Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT JASA MAKEUP ARTIST YANG TIDAK SESUAI DENGAN PORTOFOLIO YANG DITAWARKAN NIM. A1011201155, ALYA ADINDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This thesis discusses consumer legal protection regarding makeup artist services that do not match the portfolio offered. Business actors offer makeup results that are different from the original through portfolios on social media to attract consumers who should be honest in marketing their services, therefore the author discusses consumer protection laws whose rights have been violated by business actors and vice versa, namely that business actors do not carry out its obligations in accordance with the consumer protection law that regulates it.This research uses normative legal methods and uses a qualitative approach. The purpose of this research is to find out the law that regulates consumer protection regarding makeup artist services that do not match the portfolio offered, as well as the responsibility of business actors towards consumers who experience losses caused by business actors. The legal consequences of this problem are that consumers feel disadvantaged and their rights as consumers have been violated by business actors offering inappropriate makeup products, whether this was done intentionally by the business actor or unintentionally caused by their negligence which resulted in consumers experiencing losses.Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that make-up artists cannot be held responsible for the mistakes they make, but they have a way to minimize consumers feeling cheated, namely by doing a "trial make-up" before the make-up on the big day, but in the "make-up" way. makeup trial" they will add double the cost as stated in the agreement. The effort made by consumers against Makeup Artists who are not responsible for their mistakes is by submitting a complaint (claim) to the Makeup Artist, but the makeup artist owner remains adamant that he cannot provide compensation for his mistakes. Keywords: Makeup, business actors, consumer protection Abstrak Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum konsumen terkait jasa makeup artist yang tidak sesuai dengan portofolio yang di tawarkan. Pelaku Usaha menawarkan hasil makeup yang berbeda dengan aslinya melalui portofolio di media sosial untuk menarik konsumen yang seharusnya dalam memasarkan jasa mereka harus jujur, maka dari itu penulis membahas terkait hukum perlindungan konsumen yang haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha dan begitu juga sebaliknya yaitu pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen yang telah mengaturnya.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif serta menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen terkait jasa makeup artist yang tidak sesuai dengan portofolio yang di tawarkan, serta pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha. Adapun akibat hukum dari masalah ini adalah konsumen merasa dirugikan dan haknya sebagai konsumen telah dilanggar dengan adanya pelaku usaha yang menawarkan hasil makeup yang tidak sesuai, baik itu secara sengaja dilakukan oleh pelaku usaha maupun tidak disengaja yang disebabkan oleh kelalaiannya yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa Pihak Makeup artist belum bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan akan tetapi mereka mempunyai cara agar meminimalisir para konsumen merasa tertipu, yaitu dengan cara "trial makeup" sebelum makeup hari H, tetapi dalam "trial makeup" mereka akan menambahkan ongkos menjadi 2 kali lipat sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Upaya yang dilakukan konsumen terhadap pihak Makeup Artist yang tidak bertanggung jawab atas kesalahan mereka adalah dengan mengajukan keluhan (klaim) kepada Makeup Artist, tetapi pemilik makeup artist tetap bersikukuh tidak bisa memberi ganti rugi atas kesalahannya. Kata Kunci: Makeup, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP SETORAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK NIM. A1012181173, MUHAMMAD RAMA HAIKAL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTResearch on "Judicial Analysis of Parking Manager Responsibilities for Parking Levy Deposits at the Pontianak City Transportation Service" aims to determine the implementation of parking managers' responsibilities for parking levy deposits at the Pontianak City Transportation Service. To find out the factors causing the parking manager's responsibility for paying parking fees to the Pontianak City Transportation Service. To find out the efforts of the Pontianak City Transportation Department to get parking management responsibility for paying parking fees.This research uses an empirical method, which is a legal research method which functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a social environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the parking manager's responsibilities regarding parking levy deposits at the Pontianak City Transportation Service has not been fully implemented because there are still parking managers who have not carried out their obligations to deposit the distribution of parking levy proceeds to the Pontianak City Transportation Department, so that Pontianak city revenues related to parking fees have not been maximally obtained. That the factors causing the parking management's responsibility to pay parking levies to the Pontianak City Transportation Department have not been implemented is due to the lack of legal awareness on the part of the parking manager to hand over the receipt of parking levy proceeds which are part of the city government's income and the problem of the large number of parking officers who are not part of the parking management. So it is difficult to collect parking levy funds as a whole, because the parking levy money is taken by the illegal parking officers. That the Pontianak City Transportation Department's efforts to get parking managers to take responsibility for paying parking fees is by taking good preventive action by providing information to parking managers regarding their obligations to the regions to deposit part of the income from parking fees and repressive action by giving warnings to managers and by carrying out deliberation and consensus so that the management will carry out its obligation to deposit the parking levy proceeds to the Pontianak City government.Keywords: Responsibility, Parking Management, Retribution ABSTRAK Penelitian tentang “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Setoran Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak”bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pengelola parkir terhadap setoran retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab pengelola parkir terhadap setoran retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.Untuk mengetahui upaya Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mendapatkan tanggung jawab pengelola parkir terhadap setoran retribusi parkir.Penelitian ini menggunakan metode empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan tanggung jawab pengelola parkir terhadap setoran retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak belum dilaksanakan sepenuhnya karena masih terdapat pengelola parkir yang belum melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan pembagian hasil retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Pontianak, sehingga pendapatan kota Pontianak berkaitan dengan retribusi parkir belum maksimal didapatkan. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab pengelola parkir terhadap setoran retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah dikarenakan belum adanya kesadaran hukum pihak pengelola parkir untuk menyerahkan penerimaan hasil retribusi parkir yang merupakan bagian pendapatan pemerintah kota serta kendala banyaknya petugas parkir yang bukan bagian dari pengelola parkir sehingga sulit mengumpulkan dana retribusi parkir secara keseluruhan, karena uang retribusi parkir diambil oleh petugas parkir liar tersebut. Bahwa upaya Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mendapatkan tanggung jawab pengelola parkir terhadap setoran retribusi parkir dengan cara melakukan tindakan baik secara preventif dengan memberikan sosialisasi kepada para pengelola parkir akan kewajibannya pada daerah untuk menyetorkan Sebagian pendapatan dari retribusi parkir dan tindakan refresif dengan memberikan teguran kepada pengelola serta dengan melakukan cara musyawarah dan mufakat agar pengelola mau melaksanakan kewajibannya menyetorkan hasil retribusi parkir kepada pemerintah Kota Pontianak. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengelola Parkir, Retribusi

KEWAJIBAN PIHAK ENDORSE UNTUK MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012171074, SUHENDAR WIBOWO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac There are still many endorsers who have not carried out their obligations in paying income tax, so it is interesting to study further with the following problem formulation: What is the Endorser's Obligation to Report Income Tax to the Directorate General of Taxes in Pontianak City? The aim of this research is to obtain data and information regarding the implementation of the endorser's obligation to report income tax to the Directorate General of Taxes in Pontianak City. To reveal the factors causing the endorsement party's obligation to report income tax to the Directorate General of Taxes in Pontianak City. To find out and analyze the legal consequences of not implementing the endorser's obligation to report income tax to the Directorate General of Taxes in Pontianak City. To reveal the legal remedies that can be taken by the Directorate General of Taxes in the City of Pontianak against endorsed parties who do not report income tax to the Directorate General of Taxes in the City of Pontianak. This research uses an empirical legal research method, namely a legal research method that functions to see the law in a real sense by examining how the law works in a social environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the endorser's obligation to report income tax to the Directorate General of Taxes in Pontianak City has not all been carried out as it should be because there are still endorsers who do not report the income they earn when they get an endorsed job. That the factors causing the endorsement party's obligation to report income tax to the Directorate General of Taxes in Pontianak City are not yet implemented is because the endorser does not know the procedure for reporting the amount of income and what percentage of income must be paid and there is a feeling of reluctance to pay tax on the income given to country. That the legal consequence of not implementing the endorser's obligation to report income tax to the Directorate General of Taxes in Pontianak City is that the endorser can be subject to administrative sanctions in the form of a warning which will be delivered by the tax officer and if the report is not given correctly, he will be subject to a fine and can be imposed or criminal sanctions will also be imposed on taxpayers who do not report the endorsement income they receive. That the legal remedy that can be taken by the Directorate General of Taxes in the City of Pontianak against endorsers who do not report income tax to the Directorate General of Taxes in the City of Pontianak is to provide a warning letter to the endorsed party and another legal remedy is to impose fines on taxpayers who continue to be negligent. in carrying out reporting and payment of income tax obtained by endorsement.Keywords: Liability, Endorsement, Income Tax Abstrak Masih banyaknya pelaku endorse yang belum melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak penghasilan sehingaa menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan Rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Kewajiban Pihak Endorse Untuk Melaporkan Pajak Penghasilan Pada Direktorat Jenderal Pajak Di Kota Pontianak?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan kewajiban pihak endorse untuk melaporkan pajak penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak Di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya kewajiban pihak endorse untuk melaporkan pajak penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak Di Kota Pontianak. Untuk mengetahui serta menganalisis akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban pihak endorse untuk melaporkan pajak penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak Di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Di Kota Pontianak terhadap pihak endorse yang tidak melaporkan pajak penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak Di Kota Pontianak.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan kewajiban pihak endorse untuk melaporkan pajak penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak Di Kota Pontianak belum semua dilaksanakan sebagaimana mestinya karena masih ada endorse yang tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh ketikan mendapatkan pekerjaan endorse. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya kewajiban pihak endorse untuk melaporkan pajak penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak Di Kota Pontianak adalah dikarenakan pihak endores tidak mengetahui tentang tata cara melaporkan jumlah pendapatan dan berapa persentase pendapatan yang harus dibayar serta adanya rasa enggan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diberikan kepada negara. Bahwa akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban pihak endorse untuk melaporkan pajak penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak Di Kota Pontianak adalah pihak endorse bisa dikenakan sanksi baik secara administrative berupa teguran yang akan disampaikan oleh petugas pajak serta jika pelaporan tidak diberikan secara benar akan dikenakan sanksi denda serta bisa dilakukan atau dikenakan juga sanksi pidana kepada wajib pajak yang tidak melaksankan pelaporan atas penghasilan endorse yang diperoleh. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Di Kota Pontianak terhadap pihak endorse yang tidak melaporkan pajak penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak Di Kota Pontianak adalah dengan memberikan surat peringatan kepada pihak endorse serta upaya hukum yang lain adalah mengenakan denda kepada wajib pajak yang terus lalai dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan yang diperoleh secara endorse.Kata Kunci : Kewajiban, Endorse, Pajak Penghasilan

FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA DI WILAYAH PONTIANAK NIM. A1011171077, WISNU HERMANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In this era, the problem of drug abuse among teenagers and students can be said to be difficult to overcome. Drugs (narcotics, psychotropics and other addictive substances) can endanger human life, if consumed inappropriately, they can even cause death. Drugs have a very broad negative impact: both physically, psychologically, economically, socio-culturally on defense and security, and so on. This research aims to find the factors that cause narcotics abuse in teenagers.The type of research used is empirical-sociological. In empirical legal research, law is conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed in real life. Data collection techniques use document study techniques, interviews, observation and distribution of questionnaires. Next, the research results are described in detail in sentence form, so that conclusions are formed.The factors that cause drug abuse in teenagers are: first, internal factors such as one's own desires. Second, external factors such as environmental factors, peer influence, social influence. The impact of drug abuse is that it threatens the future of the younger generation, changes teenagers in a negative direction, has physical and mental impacts.Keywords: Adolescents, Factors of Narcotics Abuse, Impact of Narcotics Abuse. Abstrak Dalam era ini, masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi. Narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas: baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika pada anak remaja.Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris-sosiologis. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, wawancara (Interview), observasi dan penyebaran Angket/ Kuisioner. Selanjutnya hasil penelitian secara rinci dideskripsikan dalam bentuk kalimat, sehingga terbentuk kesimpulan.Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja yaitu: pertama, faktor internal seperti keinginan diri sendiri. Kedua, faktor eksternal seperti faktor lingkungan, pengaruh teman sebaya, pengaruh pergaulan. Dampak penyalahgunaan narkoba yaitu mengancam masa depan para generasi muda, merubah para remaja ke arah yang negatif, berdampak pada fisik, dan kejiwaan.Kata Kunci: Remaja, Faktor Penyalahgunaan Narkotika, Dampak penyalahgunaan Narkotika.

HAMBATAN PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK PIDANA (STUDI KASUS HENDRA RAHARDJA) NIM. A1011181233, ANNISA DEWI RINJANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractTerdapat tiga isu pokok yang difokuskan dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan (preventive), pemberantasan (repressive), dan pengembalian aset dari hasil korupsi (asset recovery). Dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi, Indonesia telah memiliki peraturan mengenai perjanjian timbal balik (mutual legal assistance) terkait pengembalian aset yang berada di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam pengembalian aset Hendra Rahardja yang menggunakan perjanjian timbal balik pidana dan untuk mengetahui bagaimana alternatif model pengembalian aset untuk mencapai keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian statute approach dan case approach dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis menganalisa bahan hukum menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Kesimpulan yang didapatkan adalah dalam proses pengembalian aset yang menyangkut lintas yurisdiksi jauh lebih rumit karena kecenderungan memiliki perbedaan hukum dan tak jarang juga dilindungi oleh hukum setempat, maka diperlukannya suatu bentuk kerjasama bentuk kerjasama hukum seperti mutual legal assistance (MLA) dalam membantu tracing asset, pembekuan hingga penyitaan. Untuk menyelaraskan instrumen MLA, maka konsep NCB asset forfeiture dapat dijadikan mekanisme alternatif dalam pengembalian aset negara yang dapat dijadikan muatan pada perjanjian MLA. Kata kunci: Hendra Rahardja, Hubungan Timbal Balik, Mutual Legal Assistance, NCB Asset Forfeiture, Perampasan Aset.AbstrakThere are three main issues focused on in combating corruption, namely prevention, repression, and asset recovery. In efforts to recover assets resulting from corruption, Indonesia has regulations concerning mutual legal assistance related to the recovery of assets located abroad. This research aims to identify the obstacles in the asset recovery of Hendra Rahardja using criminal mutual legal assistance agreements and to explore alternative asset recovery models to achieve substantive justice. The research method used is normative juridical, employing a statute approach and case approach with primary, secondary, and tertiary legal materials. The author analyzes legal materials using qualitative analysis techniques, which are then elaborated descriptively. The conclusion drawn is that the asset recovery process involving cross-jurisdictional matters is significantly more complex due to legal disparities and often protected by local laws. Thus, there is a need for legal cooperation mechanisms such as mutual legal assistance (MLA) to aid in asset tracing, freezing, and seizure. To align MLA instruments, the concept of NCB asset forfeiture can be utilized as an alternative mechanism in recovering state assets, which can be incorporated into MLA agreements.Keywords: Asset Confiscation, Hendra Rahardja, Mutual Legal Assistance, NCB Asset Forfeiture.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PENGGUNA YANG DIAMBIL SAAT REGISTRSI APLIKASI PINJAMAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181111, RAMA ARIEF PRATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to discuss to find out the mechanism for registering online loan applications, and how the law protects user data when registering online loan applications. This research is an empirical research, using data collection techniques in the form of interviews and library research, collecting extracts from documents, books, journals, magazines, newspapers, and sources sourced from the Internet or related reports. with the topic of the problem studied. Based on the results of this study it was concluded that legal protection is given to borrowers for their personal data which is regulated in the ITE Law, government regulations, OJK regulations, and ministerial regulations. In addition, if there is a violation of personal data, criminal sanctions and administrative sanctions can be imposed. Agreements made by online lending institutions and borrowers can be requested for cancellation at the district court if there is a violation of personal data committed by an online lending institution. Keywords: Legal Protection, User Personal Data, Online Loan Applications. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membahas untuk mengetahui mekanisme registrasi aplikasi pinjaman online, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap data pengguna pada saat registrasi aplikasi pinjaman online. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (interview) dan telaah pustaka (library research), pengumpulan intisari dari Dokumen, buku, Jurnal, Majalah, Surat Kabar, dan Sumber yang bersumber dari Internet atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum diberikan pada peminjam atas data pribadi mereka yang diatur dalam UU ITE, peraturan pemerintah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peraturan menteri. Selain itu apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi dapat dijatuhi sanksi pidana maupun sanksi administratif. Perjanjian yang dibuat oleh lembaga pinjaman online dan peminjam dapat dimintakan pembatalan pada pengadilan negeri apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh lembaga pinjaman online. Kata Kunci: Perlindungan hukum, data pribadi pengguna, aplikasi pinjaman onlin

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG YANG DITITIPKAN PADA PANTI ASUHAN AHMAD YANI DI PONTIANAK NIM. A1011201269, RAISSA PRADITYAS CAHYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Children have rights that should be fulfilled by their own parents. However, many parents put their children in orphanages for various reasons. The action of placing children in orphanages will diminish the intensity of them spending time with the parents which also directly affects the parents"™ presence and action in terms of fulfilling their obligation to taking care of their children. The case of children being put in orphanages will often lead to a negligence due to parent's failure in fulfilling their obligation as parents.The purpose of this research is to unravel some contributing factors on why some parents failed to fulfill their parental responsibilities toward the children they left at the orphanage. Other than that, this research also aim on finding out the possible law consequences of the addressed problem and the efforts that has been done by the orphanage coordinators as they become the newly rights owner of the said children. This research was conducted using empirical research methods with descriptive qualitative approach"“in which the research carried by field research in the form of direct interviews and gathering informations from written sources of previous research.The result showed that putting non-orphan children to orphanages is a form of child negligence. This due to parents"™ failure in fulfilling their children"™s basic rights. In almost every case where non-orphan children submitted to orphanages by their biological parents mainly due to socioeconomic problems. The parents assumed they couldn"™t raise their children due to poverty, and their children would have better chance in life if they"™re raised in an established institution such as orphanages. On the other hand, the orphanage equipped the children with life skills and also life guidance in order for them potentially have a bright future. Keywords: Responsibility, Parents, Children, Orphanage Abstrak Anak mempunyai hak-hak yang sudah semestinya menjadi kewajiban dari orang tuanya untuk memenuhi hak tersebut. Tapi banyaknya orang tua yang menempatkan anaknya ke Panti Asuhan dengan berbagai alasan. Dengan menitipkan anak ke Panti Asuhan membuat tindakan ini berdampak pada berkurangnya intensitas pertemuan diantara mereka, yang secara langsung juga berdampak terhadap kewajiban orang tua dalam hal mengurus anaknya. Ketika seorang anak ditempatkan di Panti Asuhan, menyebabkan orang tuanya tidak lagi mengurus anak tersebut yang maka tidak terpenuhinya tanggung jawab orang tua terhadap anak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan faktor penyebab orang tua belum memenuhi tanggung jawab terhadap anak kandungnya yang dititipkan ke Panti Asuhan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memaparkan akibat hukum yang ditimbulkan daripada permasalahan tersebut, serta upaya yang dilakukan oleh pengurus Panti Asuhan yang mana merekalah yang memiliki hak atas anak-anak yang dititipkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan sifat penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dari bahan pustaka dan juga langsung dari sumbernya di lapangan dengan cara wawancara.Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyerahan anak yang dilakukan oleh orang tua kepada Panti Asuhan dapat dikatakan sebagai bentuk penelantaran anak, karena hak yang melekat pada anak dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab orang tua tidak dapat dipenuhi, orang tua yang menyerahkan anaknya ke Panti Asuhan tidak melaksanakan tanggung jawab kepada anaknya secara penuh. Para orang tua yang menitipkan anaknya adalah orang tua yang tidak mampu dalam hal ekonomi. Mereka tidak mempunyai biaya yang cukup dalam memenuhi kebutuhan anak. Pihak Panti Asuhan membantu orang tua memenuhi tanggung jawabnya yang telah menelantarkan anak dengan memberikan pelayanan, bimbingan, serta keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas. Kata kunci: Tanggung jawab, Orang Tua, Anak, Panti Asuhan

DAMPAK PERJANJIAN ASEAN MAFLPAS (ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICE) ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN NIM. A1011181025, SHAFIRA ANDJANI LARASATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Liberalization of the air transport sector, is an effort to improve the connectivity and interactions between ASEAN Communities. For Indonesia, the Liberalization of the air transport policy through the ASEAN Open Sky mechanism means that the air traffic routes of the Republic of Indonesia is open to foreign airlines with the ASEAN member states flag. Through the Bali Concord II Declaration, the Liberalization of the air transport sector is formulating with the ultimate goal to forming ASEAN Single Aviation market. One of the agreement that was born due to the Liberalization of the air transport sector is ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passanger Air Service (ASEAN MAFLPAS). This agreement concerning to full Liberalization of Passanger air transport service through the freedom of the air. The government of Indonesia has ratified ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passanger Air Service through Presidential regulation No.12 of 2016. Based on the discussion of research data that has been carried out, that with the ratification one of the ASEAN Open Sky Agreement viz ASEAN Multilateral agreement on the Full Liberalization of Passanger Air Service (ASEAN MAFLPAS) by the government of Indonesia, does not mean the airspace Republic of Indonesia is open as a whole. Recall the regulation of law number 1 of 2009 on Aviation there is provision about the cabotage principle. Therefore, the freedom of the air is open until the fifth freedom of the air. On the one hand, liberalization of the air transport brings some benefit and on the other hand, brings disadvantage if the government of Indonesia does not monitor foreign airlines who carried the ASEAN member states flag passing through Indonesian airspace. The presence of liberalization enabled the implementation of the sixth freedom of the air is not limited. Certainly, this can be threaten the existence of domestic air transport company. Keywords : Liberalization, Freedom of the air, ASEAN MAFLPAS Abstrak Liberalisasi sektor jasa angkutan udara merupakan suatu usaha untuk meningkatkan konektivitas serta interaksi antar masyarakat di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Bagi Indonesia, kebijakan liberalisasi sektor jasa angkutan udara melalui mekanisme ASEAN Open Sky, memiliki makna semakin terbukanya wilayah lalu lintas udara Negara Republik Indonesia bagi maskapai asing berbendera ASEAN. Melalui deklarasi Bali Concord II, liberalisasi sektor jasa angkutan udara dirumuskan dengan tujuan akhir membentuk pasar tunggal transportasi udara ASEAN (ASEAN Single Aviation Market). Satu di antara perjanjian yang lahir akibat adanya liberalisasi sektor jasa angkutan udara adalah ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passanger air Service (ASEAN MAFLPAS). Perjanjian ini bertujuan untuk meliberalisasi penuh jasa angkutan udara penumpang melalui kebebasan di udara (freedom of the air). Indonesia telah meratifikasi ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passanger air Service (ASEAN MAFLPAS) melalui Peraturan Presiden No.12 tahun 2016. Berdasarkan pembahasan terhadap data penelitian yang telah dilakukan, bahwa dengan diratifikasinya satu diantara perjanjian ASEAN Open Sky yaitu ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passanger air Service (ASEAN MAFLPAS) oleh pemerintah Indonesia, hal ini tidak berarti wilayah udara Negara Republik Indonesia dibuka secara keseluruhan. Mengingat dalam Undang-Undang No.1 tahun 2009 tentang penerbangan, terdapat ketentuan mengenai Asas Cabotage. Oleh karena itu, kebebasan di udara yang dibuka hanya sampai dengan kebebasan di udara kelima (5th Freedom of the air). Liberalisasi disatu sisi membawa keuntungan dan disisi lain membawa kerugian apabila pemerintah tidak melakukan pengawasan secara ketat terhadap maskapai asing berbendera ASEAN yang lalu lalang di wilayah udara Indonesia. Hadirnya liberalisasi memungkinkan adanya pelaksanaan kebebasan di udara keenam (6th Freedom of the air) yang tidak terbatas. Tentunya hal ini bisa mengancam eksistensi perusahaan angkutan udara dalam negeri. Kata Kunci : Liberalisasi, Kebebasan di udara, ASEAN MAFLPAS

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG PUTUSAN NOMOR 3416/PDT/1985 TENTANG PERJANJIAN PARKIR NIM. A1011191040, YURISTA AYALA GOWTAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKUsaha parkir merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat. Banyaknya mobilitas masyarakat beriringan dengan kebutuhan sarana transportasi membat lahan perparkiran juga dibutuhkan. Maka dari itu, dibutuhkan adanya pengelolaan yang berbasis aturan hukum. Pengelolaan parkir di Indonesia sendiri juga mempunyai aturan hukum yang berlaku, baik itu dikelola oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah daerah. Diketahui bahwa parkir merupakan perjanjian penitipan barang, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/PDT/1985 yang menyatakan bahwa "Kegiatan usaha parkir merupakan perjanjian penitipan barang sehingga hilangnya barang atau kendaraan pemilik sebagai pengguna jasa parkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir". Pada putusan ini, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Jadi, hilangnya kendaraan atau barang yang menempel pada kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab pengusaha parkir. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis segi-segi hukum atas perjanjian pengelolaan parkir di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data-data yang dikumpulkan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang tepat pada pengelolaan perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Tidak ada alasan pembenar bagi pengelola jasa perparkiran untuk mengalihkan tanggung jawabnya melalui klausula eksonerasi yang dinyatakan dalam perjanjiannya.Kata Kunci : Perjanjian Penitipan Barang, Pengelolaan Parkir, Klausula Eksonerasi, Tanggung Jawab. ABSTRACT The parking business is a business that many people are engaged in. The amount of community mobility along with the need for transportation facilities to block parking lots is also needed. Therefore, management based on the rule of law is needed. Parking management in Indonesia itself also has applicable legal rules, both managed by private parties and by local governments. It is known that parking is a storage agreement, in accordance with Supreme Court Decision Number 3416 / PDT / 1985 which states that "Parking business activities are a storage agreement so that the loss of goods or vehicles of the owner as a user of parking services is the responsibility of the parking manager". In this ruling, the panel of judges argued that parking is a storage agreement. So, the loss of vehicles or items attached to the vehicle is the responsibility of the parking entrepreneur. The purpose of this writing is to analyze the legal aspect of parking management agreements in Indonesia. The method used is a normative juridical approach method with descriptive research spesifications analysis through conceptual and legislative approaches. The data collected are sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials carried out through literature studies to be further processed and analyzed in a qualitative juridical manner. The results show that the proper legal construction on parking management is a custody agreement. There is no justification for parking service managers to transfer their responsibilities through the exoneration clauses stated in their agreements. Keywords: Goods Custody Agreement, Parking Management, Exoneration Clausul, Responsibility.

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM PENETAPAN NO.66/PDT.P/2014/PN.JKT.PST NIM. A1011191125, ESTER DWILYANA SARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe role of parents after divorce, both father and mother, must still be obliged to educate and provide teaching in order to develop the child's personality even though custody falls to one of the parents, as requested in Case No. 66/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst which then the custody rights are transferred to the former husband or father. The formulation of the problem of this research is how the legal considerations of the district court judge in the determination No.66/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst concerning the Transfer of Child Custody After Divorce? The purpose of this research is first, to analyze the basis of the Judge's Legal Consideration in Determination No.66/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst. Second, to analyze the legal consequences of the transfer of child custody which was originally given to the mother and then transferred to the father based on Stipulation No.66/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst. The research method used consists of, the type of research is Normative Legal Research, the type of approach used is this research using a case approach (the case approach), a statutory approach (the state approach), and an analytical approach and legal concepts (analytical conceptual approach), the case approach, data sources or legal materials used are sourced from Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials. Furthermore, the data collection technique in this writing uses the Library Study Technique or Document Study and uses Qualitative data analysis techniques. The first result obtained is that child custody rights that were originally given to the mother can be transferred to the father if the mother cannot fulfill the rights of the child. The judge can determine to whom it is better for the child's custody to be given. Second, the judge must in determining the father as the person who has custody must see legal certainty as well as solely in the best interests of the child if in the future there are problems with the determination related to proving whether the mother or ex-wife has been proven or not as evidenced by the existence of a criminal decision that has permanent legal force so that the mother can really be declared not to have the authority to take care of the growth and development and welfare of the child itself. Keywords: Divorce, Child Custody, the Transfer or Assignment of Child Custody Rights Post-Divorce AbstrakPeran dari orang tua pasca bercerai baik ayah maupun ibu tetap harus berkewajiban mendidik dan memberikan pengajaran dalam rangka mengembangkan kepribadian anak sekalipun hak asuh jatuh kepada satu di antara orang tua, sebagaimana yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 66/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst yang kemudian hak asuh tersebut beralih kepada mantan suami atau ayah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri dalam penetapan No.66/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian? Tujuan penelitian ini pertama, untuk menganalisis dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan No.66/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst. Kedua, untuk menganalisis akibat hukum peralihan hak asuh anak yang semulanya diberikan kepada sang ibu lalu berpindah sang ayah berdasarkan Penetapan No.66/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari, jenis penelitian adalah Penelitian Hukum Normatif, jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (the case approach), pendekatan perundang-undangan (the state approach), dan pendekatan analsisi dan konsep hukum (analytical conseptial approach), pendekatan kasus (the case approach), sumber data atau bahan hukum yang digunakan bersumber pada Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan Teknik Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen dan menggunakan Teknik Analisis data Kualitatif. Hasil yang diperoleh yang pertama adalah Hak asuh anak yang awalnya diberikan kepada ibu dapat beralih kepada ayah apabila ibu tidak dapat memenuhi hak-hak anak. Hakim dapat menetukan kepada siapa lebih baik hak asuh anak tersebut diberikan. Kedua, hakim haruslah dalam menetapkan ayah sebagai orang yang memiliki hak asuh tersebut harus melihat adanya kepastian hukum juga semata-mata demi kepentingan terbaik anak apabila ke depannya ada permasalahan terhadap penetapan tersebut terkait pembuktian apakah benar ibu atau mantan istri telah terbukti atau tidaksebagaimana yang dibuktikan dengan adanya putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga ibu dapat benar-benar dinyatakan tidak memiliki wewenang untuk mengurus tumbuh kembang serta kesejahteraan anak itu sendiri.Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak, atau Pengalihan Hak Asuh

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA