Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JASA PENGANGKUTAN BARANG PADA PERUSAHAAN PT. SHOPEE EXPRESS DIPONTIANAK ARJUN MUTTAWAKIL NIM. A1011181142
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In this research, the author used a qualitative descriptive legal research method. This descriptive legal research method, which is qualitative in nature, is a research method that refers to the collection of data contained in real-world phenomena and facts that live and develop in society. Clear and definite protection, related to insurance, work safety and others. The efforts that must be made are that the government should change the status of partners to workers in order to obtain clear legal protection.Keywords: Legal Protection, Delivery of Goods, Partner Status Abstrak Dalam penelitian ini,penulis menggunakan metode penelitian hukum Deskriptif yang bersifat kualitatif. Metode penelitian hukum Deskriptif yang bersifat kualitatif ini merupakan metode penelitian yang mengacu pada pengumpulan data yang terdapat dalam fenomena-fenomena dan fakta secara apa adanya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa akibat dari hubungan kurir berstatus mitra ini tidak mendapatkan perlindungan yang jelas dan pasti, terkait asuransi, keselamatan kerja dan lain-lain. Adapun upaya yang mesti dilakukan yakni seharusnya pemerintah mengubah status mitra menjadi pekerja guna mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengiriman Barang, Status Mitra

TANGGUNG JAWAB YURIDIS ATAS PEMBATALAN SEPIHAK PEMBELI DENGAN METODE PEMBAYARAN CASH ON DELEVERY MELALUI SHOPEE RALLY PARIS AL AZHAR NIM. A1012181052
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Agreements made between buyers and sellers in buying and selling online with cash on delivery payments, occur from the time the buyer sends an order to the seller and the seller receives it. As with conventional buying and selling, in online buying and selling an agreement is an agreement for the parties. As stated in Article 20 paragraph 1 of the Electronic Information and Transaction Law, that electronic transactions occur when the transaction offer sent by the sender has been received and approved by the recipient.Normative Legal Research or library research is research that examines document studies, namely using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and can be in the form of opinions of scholars. Virtual transactions carried out online also have a different form. which can be chosen by consumers according to the wishes of the parties. Consumers can choose various forms of transactions in various market places that upload the various products they market. Consumers just need to click on the market place and select the goods they are interested in, and choose the payment method set by the producer or seller.Whereas for buyers who place orders for goods via COD (Cash On delivery) when receiving the package of goods from the courier, they must pay the money agreed between the buyer and seller from the shopee market place. The seller does not have the right to ask for his money back when the package received by the seller has damaged the seal or packaging, if the buyer wants his money back the buyer must claim the return on the shopee application that has been provided by sending video evidence when opening the package and explaining why he wants to do a return and the shopee will taking into account the discussion between the two sides of the seller and the buyer. Keywords: Consumer Protection through COD (Cash On delivery) Shopee Abstrak Kesepakatan yang dibuat antara pembeli dengan penjual dalam jual beli online dengan pembayaran cash on delivery, terjadi sejak pembeli mengirim pemesanan kepada penjual dan penjual menerimanya. Sama halnya dengan jual beli konvensional, dalam jual beli online kesepakatan merupakan perjanjian bagi para pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.Transaksi virtual yang dilakukan secara online ini, juga memiliki bentuk yang berbeda-beda yang dapat dipilih oleh konsumen sesuai dengan keinginan para pihak. Konsumen dapat memilih berbagai bentuk transaksi di berbagai market place yang meng-upload berbagai produk yang dipasarkannya. Konsumen tinggal meng-klik market place dan memilih barang yang diminatinya, dan memilih metode pembayaran yang ditetapkan oleh produsen atau penjual. Bahwa untuk pembeli yang melakukan pemesanan barang melalui COD (Cash On delivery) pada saat merima paket barang tersebut dari kurir wajib membayar uang yang telah disepakati antara pembeli dan penjual dari market place shopee. Penjual tidak berhak meminta uangnya kembali pada saat paket yang telah diterima penjual telah dirusak segelnya atau bungkusnya, jika pembeli ingin uangnya kembali pembeli wajib mengklaim returnya diaplikasi shopee yang telah disediakan dengan mengirimkan bukti video saat pembukaan paket dan menjelaskan kenapa ingin melakukan returt dan pihak shopee akan mempertimbangkan dari diskusi antara dua belah pihak penjual dan pembeli. Kata kunci : Perlindungan Konsumen melalui COD (Cash On delivery) Shopee

KEWAJIBAN PEMILIK RUMAH PEMOTONGAN HEWAN MEMBAYAR RETRIBUSI DI KOTAPONTIANAK ALEEZA CELINA HUTAMININGSIH NIM. A1011131229
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Pemungutan Retribusi merupakan salah satu hasil pendapatan daerah, salah satunya adalah Retribusi Pemotongan Hewan, retribusi dilaksanakan selain merupakan sumber pendapatan daerah, retribusi merupakan kewajiban dari setiap pemilik rumah pemotongan hewan yang melaksanakan potong hewan secara rutin dan untuk di perdagangkan kembali. Meskipun Peraturan Daerah sudah menetapkan tentang retribusi pemotongan hewan tetpi masih saja ada pemilik rumah potong hewan yang tidak tahu ataupun tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran retribusi potong hewan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : “ Apakah Pemilik Rumah Pemotonmgan Hewan Telah Melaksanakan Kewajibannya Membayar Retribusi Potong Hewan Di Kota Pontianak “ yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang Pemilik Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan kewajibannya membayar retribusi potong hewan, mengungkap faktor penyebab pemilik rumah potong hewan tidak melakukan kewajibannya, akibat hokum jika pemilik pemotongan hewan tidak melaksanakan kewajibannya dan upaya Pemerintah Daerah terhadap pemilik rumah pemotongan hewan. Adapun penelitian yag digunakan adalah metode Empiris dengan pendekatan deskriptif Adapun hasil penelitian yang dicapai adalah Begitu banyaknya pengusaha pemotongan hewan di Kota Pontianak yang mendirikan tempat pemotongan hewan akan tetapi pemungutan retribusi belum bisa dijalankan secara efektif dikarenakan kurangnya kesadaran pengusaha pemotongan hewan untuk membayar retribusi dimana diketahui retribusi tersebut merupakan sumber pendapatan asli daerah yang di gunakan sebagai biaya dalam pembangunan selain itu belum adanya sanksi yang diberikan Dinas urusan Pangan Kota Pontianak kepada pengusaha pemotongan hewan yang tidak membayar retribusi tersebut.Kata kunci : Retribusi, pemotongan hewan, Pendapatan Asli Daerah Abstrak Levy collection is one of the results of regional income, one of which is the Animal Slaughter Levy, the levy is carried out in addition to being a source of regional income, the levy is the obligation of every slaughterhouse owner who slaughters animals regularly and for re-trading. Even though Regional Regulations have stipulated animal slaughter levies, there are still slaughterhouse owners who do not know or do not carry out their obligations to pay animal slaughter levies.The problem in this research is: "Have animal slaughterhouse owners carried out their obligations to pay animal slaughter levies in Pontianak City?" , revealing the factors that cause slaughterhouse owners not to carry out their obligations, the legal consequences if slaughterhouse owners do not carry out their obligations and the efforts of the Regional Government towards slaughterhouse owners. The research used is an empirical method with a descriptive approachThe results of the research achieved are that there are so many animal slaughtering entrepreneurs in Pontianak City who have set up animal slaughtering places, but levy collection cannot be carried out effectively due to the lack of awareness of animal slaughtering entrepreneurs to pay the levies, where it is known that these levies are a source of local income which is used as a construction costs, apart from that, there have been no sanctions given by the Pontianak City Food Affairs Service to animal slaughtering entrepreneurs who do not pay the levy.Keywords: Retribution, animal slaughter, Regional Original Income

ANALISIS PENERBITAN SERTIFIKAT OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP TIMBULNYA SERTIFIKAT GANDA (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 34/G/2018/PTUN-PTK) NIM. A1011191251, SERLY AMALIA CARISA NUELA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractArticle 19 UUPA Number 5 of 1960 which was followed up with Article 3 letter a Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, the purpose of land registration is to provide legal certainty and legal protection. With the registration of land rights, a certificate will be given as proof of rights. In everyday life it is not uncommon for certificate problems to occur such as the existence of multiple certificates, this will result in legal uncertainty.In this research, the writer used normative-empirical legal research. The type of approach used is the statutory regulation approach and the case approach. The data source used is the main data source in the form of secondary legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and supporting data sources are used. The technique is carried out by means of library research and field studies. Then analyze the data descriptively.The reason for the occurrence of multiple certificates is that they can occur because of the owner or the National Land Agency itself. The legal consequence of issuing multiple certificates is that they do not guarantee legal certainty. Keywords: Double Certificate Abstrak Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang ditindaklanjuti dengan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan didaftarkannya hak atas tanah maka akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang terjadi permasalahan sertifikat seperti adanya sertifikat ganda, hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data utama berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan digunakan sumber data penunjang. Teknik dilakukan dengan cara melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Kemudian analisis data secara deskriptif.Penyebab terjadinya sertifikat ganda adalah bisa terjadi karena dari pemiliknya ataupun dari Badan Pertanahan Nasional itu sendiri. Akibat hukum dari terbitnya sertifikat ganda yaitu tidak menjamin kepastian hukum. Kata Kunci: Sertifikat Ganda

WANPRESTASI SALES DALAM PERJANJIAN RETUR BARANG KEPADA TOKO DI DESA SUNGAI RINGIN KABUPATEN SEKADAU NAZLA AZZAHRA AULIA AMIN NIM. A1012191049
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractA shop is one of the businesses that always uses sales services in procuring all the goods it buys and sells, providing the basic daily necessities needed by the community. When a shop transacts with sales in ordering goods, of course it doesn't always run smoothly and problems arise. The problem is that the goods ordered by shops and sales sometimes do not match the order, whether regarding the brand, taste, quantity of goods, or whether the goods ordered are defective or damaged. In trade terms, this is called a return of goods. Return of goods is the return of a number of goods by the buyer to the seller because the goods do not match the order or are damaged. To overcome this problem, an agreement must be made between both parties that the goods can be returned if they are not as ordered and the goods ordered are defective or damaged, so that the problem is handled properly and does not harm both parties. The form of compensation is in the form of a return of money or goods and/or services that are similar or equivalent to the loss or treatment and/or providing compensation in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. The problem studied is: "What factors cause sales not to fulfill agreed return agreements or defaults to shops in Sungai Ringin Village, Sekadau Regency?" This research uses qualitative research methods, with an "empirical legal research" approach, with a descriptive approach. Analysis is carried out qualitatively. That the agreement is made verbally and the selling party will be responsible to the buyer even if there is no delay in exchanging the returned goods; Factors that cause sales to default are delays in exchanging returned goods to shop owners due to the goods not being available/out of stock in the warehouse; The legal consequence for sales who are late in returning returned products is that the company provides compensation for returned products by providing bonuses due to delays in returning the product; and Efforts made by the shop owner to the company's sales through deliberation and kinship. Keywords: Agreement, Buying and Selling, Returns. AbstrakToko merupakan salah satu usaha yang selalu menggunakan jasa sales dalam pengadaan seluruh barang yang diperjual belikannya, menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok harian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika Toko bertransaksi dengan sales dalam pemesanan barang, tentu tidak selalu berjalan mulus dan ada permasalahan yang timbul. Permasalahannya barang yang dipesan oleh toko kepada sales terkadang tidak sesuai pesanan baik menyangkut merek, rasa, jumlah barang, maupun barang yang dipesan kondisinya cacat atau rusak. Dalam istilah perdagangan hal ini dikatakan retur barang. Retur barang adalah pengembalian sejumlah barang oleh pembeli kepada penjual karena barang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka harus dibuat perjanjian antara kedua belah pihak bahwa barang dapat diretur jika tidak sesuai pesanan dan barang yang dipesan kondisinya cacat atau rusak, agar permasalahan tertangani dengan baik dan tidak merugikan kedua belah pihak. Bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang atau barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan dan/atau pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang diteliti adalah: “Faktor Apa Yang Menyebabkan Sales Tidak Memenuhi Perjanjian Retur Barang Yang Telah Disepakati Atau Wanprestasi Kepada Toko Di Desa Sungai Ringin Kabupaten Sekadau?”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan “penelitian hukum empiris”, dengan pendekatan Deskriptif Analisis dilakukan secara kualitatif. Bahwa perjanjian di lakukan secara lisan dan pihak sales akan bertanggung jawab dengan pihak pembeli walaupun adanya keterlambatan dalam penukaran barang retur; Faktor yang menyebabkan pihak sales melakukan wanprestasi ialah keterlambatan dalam penukaran barang retur kepada pemilik toko yang dikarenakan barang tersebut tidak ada/habis di gudang ; Akibat hukum bagi sales yang terlambat mengembalikan produk yang di retur yaitu pihak perusahaan memberikan ganti rugi produk yang diretur dengan cara memberikan bonus yang dikarenakan keterlambatan dalam pengembalian produk; dan Upaya yang dilakukan pemilik toko kepada sales perusahaan tersebut dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Retur.

EFEKTIVITAS PENINDAKAN TERHADAP PIHAK YANG MENEMPATI RUMAH DINAS DILUAR JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG) NIM. A1011191018, CARMENITA SONIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Official houses are performance and inventory support facilities lent by the state during the working period depending on the group of official houses occupied. The existence of employees who occupy official houses outside the loan period is a violation. For violations committed blatantly, it can cause unwanted things, including legal issues involving the rights and obligations of users with local governments. The formulation of the problem in this study is "What are the obstacles or problems that arise in an effort to make the official house occupied outside the working period and what efforts have been made by the Regional Asset Management Agency in dealing with parties who occupy official houses outside the period of time". This study aims to know and analyze the effectiveness of applicable local regulations and reveal what efforts have been made by local governments related to the effectiveness of regional regulations. Research conducted using the type of Empirical Legal Research which is a collection of empirical facts taken from human behavior directly, both obtained from interviews and actual behavior carried out by direct observation. The results of the research that has been conducted are, To overcome this problem, it is necessary to take more proactive steps in supervision and strict law enforcement on the management of regional property in Ketapang Regency. One of the things that can be done is to strengthen cooperation between local governments, law enforcement officials, and communities in monitoring and reporting violations of applicable regulations. In addition, it is also necessary to increase information disclosure and government accountability in the management of regional property, so as to increase public trust and participation in supervising the management of regional property.Keywords : Official House, Effectiveness, Regional Regulation Abstrak Rumah dinas merupakan fasilitas penunjang kinerja dan inventaris yang dipinjamkan oleh negara selama masa kerja tergantung golongan rumah dinas yang ditempati. Adanya pegawai yang menempati rumah dinas diluar masa pinjam pakai merupakan pelanggaran. Atas pelanggaran yang dilakukan secara terang-terangan ini dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan antara lain persoalan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban pemakai dengan pemerintah daerah. Rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu “Apa saja hambatan/permasalahan yang muncul dalam usaha mengefektifitaskan Rumah Dinas yang ditempati diluar masa kerja dan Upaya apa saja yang telah dilakukan Badan Pengelola Aset Daerah dalam Menangani pihak yang menempati rumah dinas diluar jangka waktu”. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas dari perda yang berlaku dan mengungkap upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait efektivitas peraturan daerah. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris yang merupakan pengumpulan fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia secara langsung, baik yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku yang sesungguhnya yang dilakukan dengan pengamatan langsung. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu, Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih proaktif dalam pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Ketapang. Salah satu hal yang bisa dilakukan dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu juga ditingkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan barang milik daerah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah. Kata Kunci : Rumah Dinas, Efektivitas, Peraturan Daerah

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI SESEORANG PENGGUNA MEDIA ONLINE MUHAMMAD ANANDA RIFQI ILTHAWAN NIM. A1011191273
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe current development of information technology and the internet has changed the way humans communicate. Privacy is inherent in every human being and should be respected. In this era of information technology, data regarding a person's privacy has been widely spread on the internet. Without realizing it, a lot of data regarding someone's privacy has been leaked onto the internet without them realizing it. Distributed privacy data can be caused by negligence or by the service providers they use. Formulation of the research problem "How is the Legal Protection of the Personal Data of Online Media Users"? This research aims to analyze legal protection and the legal consequences of leaking personal data of online media users. This research uses normative legal research methods, a process for finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced. The types of research approaches used are the case approach and the statutory approach. The results of the research achieved are that one form of legal protection for personal data has been regulated in Law Number 27 of 2022 concerning personal data protection, making this law the basis for legal protection from the many criminal cases of misuse of personal data in Indonesia that originate from leaks. -data leaks and theft of personal data. And, the legal consequences of leaking personal data of someone using online media are that the perpetrator can be charged with using the PDP Law, Article 67 paragraphs (1,2,3), Article 68, and the ITE Law from Articles 27 to 37, namely prohibiting all unlawful actions on purpose, misuse various electronic information and have the potential to harm the data owner. Keywords: Online Media, Personal Data ProtectionAbstrak Perkembangan teknologi informasi dan internet saat ini telah mengubah cara manusia dalam melakukan komunikasi. Privasi melekat pada setiap manusia dan patut untuk dihargai, pada era teknologi informasi ini, data mengenai privasi seseorang telah banyak tersebar pada internet. Tanpa disadari, banyak data mengenai privasi seseorang yang telah bocor di internet tanpa mereka sadari. Data privasi yang tersebar bisa disebabkan oleh kelalaian maupun penyedia layanan dari yang mereka gunakan. Rumusan masalah penelitian “Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Seseorang Pengguna Media Online”?. Penelitian ini bertujuan Menganalisis Perlindungan Hukum dan akibat hukum kebocoran Data Pribadi Seseorang Pengguna Media Online. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis pendekatan penelitian digunakan adalah Pendekatan kasus dan Pendekatan Perundang-undangan. Hasil penelitian yang dicapai adalah, maka salah satu bentuk Perlindungan Hukum data pribadi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, menjadikan UU ini dasar dari perlindungan hokum dari banyaknya kasus kejahatan dari penyalahgunaan data pribadi di Indonesia yang berasal dari kebocoran-kebocoran data serta pencurian data pribadi. Dan, Akibat Hukum dari kebocoran data pribadi seseorang pengguna media online bahwa pelaku dapat dijerat dengan menggunakan UU PDP Pasal 67 ayat (1,2,3), Pasal 68, dan UU ITE dari Pasal 27 hingga 37 yaitu melarang segala tindakan tanpa hak dengan sengaja menyalahgunakan berbagai informasi elektronik dan berpotensi merugikan pemilik data. Kata Kunci : Media Online, Perlindungan Data Pribadi

PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PERCERAIAN MASYARAKAT ADAT DAYAK SALAKO DI KELURAHAN MAYASOPA KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR NIM. A1011201009, NOPVELA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe Dayak community in Mayasopa Village, Singkawang Timur District, is one of the communities that still adhere to customary law as a guideline in life, including in divorce. The Dayak Salako Customary Community carries out customary divorce not because it allows divorce but because some individuals have problems or cases that cannot be resolved well. Customary divorce can be considered an alternative that allows couples to end their marriage according to their traditions and customary norms.The research problem of this study is "How is the Application of Customary Sanctions Towards Dayak Salako Customary Divorce in Mayasopa Village, Singkawang Timur District?" The purpose of this research is to seek data and information on the practice of applying customary sanctions to Dayak Salako customary divorce, to uncover the factors that cause divorce among the Dayak Salako community, to understand and reveal the legal consequences for those who divorce according to Dayak Salako customary law, and to uncover the efforts made by customary leaders or adat officials for parties who are divorcing in the Dayak Salako customary community in Mayasopa Village, Singkawang Timur District. This research uses an empirical research method to examine the functioning of law in society conceptualized as real behavior of social phenomena in the community. The nature of this research is descriptive to analyze the symptoms and facts of the research object and subject. The data analysis technique uses qualitative techniques to delve deeply into the facts because the author directly investigates the legal issues.The research findings indicate that a customary divorce among the Dayak Salako is subject to a customary fine (Tael) amounting to Rp 2,340,000,00 Factors leading to divorce include domestic violence and financial disputes. The legal consequences affect child custody and marital property. The legal efforts made by the customary functionaries include mediation before the divorce process. To preserve the customary traditions, they provide a deep understanding to the community, especially to parents and the younger generation, about the customary values in Mayasopa Village, Singkawang Timur Subdistrict. Keywords: Customary Divorce, Application Customary Sanctions, Dayak Salako AbstrakMasyarakat Suku Dayak di Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur adalah salah satu Masyarakat yang masih memberlakukan Hukum Adat sebagai salah satu pedoman dalam kehidupan termasuk dalam Perceraian. Masyarakat Adat Dayak Salako melakukan perceraian adat bukan karena membolehkan melalukan perceraian tetapi sebagian masyarakat yang mempuyai masalah atau kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Perceraian adat dapat dianggap sebagai alternatif yang memungkinkan pasangan untuk mengakhiri perkawinan mereka sesuai dengan tradisi dan norma adat mereka.Rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perceraian Adat Dayak Salako Di Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur?". Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mencari data dan informasi terhadap praktik penerapan sanksi adat terhadap perceraian masyarakat adat Dayak Salako, untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan perceraian pada Masyarakat Dayak Salako, Untuk mengetahui dan mengungkapkan akibat hukum bagi yang melakukan perceraian menurut hukum adat Dayak Salako dan untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan ketua adat atau pengurus adat oleh pihak yang bercerai pada masyarakat adat Dayak Salako di Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata gejala sosial di masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif untuk menganalisis gejala dan fakta obyek dan subyek penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif untuk menggali fakta secara mendalam karena penulis secara langsung meneliti permasalahan hukumnya.Hasil penelitian yang dicapai adalah perceraian adat Dayak Salako dikenakan sanksi adat Tael berjumlah Rp 2.340.000.00. Faktor yang menyebabkan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga dan perselisihan finansial. Akibat hukumnya terhadap hak asuh anak dan terhadap harta perkawinan. Upaya hukum yang dilakukan fungsionaris adat ialah melakukan mediasi sebelum proses perceraian dan untuk melestarikan adat ialah dengan memberi pemahaman yang mendalam kepada masyarakat adat terutama kepada orang tua maupun generasi muda mengenai nilai-nilai adat di Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur. Kata Kunci: perceraian adat, penerapan sanksi adat, dayak salako

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS HIGIENITAS JENIS JAJANAN MAKANAN YANG DIJUAL PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012191241, JOEY ADITYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Research on "Responsibility of Business Actors for the Hygiene of Types of Street Food in the Kubu Raya Regency Area". The aim is to determine the implementation of business actors' responsibilities regarding the hygiene of food sold by street vendors in the Kubu Raya Regency area. To find out the factors causing the failure to implement business actors' responsibilities regarding the hygiene of food sold by street vendors in the Kubu Raya Regency area. To find out consumers' efforts to get business actors to take responsibility for the hygiene of food sold by street vendors in the Kubu Raya Regency area.This research was carried out using the empirical legal method, which is a legal research method which functions to be able to see the law in real terms from a researcher's perspective on how the law works in a social environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: that the implementation of business actors' responsibilities regarding the hygiene of street food types in the Kubu Raya Regency area has not been implemented optimally because there are still items ordered that are not suitable, resulting in consumer disappointment. and this is not in accordance with Article 4 paragraph 1 UUPK which states that consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services. That the factors causing the failure to implement the responsibilities of business actors regarding the hygiene of types of street food in the Kubu Raya Regency area are due to the negligence of food traders when preparing food and unknowingly there are elements of substances that should not be included in the food ordered as well as human resource factors that employed do not fully understand the food hygiene required by consumers. That consumers' efforts to obtain responsibility from business actors for the hygiene of street food in the Kubu Raya Regency area is by making efforts to report complaints experienced by consumers to street food traders to immediately obtain replacement services and all of this is done by means of negotiation and deliberation. between consumers and food traders.Keywords : Responsibility, Street Food Business Actors Abstrak Penelitian tentang "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Higienitas Jenis Jajanan Makana Kaki Lima Di Daerah Kabupaten Kubu Raya". bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha atas Higienitas makanan yang dijual pedagang kaki lima di Daerah Kabupaten Kubu Raya. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab pelaku usaha atas Higienitas makanan yang dijual pedagang kaki lima di Daerah Kabupaten Kubu Raya. Untuk mengetahui upaya konsumen untuk mendapatkan tanggung jawab pelaku usaha atas higienitas makanan yang dijual pedagang kaki lima di Daerah Kabupaten Kubu Raya.Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara peneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : bahwa pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha atas higienitas jenis jajanan makanan kaki lima di daerah Kabupaten Kubu Raya belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan masih terdapat makanan yang dipesan terdapat benda-benda yang tidak layak sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, Keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab pelaku usaha atas higienitas jenis jajanan makanan kaki lima di Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah disebabkan karena kelalaian pedagang makanan saat menyiapkan makanan dan tanpa diketahui terdapat unsur zat yang tidak seharusnya masuk kedalam makanan yang dipesan serta faktor sumber daya manusia yang dipekerjakan belum sepenuhnya memahami tentang Higienitas makanan yang diperlukan oleh konsumen. Bahwa upaya konsumen untuk mendapatkan tanggung jawab pelaku usaha atas higienitas makanan kaki lima di Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah dengan melakukan upaya untuk melaporkan keluhan yang dialami oleh konsumen kepada pihak pedagang makanan jajanan kaki lima untuk segera mendapatkan pelayanan penggantian dan kesemuanya dilakukan dengan cara negosiasi serta musyawarah antara konsumen dan pedagang makanan.Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha Jajanan Kaki lima

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MEMBELI SMARTPHONE BERSTATUS BLACK MARKET DI MARKETPLACE TIKTOK NIM.A1012201160, TANIA APRIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracOnline buying and selling has made it easier for buyers to find goods and/or services, and sellers also get convenience in marketing their products, and can even save costs and time. Only by listing the brand or brand that will be marketed in visual form such as photos and videos to facilitate marketing distribution, the purpose of this study is to examine the form of legal protection for online Smartphones buying and selling in the TikTok Marketplace which has Black Market status. And how is the role of the government in handling cases of buying and selling smartphones with Black Market status in the TikTok Marketplace.This research method uses a type of normative legal research method (normative juridical). This research also uses a statutory approach. A statutory approach was taken to examine the statutory regulations governing consumer protection in buying and selling smartphones with black market status on the TikTok Marketplace contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.From the results of this study, Article 8 paragraph 1 of the Consumer Protection Law states "Sales promotion advertisements and promises listed on the label do not match the goods and services." Moreover, if the goods sold are illegal or black market goods, this is very detrimental to the State and consumers. Consumers who feel disadvantaged by business actors can request their rights contained in Article 4 paragraph (8) of the Consumer Protection Law. The role of the government in handling cases of buying and selling smartphones with Black Market status, the Indonesian Government plays a crucial role in regulating and supervising electronic transactions, including in buying and selling smartphones, through agencies such as BRTI and Kominfo. Consumer protection in purchasing smartphones, especially in the Black Market market, involves joint responsibility between the government, business actors, marketplaces, and law enforcement agencies to create a safe and fair e-commerce environment.Keyword : Consumer Protection, Smartphones, Black Market, Marketplace Abstrak Jual beli online telah memberikan kemudahan bagi pembeli untuk mencari barang dan/atau jasa, dan penjual juga mendapatkan kemudahan dalam memasarkan produknya, bahkan dapat menghemat biaya dan waktu. Hanya dengan mencantumkan brand atau merek yang akan dipasarkan dalam bentuk visual seperti foto dan video untuk mempermudah penyebaran pemasaran, tujuan penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan secara yuridis terhadap jual beli Smartphone secara online di Marketplace TikTok yang berstatus Black Market. Serta bagaimana peranan pemerintah dalam penanganan kasus jual beli smartphone berstatus Black Market di Marketplace TikTok.Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang "“ undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang "“ undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang "“ undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam jual beli smartphone bertstatus black market di Marketplace TikTok yang terdapat dalam Undang "“ undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Dari hasil penelitian ini Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Iklan promosi penjualan serta janji yang dicantumkan dalam label tidak sesuai dengan barang dan jasa tersebut." Apalagi jika barang yang dijual merupakan barang illegal atau black market, ini sangat merugikan bagi Negara dan konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat meminta hak-haknya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peran pemerintah dalam menangani kasus jual beli smartphone berstatus Black Market, Pemerintah Indonesia memainkan peran krusial dalam mengatur dan mengawasi transaksi elektronik, termasuk dalam jual beli smartphone, melalui badan seperti BRTI dan Kominfo. perlindungan konsumen dalam pembelian smartphone, terutama di pasar Black Market, melibatkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, marketplace, dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan lingkungan e-commerce yang aman dan adil.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Black Market, Marketplace

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA