Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BELANJA LANGSUNG PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI TOKO DARING SYIN RIFYAL SULTHAN NIM. A1012191141
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Government Procurement of Goods/Services is an activity to obtain Goods and Services by Ministries, Institutions, Regional Apparatus, other Institutions whose process starts from needs planning until completion of all activities to obtain Goods and Services. In Article 1 number 6 of Governor's Regulation Number 24 of 2022 concerning Technical Instructions for Direct Shopping for Procurement of Goods/Services Through Online Shops, Government Procurement of Goods/Services, hereinafter referred to as Procurement of Goods/Services, is the activity of Procurement of Goods/Services for Regional Apparatus of West Kalimantan Province which is financed by the Budget West Kalimantan Province Regional Revenue and Expenditures go through a process from identification of needs to handover of work results.The research method used in this research is Sociological Normative Law research, namely legal research regarding the implementation of normative legal provisions (Codification, Laws or Contracts) in action on every legal event that occurs in society.Based on the results of research regarding the implementation of electronic procurement of goods or services (E-Purchasing) in the West Kalimantan Provincial Government, the author can draw the conclusion that in its implementation, the procurement of goods and services is in accordance with the procedural flow of procurement of goods or services through online shops (E -Purchasing); Apart from complying with the procedural flow, the implementation of electronic procurement of goods and services (E-Purchasing) is in accordance with Presidential Regulation; Even though the President of the Republic of Indonesia, the Minister of Home Affairs, and the Governor of West Kalimantan have been instructed to implement electronic procurement (E-Purchasing), the Government in West Kalimantan has not yet fully implemented electronic procurement of goods/services (E-Purchasing). Several types of procurement are still carried out manually, such as procurement of electronic goods (air purifier, AC, vacuum cleaner) and procurement of other services (food and drink); In its implementation, agencies in the West Kalimantan Government in carrying out the procurement of goods and services still use a manual procurement system, in other words, the E-Purchasing system has not been treated in this section; Electronic procurement (E-Purchasing) is more efficient than manual procurement. Efficiency in terms of time taken (faster), as well as efficiency in using paper (paperless), and of course more practical and easier to use (User friendly); and Electronic procurement (E-Purchasing) can minimize the occurrence of KKN practices,Keywords: Procurement of Goods, Services, Electronics Abstrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa Melalui Toko Daring, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui proses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Sosiologi yaitu penelitian Hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum Normatif (Kodifikasi, Undang – Undang atau Kontrak) Secara In action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.Berdasarkan hasil dari Penelitian mengenai penerapan Pengadaan barang atau Jasa secara elektronik (E-Purchasing) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dalam pelaksanaannya, Pengadaan Barang dan Jasa telah sesuai denga alur prosedur pengadaan barang atau jasa Melalui Toko Daring (E-Purchasing); Selain telah sesuai dengan alur prosedur, pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (E-Purchasing) telah Sesuai dengan Peraturan Presiden; Meskipun telah diinstruksikan oleh Presiden RI, Menteri Dalam Negri, Gubernur Kalbar, untuk melaksanakan Pengadaan secara elektronik (E- Purchasing), Namun Pemerintah dilingkungan Kalimantan Barat belum sepenuhnya menerapkan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (E-Purchasing). Beberapa jenis pengadaan masih dilakukan secara manual, Seperti pengadaan barang - barang elektronik (Air purifier, AC, Vacum Cliner) dan pengadaan jasa lainnya (makan minum); Dalam pelaksanaannya, Instansi di Pemeintah Kalimantan Barat dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa masih menggunakan system pengadaan Manual, dengan kata lain, sistem E-Purchasing belum diterapi dibagian ini; Pengadaan secara elektronik (E-Purchasing) lebih efesien dibandingkan pengadaan secara Manual. Efisiensi dari segi waktu yang ditempuh (Lebih cepat), serta efisiensi dalam penggunaan kertas (paperless), dan tentunya lebih praktis dan lebih mudah penggunaannya (User friendly); dan Pengadaan secara elektronik (E-Purchasing) dapat meminimalisir terjadinya praktik KKN,Kata Kunci : Pengadaan Barang, Jasa, Elektronik

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SUAMI/ISTRI DALAM PERBUATAN HUKUM YANG MERUGIKAN PIHAK LAIN TERHADAP HARTA KEKAYAAN JIKA PERJANJIAN KAWIN NIM. A1012181043, LADY MELING
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Marriage is an important event in the life of every human being. The marriage that occurs between a man and a woman will have physical and mental consequences between them, to society and also relates to the property obtained between them both before, during and after the marriage takes place. For the sake of legal protection of the property of each husband / wife, a marriage agreement is made that does not harm third parties for the debts of one party.The formulation of problems that can be taken so that researchers are able to answer the problems being studied. The formulation of the problem that can be concluded is, how is the responsibility of the husband / wife for legal actions that harm other parties regarding property in the event of a marriage agreement. The purpose of this study is to determine and analyze the legal consequences for husband/wife in making a marriage agreement that harms third parties and to determine and analyze legal protection for third parties who are harmed in making a marriage agreement by husband/wife. The type of research used in this thesis is a type of legal research that is viewed from the point of view of legal research objectives, namely, normative legal research methods, which are descriptive or illustrative. The type of data used is secondary data, namely materials that provide an explanation of primary legal materials, such as opinions of experts, books, journals and e-journals, as well as documents or articles and the data analysis technique used is qualitative analysis, namely analyzing data in the form of library materials which will be presented in a simple manner As for the opinions of researchers who describe the description of the data obtained and connect them with each other to get a conclusion.The results of this study are that in this marriage, the legal consequences arising from the husband who has committed legal acts that harm third parties, then the third party has the right to take action by collecting the husband's debt by using the property of the party concerned and in this study the legal protection of third parties is more reprensive because the identity and interests of third parties are not visible if there is no legal relationship between him and either one or the husband / wife.Keywords: Marriage, Marriage Agreement, Assets, Debt Abstrak Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum,selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. Untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan masing-masing suami/istri maka dibuatlah perjanjian kawin yang tidak merugikan pihak ketiga atas adanya hutang salah satu pihak.Rumusan masalah yang dapat diambil agar peneliti mampu menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Adapun rumusan masalah yang dapat disimpulkan yakni, bagaimana tanggung jawab suami/istri terhadap perbuatan hukum yang merugikan pihak lain mengenai harta kekayaan jika terjadinya perjanjian kawin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi suami/istri dalam pembuatan perjanjian kawin yang merugikan pihak ketiga dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan dalam pembuatan perjanjian kawin oleh suami/istri. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu, metode penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, buku-buku, jurnal dan e-journal, serta dokumen atau artikel dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis data berupa bahan-bahan pustaka yang akan disajikan secara sederhana Adapun pendapat peneliti yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.Hasil penelitian tersebut adalah bahwa dalam perkawinan ini, akibat hukum yang ditimbulkan pihak suami yang telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak ketiga, maka pihak ketiga berhak melakukan perbuatan dengan menagih hutang suami dengan menggunakan harta kekayaan milik pihak yang bersangkutan dan dalam penelitian ini perlindungan hukum terhadap pihak ketiga lebih bersifat reprensif karena identitas dan kepentingan daripada pihak ketiga tidak terlihat apabila tidak ada hubungan hukum antar dirinya dengan baik salah satu atau pasangan suami/istri.Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian Kawin, Harta Kekayaan, Hutang

IMPLEMENTASI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI KOPERASI UNIT DESA SAWIT TRIJA DI DESA KELOMPU KABUPATEN SANGGAU NIM. A1011161056, PATERNUS BADEN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In agreements to distribute subsidized fertilizers, farmers often default, namely by violating the agreement made with the cooperative. Juridically, the fulfillment of obligations is the implementation of achievements and counter-performance that have been mutually agreed upon when signing an agreement or contract. If there is a default, the injured party (cooperative) can take various efforts, namely both litigation and non-litigation efforts. In the fertilizer sale and purchase agreement With this subsidy, there is a gap between the Sales and Purchase Agreement (SPJB) and the reality, especially in terms of payment methods, where farmers often make negligence in the timeliness of payments so that it can be said that they have defaulted. According to Yahya Harahap, "Default is the implementation of obligations that are not timely or done inappropriately, so that it creates a necessity for the debtor parties to provide or pay compensation or with a default is one party, the other party can demand cancellation agreement".The author uses the Empirical Law research method. The research method of Empirical Law is as a set of laws and regulations that are purely empirical, but law is seen as a community behavior that is symptomatic and pattern of people's lives that always interact and relate to societal aspects such as politics, economics, social and culture various inventions that individual nature will be used as the main ingredient in disclosing problems that are examined by adhering to empirical provisions.Based on the description in Chapter III of data processing, it can be concluded that the implementation of the sale and purchase agreement for oil palm plantation products between farmers and cooperatives has been carried out well because there are still cooperatives that have prepared palm fertilizer for the needs of farmers so that when harvesting palm oil it runs smoothly; that the factors causing the implementation of the sale and purchase agreement for oil palm plantation products between cooperatives and farmers who have not carried out their obligations are because the farmers are late in making payments due to the many daily needs of farmers for their families so they do not have extra money to buy fertilizer so they borrow fertilizer from the cooperative so that the yield palm harvest goes smoothly; the legal consequence of the sale and purchase agreement for oil palm plantation products between farmers and cooperatives resulted in the farmer being the party that defaulted on the cooperative which had entered into a sale and purchase agreement for oil palm plantation products by cutting the farmers' palm fruit yields with fertilizer taken by the farmers to the cooperative; and efforts that can be made by the cooperative to the Farmers by giving warnings about the results of deducting the palm oil harvest money by holding amicable deliberations so that the cooperative can fulfill its obligations in paying the palm oil yields that have been promised to the farmers.Keywords: Cooperative, Borrowing, Fertilizer Abstrak Dalam perjanjian pendistribusian pupuk bersubdi pihak petani sering kali melakukan wanprestasi, yaitu dengan melanggar perjanjian yang sudah dibuat dengan pihak koperasi. Dalam secara yuridis pemenuhan kewajiban adalah pelaksanaan prestasi dan kontra prestasi yang telah disepakati bersama pada saat mendatangani suatu perjanjian atau kontrak.apabila terdapat wanprestasi maka pihak yang dirugikan (koperasi) dapat menempuh berbagai upaya yaitu baik upaya litigasi maupun non litigasi.Dalam perjanjian jual beli Pupuk Bersubsidi ini terjadi kesenjangan antara Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kenyataan yang ada khususnya dalam hal cara pembayaran, dimana pihak petani sering melakukan kelalaian dalam ketepatan waktu pembayaran sehingga dapat di katakan telah melakukan wanprestasi. Menurut Yahya Harahap, ”Wanprestasi merupakan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya,sehingga menimbulkan keharusan bagi para pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan dengan adanya wanprestasi adalah salah satu pihak,pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian”. Penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Metode penelitian Hukum Empiris adalah sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat empiris belaka, akan tetapi hukum di lihat sebagai prilaku masyarakat yang mengejala dan mempola kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya berbagai penemuan yang bersifat individual akan di jadikan bahan utama dalam pengungkapan permasalahan yang di teliti dengan berpegang pada ketentuan empiris.Berdasarkan uraian pada Bab III pengolahan data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli hasil kebun sawit antara petani dengan koperasi sudah terlaksana dengan baik dikarenakan masih ada pihak koperasi yang sudah mempersiapkan pupuk sawit untuk keperluan petani sehingga saat panen sawit berjalan dengan lancar; bahwa faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian jual beli hasil kebun sawit antara koperasi dengan petani yang belum melaksanakan kewajibannya dikarenakan pihak petani telat dalam pembayaran karena banyaknya keperluan untuk sehari-hari petani untuk keluarganya sehingga tidak mempunyai uang lebih untuk membeli pupuk sehingga menpinjam pupuk kepada koperasi sehingga hasil panen sawit berjalan dengan lancar; akibat hukum perjanjian jual beli hasil kebun sawit antara petani dengan koperasi mengakibatkan pihak petani menjadi pihak yang melakukan wanprestasi kepada koperasi yang telah membuat perjanjian jual beli hasil kebun sawit dengan cara memotong hasil panen buah sawit petani dengan pupuk yag di ambil oleh petani kepada pihak koperasi; dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak koperasi terhadap Pihak Petani memberikan peringatan hasil pemotongan uang panen sawit dengan cara melakukan musyawarah secara kekeluargaan agar koperasi dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran hasil kebun sawit yang telah dijanjikan kepada pihak petani..Kata Kunci : Koperasi, Pinjam Meminjam, Pupuk

PELAKSANAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH SESUAI DENGAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI SESUAI PASAL 17 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012161207, MUHAMMAD BAHTIAR TUARITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe determination of these boundaries is carried out by landowners, and the landowners whose properties are adjacent are known as the principle of contradictory delimitation, which essentially instills the principle of consensus contained in the fourth principle of Pancasila as the foundation for its application in society. The principle of Contradictory Delimitation involves the installation of boundary markers and the determination of boundary points at the corners of the land plots, which are agreed upon by the directly adjacent parties. This principle aims to prevent disputes, conflicts, and land-related issues in the future. However, up until now, the implementation of the principle of contradictory delimitation itself is considered ineffective and seems to be overlooked by the community, especially those who have interests related to land in Indonesia. Therefore, a comprehensive study is needed that can factually prove "What are the Factors Preventing the Registration of Land Ownership Rights in Sungai Raya Village, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency from being Implemented in Accordance with the Principle of Contradictory Delimitation?". The method used in this research is empirical, collecting primary data through interviews and questionnaires, as well as secondary data from primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings of this research indicate that the registration of land ownership rights in Sungai Raya Village, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency can be said to not have been implemented in accordance with the principle of contradictory delimitation due to the absence of adjacent landowners during measurements and the determination of land boundaries. The factors causing the registration of land ownership rights in Sungai Raya Village, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency to be inconsistent with the principle of contradictory delimitation are the difficulty in gathering adjacent landowners because measurements and the determination of land boundaries are usually done on working days, which may coincide with their work schedulesKeywords: Land Registration, Milk Rights over Land, Contradictoire Delimitation Abstrak Penetapan batas dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan dikenal dengan asas kontradiktur delimitasi pada dasarnya menanamkan prinsip musyawarah mufakat yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila sebagai landasan dalam penerapannya di masyarakat. Asas Kontradiktur Delimitasi adalah pemasangan tanda batas dan penetapan tanda batas pada titik sudut bidang tanah dan telah disetujui oleh pihak yang berbatasan langsung. Asas ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan dikemudian hari. Namun hingga saat ini pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi itu sendiri masih dianggap tidak berjalan efektif dan terkesan diabaikan oleh masyarakat khususnya yang memiliki kepentingan mengenai tanah di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan dapat membuktikan secara faktual mengenai “Apakah Faktor Penyebab Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Belum Dapat Dilaksanakan Sesuai Dengan Asas Kontradiktur Delimitasi?”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara dan kuisioner dan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan belum dilaksanakan sesuai dengan asas kontradiktur delimitasi karena ketidakhadiran pemilik tanah yang berbatasan pada pengukuran dan penetapan batas-batas tanah. Faktor penyebab pendaftaran hak milik atas tanah di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum sesuai dengan asas kontradiktur delimitasi adalah kesulitan untuk menghadirkan pemilik tanah yang berbatasan karena pengukuran dan penetapan batas tanah biasanya dilakukan pada hari kerja sehingga kemungkinan pemilik tanah lainnya sibuk dengan pekerjaannya.Kata Kunci : Pendaftaran, Hak Milik atas Tanah, Kontradiktur Delimitasi.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DI POLRESTA PONTIANAK GERALD PREALDO PANGGABEAN NIM. A1011181124
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The Health Protocol is a way to prevent people in the midst of a pandemic from being infected with the Covid 19 Virus. With this the government makes regulations regarding the implementation of the Health Protocol in the midst of a pandemic which is useful for reducing the death rate due to the Covid 19 Virus, especially in the Pontianak City area. Appropriate and accurate law enforcement is highly treated to provide a deterrent effect on very high health protocol violators in Pontianak City in order to reduce the death rate due to Covid 19.In this study, the authors would like to describe law enforcement carried out by authorized investigators from both the Police and PPNS against perpetrators of criminal acts violating the Health Protocol that occurred in the Pontianak City area. The method used in this study is the Empirical Method which emphasizes obtaining legal knowledge by going directly to the object. The type of approach used is Descriptive Analysis. This is done by summarizing the secondary data and primary data, describing and analyzing it to get a complete answer to the matter being studied, then giving a link to the answer.The results of the research by the authors on Health Protocol violators were negligent in carrying out law enforcement against Health Protocol crimes that occurred in Pontianak City.Keywords: Health Protocol, Covid 19 and Law Enforcement. Abstrak Protokol Kesehatan menjadi suatu cara untuk mencengah masyarakat di tengah pandemi agar tidak terjangkit Virus Covid 19. Dengan ini pemerintah membuat peraturan tentang pemberlakuan penerapan Protokol Kesehatan di tengah pandemi yang berguna untuk menekan angka kematian akibat Virus Covid 19 terutama di wilayah Kota Pontianak. Penegakan Hukum yang tepat dan akurat sangat diperlakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar Protokol Kesehatan yang sangat tinggi di Kota Pontianak agar bisa mengurangi angka kematian akibat Covid 19.Dalam Penelitian ini penulis ingin memaparkan penegakan hukun yang dilakukan penyidik yang berwenang baik dari Kepolisian maupun PPNS terhadap pelaku tindak pidana pelanggar Protokol Kesehatan yang terjadi di wilayah Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Empiris yang mana menekankan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Jenis pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Hal demikian ditempuh dengan cara menyimpulkan data sekunder dan data primer, mendeskripsikan dan menganalisanya untuk mendapatkan jawaban yang lengkap terhadap hal yang diteliti, kemudian diberikan saran penghubung terhadap jawaban tersebut.Hasil penelitian yang penulis terhadap pelanggar Protokol Kesehatan lalai dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana Protokol Kesehatan yang terjadi di Kota Pontianak.Kata Kunci : Protokol Kesehatan, Covid 19 dan Penegakan Hukum.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN SEKADAU ECHA OKTARINI NIM. A1011161256
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Law enforcement officials, especially POLRI, carry out broad, complex and complicated tasks. They have an important position, in the court environment they serve as investigators. Investigation is a process to find evidence that supports a crime and to find the suspect. The purpose of this study was to find out information and data on criminal law enforcement in the process of investigating narcotics crimes in Sekadau District. This research uses the type of empirical legal research and qualitative analysis. The results of the study show that based on data from table 2 and table 3, that investigators from the Sekadau District Police, especially the Narcotics Investigation Unit, are not yet professional in carrying out the investigation process.Keywords : criminal law enforcement, investigation, narcotics. Abstrak Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka punya posisi penting, dalam lingkungan Pengadilan bertugas sebagai penyidik. Penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi dan dan data terhadap penegakan hukum pidana dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan yang berdasarkan data dari tabel 2 dan tabel 3, bahwa penyidik dari Polres Kabupaten Sekadau khususnya Satuan Reserse Narkoba belum profesional dalam melakukan proses penyidikan.Kata Kunci : penegakan hukum pidana, penyidikan, narkotika.

PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA DANIEL SETIAWAN PANJAITAN NIM. A1011171171
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Mediation is a dispute resolution process through negotiations assisted by the mediator. Mediation is carried out before the parties resolve land disputes in court. Mediation is regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases.One of the cases that has been brought to the attention of the Kubu Raya District Land Office is a dispute over overlapping certificates of ownership of land, the settlement of which must be mediated first. However, in reality the resolution of disputes over overlapping land ownership certificates carried out at the Kubu Raya District Land Office is not always successful. Therefore, a study is needed to find out the causes of failed mediation at the Kubu Raya District Land Office.This research is a research that uses empirical legal methods with a descriptive analysis approach by conducting interview techniques as a writer's data collection tool and also indirect communication techniques using questionnaires that aim to obtain data and information about resolving disputes over overlapping land ownership certificates. through mediation at the Kubu Rata Land Office, disclosing the factors that led to the failure of mediation at the Land Office, knowing the legal consequences of failed mediation and legal remedies by the parties as a result of failed mediation at the Kubu Raya District Land Office.The results of this study are that the factors causing the failure of mediation in resolving disputes at the Kubu Raya Regency Land Office are due to several factors, namely, differences of opinion and the lack of good ethics from both parties. The next legal step that can be taken by the parties is to file a lawsuit in court.Keywords: Mediation, Dispute, Land Office, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 Concerning Handling and Resolving Land Cases. Abstrak Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang bantu oleh mediator. Mediasi dilakukan sebelum para pihak menyelesaikan sengketa pertanahan di pengadilan. Mediasi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.Salah satu kasus yang banyak masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu raya adalah sengketa tumpang tindih sertifikat hak milik atas tanah yang penyelesaiannya wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu. Namun pada kenyataannya penyelesaian sengketa tumpang tindih sertifikat hak milik atas tanah yang dilakukan dikantor pertanahan Kabupaten Kubu Raya tidaklah selalu berhasil. Oleh karena itu diperlukan kajian untuk mengetahui penyebab gagalnya mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu RayaPenelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analis dengan melakukan teknik wawancara sebagai alat pengumpul data penulis dan juga teknik komunikasi tidak langsung dengan menggunakan angket yang bertujuan untuk mendapatkan data-data dan informasi tentang penyelesaian sengketa tumpang tindih sertifikat hak milik atas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kubu Raya, mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi di Kantor Pertanahan, mengetahui akibat hukum dari gagalnya mediasi dan upaya hukum yang dilakukan para pihak sebagai akibat dari gagalnya mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.Hasil dari penelitian ini bahwa faktor penyebab gagalnya mediasi dalam penyelesaian sengketa di Kantor Pertanhan Kabupaten Kubu Raya dikarenakan beberapa faktor yaitu, perbedaan pendapat dan tidak adanya etikad baik dari kedua pihak. Langkah hukum selanjutnya yang bisa dilakukan para pihak adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan.Kata kunci : Mediasi, Sengketa, Kantor Pertanhan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA DENGAN MEKANISME ASURANSI DIGITAL (INSURTECH) NIM. A1011181159, CESAR MARCHELLO MIRACLE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract It is hoped that the presence of digital insurance products can compensate for these losses. In terms of business practices in Indonesia, the development of insurtech is still lagging behind other financial technology services. In terms of regulations, the Financial Services Authority is preparing special rules for insurtech. In writing this thesis, there is a case that is the object of discussion, namely a rejected claim application for purchasing electronic goods, namely televisions on Tokopedia. Seeing this phenomenon, the author is interested in conducting research entitled "Legal Protection for Purchasing Electronic Goods Through the Tokopedia Application with a Digital Insurance Mechanism (Insurtech)". Research in English is called research, which is an activity of "researching" the truth. Then Law Number 12 of 2012 explains that "Research is an activity carried out according to scientific principles and methods systematically to obtain information, data and information relating to the understanding and/or testing of a branch of science and technology". The term legal research in English is known as legal research, legal method. Based on the explanation above, the more widespread online trading becomes, the more risks that can occur. In the marketplace, especially Tokopedia, provides gadget protection services to provide security guarantees for electronic goods purchased by consumers. With quite affordable prices, digital insurance is here as a support mechanism for online shopping. However, currently digital insurance is still something that is quite foreign to some people, so there is a need for education and information about digital insurance.Keywords: Digital Insurance (Insurtech)Abstrak Kehadiran produk asuransi digital diharapkan dapat mengganti kerugian tersebut. Dalam segi praktik bisnis di Indonesia, perkembangan insurtech masih ketinggalan dibanding dengan layanan teknologi finansial lainnya. Dari segi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan sedang menyiapkan aturan khusus untuk insurtech. Dalam penulisan skripsi ini terdapat kasus yang menjadi objek pembahasan yaitu pengajuan klaim ditolak pada pembelian barang elektronik yaitu televisi di Tokopedia. Melihat fenomena tersebut maka penulis berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Barang Elektronik Melalui Aplikasi Tokopedia Dengan Mekanisme Asuransi Digital (Insurtech)”.Penelitian dalam bahasa Inggris disebut research, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (truth). Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”. Istilah penelitian hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan legal research, legal method. Berdasarkan pemaparan di atas maka semakin maraknya perdagangan secara online semakin banyak pula risiko yang dapat terjadi. Dalam marketplace khususnya Tokopedia, menyediakan layanan proteksi gadget untuk memberi jaminan keamanan pada barang elektronik yang dibeli oleh konsumen. Dengan harga yang cukup terjangkau, asuransi digital hadir sebagai mekanisme pendukung dalam berbelanja online. Namun untuk saat ini asuransi digital masih menjadi hal yang cukup asing bagi sebagian orang sehinggga perlu adanya edukasi serta informasi mengenai asuransi digital.Kata Kunci : Asuransi Digital (Insurtech)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK FAJAR PRIMA SAPOETRA NIM. A1012181235
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractAdoption is a legal act of taking a child from the family environment of the parents, legal guardians, or other people who are responsible for the care, education, and raising of the child into the family environment of the adoptive parents based on a court decision. Adoption of children is carried out based on different interests or goals, it can be denied that a regulation is not implemented properly and correctly. This causes legal deviations such as carrying out or implementing the adoption of a child without or even without a court order. Formulation of the research problem: What are the legal consequences for children who are adopted without a court decision? The research aims to analyze the legal consequences and factors underlying the adoption of children without a court decision and to analyze the position of adopted children who are adopted without a court decision. This research uses a Normative Juridical research method with a Legislative Approach and a Conceptual Approach and uses descriptive Data Analysis Techniques. The results regarding the legal consequences of adopting a child without a court decision based on Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption are that the legal impact on the relationship between the adopted child and his adoptive parents becomes non-existent, the underlying factor is that the adoptive parents do not know the procedures. adopting a child and considering the costs incurred if it goes through court. The position of an adopted child is important because the court's decision affects the rights and obligations of the child and parents, so that is where the role of the court's decision is as authentic evidence of the implementation of the child's adoption.Keywords: Child Adoption & Court Determination. AbstrakPengangakatan anak merupakan perbuatan hukum mengambil anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendididkan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak dilakukan atas dasar kepentingan, atau tujuan berbeda-beda, dapat di pungkiri bahwa terjadinya sebuah peraturan tidak dilaksanakan dengaan baik dan benar. Sehingga menyebabkan penyimpangan hukum seperti melakukan atau melaksanakan pengangkatan anak tidak atau bahkan tanpa melalui penetapan pengadilan. Rumusan masalah penelitianm Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang di adopsi tanpa penetapan pengadilan?, tujuan penelitian untuk menganalisis akibat hukum dan faktor yang melatarbelakangi pengangakatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan serta menganalisis kedudukan anak angkat yang di adopsi tanpa penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan Jenis Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual, serta menggunakan Teknik Analisis Data deskripsi. Hasil mengenai akibat hukum terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah berakibat hukum kepada hubungan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya menjadi tidak ada, faktor yang melatarbelakangi yaitu orang tua angkat tidak mengetahui tata cara prosedur pengangkatan anak dan masalah pertimbangan biaya yang dikeluarkan jika melalui pengadilan. kedudukan anak angkat menjadi penting sebab penetapan pengadilan berpengaruh kepada hak dan kewajiban anak dan orang tua sehingga disilah peran penetapan pengadilan sebagai bukti autentik dari pelaksanaan pengangkatan anak. Kata Kunci : Pengangkatan Anak & Penetapan Pengadilan.

PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN NON PENAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKARA PENGEROYOKAN ANTAR MAHASISWA UNIVERSITAS TANJUNGPURA BEATRIC ULI TAMBUNAN NIM. A1012191035
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai mekanisme pemberlakuan kebijakan non penal sebagai upaya menyelesaikan perkara pengeroyokan antar mahasiswa Universitas Tanjungpura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris ini bertitik tolak pada data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dengan melalui penelitian lapangan baik melalui pengamatan (observasi) yang dilakukan di Polsek pontianak selatan dan Universitas Tanjungpura, serta melakukan wawancara terhadap pelaku, korban, dosen dan kepolisian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya non penal yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara pengeroyokan merupakan salah satu bentuk pendekatan humanisme dalam menyelesaikan fenomena sosial yang menjadi konflik di lingkungan pendidikan. Perlu adanya pendidikan moral, etika serta pembentukan karakter di lingkungan Universitas Tanjungpura agar para mahasiswa dimasa transisi keremajaan mampu mengontrol emosi dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan. Kata kunci : Pengeroyokan, Nonpenal, Kebijakan AbstractThe purpose describes the mechanism for implementing non-penal policies as an effort to resolve cases of mobbing between Tanjungpura University students. The method used in this study is this empirical law based on primary data, namely data obtained directly through field research both through observations conducted at the South Pontianak Police Station and Tanjungpura University, as well as conducting interviews with the perpetrators, korban , lecturers and police. The results of this study show that non-penal efforts taken by the police in solving mobbing cases are a form of humanism approach in resolving social phenomena that become conflicts in the educational environment. There is a need for moral, ethical and character building education in Tanjungpura University so that students in the youth transition period are able to control emotions well in solving problems. Keywords : Raid, Nonpenal, Policy

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA