Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH PEMEGANG HAKNYA DI DUSUN CABANG RUAN KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011191322, SOFIAH DEVI AYU WULANDARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Land registration was intended to ensure legal certainty of the land. The registration of the land would make it easy to know the legal status and position of the land, whether of the location, extent, boundary and owner of the land and other burdens if available, such as burden. Of the proposition of the land results in a certificate as proof of legal ownership of the land. The objective of writing an essay on the application of data and information on the administration of land rights registration by the owner, knowing the rights and obligations of the owner of the property, knowing of the underlying factors that had not been done by property registration and knowing of the legal consequences that occurred to the landowner who had not yet had access to land rights. The method used in this study is an empirical law study method with a descriptive analysis approach. The first data-collecting technique the author uses is a direct communication technique (Interview) to the data source which is the headman of the batu ampar village, the head of the cabang ruan and the head of the land office kubu raya. The second is indirect communication techniques (Questioner) to the landowners in the cabang ruan village. The method of sampling the author uses is sampling. The indigenous people of the cabang ruan village still remain without a certificate of land as proof of legal ownership. The causes of people have not registered land in the cabang ruan as much as because of distance, lack of and lack of information about land registration have resulted in an absence of definite land rights that have resulted in frequent overtures of land ownership or property patents in the cabang ruan village. Keywords: Property Registration, Rights Holder, Land Abstrak Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah. Dengan dilakukan pendaftaran tanah maka akan dapat dengan mudah mengetahui status dan kedudukan hukum dari tanah itu, baik mengenai letak, luas, batas dan pemilik tanah serta beban-beban lainnya bila ada, seperti pembebanan. Dari pendaftraan tanah ini menghasilkan Sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah. Tujuan penulisan skripsi untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah oleh pemegang haknya, mengetahui hak dan kewajiban pemegang hak milik, mengetahui faktor faktor penyebab belum dilakukannya pendaftaran hak milik dan mengetahui akibat hukum yang timbul bagi pemilik tanah yang belum melakukan pendaftaran hak milik atas tanah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yang pertama adalah Teknik komunikasi langsung (Interview) terhadap sumber data yaitu Kepala Desa Batu Ampar, Kepala Dusun Cabang Ruan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Yang kedua Teknik komunikasi tidak langsung (Questioner) kepada pemilik tanah di dusun cabang ruan. Metode penentuan sampel yang penulis gunakan adalah purposive sampling. Masyarakat Dusun Cabang Ruan masih ada yang belum memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. faktor penyebab Masyarakat belum melakukan pendaftarkan tanah di Dusun Cabang Ruan selain dikarenakan jarak yang jauh, ekonomi yang kurang serta kurangnya informasi tentang pendaftaran tanah mengakibatkan tidak adanya kepastian status hak atas tanah yang terdaftar yang mengakibatkan sering terjadinya tumpeng tindih batas penguasaan bidang tanah atau patok tanah di Dusun Cabang Rua

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI DIAMOND GAME FREE FIRE SECARA ONLINE BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR NIM. A1011191044, MUHAMMAD NALENDRA TRANGGANA SARAGIH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Land for human life has a very important position. This causes almost all aspects of life, especially for the Indonesian people, to be inseparable from the existence of land, which cannot only be viewed from an economic aspect, but covers all life and livelihoods. However, as the population grows and more development is carried out, it results in limited land, this can cause many problems in social life, this can result in a continuity between the supply of land and the need for land which in the end can lead to conflict regarding the determination of land boundaries. One of the factors causing the land boundary dispute that occurred in Seluan Village, North Putussibau District, Kapuas Hulu Regency, was wanting to control land that did not belong to them, causing conflict or marriage between people who were directly adjacent to the land. The purpose of this research is to seek data and information regarding the settlement of the acquisition of individual property rights ownership limits according to the Kantu'k Dayak Customary Law in Seluan Village, to reveal the factors that led to the acquisition of individual land ownership limits, to reveal the legal consequences of the settlement, and to reveal the efforts made. carried out by the traditional leader in resolving the land boundaries of the Dayak Kantu'k in Seluan Village, North Putussibau District, Kapuas Hulu Regency. Using the empirical legal research method which is descriptive in nature by conducting direct interviews with traditional heads, village heads and people who have had disputes.Settlement of Land Boundary Disputes according to Kantu'k Dayak Customary Law in Seluan Village, North Putussibau District through local Dayak Customary Law through the traditional Head with the Mediation stage or peacefully with the principle of kinship or initially customary In Seluan Village with the form of deliberation/consensus. Key word: Conflict, Solution, Land Boundary Abstrak Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupan terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupan. Namun semakin bertambahnya penduduk masyarakat dan semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka mengakibatkan keterbatasan tanah, maka hal ini dapat menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara persedian tanah dengan kebutuhan akan tanah yang pada akhinya dapat menimbulkan konflik mengenai sengketa batas tanah. Salah satu faktor penyebabnya Sengketa batas tanah yang terjadi Di Desa Seluan Kecamtan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu adalah ingin menguasai tanah yang bukan menjadi miliknya sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan antar orang yang bersebelahan langsung dengan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mencari data informasi dan tentang penyelesaian sengketa batas kepemilikaan hak perorangan menurut Hukum Adat Dayak Kantu"™k di Desa Seluan, untuk mengungkapkan faktor penyebabnya terjadinya sengketa batas kepemilikan tanah hak perorangan, untuk mengungkap akibat hukum penyelesaian sengketa, serta untuk mengungkap upaya yang dilakukan ketua adat dalam menyelesaiakan sengketa batas tanah Dayak Kantu"™k Di Desa Seluan Kecamatan Putusssibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan Metode Penelitian Hukum Empris yang bersifat Deskritif dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Adat, Kepala Desa dan Terhadap orang yang pernah bersengketa.Penyelesesaian Sengketa Batas Tanah menurut Hukum Adat Dayak Kantu"™k Di Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara melalui Hukum Adat Dayak setempat melalui Kepala adat dengan tahap Mediasi atau secara damai dengan asas kekeluargaan atau secara peradilan adat Di Desa Seluan dengan bentuk musyawarah/mufakat. Kata Kunci: Konflik. Penyelesaian, Batas Tanah

PENERAPAN ADAT TAPUKNG TAWAL DAYAK BIDAYUH DUSUN SEBUJIT KABUPATEN BENGKAYANG DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK NIM. A1011201084, MESI MAYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The application of the Tapukng Tawal Dayak Bidayuh custom of Sebujit Hamlet, Bengkayang Regency in the case of defamation is a resolution of the problem according to customary law. The Tapukng Tawal Traditional Procession is a traditional media of correction for the Sebujit community which is intended to cool or treat turbulent problems. The implementation of Tapukng Tawal is mandatory for the Dayak Bidayuh Sebujit community, including in the case of defamation that occurred on 16 and 18 June 2023 against the Nyobeng Committee through WhatsApp and article uploads. The problem formulation of this research is how to apply the Tapukng Tawal Dayak Bidayuh custom of Sebujit Hamlet, Bengkayang Regency in cases of defamation. The aim of this research is to reveal data and information, factors, legal consequences and efforts that can be taken in implementing the Tapukng Tawal Dayak Bidayuh custom, Sebujit Hamlet, Bengkayang Regency in cases of defamation. This research uses empirical research with descriptive research as well as legal material sources, field studies and literature studies. Through data collection techniques using direct communication techniques (Interviews) and indirect communication techniques (Questionnaires/Questionnaires), as well as using qualitative data analysis techniques. The results of the research showed that the resolution of the defamation case that occurred in Sebujit Hamlet, Bengkayang Regency was through the Customary Court (Kale Adat) which resulted in a decision that it was mandatory to implement the Tapukng Tawal Custom at Light Level. The factors that cause the implementation of the Tapukng Tawal custom in every problem resolution are because it is to cleanse from bad things, customs that were required by previous people, restore the inner and outer balance of the community, and cover disputes, and is an antidote to evil. If the perpetrator does not want to carry out the results of the customary decision, the consequence of the punishment will be a penalty of paying the pot. The efforts made by traditional functionaries are implementing traditional justice "Kale Adat".Keywords: Tapukng Tawal Custom, Dayak Bidayuh, Defamation ABSTRAK Penerapan Adat Tapukng Tawal Dayak Bidayuh Dusun Sebujit Kabupaten Bengkayang Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik merupakan suatu penyelesain masalah secara hukum adat. Prosesi Adat Tapukng Tawal merupakan media koreksi adat masyarakat Sebujit yang dimaksudkan untuk mendinginkan atau mengobati pergejolakan masalah. Pelaksanaan Tapukng Tawal bersifat wajib bagi masyarakat Dayak Bidayuh Sebujit termasuk dalam kasus pencemaran nama baik yang terjadi pada tanggal 16 dan 18 Juni 2023 terhadap Panitia Nyobeng melalui unggahan WhatsApp dan Artikel. Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Adat Tapukng Tawal Dayak Bidayuh Dusun Sebujit Kabupaten Bengkayang Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan Data dan Informasi, Faktor, Akibat Hukum dan Upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan Adat Tapukng Tawal Dayak Bidayuh Dusun Sebujit Kabupaten Bengkayang Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris dengan sifat penelitian deskriptif serta Sumber Bahan Hukum studi lapangan dan studi pustaka. Melalui teknik pengumpulan data dengan teknik komunikasi langsung (Wawancara) dan dengan teknik komunikasi tidak langsung (Kuisioner/Angket), serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik yang terjadi di Dusun Sebujit Kabupaten Bengkayang melalui Peradilan Adat (Kale Adat) yang menghasilkan putusan yaitu Wajib melaksanakan Adat Tapukng Tawal Tingkat Ringan. Faktor penyebab dilaksanakannya adat Tapukng Tawal dalam setiap penyelesaian masalah dikarenakan untuk membersihkan dari hal buruk, adat yang diwajibkan orang terdahulu, mengembalikan keseimbangan lahir dan batin masyarkat, dan penutup sengketa, serta merupakan penangkal bala. Jika pelaku tidak mau melaksanakan hasil putusan adat maka Akibat Hukumannya akan dikenakan sanksi bayar Tempayan. Adapun Upaya yang dilakukan fungsionaris adat yaitu melaksanakan Peradilan adat "Kale Adat".Kata Kunci: Adat Tapukng Tawal, Dayak Bidayuh, Pencemaran Nama Baik

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG- BARANG PADA TRANSPORTASI KENDARAAN RODA EMPAT YANG BERPLAT HITAM DI DAERAH SUI AMABAWANG KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012201025, ELISABETH BRIGITTA LASITANIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTconsumer protection for lost, damaged goods including glassware, food and so on, whether brought directly or entrusted to a four-wheeled vehicle, it is difficult to be held responsible because the means of transportation used has a black plate, so this needs to be answered on scientific research.The problems that have been formulated are as follows:- What is consumer protection for damaged, lost and other goods when transporting four-wheeled vehicles with black plates in the Sui Amabawang area, Kubu Raya Regency?The type of research used to answer the problems discussed in this thesis is normative juridical research. Normative juridical research is legal research carried out by examining library materials or secondary data as basic material for research by conducting searches on regulations and literature related to the problem being studied.Based on the research results, it was found that advising passengers on the safety of goods and increasing security measures in black plate vehicles is a good step to minimize cases of loss, damage or exchange of passenger goods. Apart from that, the legal action taken by the Pontianak City Transportation Department against owners of private cars as passenger (public) transportation, namely providing written notification regarding sanctions for vehicle owners, detaining vehicles and ownership documents if they do not have permission and coordinating with the transportation department. (DLLAJR) and violators of the route permit are required to pay a fineKeywords: transportation, consumer protection, black plates ABSTRAK perlindungan konsumen pada barang- barang yang hilang, rusak baik pada barang pecah belah, makanan dan sebagainya baik di bawa langsung maupun titipan pada kendaraan roda empat tersebut susah untuk diminta pertanggung jawabannya karena alat transportasi yang di gunakan berplat hitam, maka hal ini perlu di jawab pada penelitian ilmiah. Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :- Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap barang- barang yang rusak, hilang, dan lainnya pada transportasi kendaraan roda empat yang berplat hitam di daerah Sui Amabawang Kabupaten Kubu Raya ? Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa himbauan keamanan barang kepada para penumpang dan peningkatan langkah-langkah keamanan di dalam kendaraan plat hitam adalah langkah yang baik untuk meminimalkan kasus kehilangan, kerusakan, atau pertukaran barang penumpang. Selain itu upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak terhadapa pemilik kendaraan mobil pribadi sebagai angkutan penumpang (umum) yakni melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait sanksi bagi pemilik kendaraan, menahan kendaraan dan surat-surat kepemilikan apabila tidak memiliki ijin serta melakukan koordinasi dengan dinas perhubungan (DLLAJR) dan diwajibkan bagi pelanggar izin trayek tersebut membayar dendaKata kunci : transportasi, perlindungan konsumen, plat hitam

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DI KABUPATEN KUBU RAYA (Studi Kecamatan Kuala Mandor B) NIM. A1011181249, RISAL HAKIM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractTransportation is a very important means in supporting the success of development, especially in supporting the economic activities of the community, including in rural areas. Kuala Mandor B Village is one of the villages in Kubu Raya Regency that can be reached by road which can be reached using two-wheeled vehicles (motorbikes) and 4-wheeled vehicles (four). The existence of rural public transportation in Kuala Mandor B village is still used by some villagers as a means of transportation to meet the needs and interests of the village community, with this expected implementation of rural public transportation is able to become one of the supporting facilities to support the success of development, especially in supporting the economic activities of rural communities.The existence of rural public transportation is currently very difficult to find, whereas the availability of public transportation in rural areas will be able to help and benefit rural communities in carrying out activities related to mobility. This statement is influenced by several factors in it. Therefore the authors are interested in conducting research with the formulation of the problem, namely how the implementation of rural public transportation in the village of Kuala Mandor B Kubu Raya Regency and how the efforts of the Kubu Raya Regency Regional Government in overseeing the availability of rural public transportation. The method used is the Normative and Empirical Juridical method, which is research that uses secondary data or data obtained through library materials and through interviews and direct observations. Data analysis used in this research is descriptive analysis. The implementation of rural public transportation in Kuala Mandor B Village, Kubu Raya Regency has not been implemented properly, this is because at this time rural public transportation is very difficult to find and use by the community. as well as the unavailability of established routes, this is also in line with the factor of lack of public interest in rural public transportation, villagers prefer to use private vehicles and online transportation, limited routes and availability of public transportation, and public transportation drivers who leave their profession. The Government and the Community can both make efforts to always take a role in terms of monitoring and supervising the management of rural public transport vehicles and paying attention to the needs of rural communities in terms of passenger and goods transportation activities which are expected with adequate transportation access to improve the welfare of rural communities.Keywords: Rural Public Transportation, Village, Transportation AbstrakTransportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah pedesaan. Desa Kuala Mandor B merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang bisa dicapai melalui jalan darat yang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua (motor) dan kendaraan roda 4 (empat). Keberadaan angkutan umum pedesaan di desa Kuala Mandor B masih dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat desa sebagai sarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa, dengan hal tersebut diharapkan pelaksanaan dari angkutan umum pedesaan mampu menjadi salah satu sarana pendukung untuk menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan. Keberadaan angkutan umum pedesaan pada saat ini sudah sangat sulit ditemukan, padahal dengan tersedianya angkutan umum di pedesaan akan dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat desa dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan mobilitas. Pernyataan demikian di pengaruhi oleh beberapa faktor penyeb di dalamnya. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan angkutan umum pedesaan di desa Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya serta bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam mengawasi ketersediaan angkutan umum pedesaan. Metode yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dan Empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan serta melalui wawancara maupun pengamatan langsung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Pelaksanaan angkutan umum pedesaan di Desa Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya belum terlaksana sebagaimana mestinya hal ini karena pada saat ini angkutan umum pedesaan sudah sangat sulit ditemukan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. serta belum tersedianya trayek yang ditetapkan, hal ini juga sejalan dengan faktor kurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum pedesaan, masyarakat desa lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dan transportasi online, trayek dan ketersediaan angkutan umum yang terbatas, serta pengemudi angkutan umum yang meninggalkan profesi nya. Pemerintah dan Masyarakat dapat sama-sama melakukan upaya untuk selalu mengambil peran dalam hal memantau dan mengawasi pengelolaan kendaraan angkutan umum pedesaan serta memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa dalam hal aktivitas angkutan penumpang maupun barang yang diharapkan dengan akses transportasi yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kata Kunci: Angkutan Umum Pedesaan, Desa, Transportasi.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA MELEBIHI VISA IZIN TINGGAL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012181200, FATHASYA NISA ISLAMY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT In Immigration is an authorized institution responsible for overseeing the entry and exit of individuals from Indonesia. The Indonesian government strives to support economic growth through the tourism sector to enhance foreign exchange reserves. Therefore, the government grants visa-free short visits to foreign nationals. A visa is an approval for entry, manifested by a stamp and signature affixed by the relevant representative official on the applicant's passport. The Immigration takes action against foreign nationals committing immigration violations through Immigration Actions and law enforcement through the projustisia judicial process.The shortage of personnel in overseeing foreigners stems from the desire for foreigners to comply with applicable regulations. Foreigners entering Indonesia take advantage of the ease of visa-free visits by committing immigration violations, such as the misuse of the allowed stay period to engage in activities that violate immigration laws. This research aims to examine the law enforcement by immigration against foreigners who abuse the visa-free period.Based on the research findings, the criminal immigration law enforcement against foreign nationals residing in Indonesia beyond the permitted visa stay in Pontianak still faces significant obstacles, primarily due to limited human resources (HR). The main constraint lies in the limited ability to detect the expiration of visa permits for foreign nationals. Pontianak, as a hotspot for high visa violation cases, experiences significant challenges. The shortage of human resources hampers the efficiency of immigration officers in performing their duties. The limited number of officers makes it difficult to give adequate attention to each case and conduct comprehensive examinations of visa and residence permit documents. A proactive approach is needed, including investment in training, increased human resources, and the provision of advanced equipment to support early detection. Improved coordination among relevant agencies and adequate budget allocation is also crucial to enhance the effectiveness of criminal immigration law enforcement in Pontianak. By overcoming these obstacles, it is expected that law enforcement can be more optimal and efficient in handling visa violation cases by foreign nationals. Keywords : Law Enforcement, Foreign National, Visa ABTRAK Imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Sehingga pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada warga negara asing. Visa merupakan izin (persetujuan) untuk masuk, berwujud cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan bersangkutan pada paspor pemohon. Tindakan yang dilakukan pihak Imigrasi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu Tindakan Keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan projustisiaKurangnya petugas dalam pengawasan orang asing berawal dari keinginan untuk orang asing turut serta mentaati peraturan-peraturan sebagaimana berlaku, orang asing yang masuk ke Indonesia memanfaatkan kemudahan bebas visa kunjungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan batas waktu izin tinggal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai aturan hukum keimigrasian. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum oleh keimigrasian kepada orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu. Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum pidana keimigrasian terhadap warga negara asing yang tinggal di Indonesia melebihi visa izin tinggal di Kota Pontianak masih menghadapi hambatan yang signifikan, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Kendala utama terletak pada kemampuan terbatas dalam melakukan pendeteksian dini terhadap masa berlaku visa izin tinggal bagi warga negara asing. Pontianak, sebagai titik dengan tingginya kasus pelanggaran visa, mengalami kendala signifikan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menghambat efisiensi petugas imigrasi dalam melakukan tugasnya. Jumlah petugas yang terbatas sulit memberikan perhatian pada setiap kasus dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen visa dan izin tinggal. Pendekatan proaktif dibutuhkan, termasuk investasi dalam pelatihan, peningkatan SDM, dan penyediaan peralatan canggih untuk mendukung pendeteksian dini. Koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait dan alokasi anggaran yang memadai juga penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana keimigrasian di Pontianak. Dengan mengatasi hambatan ini, diharapkan penegakan hukum bisa lebih optimal dan efisien dalam menangani kasus pelanggaran visa oleh warga negara asing. Kata Kunci: abstrak; hukum; jurnal; template

PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA (STUDI DI KECAMATAN SUNGAI RAYA, KABUPATEN KUBU RAYA) NIM. A1011171025, AGUS HERMANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Openness of Public Information will force the tradition of closed government to turn into an open tradition, starting from the central to regional levels, including village government. At the village level, village government transparency is very necessary because the Village Government is an institution whose funding sources come from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), even in large amounts. This is what motivated the author to examine the implementation of Information Commission Regulation No. 1 of 2018 concerning Village Public Information Service Standards. In writing this thesis, the author uses the sociological juridical method, which is a combination of normative legal approaches with the addition of various sociological elements which see the implementation of normative legal provisions (Laws or Regulations) in action on every legal event that occurs in a society. This research was conducted in Sungai Raya Subdistrict, Kubu Raya Regency with samples in Arang Limbung Village, Teluk Kapuas Village, and Kuala Dua Village. Based on the results of the research, that the village government still has not implemented the regulation optimally, because the village government has not fully understood the regulation, and there are limited human resources, as well as facilities and infrastructure to implement the regulation. As an effort from the government to optimize these regulations, it is necessary to continue to coordinate, facilitate, and provide guidance to village governments, establish village regulations regarding Village Public Information Disclosure, develop village information systems, and form Information and Documentation Management Officers (PPID) in each government. village. Keywords: Openness of public information, village government Abstrak Keterbukaan Informasi Publik akan memaksa tradisi pemerintahan yang tertutup untuk berubah menjadi tradisi yang terbuka, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk pemerintahan desa. Di tingkat Desa Kerbukaan pemerintah desa sangat diperlukan dikarenakan Pemerintah Desa merupakan lembaga yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahkan dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosilogis yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur sosiologis dimana melihat implementasi ketentuan hukum normatif ( Undang "“ Undang atau Peraturan ) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan sempel di Desa Arang Limbung, Desa Teluk Kapuas, dan Desa Kuala Dua.Berdasarkan hasil penelitan, bahwa pemerintah desa masih belum melaksanakan peraturan tersebut secara optimal, dikarenakan pemerintah desa belum sepenuhnya memahami peraturan tersebut, dan terdapat keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana untuk melaksanakan peraturan tersebut. Sebagai upaya dari pemerintah untuk mengoptimalkan peraturan tersebut maka diperlukan untuk terus melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaatah kepada pemerintah desa, menetapkan peraturan desa tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa, mengembangkan sistem informasi desa, serta membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap pemerintahan desa. Kata Kunci : Keterbukaan informasi publik, pemerintah desa

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP REUPLOADER YANG MEMPUBLIKASIKAN FILM TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL NIM. A1011201294, ABDUL MUIZ
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe issue of film copyright is increasingly being discussed in the digital world, as online communities and content creators share their work. One example of this unauthorized distribution is uploading film works without permission on social media. This copyright infringement causes losses to the creators of film works. The purpose of this study is to determine the legal actions of copyright holders and the legal consequences of reuploaders who publish films without permission on social media. This study is a normative study, meaning that it is based on documents referred to as literature studies on the research topic. The data sources for this study are primary data and secondary data. The data was obtained through data collection tools and analyzed using qualitative analysis methods. Based on the results of the study, it was found that the actions that can be taken by copyright holders under the Copyright Law are to conduct mediation, criminal complaint, file a lawsuit for damages, and make a report for the closure of content and/or access rights. The legal consequences are regulated in the Copyright Law. The legal consequences in the event of film dissemination, Law Number 28 of 2014 on copyright Article 113 regulates criminal sanctions in the crime of disseminating film clips, namely basic criminal sanctions. The consequences of the dissemination of films on social media are capable of being held responsible for the wrongful acts that are commercial and violate the rights of the creator/copyright holder with the intention of obtaining commercial, and the parties in the social media application can also be held accountable because in this case they facilitate the dissemination of films on social media. However, to impose criminal sanctions, it must be able to prove the element of intent that occurred in the piracy of films in the application. Keywords: Copyright Holder Legal Actions, Reuploader, Copyright, Film, Social Media AbstrakIsu hak cipta film semakin diperbincangkan di dunia digital terkait di mana komunitas online dan pembuat konten membagikan karyanya. Salah satu contoh bentuk penyebaran tanpa izin tersebut adalah mengunggah karya cipta film tanpa izin di media sosial. Terjadinya penyimpangan dalam hak cipta ini menyebabkan kerugian pada pencipta karya film. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum pemegang hak cipta dan juga akibat hukum terhadap reuploader yang mempublikasikan film tanpa izin di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif artinya penelitian ini didasari oleh dokumen-dokumen yang disebut sebagai studi pustaka terhadap topik penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui alat pengumpul data dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah melakukan mediasi, pengaduan tindak pidana, melakukan gugatan ganti rugi, dan membuat laporan penutupan konten dan/atau hak akses. Dan akibat hukumnya diatur di dalam Undang-Undang Akibat hukum dalam hal penyebaran film Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 113 mengatur sanksi pidana dalam delik penyebaran cuplikan film, yaitu pidana pokok. akibat penyebaran film di media sosial mampu bertanggungjawab atas perbuatan kesalahan tersebut yang bersifat komersial dan melanggar hak pencipta/pemegang hak cipta dengan maksud untuk mendapatkan komersial, serta pihak dalam aplikasi media sosial juga dapat dimintakan pertanggungjawaban karena dalam hal ini memfasilitasi dalam penyebaran film di media sosial. Namun untuk penjatuhan sanksi pidana tersebut harus dapat membuktikan unsur kesengajaan yang terjadinya pembajakan film pada aplikasinya. Kata Kunci: Upaya Hukum Pemegang Hak Cipta, Reuploader, Hak Cipta, Film, Media Sosial

STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI ONLINE SCAMMING DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT NIM. A1011201235, PURNADI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming yang dilakukan di Kalimantan Barat. Tingginya angka kasus perdagangan orang di Kalimantan Barat menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Munculnya bentuk baru tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui online scamming menjadi tugas pemerintah beserta aparatur penegak hukum untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming tersebut.Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum efektifnya strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming yang dilakukan di Kalimantan Barat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi dan data tentang tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming dan strategi yang digunakan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara observasi non-partisipatif dan teknik komunikasi langsung.Hasil dari penelitian ini adalah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Namun tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming masih belum bisa diberantas karena kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemberantasannya. Dalam melakukan pemberantasannya kendala yang dihadapi berupa kurang efektifnya satuan tugas tindak pidana perdagangan orang di Kalimantan Barat karena egoisentris di lingkungan instansi dan kurangnya tenaga untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat masih belum berjalan efektif. Perlu adanya tindakan nyata oleh instansi terkait dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat, mulai dari pengurangan egosentris instansi, dan peningkatan sosialisasi keseluruh instrumen masyarakat.Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Online Scamming, Pemberantasan ABSTRACTThis research discusses strategies to combat human trafficking crimes through online scamming in West Kalimantan. The high number of human trafficking cases in West Kalimantan poses a challenge for the government in eradicating these crimes. The emergence of a new form of human trafficking, namely online scamming, has become a task for the government and law enforcement officials to eliminate.The issue in this research is the ineffectiveness of strategies to combat human trafficking crimes through online scamming in West Kalimantan. This study aims to gather information and data on human trafficking through online scamming and the strategies used to combat these crimes in West Kalimantan.The research method used is empirical with a socio-legal approach. Data collection techniques in this study include library research and field research through non-participatory observation and direct communication techniques.The results of this research indicate that the government, through the West Kalimantan Regional Police, has already taken measures to combat human trafficking. However, human trafficking through online scamming remains unaddressed due to various challenges in its eradication. These challenges include the ineffectiveness of the human trafficking task force in West Kalimantan due to institutional egoism and a lack of personnel to conduct public outreach. Therefore, it can be concluded that the strategy to combat human trafficking through online scamming in West Kalimantan has not yet been effective. There is a need for concrete actions by the relevant institutions to address human trafficking through online scamming in West Kalimantan, starting with reducing institutional egoism and increasing outreach efforts to all societal instruments.Keywords: Human Trafficking, Online Scamming, Eradication

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI PADA DESTINASI WISATA SUNGAI KUPAH BERBASIS MASYARAKAT DESA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012191192, CITRA ADITAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Sungai Kupah Village is one of the villages in Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. Sungai Kupah Tourism Destination is one of the tourist destinations not far from the center of Pontianak City and is one of the destinations that is often visited by tourists. The objectives to be achieved in this study are to obtain information about the role of the government in developing the potential of Sungai Kupah Tourism Village in Kubu Raya Regency. And to obtain information about the role of the government in improving the community's economy through the tourism industry.This research uses empirical legal research methods based on the gap between existing legal norms and their implementation in society. Based on the problems studied by the author, the author uses empirical legal research methods. Empirical legal research is carried out by researching directly into the field to see firsthand the application of legislation or rules of law relating to law enforcement, as well as conducting interviews with several respondents who areconsidered to be able to provide information regarding the implementation of law enforcement.The results of this research explain that according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, the Government's role in the Kupah River tourist destination has not been implemented according to this Law. That the Kupah River tourist destination still has many shortcomings from the development stage and the people in the tourist destination area have not been able to utilize the Kupah River tourist destination as a source of income to the maximum. That the Kubu Raya Regency Government has not optimally carried out its obligations to build physical and non-physical facilities in the Kupah River community tourism area, and has not made efforts to increase cleanliness and economic income at the Kupah River Tourism Destination.Keywords: Role, Government, Sungai Kupah, Destination, Tourism Abstrak Desa Sungai Kupah merupakan satu diantara desa yang berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Destinasi Wisata Sungai Kupah merupakan salah satu destinasi wisata yang tidak jauh dari pusat Kota Pontianak dan menjadi salah satu destinasi yang sering dikunjungi wisatawan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai peran pemerintah dalam mengembangkan potensi Desa Wisata Sungai Kupah di Kabupaten Kubu Raya. Dan untuk mendapatkan informasi mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui industri pariwisata.Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Destinasi Wisata Sungai Kupah Bahwa menurut Undang "“ Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Peran Pemerintah di destinasi wisata Sungai Kupah belum terlaksanakan sesuai Undang "“ Undang tersebut. Bahwa destinasi wisata Sungai Kupah masih memiliki banyak sekali kekurangan dari segi pembangunan dan masyarakat dikawasan destinasi wisata belum dapat memanfaatkan destinasi wisata Sungai Kupah sebagai sumber penghasilan secara maksimal. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum optimal melaksanakan kewajibannya untuk membangun fasilitas fisik dan non fisik dikawasan destinasi wisata Sungai Kupah, belum melakukan upaya untuk meningkatkan kebersihan dan pendapatan ekonomi masyarakat di Destinasi Wisata Sungai Kupah.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah, Sungai Kupah, Destinasi, Wisata

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA