cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 216   217   218   219   220 
MEKANISME PENCAIRAN SERTIFIKAT DEPOSITO SEBAGAI SURAT BERHARGA SEBELUM JATUH TEMPO PADA NASABAH BANK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191156, ARIF NUR RAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac  Securities are financial instruments issued by companies, governments, or financial institutions to obtain funds from investors. Securities can be stocks, bonds, certificates of deposit, warrants, options, or other financial instruments. A certificate of deposit is a form of investment that offers stable and safe returns. The term of the certificate of deposit may vary, ranging from several months to several years. Disbursement of Deposit Certificates can be done when the specified period ends or before the period ends by bearing fees or interest deductions in accordance with previously agreed terms. This research design uses Empirical Normative methods with a statutory approach (Statute Approach) and analytical. Bank BRI and BNI Pontianak Branch have implemented provisions for Disbursement of Deposit Certificates before Maturity in accordance with Law Number 10 Article 1 Number 10 of 1998 concerning Banking, with the same disbursement mechanism, it's just that other terms and conditions related to deposit certificates can vary from bank to bank, depending on the policies of each bank such as penalties or Customers not getting interest in the following month. This has been contained in Bank Indonesia Regulations Number 17/3/PBI/2015 and 18/17/PBI/2016.Keywords : Securities, Disbursement of Deposit Certificates, Banking Law, Bank Indonesia Regulations.  Abstrak  Surat berharga adalah instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga keuangan untuk mendapatkan dana dari investor. Surat berharga dapat berupa saham, obligasi, sertifikat deposito, waran, opsi, atau instrumen keuangan lainnya. Sertifikat deposito adalah bentuk investasi yang menawarkan pengembalian yang stabil dan aman. Jangka waktu sertifikat deposito dapat bervariasi, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Pencairan Sertifikat Deposito dapat dilakukan pada saat jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir atau sebelum jangka waktu berakhir dengan menanggung biaya atau potongan bunga sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Desain penilitian ini menggunakan metode Normatif Empiris dengan pendekatan peraturan perundang "“ undangan (Statute Approach) dan analitis. Pada Bank BRI dan BNI Cabang Pontianak sudah menerapkan ketentuan Pencairan Sertifikat Deposito sebelum Jatuh Tempo sesuai UU Nomor 10 Pasal 1 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan mekanisme pencairan yang sama hanya saja persyaratan dan ketentuan lainnya terkait sertifikat deposito dapat berbeda-beda antara bank satu dengan bank lainnya, tergantung dari kebijakan masing-masing Bank seperti adanya penalti atau Nasabah tidak mendapatkan bunga pada bulan berikutnya. Hal ini sudah terkandung dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 dan 18/17/PBI/2016.Kata Kunci : Surat Berharga, Pencairan Sertifikat Deposito, UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia
ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP RESIDIVIS ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK NIM. A1011201025, MARGARETTA ALESYA SITUMORANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractChildren are a new generation who will carry out the principles of the country's struggle and can become a generation that will advance a country, but sometimes children often commit crimes that disturb society, currently many crimes that occur are committed by child recidivists, therefore the type of research taken by researchers is research. normative which is used to explain and explain the law conceptually by analyzing legal rules and other legal sources, when we look at its implementation then we look at its implementation, the rules regarding child recidivism have not been clearly regulated in the juvenile criminal justice system so that there is a need for special rules regarding Therefore, it is important for the legislative body as a law-making institution to increase the effectiveness of the Juvenile Criminal Justice System and be able to tackle crimes committed by juvenile recidivists.Keywords: Child Recidivism, Policy Formulation  Abstrak             Anak ialah generasi baru yang akan mengemban prinsip perjuangan negara serta dapat menjadi generasi yang akan memajukan suatu negara namun terkadang anak sering melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat, sekarang ini banyak kejahatan yang terjadi dilakukan oleh residivis anak oleh karena itu jenis penelitian yang diambil oleh peneliti ialah penelitian normatif yang digunakan untuk menjelaskan dan memaparkan hukum secara konseptual dengan menganalisis kaidah-kaidah hukum dan sumber-sumber hukum lainnya, ketika kita lihat dari pelaksanaannya kemudian dilihat dari pelaksanaannya aturan tentang residivis anak belum diatur jelas di sistem peradilan pidana anak sehingga diperlukan adanya aturan khusus mengenai residivis anak tersebut oleh karena itu penting bagi lembaga legislatif selaku lembaga pembuat Undang-undang untuk meningkatkan efektivitas dari Sistem Peradilan Pidana Anak serta dapat menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh residivis anak.Kata Kunci : Residivis Anak, Kebijakan Formulasi
PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MELALUI MEDIASI DI DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK NIM. A1011201171, VIONA HAKIM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Mediation is an effort to resolve disputes peacefully where there is the involvement of a neutral third party (Mediator), who actively helps the disputing parties to reach an agreement that is acceptable to all parties. Settlement of industrial relations disputes through mediation is a mechanism for resolving civil disputes outside of court as regulated in Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. Settlement through mediation is an alternative to resolving disputes outside of court. Industrial relations mediation is a process of resolving rights disputes, interest disputes, layoff disputes, and SP/SB disputes in a company. Before an industrial relations dispute is handled by a court, the first step that can be taken is mediation by the party concerned with a mediator from the Manpower Service, as is the case at the Pontianak City Manpower Service. In this case, mediation is not always successful, there are several factors that influence the success of a mediation. This research aims to obtain data and information about factors in achieving or succeeding in industrial relations dispute mediation carried out by mediators from the Pontianak City Manpower Service. The legal research method used in this research is empirical juridical and uses descriptive research characteristics. The results of the study obtained that the implementation process of mediation handled by the mediation team (mediator) at the Pontianak City Manpower Office is the study of dispute files, summons of the parties, mediation hearings, implementation of mediation hearings. The implementation of the process in resolving disputes between workers/laborers and companies at the Pontianak City Manpower Office is carried out in accordance with Law No. 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 92 of 2004. Keywords : Dispute, Mediation, Effort Jurnal Fatwa Hukum | Template for Article Preparation Abstrak Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (Mediator), yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrial. Penyelesaian melalui mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Mediasi hubungan industrial adalah suatu proses penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan SP/SB dalam suatu perusahaan. Sebelum suatu perselisihan hubungan industrial ditangani oleh pengadilan upaya pertama yang dapat ditempuh adalah melakukan mediasi yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan mediator Dinas Tenaga Kerja demikian hal nya yang dilakukan di dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak. Dalam hal ini mediasi tidak selalu berhasil dilakukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang faktor tercapainya atau berhasilnya suatu mediasi perselisihan hubungan industrial yang dialkukan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak. Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Yuridis Empiris dan menggunakan Sifat Penelitian Deskriptif. Hasil penelitian yang didapat bahwa proses pelaksanaan mediasi yang ditangani tim mediasi (mediator) di Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak adalah penelitian berkas perselisihan, pemanggilan para pihak, sidang mediasi, pelaksanaan sidang mediasi. Pelaksanaan proses dalam menyelesaian perselisihan antara pekerja/buruh dan perusahaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak terlaksana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 92 Tahun 2004. Kata kunci : Perselisihan, Mediasi, Upaya
ANALISIS PROSES PEMECAHAN TANAH WARIS DALAM ASPEK HUKUM PERTANAHAN NIM. A1011201319, URAY VIRANY AUDELIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  The process of splitting inherited land is an important aspect of land law that involves the division of ownership rights over land among heirs. The process involves a complex series of legal steps to ensure that the split is fair and in accordance with the applicable legal provisions.The aim of this research is to find out and analyze the process of dividing inherited land in Land Law and to see the transfer of inherited land in the aspect of Land Law. The research method used in this study is normative legal research, which involves qualitative data analysis based on legal norms and legislation. Data collection techniques include literature review and interviews.The process of splitting inherited land is carried out at the local National Land Agency (BPN) Office. In the process of splitting inherited land, a certificate of inheritance is required which can be made at the Notary Office by completing the various required documents. Where this inheritance certificate has legal force so that it can be used in completing the administrative requirements documents in the process of splitting the land at the local National Land Agency Office (BPN).  Keywords: land division process; inheritance; inheritance certificateAbstrak  Proses pemecahan tanah waris merupakan aspek penting dalam hukum pertanahan yang melibatkan pembagian hak kepemilikan atas tanah di antara ahli waris. Proses ini melibatkan serangkaian langkah hukum yang kompleks untuk memastikan pemisahan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pemecahan tanah waris dalam Hukum Pertanahan serta melihat peralihan tanah waris dalam aspek Hukum Pertanahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat analisis data kualitatif dengan mengacu pada norma hukum dan Perundang-Undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara.  Proses pemecahan tanah waris dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Dimana dalam proses pemecahan tanah waris diperlukan surat keterangan waris yang dapat dibuat di Kantor Notaris dengan melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan. Dimana surat keterangan waris ini memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga dapat digunakan dalam melengkapi dokumen persyaratan administrasi dalam proses pemecahan tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.  Kata kunci :   proses pemecahan tanah; waris; surat keterangan waris
PELAKSANAAN WAKTU KERJA TOKOBANGUNAN MAJU JAYA BERSAMA BERDASARKAN UU KETENAGAKERJAAN N0. 13 TAHUN 2003 PASAL 77 DI KABUPATEN KUBURAYA NIM. A1012191105, FERENTINA BR HUTAPEA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

   This research is motivated by the frequent occurrence of violations of labor problems, who work beyond the time limit. Which is not in accordance with statutory regulations which often occurs in a company. The problems raised in this research are how to implement legal protection for workers who work beyond the time limit by the Maju Jaya Bersama Building Shop Entrepreneur, and what are the factors that the Maju Jaya Bersama Building Shop Entrepreneur employs workers beyond the time limit, and what are the legal consequences for the entrepreneur.The method used in this research is an empirical method which reveals data from the results of research analysis in the field. Furthermore, the approach used in this research is the Descriptive Analysis Approach, namely describing a situation of the research object and analyzing data and facts obtained in the field.Maju Jaya Bersama Building Shop Entrepreneurs do not apply working hours in accordance with the provisions of Employment Law No. 13 of 2003 which is now included in the Job Creation Law no. 11 of 2020 in its implementation regarding working time. Where the Maju Jaya Together building shop entrepreneur employs his workers for 7 (seven) days in 1 (one) week without any weekly rest, only giving workers rest time for 1 (one) day in 1 (one) month. And if there is a red date or a national holiday, workers are still required to work.Legal protection for Maju Jaya Bersama Building Store workers who work beyond the time limit. Employers must provide overtime pay for working beyond the time limit and provide rest time for their workers. The legal consequences for entrepreneurs are written warnings, restrictions on business activities, temporary suspension and even freezing of business activities.The inhibiting factor in implementing legal protection for workers who work overtime at the Maju Jaya Bersama Building Shop is that entrepreneurs want to earn more income.  Keywords: Legal Protection, Labor, Over Time Overtime.  ABSTRAK    Penelitian ini dilatar belakangi oleh sering terjadinya Pelanggaran masalah tenaga kerja, yang bekerja melebihi batas waktu. Yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sering terjadi dalam suatu perusahaan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi batas waktu oleh Pengusaha Toko Bangunan Maju Jaya Bersama, dan apa faktor Pengusaha Toko Bangunan Maju Jaya Bersama   mempekerjakan pekerjanya melebihi batas waktu, dan apa akibat hukum bagi pengusaha tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Empiris yang mengungkapkan data dari hasil analisis penelitian di lapangan. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan suatu keadaan dari objek penelitian serta menganalisis data dan fakta yang diperoleh dilapangan.Pengusaha Toko Bangunan Maju Jaya Bersama tidak menerapkan waktu kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang   Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang sekarang berada dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dalam pelaksanaannya mengenai waktu kerja. Dimana pengusaha toko bangunan maju jaya bersama mempekerjakan pekerjanya selama 7 (Tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu tanpa adanya istirahat mingguan, hanya memberikan pekerja waktu istirahat selama 1(satu) hari dalam 1 (satu) Bulan. Dan bilamana terdapat tanggal merah atau adanya libur nasional, pekerja tetap diharuskan untuk bekerja.Perlindungan hukum terhadap pekerja Toko Bangunan Maju Jaya Bersama yang bekerja melebihi batas waktu, Pengusaha harus memberikan upah lembur karena bekerja melebihi batas waktu dan memberikan waktu istirahat bagi pekerjanya. Akibat hukum bagi pengusaha tersebut ialah teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sampai dengan pembekuan kegiatan usaha.Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja melebihi waktu lembur di Toko Bangunan Maju Jaya Bersama, yaitu Pengusaha ingin mendapatkan pendapatan yang lebih.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Melebihi Batas Waktu Lembur.
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011201304, AURIEL LADISMA RAGASIWI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac               To obtain a certificate, it is necessary to request a certificate through the National Land Agency. This is expected to clarify the legal status of the owner and thus reduce the occurrence of land disputes. However, in reality, even after carrying out the certificate application procedures, double certification often occurs. Double land certificates are overlapping rights or certificates of title to land where one of the rights clearly has an error, such as what occurred between the first party and the second party over the same plot of land located in Kubu Raya Regency. In resolving the double land certificate, the National Land Agency sought a settlement solution through mediation in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases, however, in this settlement the Kubu Raya Regency Land Office failed to resolve dual land certificates through mediation with a problem formulation, namely What Factors Cause Failure in Resolving Multiple Land Certificate Cases Through Mediation by the Head of the Kubu Raya Regency Land Office.             In this research, the author uses empirical research methods using direct communication techniques, namely making direct contact with data sources to obtain accurate data by conducting direct interviews with sources, namely the Head of the Kubu Raya Regency Land Office and the Disputing Parties. The data that has been obtained from the research results is processed using qualitative descriptive to obtain the research results in question.             The results of the research show that the mediation carried out between the first party and the second party failed due to both parties being stubborn in defending their opinions as an effort to maintain control of their land, not finding an agreement that could benefit the parties in the dispute, and there being no good faith. between the two parties, thus resolving cases of double land certificates through mediation at the Kubu Raya Regency Land Office.Keywords: Multiple Land Certificates, Mediation, National Land Agency  Abstrak               Untuk memperoleh sertifikat maka perlu adanya permohonan pembuatan sertifikat melalui Badan Pertanahan Nasional, hal ini diharapkan dapat memperjelas status hukum bagi pemiliknya sehingga mengurangi terjadinya sengketa pertanahan. Akan tetapi pada kenyataanya walaupun telah melaksanakan prosedur pengajuan pembuatan sertifikat seringkali terjadi bersertifikat ganda. Sertifikat tanah ganda adalah tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu haknya jelas terdapat kesalahan seperti yang terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua diatas sebidang tanah yang sama yang terletak di Kabupaten Kubu Raya. Dalam menyelesaikan sertifikat tanah ganda tersebut Badan Pertanahan Nasional mengupayakan solusi penyelesaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, namun dalam penyelesaian tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya mengalami kegagalan dalam penyelesaian sertifikat tanah ganda melalui mediasi dengan rumusan masalah yaitu Faktor Apa Yang Menyebabkan Ketidakberhasilan Dalam Penyelesaian Kasus Sertifikat Tanah Ganda Melalui Mediasi Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.             Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data untuk memperoleh data yang akurat dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada narasumber yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dan Para Pihak yang Bersengketa. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang dimaksud.             Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan antara pihak pertama dan pihak kedua mengalami kegagalan yang disebabkan kedua belah pihak yang keras kepala dalam mempertahankan pendapatnya sebagai upaya mempertahankan penguasaan tanahnya, tidak menemukan kesepakatan yang dapat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa, serta tidak ada itikad baik antar kedua belah pihak, dengan demikian dalam penyelesaian kasus sertifikat tanah ganda melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.Kata Kunci: Sertifikat Tanah Ganda, Mediasi, Badan Pertanahan Nasional
PERLINDUNGAN HUKUM PADA NASABAH TERHADAP BUNGA DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE NIM. A1011181131, DIMAS NUGROHO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac  The aim of writing this thesis is to examine and understand the regulation of loan interest on peer to peer lending (P2P lending) financial technology services as well as the responsibilities of the Financial Services Authority (OJK) in regulating and supervising the implementation of P2P lending services. This research uses normative-descriptive legal methods. Descriptive normative legal research is legal research that examines the factual implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and contracts on each specific legal event that occurs in society in order to achieve predetermined goals. One of the electronic transactions related to e-contracts that is currently developing is information technology-based money lending and borrowing services or what is better known as fintech lending, which offers a variety of conveniences in borrowing money/credit.The results of the study show that P2P lending services cannot be separated from the imposition of loan interest, which is one of the conditions in electronic documents determined by the parties. In its determination, loan interest is based on an agreement between the lender and the loan recipient based on input from the organizer based on considerations of fairness and national economic development. The regulations currently enforced by the OJK as the institution that has the authority to regulate and supervise the financial services sector, namely OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services, have not provided clarity regarding the regulations regarding loan interest on P2P lending services. specifically in terms of loan interest limits. The steps taken by the OJK are in the form of preventive and repressive efforts towards the implementation of P2P lending services. OJK only sets indirect regulations regarding the maximum value of loan interest in P2P lending services through the AFPI code of ethicsKeywords: Legal Protection, Information Technology, Information Technology Based Money Lending and Borrowing, online loan applications, daily loan interest rates  Abstrak  Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji serta memahami pengaturan bunga pinjaman pada layanan teknologi finansial jenis peer to peer lending (P2P lending) serta tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan layanan P2P lending. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-deskriftif. Penelitian hukum normatif deskriftif adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan e-contract yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPUMBTI) atau yang lebih dikenal dengan fintech lending, dimana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit.Adapun hasil studi menunjukan bahwa dalam layanan P2P lending tidak terlepas dari pengenaan bunga pinjaman yang merupakan salah satu syarat dalam dokumen elektronik yang ditetapkan oleh para pihak. Dalam penetapannya, bunga pinjaman didasarkan pada kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman berdasarkan masukan pihak penyelenggara atas dasar pertimbangan terhadap kewajaran dan perkembangan perekonomian secara nasional. Regulasi yang diberlakukan OJK selaku lembaga yang berwenang melakukan pengaturan serta pengawasan dalam sektor jasa keuangan saat ini yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum memberikan suatu kejelasan terhadap pengaturan mengenai bunga pinjaman pada layanan P2P lending tepatnya dalam hal batasan bunga pinjaman. Langkah yang ditempuh oleh OJK adalah berupa upaya preventif dan upaya represif terhadap pelaksanaan layanan P2P lending. OJK hanya menetapkan regulasi secara tidak langsung mengenai nilai maksimum bunga pinjaman dalam layanan P2P lending melalui kode etik AFPIKata Kunci : Perlindungan Hukum, Teknologi Informasi, Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, aplikasi pinjaman online, suku bunga pinjaman harian
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR STUDI KASUS DALAM PENETAPAN NOMOR : 0071/PDT.P/2019/PA.TSM NIM. A1011191277, ZEFRI DWI ANGGARA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMarriage is regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage is not just a legal act that gives rise to legal consequences, both in the form of rights and obligations for both parties. The problem of marriage is not just fulfilling biological needs and human desires, but more than that, namely a physical and spiritual bond or relationship between a man and a woman. The formulation of the problem in this research is "What are the Legal Considerations for Judges in Rejecting Applications for Marriage Dispensation for Minors in Determination Number: 0071/Pdt.P/2019/PA.Tsm". The method used by the author in this research is a normative legal research method. The scope of normative research is to study and examine Determination Number: 0071/Pdt.P/2019/PA.Tsm based on statutory regulations, legal theories, and the opinions of legal scholars. The decision issued by the Panel of Judges at the Tasikmalaya Religious Court fulfills the main principles of law, namely certainty, justice, and the usefulness of the law as well as suggestions that can provide benefits if one day there is a similar case. In terms of the principle of certainty, the Panel of Judges in resolving and determining the marriage dispensation case has followed the procedures contained in the statutory regulations. In terms of justice, the Panel of Judges rejected the applicant's request for marriage dispensation to uphold procedural justice in order to create order in terms of marriage dispensation for underage prospective brides. In terms of legal benefits, the Panel of Judges determines and decides something, not only applying the law textually and only pursuing justice, but the Panel of Judges also aims at benefits for the interests of the parties involved in the case and for the interests of the general public.Keywords: Marriage Dispensation, Religious Courts, Judges' ConsiderationsAbstrakPerkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan bukan merupakan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, baik yang berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan keinginan manusia, akan tetapi lebih dari itu, yaitu satu ikatan atau hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah “Apa Pertimbangan Hukum Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur di dalam Penetapan Nomor : 0071/Pdt.P/2019/PA.Tsm”. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Ruang lingkup dari penelitan normatif dengan mempelajari dan menelaah Penetapan Nomor : 0071/Pdt.P/2019/PA.Tsm berdasarkan peraturan perundang – undangan, teori – teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum. Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya sudah memenuhi asas utama hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum serta saran yang dapat memberikan manfaat jika suatu hari terdapat kasus yang sama. Dalam hal asas kepastian, Majelis Hakim dalam menyelesaikan dan menetapkan perkara dispensasi kawin telah mengikuti prosedur yang terdapat pada aturan perundang-undangan. Dalam hal keadilan, Majelis Hakim menolak permohonan dispensasi kawin pemohon untuk menegakkan keadilan prosedural guna terciptanya ketertiban dalam hal dispensasi kawin bagi calon mempelai dibawah umur. Dalam hal kemanfaatan hukum, Majelis Hakim menetapkan dan memutuskan sesuatu tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi Majelis Hakim juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan untuk kepentingan masyarakat umum.Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama, Pertimbangan Hakim
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PEMALSUAN SURAT TANAH DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201123, RICONAN SEN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  Forgery of documents is one of the criminal acts that causes anxiety among the public. Forgery of land documents is a form of behavior that can cause losses and even loss of property rights. The existing data shows that cases continue to increase from year to year, but there have been no efforts to prevent forgery. this land certificate occurred.This research is a qualitative study which aims to obtain an overview of the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of forgery of land documents as well as efforts that can be taken to overcome criminal acts of forgery of land documents. The method used in this research is empirical by going directly into the field. This is achieved by summarizing secondary and primary data, describing and analyzing them to get complete answers to the things being researched, then providing suggestions.The results of the research show that the factors that cause perpetrators to commit the crime of falsifying land documents are caused by economic factors and the desire to control other people's rights or property.  Keywords: Forgery of Letters, Crime, Economic Factors    Abstrak  Pemalsuan surat adalah salah satu tindak pidana yang menjadi keresahan bagi masyarakat, pemalsuan surat tanah merupakan bentuk prilaku yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian bahkan kehilangan hak milik, dari data yang ada memperlihatkan kasus terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum menemukan upaya untuk mencegah pemalsuan surat tanah ini terjadi.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat tanah serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindak pidana pemalsuan surat tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan. Hal tersebut di tempuh dengan cara menyimpulkan data sekunder dan data primer, mendeskripsikan dan menganalisisnya untuk mendapatkan jawaban yang lengkap terhadap hal yang diteliti, kemudian diberikan saran.Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat tanah disebabkan oleh faktor ekonomi dan keinginan untuk menguasai hak atau harta milik orang lain.  Kata Kunci: Pemalsuan Surat, Tindak Pidana, Faktor Ekonomi
KAJIAN YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT BERBEDA AGAMA DI INDONESIA NIM. A1011181216, M. OCTARIS CHAIRULSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research is entitled "Judicial Study of Marriage Registration between People of Different Religions in Indonesia" with a problem formulation of how to regulate the registration of marriages between people of different religions in Indonesia? And the goal is to find out and analyzing the arrangements for registering marriages between people of different religions in Indonesia. The research method used is a normative research method with the data used in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that the registration of marriages between people of different religions in Indonesia is regulated in various existing regulations. The first is regulated in Article 35 Letter (a) of the Adminduk Law which states that the registration of marriages as intended in Article 34 also applies to marriages determined by the Court and the explanation of the article states that what is meant by a marriage determined by the court is a marriage between people of different religions. Secondly, it is regulated in Article 50 Paragraph (3) PERMENDAGRI NO 108 TH 2019 which states that in the case of marriages between people of different religions and marriages that cannot be proven by a marriage certificate, marriage registration is carried out based on a court order by fulfilling the requirements, one of which is is a copy of the court order. And finally, it is regulated in SEMA NO 2 TH 2023 which requires judges to be guided by the SEMA in adjudicating cases of requests for registration of marriages between people of different religions and beliefs and in one of the points it says that the court does not grant requests for registration of marriages between people of different religions. and trust.   Keywords: Arrangements, Marriage Registration, Marriage Different Religion.   AbstrakPenelitian ini berjudul "Kajian Yuridis Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama Di Indonesia" dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia? Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif dengan data yang digunakan   berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia diatur di berbagai regulasi yang ada. Yang pertama diatur di dalam Pasal 35 Huruf (a) UU Adminduk yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang di tetapkan oleh Pengadilan dan penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan   antar-umat yang berbeda agama. Yang kedua, diatur didalam Pasal 50 Ayat (3) PERMENDAGRI NO 108 TH 2019 yang mengatakan bahwa dalam hal perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah salinan penetapan pengadilan. Dan yang terakhir, diatur didalam SEMA NO 2 TH 2023 yang mengharuskan hakim untuk unutk berpedoman pada SEMA tersebut dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat ynag berbeda agama dan kepercayaan   dan di salah satu poinnya mengatakan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.Kata Kunci: Pengaturan, Pencatatan   Perkawinan, Perkawinan Beda Agama.

Page 218 of 319 | Total Record : 3190

 216   217   218   219   220 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue