Garuda - Garba Rujukan Digital

EKSISTENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK (DIGITAL EVIDENCE) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201224, GRATIA GONZALES SIMAMORA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn Article 184 of the Criminal Code (KUHAP), electronic evidence is not found as valid evidence. However, in its development, electronic evidence has been recognized and considered as valid evidence in several special crimes. However, in society it is also possible to find general criminal violations related to electronic evidence as evidence, the position of which is not yet clear.In this research the author used a normative method. This normative legal research aims to provide legal arguments as a basis for determining whether something is right or wrong and what is best according to the law. The source of this normative research can be from literature studies and is supported by direct field research, namely the Pontianak District Court, to strengthen the author's argument.Proving electronic evidence as evidence in criminal cases according to the Information and Electronic Transactions (ITE) Law cannot be separated from the existence of evidence in the Criminal Procedure Code. The power of electronic evidence in the Information and Electronic Transactions (ITE) Law can be said to be stand-alone evidence which is valid evidence and can be presented at the conference after the judge makes a legal finding and states that electronic evidence is valid evidence. valid and legally accountable and can have legal force as evidence. Keywords: Existence, Electronic Evidence, Evidence, General Crimes. Abstrak Di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) tersebut tidak ditemukannya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun dalam perkembangannya alat bukti elektronik telah diakui dan dianggap sebagai alat bukti yang sah di beberapa tindak pidana khusus. Namun di masyarakat juga tidak menutup kemungkinan ditemukannya tindak pidana umum yang berhubungan dengan alat bukti elektronik sebagai alat bukti, yang belum jelas pengaturan akan kedudukannya.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk memberikan argument hukum sebagai dasar untuk menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah dan bagaimana yang terbaik menurut hukum. Sumber penelitian normatif ini di dapat dari studi pustaka dan didukung oleh penelitian langsung kelapangan yakni Pengadilan Negeri Pontianak untuk memperkuat argument penulis.Pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam perkara pidana menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak lepas dari keberadaan alat bukti pada KUHAP. Kekuatan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat dikatakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri yang merupakan alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan setelah hakim melakukan penemuan hukum serta menyatakan bahwa alat bukti elektronik, ialah alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Kata Kunci: Eksistensi, Alat Bukti Elektronik, Pembuktian, Tindak Pidana Umum.

WANPRESTASI PEMILIK KEBUN KELAPA DALAM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PEMETIK BUAH DI DESA SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1011161124, VIO SEPTIANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT An employment agreement is an agreement made based on negotiations between the employer and the employee to bind him or herself to carry out work with the aim of receiving wages at the end of the work. In an employment agreement there must be an agreement between both parties. Employment agreements are regulated in law no. 13 of 2003 article 1 paragraph (14)In a work agreement, both parties can choose a written agreement or an oral work agreement. Verbal employment agreements have weak legal force. If something undesirable happens, it will be detrimental to the worker. The agreement cannot be withdrawn other than by agreement of both parties, or for reasons determined by law.In work agreements, problems often occur. The problems that occur are in unwritten/oral work agreements located in Sungai Kunyit Village, Mempawah Regency, with the content of the agreement being that the worker has an obligation to unload coconuts to be sold to agents and the worker gets wages when the fruit is ready. sold to agents. However, in reality the coconut plantation owner was negligent in paying wages to workers.From the data examined in the field, the plantation owner is said to be in default. Default is the failure to fulfill an achievement. Legal remedies that workers can take against plantation owners who are in default of work agreements will result in losses to workers. The workers can ask for compensation or resolve the problem through deliberation. From the data researched in the field, the two parties held family discussions.Keywords: Employment Agreement, Wages, Default ABSTRAK Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan perundiangan antara pemberi kerja dengan pekerja untuk mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan menerima upah di akhir pekerjaan Didalam suatu perjanjian kerja harus adanya kesepakatan kedua beah pihak. Perjanjian kerja diatur dalam undang-undang nomor. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat ( 14) Dalam perjanjian kerja kedua belah pihak dapat memilih perjanjian tertulis atau perjanjian kerja secara lisan . Perjanjian kerja secara lisan kekuatan hukumnya lemah , Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan akan merugikan pihak pekerja . Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Dalam perjanjian kerja sering terjadi masalah adapun masalah yang terjadi tersebut dalam perjanjian kerja secara tidak tertulis/ lisan yang berlokasi di Desa Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan isi perjanjia yaitu pekerja mempunyai kewajiban untuk menurunkan buah kelapa untuk di jual kepada agen dan pekerja mendapatkan upah apabila buah telah dijual kepada agen Namun dalam kenyataannya pemilik kebun kelapa lalai dalam pemabayaran upah kerja kepada pekerja . Dari data yang di teliti dilapangan pemilik kebun dikatakan Wanprestasi .Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi. Upaya hukum yang dapat dikatakan pekerja tehadap pemilik kebun yang wanprestasi dalam perjanjian kerja maka mengakibatkan kerugian terhadap pekerja . Pihak pekerja dapat menuntuk ganti rugi ataupun dengan menyelesaikan permasalahan tersebut dapat di lakukan dengan musyawarah. Dari data yang diteliti dilapangan antara kedua belah pihak melakukan musyawarah secara kekeluargaan .Kata kunci : Perjanjian Kerja , Upah, Wanprestasi

PENGUASAAN ATAS TANAH TRANSMIGRASI YANG DITELANTARKAN DI DESA SEPONTI JAYA KABUPATEN KAYONG UTARA NIM. A1011201067, SARTIKA PRABAWATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Land is the surface of the earth to which every person or legal entity can be given rights to use and use it according to its intended purpose for the continued development of human life. Abandoned tenure of land refers to a situation where land owners do not manage and utilize their land according to its intended purpose. This can happen because the owner is unable or not interested in maintaining or using the land. This research discusses whether transmigration land that has issued a letter of recommendation from the village head can issue permission to issue a certificate of ownership. This research was conducted to search for data and information related to the control of abandoned transmigration land, to reveal the factors causing the emergence of abandoned transmigration land, to determine the legal consequences and efforts to resolve the control of abandoned transmigration land in Seponti Jaya Village, North Kayong Regency.The research method used in this thesis is empirical legal research with a descriptive analysis approach, with the aim of analyzing and describing the problem of control over abandoned land in Seponti Jaya Village, North Kayong Regency based on data or samples collected as they are. Apart from that, in this research the author used qualitative data analysis.Based on the research methods that have been used, the research results show that the factors causing transmigration land to be abandoned by its owners include, among other things, the condition of infrastructure, educational facilities, unfavorable land conditions, ebb and flow of river water, transmigrants having more productive land, and there are work abroad. regional transmigration. Apart from that, based on the research results, it was found that abandoned transmigration land cannot be issued a certificate of ownership if it is only based on a letter of recommendation. Thus, the solution that should be achieved is through litigation (court). Keywords: Tenure, transmigration land, abandoned Abstrak Tanah merupakan permukaan bumi yang dapat di beri hak oleh setiap orang maupun badan hukum untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya demi keberlangsungan perkembangan hidup manusia. Penguasaan hak atas tanah yang diterlantarkan merujuk pada situasi di mana pemilik tanah tidak mengelola dan memanfaatkan tanah mereka sesuai dengan peruntukannya. Hal ini bisa terjadi karena pemilik tidak mampu atau tidak tertarik untuk merawat atau menggunakan tanah tersebut. Penelitian ini membahas tentang apakah tanah transmigrasi yang dikeluarkan surat rekomendasi dari kepala desa dapat diajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat hak milik?. Penelitian ini dilakukan untuk mencari data dan informasi terkait penguasaan tanah transmigrasi yang diterlantarkan, mengungkapkan faktor penyebab timbulnya tanah transmigrasi yang diterlantarkan, menentukan akibat hukum dan upaya penyelesaian dari penguasaan tanah transmigrasi yang diterlantarkan di Desa Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan permasalahan penguasaan atas tanah yang diterlantarkan di Desa Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara berdasarkan data atau sampel yang dikumpulkan sebagaimana adanya. Disamping itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif.Berdasarkan metode penelitian yang telah digunakan, maka didapat hasil penelitian bahwa faktor penyebab tanah transmigrasi yang diterlantarkan oleh pemiliknya yakni dikarenakan kondisi infrastruktur, fasilitas pendidikan, kondisi tanah yang kurang mendukung, pasang surut air sungai, transmigran memiliki tanah yang lebih produktif, dan terdapat pekerjaan diluar wilayah transmigrasi. Disamping itu berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa tanah transmigrasi yang diterlantarkan tidak dapat diterbitkan sertifikat hak milik jika hanya berdasarkan surat rekomendasi saja. Dengan demikian upaya penyelesaian yang seharusnya ditempuh ialah melalui litigasi (pengadilan). Kata kunci : Penguasaan, tanah transmigrasi, terlantar.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENINGKATAN JALAN BALAI BEKUAK DI KABUPATEN KETAPANG (STUDI PUTUSAN NOMOR:25/PID.SUS-TPK/2021/PN PTK) NIM. A1011201052, TRIA AMANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The criminal act of corruption is currently a very serious problem that causes huge state losses. The crime of corruption is categorized as an extraordinary crime. The crime committed by a supervisory consultant named Hendy Maliki Kusuma Putra, S.T., M.T attracted the attention of the author because the sentence handed down was too light and did not reflect justice. On the other hand, we can know that, Indonesia has a judicial system where the decision is in the hands of the judge according to his beliefs. But what if later the public no longer trusts the judge's decision on corruption because the sentence handed down is considered light, not proportional to his actions that have caused great state losses. Therefore, the author formulates a problem, namely Why is the judge considering handing down a verdict under the demands of the public prosecutor in the corruption case involving the construction of the Balai Bekuak road in Ketapang Regency (Decision Study Number 25/PID.SUS-TPK/2021/PN PTK)? By using qualitative methods with Normative legal research types and descriptive research properties. The results showed that in considering in handing down criminal sentences judges consider juridical considerations; JPU Indictment, Statements of defendants and witnesses, Evidence, and Articles. As well as non-juridical considerations, namely background actions, burdensome matters and mitigating matters so that the author thinks that the judge handed down this decision too focused on non-juridical considerations so that it is not worth it and causes a deterrent effect and the fine imposed is small compared to the state losses caused.Keywords: Criminal Acts of Corruption, Judge's ConsiderationAbstrakTindak pidana korupsi saat ini merupakan suatu permasalahan yang sangat serius sehingga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (Extraordinary Crime). Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang konsultan pengawas Bernama Hendy Maliki Kusuma Putra, S.T.,M.T menarik perhatian penulis karena vonis yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan. Di sisi lain dapat kita ketahui bahwa, Indonesia memiliki sistem mengadili dimana putusan ada ditangan hakim menurut keyakinannya. Namum bagaimana jika nantinya masyarakat tidak lagi mempercayai putusan hakim tersebut pada tindak pidana korupsi karena vonis yang dijatuhkan dianggap ringan tidak sebanding dengan perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian negara yang besar. Oleh karena itu penulis merumuskan masalah yaitu Mengapa hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan vonis dibawah tuntutan jaksa penuntut umum pada perkara tindak pidana korupsi peningkatan jalan Balai Bekuak di Kabupaten Ketapang (Studi Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PN PTK)?.Dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitan hukum normatif dan sifat penelitian deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pidana hakim mempertimbangkan Pertimbangan yuridis; Dakwaan JPU,Keterangan terdakwa dan saksi,Barang bukti, dan Pasal-Pasal. Serta Pertimbangan non-yuridis yaitu perbuatan yang melatar belakangi, hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sehingga penulis beranggapan bahwa hakim menjatuhkan putusan ini terlalu terfokus terhadap pertimbangan non-yuridis sehingga tidak setimpal dan menimbulkan efek jera serta sanksi denda yang dijatuhkan sedikit dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan.Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi,Pertimbangan Hakim

PELAKSANAAN PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA NOMOR 17/PDT.G.S/2023/PN.PTK NIM. A1012201089, SYARIFAH ELVANI APRILIANI ALKADRIE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The individual who provided the loan was Mr. Ivan Agustinus, with debts and receivables totaling IDR 30,000,000.00. In this instance, Mr Mulyadi has defaulted by only fulfilling his borrower responsibilities in line with what the parties had agreed upon. Subsequently, the case proceeded until the conclusion of decision No. 17/PDT.G.S/2023 PN.PTK, wherein Mr. Mulyadi is the defendant and Mr. Agustinus is the plaintiff. The problem is stated as follows: "Can the Judge's Decision in the Case of Default in Simple Lawsuit Number 17/PDT.G.S/2023/PN.PTK be Executed by the Plaintiff, Even though There is No Confiscated Collateral Against SHM?". An empirical method using a descriptive analysis approach is the research methodology employed. Empirical legal research employs theories, theoretical foundations, conceptual frameworks, primary and secondary data to bridge the theoretical and practical gaps. Research using the descriptive method aims to provide information about specific groups, individuals, diseases, or symptoms. Both parties had agreed upon the debt and receivables that Mr. Ivan Agustinus gave to Mr. Mulyadi, but it turned out that Mulyadi was in default. Mr. Mulyadi's failure to make any payments towards the debt owed to Mr. Ivan Agustinus was the primary contributing factor. The legal ramifications for Mr. Mulyadi included fulfilling the terms of the agreement and making up for any losses he suffered as a result of the breach of contract. In the past, Mr. Ivan Agustinus had tried to work with Mr. Mulyadi amicably, but the outcome had not been what Mr. Agustinus had anticipated. This case involves Rp 30,000,000.00 worth of debts and receivables between Mr. Ivan Agustinus and Mr. Mulyadi that are the result of negligence. Mr. Ivan Agustinus sued Mr. Mulyadi to demand payment and the fulfilment of the contract, as well as a return to Mr. Mulyadi's previous obligationsKeywords : Debt and Receivable Agreement, Default, Execution, Simple Lawsuit Abstrak Dalam hutang piutang uang senilai Rp 30.000.000,00 yang mana bapak Ivan Agustinus sebagai pihak yang meminjamkan uang tersebut. Dalam hal ini bapak Mulyadi telah melakukan wanprestasi dengan hanya membayar kewajibannya sebagai peminjam sesuai dengan yang telah di perjanjikan oleh kedua belah pihak. Kemudian terjadilah perkara sampai akhir putusan Nomor 17/PDT.G.S/2023 PN.PTK yang mana bapak Ivan Agustinus selaku penggugat dan bapak Mulyadi selaku tergugat. Rumusan masalah: "Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Dalam Gugatan Sederhana Nomor 17/PDT.G.S/2023/PN.PTK Dapat Dilaksanakan Eksekusinya Oleh Penggugat, Meskipun Tidak Diletakkan Sita Jaminan Terhadap SHM?". Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data primer dan data sekunder. Metode deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala, atau kelompok tertentu. Hutang piutang yang di berikan oleh bapak Ivan Agustinus kepada bapak Mulyadi telah disepakati kedua belah pihak yang dimana ternyata pihak Mulyadi melakukan wanprestasi. Faktor penyebab sehingga bapak Mulyadi melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sama sekali hutang tersebut terhadap bapak Ivan Agustinus. Akibat hukum yang diterima bapak Mulyadi harus memenuhi perjanjian yang telah di sepakati dan mengganti kerugian yang telah ditimbulkan akibat wanprestasi yang telah dilakukan. Sebelumnya bapak Ivan Agustinus telah melakukan upaya secara kekeluargaan dengan bapak Mulyadi tetapi hasilnya tidak sesuai yang di harapkan bapak Ivan Agustinus. Dalam hal ini mengenai kelalaian dalam hutang piutang atas uang senilai Rp 30.000.000,00 antara bapak Ivan Agustinus terhadap bapak Mulyadi. Bapak Ivan Agustinus mengambil upaya hukum dengan menggugat bapak Mulyadi untuk meminta pemenuhan perjanjian serta ganti rugi dan kembali melaksanakan kewajibannyaKata Kunci : Perjanjian Hutang Piutang, Wanprestasi, Eksekusi, Gugatan Sederhana

WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA RUKO MILIK PEMERINTAH DI KABUPATEN SANGGAU NIM. A1011201110, RIZKA NUR KAMILA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractLease agreements that until now have always been used to make an agreement for many parties. Objects that are objects in a rental agreement can vary depending on the needs of tenants. After the execution of the lease agreement between the two parties has occurred, it can always go according to what has been agreed and by not fulfilling what should be, there will be a default.This study used research with an empirical juridical approach. The research location is in Entikong District, Sanggau Regency. The data collected in this study are primary and secondary data in the form of interview techniques and inventory of data obtained from the Department of Industry, Trade and Cooperatives of Sanggau Regency. Problems will be studied theoretically by law with relevance to the reality that exists in society.The results of this study, which achieved that: First, how the implementation of the lease to rent a shophouse can work; Second, what factors cause the default of renting a shophouse rental; Third, the legal consequences arising in the lease agreement are reneged; Fourth, legal efforts made by the government in the rental agreement to rent a shophouse.Keywords: Default, Agreement, Lease, Shophouse AbstrakPerjanjian sewa menyewa yang hingga saat ini selalu dipergunakan untuk membuat suatu kesepakatan banyak pihak. Benda yang menjadi objek dalam sebuah perjanjian sewa menyewa bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan dari para penyewa. Setelah pelaksaan perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak telah terjadi, hal tersebut bisa sjaa tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dengan tidak memenuhi apa yang seharusnya, maka akan terjadi wanprestasi.Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian terdapat di daerah Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder berupa teknik wawancara serta inventarisasi data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sanggau. Permasalahan akan dikaji secara teoritis hukum dengan terkaitan pada kenyataan yang ada di masyarakat.Hasil penelitian ini, yang dicapai bahwa: Pertama, bagaimana pelaksanaan sewa menyewa ruko dapat berjalan; Kedua, faktor apa sehingga terjadinya wanprestasi sewa menyewa ruko; Ketiga, akibat hukum yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa yang diingkari; Keempat, upaya hukum yang dilakukan pihak pemerintah dalam perjanjian sewa menyewa ruko.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Sewa Menyewa, Ruko

TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN BARANG (KASUS KAPAL MOTOR KAPUAS ABADI RUTE PONTIANAK-KETAPANG) NIM. A1012201014, VIVIAN ARIELLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perusahaan jasa pengiriman barang sangat penting peranannya karena masyarakat sudah tidak lagi harus membawa barangnya sendiri namun bisa menggunakan jasa pengiriman barang untuk mengirimkan barangnya ke alamat yang dituju, sehingga dapat lebih efisien dalam hal waktu juga biaya. Para pihak yakni pengirim dan pengangkut memiliki kewajibannya masing-masing. Pengirim memiliki kewajiban untuk membayar ongkos kirim sebagai biaya angkutan, sedangkan pihak pengangkut memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pengangkutan dari tempat pengirim sampai tiba di tujuan yang dikehendaki dengan selamat. Namun proses pengiriman barang tidak selamanya berjalan dengan mulus, terkadang terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti tenggelamnya kapal angkutan tersebut.Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data didapatkan dengan dengan metode wawancara secara lisan maupun tertulis serta melakukan studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat tanggung jawab diantara pengangkut maupun pengguna jasa dalam suatu pengiriman barang. Tanggung jawab KM Kapuas Abadi sebagai penangkut yakni, pihak pengangkut memberikan tanggung jawab jika selama pengiriman terjadi barang hilang, rusak, atau keterlambatan penyerahan barang selama barang tersebut ada dalam penguasaan pihak pengangkut yang mengakibatkan tuntutan ganti rugi. Sedangkan pihak pengirim berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan. Dalam hal terjadinya musibah tenggelam, pihak pengangkut tidak memberikan tanggung jawab dikarenakan menganggap hal tersebut sebagai force majeure. Sehingga upaya yang dapat dilakukan pengguna jasa apabila dirugikan dalam pemanfaatan jasa pengiriman barang yakni dapat menyelesaikan permasalahan diluar peradilan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat. Ataupun jika tidak menemukan jalan tengah maka dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Kata kunci: Tanggung Jawab, Pengangkutan Barang, Konsumen ABSTRACT The role of goods delivery service companies is very important because people no longer have to carry their own goods but can use goods delivery services to send their goods to the destination address, so they can be more efficient in terms of time and costs. The parties, namely the sender and carrier, have their respective obligations. The sender has the obligation to pay shipping costs as transportation costs, while the carrier has the obligation to carry out transportation activities from the sender's place until it arrives at the desired destination safely. However, the process of sending goods does not always run smoothly, sometimes undesirable events occur, such as the sinking of the transport ship.This type of research is empirical juridical. With a statutory and case approach. The data used in this research is qualitative data. Data was obtained using verbal and written interviews as well as conducting literature studies in the form of statutory regulations, books, journals and literature related to this research. In this research, the data analysis used is descriptive data analysis with a qualitative approach.The results of this research concluded that there is responsibility between carriers and service users in shipping goods. KM Kapuas Abadi's responsibility as a carrier is that the carrier assumes responsibility if during delivery the goods are lost, damaged, or the delivery of goods is delayed while the goods are in the control of the carrier, which results in a claim for compensation. Meanwhile, the sender is obliged to pay transportation costs. In the event of a drowning accident, the carrier does not assume responsibility because it considers this to be force majeure. So that the efforts that service users can make if they are disadvantaged in using goods delivery services are to resolve the problem outside of court with the agreement of both parties involved. Or if you can't find a middle ground, you can file a lawsuit against business actors through institutions tasked with resolving disputes between consumers and business actors or through judicial bodies within the general judiciary. Key words: responsibility, transportation of goods, consumer

PELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR NIM. A1012191204, GRACELLA NOBELA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTWriting a thesis with the title "IMPLEMENTATION OF ARTICLE 30 REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 8 OF 2014 CONCERNING ORDINARY PASSPORTS AND TRAVEL LETTERS AS PASSPORTS". (TPI Pontianak Class I Immigration Office Study) where the aim of this research is to describe the factors that become obstacles to withdrawing passports that have been issued because it is considered that there has been invalid data, forgery, and damage during printing. The methodology used is empirical research accompanied by normative studies.The research results illustrate that there is a difference between cancellation and withdrawal of a passport, cancellation is more counterfeit while withdrawal is technical. There are passports that cannot be used after being issued by the TPI Pontianak Class I Immigration Office and have not been withdrawn, this is because withdrawing the passport must go through a long process where you have to carry out an inspection which will later be included in the Minutes and another factor is the difficulty of synchronizing data between agencies. ,.The conclusion that can be drawn from this research is that at the TPI Pontianak Class I Immigration Office there are still passport cancellations and withdrawals related to data validity, replacement of passports due to loss, and production defects. ABSTRAKPenulisan Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR". (Studi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak) dimana tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor-faktor yang menjadi kendala penarikan paspor yang telah diterbitkan karena dinilai telah terjadi ketidakvalidan data, pemalsuan, dan rusak pada saat pencetakan. Metodologi yang digunakan adalah menggunakan penelitian empiric yang disertai dengan kajian normative.Adapun hasil penelitian menggambarkan bahwa, ada perbedaan antara pembatalan dan penarikan paspor, pembatalan lebih bersifat pemalsuam sedangkan penarikan bersifat teknis. Terdapat paspor yang tidak boleh dipergunakan setelah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak dan belum ditarik, hal ini karena penarikan paspor harus melalui proses yang Panjang dimana harus melakukan pemeriksaan yang nantinya akan di tuangkan dalam Berita Acara dan Faktor lain adalah sulitnya siknronisasi data antar instansi,.Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak masih terdapat adanya pembatalan paspor yang dibatalkan dan ditarik terkait dengan kevalidan data, penggantian paspor karena kehilangan, dan cacat Produksi.

STUDI KOMPARATIF HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA NIM. A1011181176, YEHUDA PRASTIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracThe presence of children out of wedlock often causes problems in terms of inheritance. Where according to the Civil Code a child out of wedlock can get a share in the inheritance if he is recognized, whereas in the Compilation of Islamic Law a child out of wedlock only has a kinship relationship with his mother and his mother's side, so he cannot get a share in the inheritance of his biological father . So that the inheritance rights of children out of wedlock have always been problematic in matters of inheritance distribution. This study aims to find out and analyze the similarities and differences, advantages and disadvantages, as well as legal remedies that can be taken so that children out of wedlock can get a share in the inheritance of their parents according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. This study uses normative legal research methods, using a comparative approach. With legal materials in the form of statutory regulations, in this case, the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. Based on the results of research that has been carried out, it can be concluded that there are simililarities and differences in views regarding the inheritance rights of illegitimate children according to the compilation of Islamic law and civil code. The similiarity between these two rules is that the inheritance process only occurs after the heir dies. And the difference between these two rules is that, in the civil law book, a share of inheritance is given to illegitimate children as long as they are recognized and validated as children of their biological father. And the size of the share depends on who the illegitimate child acts with. Meanwhile, Islamic law does not provide inheritance shares for illegitimate chidren, these children can only inherit property from their mother. Apart from that, inheritance will only accur if an heir has died. The compilation of Islamic law and civil law books in resolving the problem of inheritance right of illegitimate children has advantages and dis advantages, namely, the compilation of Islamic law has advantages, namely the compilation of Islamic law has legal certainty and is individual in nature. Every individual, both men and women, has their own righats and sheres. Islamic inheritance law does not recognize collective inheritance but provides individually. The shortcoming of the compilation of Islamic law is that it does not clearly explain illegitimate children. While the civil law code has the advantage of seeing that illegitimate children can inherit a shere from both parents as long as they are recognized by their biological father. And the drawback is that in the civil law book there is no definition of inheritance law. To obtain a share of their parents’ inheritance, illegitimate chidren according to the civil law book can apply for recognition and validation, whereas according to the compilation of isamic lw the legal remedies that can be taken are in the from of submitting a marriage certificate, giving a gift, and through a will.Keywords: marriage, child, inheritance rights, extramarital Abstrak Kehadiran anak luar kawin sering kali menimbulkan permasalahan dalam hal kewarisan. Dimana menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata anak luar kawin dapat memperoleh bagian dalam harta warisan apabila ia diakui, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan pihak ibunya, sehingga ia tidak bisa memperoleh bagian dalam harta peninggalan ayah biologisnya. Sehingga hak waris anak luar kawin selalu menjadi problematika dalam permasalahan pembagian warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan, serta upaya hukum yang bisa dilakukan agar anak luar kawin dapat memperoleh bagian dalam harta warisan orang tuanya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif. Dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pandangan mengenai hak waris anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persamaan dari kedua aturan ini adalah proses pewarisan baru terjadi setelah adanya pewaris yang meninggal. Dan perbedaan dari kedua aturan ini yaitu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan bagian warisan kepada anak luar kawin sepanjang ia diakui dan mendapatkan pengesahan sebagai anak dari ayah biologisnya. Dan besaran bagiannya tergantung dengan siapa anak luar kawin ini bertindak. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan bagian warisan terhadap anak luar kawin, anak tersebut hanya bisa memperoleh harta warisan dari ibunya. Selain itu pewarisan baru akan terjadi kalau sudah ada pewaris yang meninggal dunia. Kompiasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menyelesaikan permasalahan hak waris anak luar kawin memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu, dalam Kompiasi Hukum Islam memiliki kelebihan yaitu Kompiasi Hukum Islam memiliki kapasitas hukum dan bersifiat individual. Setiap individu baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan bagian tersendiri. Hukum waris islam tidak mengenal warisan secara kolektif, tetapi memberikan secara individu. Kekurangan Kompiasi Hukum Islam adalah tidak dijelaskan secara pasti mengenai anak luar kawin. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kelebihan memandang anak luar kawin bisa memperoleh bagian waris dari kedua orang tuanya sepanjang ia diakui oleh ayah biologisnya. Dan kekurangan yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditemukan pengertian hukum waris.Untuk memperoleh bagian dari harta warisan orang tuanya anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam upaya hukum yang dapat dilakukan berupa pengajuan itsbat nikah, pemberian hibah, dan melalui wasiat.Kata Kunci: Hak Waris, Kedudukan Anak Luar Kawin, Hukum Perdata, KHI

ANALISIS YURIDIS PEMESANAN TABUNG GAS ELPIJI PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1012191125, RENIE RAHMADIANTI PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Judicial Analysis of Ordering LPG Gas Cylinders at Public Fuel Filling Stations (SPBU) by Agents in Ketapang Regency", aims to determine the implementation of ordering LPG gas cylinders at Public Fuel Filling Stations (SPBU) by Agents in Ketapang Regency. To find out the factors that cause LPG cylinders to be ordered at Public Fuel Filling Stations (SPBU) by Agents in Ketapang Regency. To reveal the legal remedies that can be taken by the aggrieved party in the implementation of ordering LPG gas cylinders at Public Fuel Filling Stations (SPBU) by Agents in Ketapang RegencyThis research was carried out using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research which functions to be able to see the law in real terms by examining how the law works in a social environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of ordering LPG gas cylinders at Public Fuel Filling Stations (SPBU) by Agents in Ketapang Regency has not been implemented optimally because there are still problems because the ordering of cylinders made cannot be fulfilled by the SPBU. The agent as agreed and this is of course detrimental to the agent who has ordered the gas cylinder, because they have to provide another service to the community where the agent is located. That the contributing factor to the non-fulfillment of orders for LPG gas cylinders at Public Fuel Filling Stations (SPBU) by Agents in Ketapang Regency is due to supplies from PT. Pertamina also did not arrive on time due to transportation problems which caused supplies not to arrive on time, which had an impact on orders made by agents. That the legal remedy that can be taken by the aggrieved party in the implementation of ordering LPG gas cylinders at Public Fuel Filling Stations (SPBU) by Agents in Ketapang Regency is to make efforts to deliberate by means of negotiations between the SPBU and the Agent in the process of ordering the cylinders. LPG gas so that the problem can be resolved properly without being extended further. Keywords: Ordering, Gas Cylinder, Gas Station ABSTRAK Penelitian tentang "Analisis Yuridis Pemesanan Tabung Gas Elpiji Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Oleh Agen Di Kabupaten Ketapang", bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan pemesanan tabung gas elpiji pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh Agen di Kabupaten Ketapang. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya pemesanan tabung gas elpiji pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh Agen di Kabupaten Ketapang. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan pemesanan tabung gas elpiji pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh Agen di Kabupaten KetapangPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pemesanan tabung gas elpiji pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh Agen di Kabupaten Ketapang belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan masih terdapat masalah karena pemesanan tabung yang dilakukan tidak dapat terpenuhi oleh pihak SPBU kepada Agen sebagaimana yang telah diperjanjikan dan hal ini tentu saja merugikan pihak Agen yang telah memesan tabung gas, karena harus memberikan pelayanan lagi kepada masyarakat di tempat agen berada. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya pemesanan tabung gas elpiji pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh Agen di Kabupaten Ketapang adalah disebabkan karena pasokan dari PT. Pertamina juga tidak datang tepat waktu karena kendala transportasi yang menyebabkan pasokan tidak datang tepat waktu sehingga berimbas pada pemesanan yang dilakukan oleh para agen. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan pemesanan tabung gas elpiji pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh Agen di Kabupaten Ketapang adalah dengan melakukan upaya untuk bermusyawarah dengan cara melakukan negosiasi antara pihak SPBU dengan pihak Agen dalam proses pemesanan tabung gas elpji sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa diperpanjang lagi. Kata Kunci : Pemesanan, Tabung Gas, SPBU

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA