Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAYANAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK NIM. A1012201048, KARIN CINTA RAMADHANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Implementation of an action is carried out after a policy is made; public services are a series of activities that meet the needs of the community according to regulations. The Ombudsman of the Republic of Indonesia is present to supervise ensuring the transparency of public services. Indonesian public services are still far from people's expectations. The Ombudsman of the Republic of Indonesia, Representative of West Kalimantan, actively supervises public services, problems in the land sector dominate the complaints submitted.The method used is empirical legal research. Empirical legal research legal research methods function to see the law in real terms, examining how law works in the social environment, empirical research methods can be said to be sociological legal research. The data analysis technique used by the author is Qualitative Analysis. Qualitative data analysis data analysis methods used in research are exploratory and descriptive. Data collection techniques for processing document studies, interviews, observations.The research results show that there are several problems in land services: land certificate problems, land disputes, high costs, slow processes, complicated bureaucracy, inaccurate data, lack of legal awareness, level of corruption. The research identified obstacles faced by the West Kalimantan Ombudsman in carrying out his duties, limited resources, application of the land office's precautionary principle, delays in response letters, and the reporter not being the direct owner of the land. In the Pontianak City land sector, the author suggests increasing legal awareness, collaboration, transparency. Other steps include increasing personnel capacity, better collaboration with reporters, the need to continue to improve the effectiveness of their duties and functions through socialization, community participation, human resource development.Keywords: Ombudsman; Land Sector; Public Services.Abstrak Implementasi suatu tindakan dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat, pelayanan publik rangkaian kegiatan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan. Ombudsman Republik Indonesia hadir mengawasi memastikan transparansi pelayanan publik. Pelayanan publik Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat aktif mengawasi pelayanan publik, permasalahan di bidang pertanahan mendominasi pengaduan diajukan.Metode digunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris metode penelitian hukum berfungsi melihat hukum artian nyata meneliti bagaimana kerjanya hukum lingkungan masyarakat, metode penelitian empiris dapat dikatakan penelitian hukum sosiologis. Teknik analisis data digunakan penulis Analisis Kualitatif. Analisis data kualitatif metode analisis data digunakan penelitian bersifat eksploratif dan deskriptif. Teknik pengumpulan pengolahan data studi dokumen, wawancara, observasi.Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa persoalan dalam pelayanan pertanahan: masalah sertifikat tanah, sengketa pertanahan, biaya tinggi, proses lambat, birokrasi rumit, data kurang akurat, kurangnya kesadaran hukum, tingkat korupsi. Penelitian mengidentifikasi hambatan dihadapi Ombudsman Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas, keterbatasan sumber daya, penerapan prinsip kehati-hatian kantor pertanahan, keterlambatan surat tanggapan, dan pelapor bukan pemilik tanah langsung. Sektor pertanahan Kota Pontianak, penulis menyarankan meningkatkan kesadaran hukum, berkolaborasi, transparansi. Langkah lainnya peningkatan kapasitas personil, kerjasama lebih baik dengan pelapor perlunya terus meningkatkan efektivitas tugas dan fungsinya melalui sosialisasi, partisipasi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia.Kata Kunci : Ombudsman; Sektor Pertanahan; Pelayanan Publik.

PELAKSANAAN UPACARA ADAT BIBU BIYAU PADA MASYARAKAT DAYAK HIBUNT DI DESA KELOMPU NIM. A1012201053, KALISTA APRILIA YOLANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The marriages of the Dayak Hibunt Community in Kelompu Village, Kembayan District, Sanggau Regency cannot be separated from their relationship with parents, family or relatives, ancestral spirits, or society. Even in the implementation of traditional marriage ceremonies there are still things related to the supernatural, respecting ancestors or forefathers. The implementation of traditional marriage ceremonies which are carried out according to tradition is to maintain and preserve the marriage customs of the Hibunt Dayak Community in Kelompu Village, Kembayan District, Sanggau Regency so that they remain preserved, even though they are experiencing shifts.The problem formulation is "Is the implementation of the "Bibu Biyau" Traditional Ceremony in the Dayak Hibunt Community in Kelompu Village, Kembayan District, Sanggau Regency Still Being Carried Out in Accordance with the Original Provisions". The method used in this research is an empirical writing method with descriptive research characteristics, namely conducting research by describing the situation as it existed when this research was carried out until drawing final conclusions. Data collection tools using interviews and questionnaires with traditional stakeholders and families who use the "Bibu Biyau" custom in Kelompu Village, Kembayan District, Sanggau Regency.The results of the research achieved are that the implementation of the "Bibu Biyau" traditional ceremony in the Dayak Hibunt Community in Kelompu Village, Kembayan District, Sanggau Regency is still being carried out even though it has experienced shifts, such as being carried out for seven days and seven nights, now only two to three hours have been completed, that is the factor that causes it to occur. The shift in the implementation of the "Bibu Biyau" traditional ceremony in the Dayak Hibunt community is economic constraints, difficulty finding a set of tools as a requirement for the "Bibu Biyau" traditional ceremony, that the legal consequences for those who do not carry out the "Bibu Biyau" traditional ceremony are subject to customary sanctions by paying a fine. in the form of taels, and that the legal effort made by traditional functionaries to preserve the culture that has been carried out since the time of their ancestors is to appeal to the community to work together to protect this heritage, especially young people, not to forget traditions even though times have developed like now.Keywords: Hibunt Dayak Tradition, Traditional Ceremony, Marriage. Abstrak Perkawinan Masyarakat Dayak Hibunt di Desa Kelompu Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau tidak terlepas hubungannya dari orang tua, keluarga atau sanak saudara, roh leluhur, maupun masyarakat. bahkan didalam pelaksanaan upacara adat perkawinan itu masih terdapat hal-hal yang bersangkutan dengan hal ghaib, menghormati leluhur atau nenek moyang. Pelaksanaan upacara adat perkawinan yang dilaksanakan secara adat adalah untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat perkawinan Masyarakat Dayak Hibunt Di Desa Kelompu Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau agar tetap terpelihara kelestariannya, walau mengalami pergeseran.Adapun rumusan masalahnya "Apakah Pelaksanaan Upacara Adat "Bibu Biyau" Pada Masyarakat Dayak Hibunt Desa Kelompu Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Masih Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Aslinya". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yaitu mengadakan sifat penelitian dengan cara menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan sampai mengambil kesimpulan akhir. Alat pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner kepada pihak Pemangku Adat, dan Keluarga yang Menggunakan Adat "Bibu Biyau" di Desa Kelompu Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.Hasil penelitian yang dicapai adalah bahwa pelaksanaan upacara adat "Bibu Biyau" Pada Masyarakat Dayak Hibunt Desa Kelompu Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau masih tetap dilakukan walaupun mengalami pergeseran seperti dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam sekarang hanya dua hingga tiga jam saja sudah selesai, bahwa faktor penyebab terjadinya pergeseran pelaksanaan upacara adat "Bibu Biyau" pada masyarakat Dayak Hibunt adalah kendala ekonomi, kesulitan mencari seperangkat alat-alat sebagai syarat upacara adat "Bibu Biyau", bahwa akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan upacara adat "Bibu Biyau" dikenakan sanksi adat dengan membayar denda berupa tael, dan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam melestarikan budaya yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang adalah dengan menghimbau kepada masyarakat agar sama-sama menjaga warisan tersebut, terutama anak-anak mudanya jangan sampai melupakan tradisi walaupun zaman sudah berkembang seperti sekarang.Kata Kunci : Adat Dayak Hibunt, Upacara Adat, Perkawinan.

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KEWENANGAN PERSETUJUAN MUTASI PENJABAT GUBERNUR BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ NIM. A1011201264, MUHAMMAD IKSAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research discusses the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/Sj. The analysis is conducted to reveal whether the additional authority to approve the mutation to the acting governor through a circular letter is in accordance with the hierarchical rules of existing laws and regulations. This study aims to: (1) To determine the position of the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ in the Laws and Regulations; (2) to determine and analyze juridically the granting of mutation approval authority to the Acting Governor (Pj) in accordance with the Circular Letter issued by the Minister of Home Affairs Number 821/5492/Sj. The method in this study uses methods or types of normative legal research. The data collection technique used by this research is a literature study, namely by collecting legal materials by reviewing laws and regulations, law books, legal papers, legal journals, magazines, and newspapers. The data in this study were analyzed using qualitative data analysis techniques.The conclusion of this study is that the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ does not have a position in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Circulars are basically just categories of pseudo-legislation or shadow regulations that are outside the statutory hierarchy. Circulars are only considered as policy regulations (beleidsregel) issued by government officials, but have no direct legal force. Therefore, the granting of additional authority to make mutations by the Minister of Home Affairs to the Acting Governor through the Circular of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/Sj basically has no binding legal force because the Ministerial Circular is a product of policy or discretion (freies ermessen) and this Ministerial Circular has also contradicted or contradicted Government Regulation (PP) Number 49 of 2008 Article 132A paragraph (1) in point (a) of one of the prohibitions The acting governor is to transfer employees. And if the Civil Servant feels objected and aggrieved by the mutation, it can make administrative resolution efforts, namely administrative objections and appeals. Keywords : Circular, Mutation, Acting Governor Abstrak Penelitian ini membahas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/Sj. Analisis dilakukan untuk mengungkapkan apakah dengan memberikan penambahan kewenangan persetujuan mutasi tersebut kepada penjabat gubernur melalui surat edaran sudah sesuai dengan aturan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk Mengetahui Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Dalam Peraturan Perundang Undangan (2) Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Secara Yuridis Terhadap Pemberian Kewenangan Persetujuan Mutasi Kepada Penjabat Gubernur (Pj) Sesuai Dengan Surat Edaran Yang Dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/Sj. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode atau jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah, dan koran. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.Simpulan hasil dari penelitian ini adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tidak memiliki kedudukan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Surat Edaran pada dasarnya hanya kategori legislasi semu atau peraturan bayangan yang berada diluar hierarki perundang-undangan. Surat edaran hanya dianggap sebagai peraturan kebijaksanaan (beleidsregel) yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, Tetapi tidak memiliki kekuatan hukum langsung. Oleh sebab itu pemberian penambahan kewenangan untuk melakukan mutasi oleh Menteri Dalam Negeri kepada Penjabat Gubernur melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/Sj pada dasarnya tidak memiliki kekuataan hukum mengikat karena Surat Edaran Menteri merupakan produk kebijakan atau diskresi (freies ermessen ) dan Surat Edaran Menteri ini juga telah berlawanan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 132A ayat (1) di poin (a) salah satu larangan penjabat gubernur yaitu melakukan mutasi pegawai. Dan jika Pegawai Negeri Sipil merasa keberatan dan dirugikan dengan mutasi tersebut maka dapat melakukan upaya penyelesaian administratif yaitu keberatan dan banding administratif. Kata Kunci : Surat Edaran, Mutasi, Penjabat Gubernur

PENGEDARAN KOSMETIK YANG TIDAK BERIZIN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PANDANGAN KRIMINOLOGI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201166, NURHIKMAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Cosmetics that we know today have been known for centuries. However, in choosing which cosmetics to use, there are still people who use cosmetic products without paying attention to the ingredients in them and do not pay attention to cosmetics that suit their needs. As a result of the public's lack of awareness of the contents of cosmetics and the large market demand for cosmetics, this is exploited by sellers to sell illegal cosmetics that do not have a distribution permit. In this writing, the author uses an empirical research method known as non-doctrinal or sociological juridical research, which is field research with a descriptive qualitative approach that describes phenomena that occur in accordance with the reality that exists in the community environment. From the results of this research, there are two things that can be concluded, namely, the reasons why illegal cosmetics businesses distribute illegal cosmetics are because of difficult economic reasons, high demand, large profits and lack of supervision. To tackle the distribution of illegal cosmetics by these business actors, The Indonesian Food And Drug Authority in Pontianak City has made various efforts, including: carrying out pre-market functions, conducting raids on cosmetic business actors and also conducting outreach to the public regarding the dangers of illegal cosmetics. Keyword: Criminology, Distribution, Illegal CosmeticABSTRAK Kosmetik yang sudah kita kenal pada saat ini telah dikenal semenjak berabad abad lalu. Namun dalam memilih kosmetik yang akan digunakan, masih ada masyarakat yang memakai produk kosmetik tanpa memperhatikan kandungan yang ada di dalamnya dan tidak memperhatikan kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan dirinya. Akibat dari kurangsadarnya masyarakat dalam kandungan dari kosmetik dan banyaknya permintaan pasar terhadap kosmetik, hal ini dimanfaatkan oleh penjual untuk menjual kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dikenal dengan penelitian non doktrinal atau yuridis sosiologis merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yang mendeskripsikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat. Dari hasil penelitian ini ada dua hal yang dapat disimpulkan yaitu, alasan pelaku usaha kosmetik ilegal yang mengedarkan kosmetik ilegal tersebut karena alasan ekonomi yang sulit, banyaknya permintaan, besarnya keuntungan dan kurangnya pengawasan. Untuk menanggulangi peredaran kosmetik ilegal oleh pelaku usaha tersebut, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Kota Pontianak melakukan berbagai upaya diantaranya: melakukan fungsi pre-market, melakukan razia kepada pelaku usaha kosmetik dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dari kosmetik ilegal tersebut. Kata Kunci : Kriminologi, Peredaran, Kosmetik Ilegal

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKUKAN TERA ULANG PADA TIMBANGAN DI KOTA PONTIANAK (STUDI PASAR KEMUNING DAN PASAR FLAMBOYAN) NIM. A1011191136, EBIN ALSAGIS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKMetrologi Legal merupakan peran penting dalam melindungi masyarakat. Meskipun ada dua undang-undang yang pada akhirnya melindungi konsumen, namun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal berfokus kepada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk melindungi konsumen dengan mengukur kebenaran hasil dari alat tersebut. Undang-Undang ini sudah terbentuk jauh lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .Sampai saat ini masih ditemukan pelaku usaha yang tidak menera ulang timbangannya di pasar tradisional dengan berbagai alasan yang menunjukkan bahwa penegakan hukum belom maksimal dilakukan kepada pelaku usaha tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis-Empiris yang berfokus pada pengamatan langsung di lapangan serta didukukung dengan sumber sekunder seperti Undang-Undang.Melalui analisis penulis mendeskripsikan fakta di lapangan khususnya di pasar flamboyan dan Kemuning, pada penelitian ini dapat dianalisis kesesuaian penegakan hukum dengan aturan dan kasus yang ada di lapangan. Hasilnya penulis menemukan bahwa penegakan hukum belom dilakukan secara maksimal oleh penegak hukum. Kata Kunci: Metrologi Legal, Tera/tera ulang, Alat ukur takar timbang, Timbangan pegas, timbangan elektronik, Pelaku Usaha, Penegakan Hukum. ABSTRACTLegal Metrology plays an important role in protecting the public. Although there are two laws that ultimately protect consumers, Law Number 2 Year 1981 on Legal Metrology focuses on measuring, measuring, weighing and equipment to protect consumers by measuring the correctness of the results of these tools. This law has been formed much longer than Law No. 8/1999 on Consumer Protection.Until now, there are still business actors who do not re-remember the scales in traditional markets for various reasons which indicate that law enforcement has not been maximally carried out to these business actors. In this research, the author uses the Yuridical-Empirical research method which focuses on direct observation in the field and is supported by secondary sources such as the Law.Through analysis, the author describes facts in the field, especially in the Flamboyant and Kemuning markets, this research can analyze the suitability of law enforcement with the rules and cases in the field. As a result, the author found that law enforcement has not been carried out optimally by law enforcers. Keyword: Legal Metrology, Tera / Tera re-registration, Measuring and weighing instruments, Spring scales, electronic scales, Business Actors, Law Enforcement.

ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUSAKAN BARANG AKIBAT PROSES PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT. BORNEO JET EXPRESS SUNGAI RAYA NIM. A1011171154, MOHAMMAD RICKY ARIFIANDALI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Economic development has resulted in a variety of goods or services that can be consumed, one of which is a goods delivery service that is supported by technological developments and advances. This condition provides benefits for consumers as users. Consumers as service users must feel safe and comfortable, therefore consumers must get open, clear, and honest information. From the agreement made by the carrier and the user of the shipping service, a law arises that is mutually binding between the parties involved in the agreement. The binding law is in the form of rights and obligations. and in this study, the researcher focuses on the discussion of the responsibilities relating to the carrier for the goods it transports. The method used in this study is a type of normative legal research that examines laws and regulations, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars. Data analysis used in this study is descriptive analysis. Then the objectives of this study are (1) To find out and analyze the implementation of the responsibility of the expedition businessman PT. Borneo Jet Express Sungai Raya Kubu Raya Regency for the delivery of goods. (2) To find out and analyze the protection efforts provided by PT. Borneo Jet Express Sungai Raya Kubu Raya Regency to service users for negligence in damage to goods. The results and analysis of this study indicate that the implementation of PT. Borneo Jet Express's responsibility in Sungai Raya for damage in the delivery of goods has not been running optimally because there are still consumers who complain about the implementation of PT. Borneo Jet Express's responsibility in Sungai Raya as a goods delivery service, this is justified by statements such as PT. Borneo Jet Express Sungai Raya often throws this problem to the seller of goods to send replacement goods and the process of submitting a loss is fairly fast, the time stated in the general provisions of delivery is 3 (three) days from the time the goods are received and this is contrary to Article 19 paragraph (3) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that "Provide compensation within seven (7) days after the transaction date". Protection efforts by PT. Borneo Jet Express Sungai Raya, Kubu Raya Regency to service users for negligence regarding damage to goods are the existence of an agreement or agreement made in writing between the sender and PT. Borneo Jet Express Sungai Raya, PT. Borneo Jet Express Sungai Raya will check what goods will be sent whether they are appropriate and not prohibited according to applicable provisions, then PT. Borneo Jet Express Sungai Raya always offers insurance payments for every item sent, especially goods that have a high selling value. Keywords: Expedition Services, Consumer Protection, Responsibility. AbstrakPerkembangan perekonomian telah membuahkan beragam variasi barang ataupun jasa yang bisa dikonsumsi, salah satunya jasa pengiriman barang yang didukung dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Kondisi ini memberikan manfaat bagi konsumen sebagai penggunanya. Konsumen selaku pengguna jasa harus mendapatkan rasa aman dan nyaman, oleh sebab itu konsumen harus mendapatkan keterbukan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dari perjanjian yang dilakukan oleh pengangkut dan pengguna jasa pengiriman, timbul suatu hukum yang saling mengikat antara para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Adapun hukum yang mengikat tersebut adalah berupa hak dan kewajiban. dan pada penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada pembahasan tentang tanggung jawab yang berkenaan dengan pengangkut atas barang angkutannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kemudian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab pihak pengusaha ekspedisi PT. Borneo Jet Express Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya terhadap pengiriman barang. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan yang diberikan oleh PT. Borneo Jet Express Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kepada pengguna jasa atas kelalaian terhadap kerusakan barang. Hasil dan analisis penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan tanggung jawab PT. Borneo Jet Express di Sungai Raya atas kerusakan dalam pengiriman barang belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ada konsumen yang mengeluh atas pelaksanaan dari tanggung jawab PT. Borneo Jet Express di Sungai Raya sebagai jasa pengiriman barang hal ini dibenarkan dengan pernyataan antara lain seperti PT. Borneo Jet Express Sungai Raya sering melimpahkan masalah kehilangan barang ke penjual agar dikirim barang pengganti dan Proses pengajuan kehilangan terbilang cukup cepat waktu yang tertera dalam ketentuan umum pengiriman yaitu 3 (tiga) hari sejak barang diterima dan ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa "Memberikan ganti rugi dalam waktu tujuh (7) hari setelah tanggal transaksi". Upaya perlindungan oleh PT. Borneo Jet Express Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kepada pengguna jasa atas kelalaian terhadap kerusakan barang adalah adanya perjanjian atau kesepakatan yang dibuat tertulis antara pengirim dengan PT. Borneo Jet Express Sungai Raya, Pihak PT. Borneo Jet Express Sungai Raya akan memeriksa barang apa yang akan dikirim apakah sesuai dan tidak dilarang sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian pihak PT. Borneo Jet Express Sungai Raya selalu menawarkan pembayaran asuransi pada setiap barang yang dikirimkan apalagi barang yang mempunyai nilai jual tinggi. Kata Kunci : Jasa Ekspedisi, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab.

ANALISIS YURIDIS SENGKETA KONTRAK KERJA SAMA BAGI HASIL ANTARA PT RAJAWALI JAYA PERKASA DAN KOPERASI TANJUNG JAYA ABADI DI DESA RASAU JAYA UMUM KABUPATEN KUBU RAYA Nim. A1011201047, SELI SENDIYAWATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The problem between PT Rajawali Jaya Perkasa and the Tanjung Jaya Abadi Producers Cooperative regarding payment for oil palm plantation profits from 2019 to 2023 has created tension in the relationship between the two parties. Initially, the two collaborated in developing oil palm plantations with a 60:40 core plasma partnership pattern, where the community was the land owner while the company acted as the plantation manager. However, a conflict arose when profit sharing payments were not received since the year of profit sharing in 2019. Mediation efforts have been carried out starting from the village and sub-district levels, involving institutions such as KOMNASHAM and the Kubu Raya District Government. Unfortunately, these efforts did not produce satisfactory results, the company even stated in an official letter that the plasma oil palm plantation land did not belong to the community. This statement caused confusion and disappointment on the part of the public who felt that the company had violated the agreement. The community considers the company's actions as an act of default considering that there is no distribution of harvest results for up to 4 years, this creates injustice. This research seeks to explain whether the problem of sharing profits that are not paid to community plasma is included in the characteristics of an act of default or not.This research applies normative research methods with a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews and literature study of legal materials which became the basis of the cooperative relationship between the two parties. Data analysis uses a qualitative approach, where data is processed into narratives and arguments based on research findings.The results of the research show that the actions taken by the company towards the community can be clearly categorized as acts of default. This happens because there is an element of default where the company does not carry out the obligations written in the contract and agreed upon by both parties. Problem resolution is divided into 2, namely litigation and non-litigation, while what the Cooperative does through non-litigation methods, namely mediation, however the problem has not been resolved and is still continuing to this day. Key words: Cooperation; Corporation; Defauld. Abstrak Permasalahan antara PT Rajawali Jaya Perkasa dan Koperasi Produsen Tanjung Jaya Abadi terkait pembayaran bagi hasil perkebunan kelapa sawit dari tahun 2019 hingga 2023 telah menciptakan ketegangan dalam hubungan kedua belah pihak. Pada awalnya, keduanya menjalin kerjasama dalam pembangunan perkebunan sawit dengan pola kemitraan inti plasma 60:40, di mana masyarakat sebagai pemilik lahan sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola perkebunan. Namun, konflik muncul ketika pembayaran bagi hasil tidak diterima sejak tahun pembagian hasil pada tahun 2019, upaya mediasi telah dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga melibatkan lembaga seperti KOMNASHAM dan PEMDA Kabupaten Kubu Raya. Sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan perusahaan menyatakan dalam surat resmi bahwa tanah perkebunan kelapa sawit plasma bukanlah milik masyarakat. Pernyataan ini menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di pihak masyarakat yang merasa bahwa perusahaan telah melanggar perjanjian. Masyarakat menganggap perbuatan perusahaan sebagai tindakan wanprestasi mengingat tidak adanya pembagian hasil panen hingga mencapai waktu 4 tahun hal ini menciptakan ketidakadilan. Penelitian ini berusaha menjelaskan apakah permasalahan pembagian hasil yang tidak dibayarkan ke plasma masyarakat masuk dalam karakteristik tindak wanprestasi atau tidak.Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang menjadi dasar hubungan kerja sama antara kedua belah pihak. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data diolah menjadi narasi dan argumentasi berdasarkan temuan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat dapat jelas dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Hal Ini terjadi karena terdapat unsur wanprestasi dimana pihak perusahaan tidak melakukan kewajiban yang tertulis didalam kontrak dan di sepakati kedua belah pihak. Penyelesaian masalah di bagi menjadi 2 yaitu litigasi dan nonlitigasi, sedangkan yang dilakukan Koperasi melalui cara nonlitigasi yaitu mediasi, namun masalah tersebut belum juga terselesaikan dan masih berlanjut sampai saat ini. Kata kunci : Kerjasama; Korporasi; Wanprestasi.

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA LAPAK KANTIN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181104, PARADIKMA ASKHI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research is entitled WANPRESTATIONS IN RENTAL AGREEMENTS FOR NEGERI 5 PRIVATE MIDDLE SCHOOL CANTINO RENTAL AGREEMENTS IN PONTIANAK CITY. Thus, in implementing the canteen rental agreement, SMPN 5 Pontianak City has the right and authority to control the agreement NUMBER: 000/002b/SMPN.5/2020, and the use of the canteen in the school environment is very profitable for both parties if the canteen is managed properly. and organized. In this research, the type of research used is sociological or empirical legal research. This research is descriptive in nature, meaning research that describes certain objects and explains things related to or systematically depicts the facts or characteristics of certain populations in certain fields in a factual and accurate manner. Meanwhile, civil legal responsibility based on unlawful acts is based on the existence of legal relationships, rights. and obligations originating from law. In Article 1338 of the Civil Code :1. All agreements made in accordance with law apply as law for those who make them.2. This consent cannot be withdrawn other than by agreement of both parties, or for reasons determined by law.3. The agreement must be carried out in good faith.The form of the canteen rental agreement at State High School 5 Pontianak meets the standards because the agreement is a written agreement in the form of a private deed. However, the principal's lack of communication and long-standing observation of the canteen renter resulted in the renter violating or defaulting on the agreement he had made and agreed to, and there are indications that the old school principal assumed that the person selling the canteen was an employee of the second party who rented the canteen. After the change of the new principal, it was discovered that the party renting the canteen was not the second party stated in the rental agreement, so the new principal took the initiative to hold a deliberation to decide on the rental agreement to the second party and make a new agreement to the third party without interference. the hands of a third party, and the rent paid by the third party is in accordance with the contents of the rental agreement.Keywords: Default in the Rental Agreement Abstrak Penelitian ini berjudul WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA LAPAK KANTIN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 DI KOTA PONTIANAK. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kantin, SMPN 5 kota Pontianak mempunyai hak dan kewenangan untuk mengendalikan perjanjian NOMOR : 000/002b/SMPN.5/2020, dan pemanfaatan kantin di lingkungan sekolah sangat menguntungkan untuk kedua belah pihak jika dilakukan pengelolaan kantin secara baik dan tertata.Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini bersifat Deskriptif, maksudnya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermatSementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. Dalam Pasal 1338 KUHPerdata :1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.Bentuk perjanjian sewa-menyewa kantin di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pontianak telah memenuhi standar karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian tertulis yang memiliki bentuk akta dibawah tangan. Akan tetapi kurangnya komunikasi dan observasi kepala sekolah yang lama terhadap penyewa kantin mengakibatkan pihak penyewa melanggar atau wanprestasi terhadap perjajian yang telah dibuat dan disepakatinya, dan ada indikasi kepala sekolah yang lama beranggapan orang yang berjualan dikantin tersebut merupakan karyawan pihak kedua yang menyewa kantin tersebut. Setelah pergantian kepala sekolah yang baru, baru diketahui bahwa pihak yang menyewa kantin tersebut bukan pihak kedua yang tertera dalam perjanjian sewa menyewa maka kepala sekolah yang baru berinisiatif melakukan musyawarah untuk memutuskan perjanjian sewa menyewa kepada pihak kedua dan melakukan perjanjian yang baru kepada pihak ketiga tanpa campur tangan pihak ketiga, dan uang sewa yang dibayarkan pihak ketiga sesuai dengan isi perjanjian sewa menyewa. Kata Kunci : Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP MAKANAN NON-HALAL YANG DIJUAL PELAKU USAHA DIPONTIANAK NIM. A1012201140, MICHAEL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In Pontianak city, many business actors produce and trade food products in the market. As an Islamic-majority city, all food products in circulation must have a clear halal status to protect Muslim consumers. In general, food in circulation must comply with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, including the inclusion of non-halal information on non-halal food produced by business actors. However, this is not by the implementation of the non-halal food trading process in Pontianak city. This is because there are non-Muslim business actors who produce non-halal bakpao food, especially in the majority ethnic Chinese area along Gajahmada Street, who do not provide non-halal information on their products so that they can endanger the safety of Muslim consumers. The method used in this research is the empirical legal research method. With data collection using literature studies, questionnaires, and interviews to obtain factual data in the field. The data analysis used is descriptive. The results of this study are that socialization and education are needed so that non-halal bakpao business actors understand the obligation to put non-halal information on their products. Preventive protection in the form of socialization and education of business actors and repressive in the form of supervision are currently more focused on halal certification and labeling because there are more products than non-halal products. This has led to a lack of knowledge from non-halal food business actors to include non-halal information on their products. Regarding sanctions for business actors who violate the provisions to put up non-halal information, it violates Article 150 PPJPH, namely administrative sanctions in the form of written warnings which do not have a deterrent effect on business actors.Keywords: Halal Product Guarantee, Non-Halal Food, Consumer Protection Abstrak Di kota Pontianak terdapat banyak pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk makanan dipasaran. Sebagai kota bermayoritas Islam, maka segala produk makanan yang beredar harus jelas status kehalalannya dalam rangka melindungi konsumen Muslim. Secara umum, makanan yang beredar harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diantaranya adalah pencantuman keterangan tidak halal terhadap makanan non-halal yang diproduksi pelaku usaha. Namun demikian, hal tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan proses perdagangan pangan non-halal di kota Pontianak. Hal ini dikarenakan terdapat pelaku usaha non-muslim yang memproduksi pangan bakpao non-halal khususnya didaerah mayoritas beretnis Tionghoa disepanjang jalan Gajahmada yang tidak memberikan keterangan tidak halal pada produknya sehingga dapat membahayakan keamanan konsumen Muslim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, kuisioner dan wawancara untuk memperoleh data faktual dilapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini adalah diperlukan sosialisasi dan edukasi agar para pelaku usaha bakpao non-halal memahami adanya kewajiban memasang keterangan tidak halal pada produknya. Perlindungan preventif yang dilakukan berupa sosialisasi dan edukasi pelaku usaha serta represif berupa pengawasan saat ini lebih difokuskan pada sertifikasi dan labelisasi halal karena produknya yang lebih banyak dari pada produk non-halal. Hal ini menimbulkan kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha makanan non-halal untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan untuk memasang keterangan tidak halal maka melanggar Pasal 150 PPJPH yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis dimana tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha.Kata Kunci : Jaminan Produk Halal, Makanan Non-Halal, Perlindungan Konsumen

PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH POLRESTA PONTIANAK NIM. A1011201249, BENEDIKTUS LEO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTOne of the objectives of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is to maintain the integrity of a harmonious and prosperous household. This is in line with the objective of implementing restorative justice, namely seeking a just solution through peace by emphasizing the restoration of the original state. However, in this study, not all cases from reports received at the Pontianak Police can be resolved through the restorative justice process.The formulation of the research problem is: Why can't the application of the restorative justice principle resolve all cases of domestic violence in the Pontianak Police Department? This study uses an empirical legal method by analyzing secondary data in the form of regulations related to the elimination of domestic violence and the application of the restorative justice principle and documents obtained from the results of research conducted with the Pontianak City Police Investigators. The purpose of this study is to obtain data on cases of domestic violence in the Pontianak Police Department, to determine the Restorative Justice principle applied by Investigators in cases of domestic violence in the Pontianak Police Department and to determine the reasons why the application of the Restorative Justice principle cannot resolve all cases of domestic violence in the Pontianak Police Department.The results of the study showed that there were 69 cases of domestic violence if calculated in total from 2021 to 2023. The principle of Restorative Justice was implemented by the Pontianak City Police Investigators based on (Republic of Indonesia Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice). Investigators cannot provide advice in resolving cases (only as facilitators). The application of the principle of Restorative Justice carried out by investigators in cases of domestic violence has not been able to be resolved all through Restorative Justice because the domestic violence crime is classified as abuse and continues to occur repeatedly so that in the implementation of the Restorative Justice process no agreement is reached between the victim and the perpetrator.Keywords: Principles of Restorative Justice; Investigator; Domestic violence ABSTRAKSalah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penerapan keadilan restoratif yaitu mencari penyelesaian adil melalui perdamaian dengan mengutamakan pemulihan kembali ke keadaan semula. Namun dalam penelitian ini tidak semua kasus dari laporan yang masuk di Polresta Pontianak dapat diselesaikan melalui proses keadilan restoratif.Rumusan masalah penelitian ini adalah: Mengapa penerapan asas restorative justice tidak dapat menyelesaikan semua kasus KDRT di Wilayah Polresta Pontianak? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis data sekunder berupa aturan yang terkait dengan penghapusan KDRT dan penerapan asas keadilan restoratif dan dokumen-dokumen diperoleh dari hasil penelitian yang dilaksanakan bersama Penyidik Kepolisian Resor Kota Pontianak. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk Memperoleh data kasus KDRT di Wilayah Polresta Pontianak, mengetahui asas Restorative Justice yang diterapkan oleh Penyidik dalam kasus KDRT di Wilayah Polresta Pontianak dan untuk mengetahui sebab penerapan asas Restorative Justice tidak dapat menyelesaikan semua kasus KDRT di Wilayah Polresta Pontianak.Hasil penelitian diperoleh bahwa terjadi sebanyak 69 Kasus KDRT apabila dihitung total dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Asas Restorative Justice dilaksanakan oleh Penyidik Polres Kota Pontianak berpedoman pada (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif). Penyidik tidak dapat memberi saran dalam penyelesaian perkara (hanya sebagai falisitator).Penerapan asas Restorative Justice yang dilaksanakan oleh penyidik dalam kasus tindak pidana KDRT belum dapat diselesaikan semua melalui Restorative Justice dikarenakan tindak pidana KDRT tersebut sudah tergolong penganiayaan dan terus terjadi pengulangan sehingga dalam pelaksanaan proses Restorative Justice tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku.Kata kunci: Asas Keadilan Restoratif; Penyidik; Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA