity of the evidence is regulated in Article 5 Paragraph (1) that electronic information and/or electronic documents and/or printouts are valid legal evidence.Keywords: DANA application, fund transfer, law of evidence. Abstrak Saat ini aplikasi e-wallet banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan suatu transaksi, khususnya transaksi berbasis elektronik. Salah satu aplikasi e-wallet tersebut yaitu aplikasi DANA. Aplikasi DANA sendiri sering digunakan untuk melakukan transaksi dari mulai pembelian, pembayaran, sampai kegiatan "“ kegiatan seperti isi pulsa, kuota, token, listrik dan tagihan lainnya. Namun penggunaan layanan ini tidak selalu berjalan dengan baik, baik karena kelalaian pengguna maupun pihak DANA sehingga menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Dalam penyelesaian masalah ini diperlukan bagaimana transaksi transfer dana dengan menggunakan aplikasi DANA menurut hukum positif serta bagaimana keabsahan pembuktiannya yang menjadi permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) disertai dengan mengumpulkan data dan membaca referensi melalui peraturan, majalah, internet, dan sumber lainnya, kemudian diseleksi dengan data-data yang layak untuk mendukung penulisan. Pnelitian hukum normatif dalam skripsi ini didasarkan pada data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.Ketentuan alat bukti elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui menjadi yang memberikan kepastian hukum bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah seperti alat bukti lainnya. Transaksi transfer dana dengan menggunakan Aplikasi DANA menurut hukum positif termasuk dalam transaksi elektronik yaitu dengan menggunakan layanan Aplikasi DANA, keabsahan pembuktiannya diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.Kata kunci : Aplikasi dana, transfer dana, hukum pembuktian.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012171049, ADI RASIPAKSO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT One form of unlawful act committed by members of the public is selling adulterated liquor. This also happens in the Kubu Raya Regency area, especially in Sungai Raya District, where people are still found selling adulterated liquor. Community members sell mixed liquor freely in the Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. For example, one of the shops on Jalan Cempaka Putih, Parit Baru Village, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency no longer respects the age limit and openly sells mixed liquor. The type of adulterated liquor that is traded in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency is arak mixed with herbal concoctions (cap cuan arak). The actions of members of the public who sell mixed liquor can actually be qualified as a criminal act and the perpetrators can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment and fines, but in fact the sellers of mixed liquor in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency have never been enforced by the police. from the Sungai Raya Police, Kubu Raya Regency. So far, sellers of mixed liquor in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency have only been arrested with evidence of mixed liquor for 2 or 3 days and then released by the Police. The formulation of the problem in this research is: "Why is there no criminal law enforcement on the sale of adulterated liquor in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency?". Meanwhile, the aim of the research is to reveal the factors that cause criminal law enforcement to not be implemented against perpetrators who sell mixed liquor in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency by the Police and the countermeasures carried out by Police officers against perpetrators who sell mixed liquor in the District. Sungai Raya, Kubu Raya Regency. The legal research method used by the author is an empirical legal research method with a descriptive research nature.Based on the research results, it was concluded that the number of perpetrators selling mixed liquor in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency was 6 (six) people located in several locations. The reason why the police have not implemented criminal law enforcement against perpetrators who sell mixed liquor in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency is because the actions of the perpetrators who sell mixed liquor are not as extreme as other crimes and their actions are only violations of Regional Regulations. The countermeasures carried out by the Police against perpetrators who sell mixed liquor in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency, are providing legal education to sellers of mixed liquor and community members in the area where mixed liquor is sold in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency regarding the dangers. from adulterated liquor and its bad effects. Apart from that, carry out raids at locations where mixed liquor is sold in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency and destroy the mixed liquor that is found. Keywords: Law Enforcement, Crime, Sales, Adulterated Liquor. ABSTRAK Salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat adalah menjual minuman keras oplosan. Hal ini juga terjadi di wilayah Kabupaten Kubu Raya, khususnya di Kecamatan Sungai Raya, dimana masih ditemukan warga masyarakat yang menjual minuman keras oplosan. Warga masyarakat menjual minuman keras oplosan secara bebas di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Contohnya salah satu toko di Jalan Cempaka Putih Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sudah tidak lagi memandang batasan usia dan secara terang-terangan menjual minuman keras oplosan. Jenis minuman keras oplosan yang diperjualbelikan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah arak yang dicampur dengan ramuan herbal (arak cap cuan). Perbuatan warga masyarakat yang menjual minuman keras oplosan sebenarnya dapat dikualifisir sebagai tindak pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan pidana denda, namun faktanya para penjual minuman keras oplosan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tidak pernah dilakukan penegakan hukum oleh aparat Kepolisian dari Polsek Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Selama ini para penjual minuman keras oplosan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya hanya ditangkap beserta barang bukti minuman keras oplosan selama 2 atau 3 hari kemudian dilepaskan oleh aparat Kepolisian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Mengapa Penjualan Minuman Keras Oplosan Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tidak Dilakukan Penegakan Hukum Pidana?". Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan belum dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menjual minuman keras oplosan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya oleh aparat Kepolisian dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap pelaku yang menjual minuman keras oplosan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa jumlah pelaku yang menjual minuman keras oplosan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebanyak 6 (enam) orang yang terletak di beberapa lokasi. Faktor penyebab belum dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menjual minuman keras oplosan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya oleh aparat Kepolisian dikarenakan perbuatan para pelaku yang menjual minuman keras oplosan itu tidak terlalu ekstrim seperti kejahatan lain dan perbuatan mereka hanya pelanggaran Peraturan Daerah saja. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap pelaku yang menjual minuman keras oplosan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah memberikan penyuluhan hukum kepada penjual minuman keras oplosan dan warga masyarakat di lingkungan tempat penjualan minuman keras oplosan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya mengenai bahaya dari minuman keras oplosan dan dampak buruknya. Di samping itu, melakukan razia di lokasi penjualan minuman keras oplosan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan memusnahkan minuman keras oplosan yang ditemukan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana, Penjualan, Minuman Keras, Oplosan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA