Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN TINDAKAN KEPOLISIAN PENGGUNAAN KEKUATAN OLEH BRIGADE MOBILE POLISI DAERAH KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 NIM. A1012201150, MUHAMMAD LUQMAN ADHAIRIL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The title of the research thesis: Implementation of Police Actions on the Use of Force by the West Kalimantan Police Mobile Brigade Based on the National Police Chief's Regulation Number 1 of 2009, with the problem formulation: How is the implementation or execution of the Police Action on the Use of Force by the West Kalimantan Regional Police Mobile Brigade Based on the National Police Chief's Regulation Number 1 of 2009? What are the factors that influence the role of the West Kalimantan Police Mobile Brigade unit in enforcing National Police Chief Regulation Number 1 of 2009? The results of academic research show that the application of Police discretion through the application of the principle of legality of rights chosen by members of the National Police Mobile Brigade has not been carried out in a standard manner at the implementation level, due to the normative nature of the National Police Regulations, namely, on the one hand, the police regulations stipulated by the National Police Chief are based on statutory regulations.-a higher invitation or in accordance with externally binding authority (Article 1 number 4 Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 2 of 2018, Article 15 paragraph 1 letter e in conjunction with Article 18 paragraph (1), (2) Law Number 2 2002 or categorized as organic legislation implementing Article 30 paragraph 5 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely those that implement orders from higher statutory regulations or in accordance with the authority possessed by the Police Institution of the Republic of Indonesia. Meanwhile, on the other hand, this type of regulation National Police Chief, Police Regulations stipulated by the National Police Chief and applicable to all police work areas which have internally binding legal force, (article 1 point 5 of the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 2 of 2018), which is part of the police regulations of the Republic of Indonesia which have internal binding legal force, so that at the practical level there needs to be legal certainty, in addition to fulfilling legal benefits and legal justice for members Brimob Polri in the form of regulations or Standard Operating Procedures (SOP) regulations, in this case in the form of West Kalimantan Province Police Chief Regulations, so that at the practical level the legal facts do not cause legal problems in the implementation of police actions, because they must comply in accordance with statutory regulations, while the procedural facts are only focuses on the stages and pays attention to the conditions in the field faced by and at the choice of members of the National Police Mobile Brigade in West Kalimantan, therefore, the application of police discretion by members of the police and/or Police Mobile Brigade officers, especially those who have authority in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2002, namely Article 18 Paragraph (1), should require further elaboration in the form of standard operational procedures according to police law, so that discretionary actions are carried out by police officers or especially the Police Mobile Brigade unit as the spearhead of law enforcement and community order, and a unitary state. Republic of Indonesia, regulations only provide guidelines for members of the National Police in carrying out police actions and without standard SOPs that are possible in the stages of conditions in the field that occur in the case of excessive use of force or cannot be legally accounted for based on Police Regulations. The factors currently influencing this are the first factor influencing the West Kalimantan Regional Police Mobile Brigade in using force in police actions, namely the geographical area of West Kalimantan and the precise distribution of the West Kalimantan Regional Police Mobile Brigade units which have not followed the procedures as regulated in the provisions of Article 46 paragraph (3) National Police Chief Regulation Number 14 of 2018 concerning Organizational Structure and Work Procedures at Regional Police Level, West Kalimantan Police Mobile Brigade Unit. The second factor is the amount of adequate or routine training as mandated in CHAPTER III Article 11 paragraph (1) and (2) of the National Police Chief Regulation Number 1 of 2009, in fact the amount of training that exists does not meet the procedural standards that lead to the use of force in police actions in regarding understanding and application of police discretion, because there is more physical training and temporary handling based on a priority scale with a number that is not comparable to the current number of Brimob Polda Kal-Bar personnel. The third factor is inadequate supervision and control and there are still vacancies in the organizational structure of the West Kalimantan Police Mobile Brigade, elements of the West Kalimantan Police Mobile Brigade leadership structure, as mandated by Article 14 paragraph (1) of the Republic of Indonesia National Police Chief Regulation Number 1 of 2009.Keywords: Use of Force, Police Legal Action, Discretion Abstrak Judul skripsi penelitian: Pelaksanaan Tindakan Kepolisian Penggunaan Kekuatan oleh Brimob Polda Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dengan perumusan masalah: Bagaimana implementasi atau pelaksanaan Tindakan Kepolisian Penggunaan Kekuatan oleh Brimob Polda Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009? Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Peran satuan Brimob Polda Kalimantan Barat dalam menegakan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 ? Hasil penelitian secara akademis,bahwa penerapan diskresi Kepolisian melalui penerapan prinsip legalitas hak yang dipilih oleh anggota Brimob Polri, belum terlaksana secara standar pada tataran implementasi, dikarenakan secara normatif Peraturan Polri, yaitu Pada satu sisi peraturan kepolisian yang ditetapkan oleh Kapolri adalah berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sesuai kewenangan yang mengikat secara eksternal (Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 15 ayat 1 huruf e jo Pasal 18 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 atau dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan organik pelaksanaan Pasal 30 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu yang melaksanakan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan pada sisi lain jenis Peraturan Kapolri, Peraturan Kepolisian yang ditetapkan oleh Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara internal. (pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018), yang merupakan bagian dari peraturan kepolisian Republik Indonesia yang kekuatan hukum mengikat bersifat internal, sehingga dalam tataran praktek perlu ada kepastian hukum, disamping memenuhi kemanfaatan hukum serta keadilan hukum bagi Anggota Brimob Polri dalam bentuk regulasi atau peraturan Standar Operasi Prosedur (SOP) dalam hal ini dalam bentuk Peraturan Kapolda Provinsi Kalimatan Barat, sehingga pada tataran prakek fakta hukumnya tidak menimbulkan problematika hukum penerapan tindakan kepolisian, karena wajib patuh sesuai dengan peraturan perundangan, sedangkan fakta prosedurnya hanya terfokus pada tahapan serta memperhatikan kondisi situasi kondisi dilapangan yang dihadapi oleh dan atas pilihan anggota Brimob Polri di Kal- Bar, oleh karena itu, penerapan diskresi kepolisian oleh anggota kepolisian dan atau pejabat Brimob Polri, khususnya yang memiliki wewenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yakni Pasal 18 Ayat (1), seharusnya wajib penjabaran lebih lanjut dalam bentuk standar operasional prosedur secara hukum kepolisian, agar tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian atau khususnya kesatuan brimob Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum dan keananan masyarakat, dan negara kesatuan Republik Indonesia, regulasi hanyalah memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian dan tanpa SOP yang standar yang dimungkinkan dalam tahapan kondisi di lapangan yang terjadi dalam hal penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan Peraturan Kepolisian. Adapun faktor yang mempengaruhi saat ini, yaitu faktor Pertama yang mempengaruhi Brimob Polda Kalbar dalam melakukan penggunaan kekuatan dalam Tindakan kepolisian, yaitu faktor luas geografi Kalbar dan penyebaran penempatan satuan Brimob Polri Polda Kal- Bar yang belum mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Satuan Brimob Polda Kalbar. Faktor kedua adalah Jumlah pelatihan yang memadai atau rutin sebagaimana yang diamanahkan pada BAB III Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, faktanya jumlah Pelatihan yang ada jumlah belum memenuhi standar prosedur yang mengarah penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dalam hal pemahaman, dan penerapan diskresi kepolisian, karena lebih banyak pelatihan fisik dan penanganan yang bersifat temporer berdasarkan skala prioritas dengan jumlah yang tak sebanding dengan jumlah personil Brimob Polda Kal-Bar saat ini. Faktor ketiga adalah belum memadai pengawasan dan pengendalian dan masih kekosongan dalam jabatan struktur organisasi Brimob Polda Kal-Bar unsur struktur Pimpinan Brimob Kal-Bar, sebagaimana diamanahkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2009.Kata Kunci: Penggunaan Kekuatan, Tindakan Hukum Kepolisian, Diskresi

PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN ADAT PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK IBAN DUSUN SUNGAI UTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NIM. A1011201250, BERNICA VAN BERTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The customary forest area for the Dayak Iban community is not just a source of life, but rather a place that accommodates spiritual values to preserve traditions that become cultural identity, rights and local knowledge that will be passed on to future generations. Even though this has been acknowledged, the protection and rights of indigenous peoples are still not optimally accepted by the Dayak Iban Indigenous People of Sungai Utik. The Sungai Utik Customary Forest is still being disturbed by the authorities. This kind of conflict often involves misalignment between the perspectives of indigenous peoples, the government, and other parties who have an interest in natural resource management, especially in the Sungai Utik traditional forest area.The research method used in this research is an empirical research method with a descriptive analysis approach, namely using information, data and facts in the field which will be used to analyze research problems. This research was conducted through direct communication techniques. The formulation of the research problem is: How is the Management of Customary Forest Areas in the Dayak Iban Community of Sungai Utik Kapuas Hulu After the Issuance of the Decree Determining the Dayak Iban Customary Forest at Sungai Utik. The research objectives of this research are to obtain data and information on the management of customary forest areas before and after the issuance of the decree on determining customary forests, the obstacles and implications of the issuance of the Decree) on determining customary forests on the level of conflict and community efforts to prevent tenure conflicts.Based on the research results, it can be revealed that the management of the Dayak Iban community's customary forest area experienced positive changes after the issuance of the Decree establishing customary forests in Sungai Utik. There is an increase in awareness of the importance of preserving customary forests, along with the implementation of more structured and measurable policies and of course a reduction in tenure conflicts that occur in the customary forest area of Sungai Utik. Although there are still obstacles, the implications of the issuance of the Decree on Determining the Sungai Utik Customary Forest have decreased. level of conflict Keywords: Customary Forest, Forest Management. Abstrak Kawasan hutan adat bagi masyarakat Dayak Iban bukan hanya sebatas sumber kehidupan semata, melainkan sebagai salah satu wadah yang menampung nilai spritual untuk melestarikan tradisi yang menjadi identitas budaya, hak-hak dan pengetahuan lokal yang akan diwariskan ke generasi yang akan datang. Kendati sudah diakui, perlindungan serta hak-hak masyarakat adat masih belum secara maksimal diterima oleh Masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik. Hutan Adat Menua Sungai Utik masih saja terusik oleh pihak yang berwenang. Konflik semacam ini sering kali melibatkan ketidakselarasan antara perspektif masyarakat adat, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam terutama di Kawasan hutan adat Sungai Utik.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan jenis pendekatan deskriptif analisis yaitu dengan menggunakan informasi, data dan fakta-fakta dilapangan yang akan dipergunakan untuk melakukan analisa permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui Teknik komunikasi langsung. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Pada Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik Kapuas Hulu Pasca Diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi, pengelolaan Kawasan hutan adat sebelum maupun pasca dikeluarkannya surat keputusan penetapan hutan adat , hambatan serta implikasi diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan Adat terhadap tingkat konflik dan upaya masyarakat mencegah koflik tenurial Berdasarkan hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa pengelolaan kawasan hutan adat masyarakat Dayak Iban mengalami perubahan positif pasca dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) penetapan hutan adat di Sungai Utik. Terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan adat, seiring dengan penerapan kebijakan yang lebih terstruktur dan terukur serta yang pastinya berkurangnya konflik tenurial yang terjadi dikawasan hutan adat d isungai utik.walaupun masih terdapat hambatan namun implikasi dikeluarkannya Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat Sungai Utik mengalami penurunan tingkat konflik Kata Kunci : Hutan Adat, Pengelolaan Hutan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA RESELLER MERCHANDISE K-POP DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011191079, VINSENSIA MAHARANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractTechonology has brought a great impact on the development of society, especially in the trade and culture sectors. K-Pop culture has become one of the most phenomenon, especially by teenagers in Indonesia, which is influenced by the ease of access through technology. by the ease of access through technology. The development of K-Pop culture and the rapid use of information technology is used as a medium for learning and encourage business people to open an electronic commerce business or E-Commerce, especially buying and selling goods related to K-Pop culture online. In online business, resellers play an important role, buying products from agents to resell to end consumers to the end consumer. The purpose of this research is to find out about legal protection efforts for K-Pop merchandise reseller business actors. The research conducted is empirical legal research with a qualitative approach as a research process that produces descriptive data. Produce descriptive data. The primary data sources obtained through observation, interviews and secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials secondary legal materials. Based on the results of the research, it is found that legal protection for resellers of k-pop merchandise is crucial in the face of negligence or default committed by the manufacturer. default committed by the manufacturer. Resellers have the right to report and file a civil lawsuit to claim compensation. Dispute resolution due to default can be done by litigation or non-litigation based on Law Number 30 of 1999, but kpop merchandise reseller business actors in Pontianak resolve disputes in a non-litigation manner by consensus and deliberation for negotiations in finding a middle ground in the form of compensation to business actors.Keywords : Reseller Business Actors, Legal Protection, Dispute Resolution AbstrakTeknologi telah membawa dampak besar pada perkembangan masyarakat, terutama dalam sektor perdagangan dan budaya. Budaya K-Pop menjadi salah satu fenomena yang sangat diminati, khususnya oleh remaja di Indonesia, yang dipengaruhi oleh kemudahan akses melalui teknologi. Perkembangan budaya K-Pop dan pesatnya penggunaan teknologi informasi digunakan sebagai media untuk belajar dan mendorong pelaku usaha membuka bisnis perdagangan elektronik atau E-Commerce, khususnya jual-beli barang terkait budaya K-Pop secara online. Dalam bisnis online, reseller memainkan peran penting, membeli produk dari agen untuk dijual kembali kepada konsumen akhir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha reseller merchandise K-Pop. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Adapun sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara serta data sekunder yang bersumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa perlindungan hukum bagi reseller merchandise k-pop menjadi krusial dalam menghadapi kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh produsen. Reseller memiliki hak untuk melaporkan dan mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan secara litigasi atau non-litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, namun pelaku usaha reseller merchandise k-pop di Pontianak menyelesaikan sengketa dengan cara non litigasi dengan cara mufakat dan musyawarah untuk negosiasi dalam mencari jalan tengah berupa ganti rugi kepada pelaku usaha. Kata Kunci : Pelaku Usaha Reseller, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGKONSUMSI PRODUK TEMBAKAU DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201036, ZAHRAH WULANSARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Nowadays, the habit of using tobacco products is not only a problem among adults, but is also increasingly common among children and teenagers. In this case, children are less than 18 years old, which is the age where children have a high level of curiosity about objects, including cigarettes. From various global surveys conducted, Indonesia is ranked second in terms of the prevalence of child smoking in the world. This incident is of course very worrying, because children should be protected from everything that harms them, including smoking which threatens their health. The implementation of child protection is part of children's rights and the state is obliged to make it happen.This research aims to determine and analyze the forms and forms of fulfilling the rights of children who consume tobacco products in Pontianak City and the protection provided to the state in the form of regulations for children in Pontianak City, especially children who consume tobacco products. The research method used is a juridical method by conducting field research by interviewing the Pontianak City Health Service, the Pontianak City Regional Child Protection Commission, and the community and children in Pontianak City. The data analysis technique used is a qualitative analysis technique by searching and processing data regarding information on the rights and protection of children who consume tobacco products in Pontianak City and analyzing it based on a legal perspective. Keywords: Child Protection; Tobacco Products; Children Smoking Abstrak Pada saat sekarang ini, kebiasaan menggunakan produk tembakau tidak hanya menjadi masalah pada orang dewasa, namun juga semakin marak pada kalangan anak dan remaja. Anak yang dalam hal ini berusia kurang dari 18 tahun, merupakan usia dimana anak mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap suatu benda termasuk rokok. Dari berbagai macam survei global yang dilakukan, Indonesia masuk peringkat dua dari prevalensi perokok anak terbanyak di dunia. Peristiwa ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena anak yang seharusnya terlindungi dari segala hal yang membahayakan dirinya termasuk dari rokok yang mengancam kesehatannya. Pelaksanaan perlindungan anak merupakan bagian dari hak anak untuk dan negara berkewajiban untuk mewujudkannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis wujud dan bentuk pemenuhan hak anak yang mengkonsumsi produk tembakau di Kota Pontianak dan perlindungan yang diberikan kepada negara dalam bentuk peraturan kepada anak Kota Pontianak, khususnya anak yang mengkonsumsi produk tembakau. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis dengan melakukan penelitian lapangan (field research) dengan mewawancari Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak, dan masyarakat serta anak di Kota Pontianak. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif dengan mencari dan mengolah data mengenai informasi hak dan perlindungan anak yang mengkonsumsi produk tembakau di Kota Pontianak dan menganalisisnya berdasarkan pandangan hukum. Kata Kunci: Perlindungan Anak; Produk Tembakau; Anak Merokok

WANPRESTASI PENGUSAHA AYAM BOILER UNTUK MENGANTARKAN PESANAN AYAM KEPADA PEDAGANG DI PASAR PLAMBOYAN KOTA PONTIANAK NIM. A1012141114, YOGI DWI PURNAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTResearch on "Defaults of Boiler Chicken Entrepreneurs (Negeri Chicken) in Delivering Chicken Orders to Traders at Flamboyan Market, Pontianak City", aims to obtain data and information about the implementation of delivery of chicken orders between boiler chicken (domestic chicken) entrepreneurs and chicken traders at Flamboyan City Market Pontianak. To find out and reveal the factors that cause default by boiler chicken (country chicken) entrepreneurs when delivering chicken orders to traders at the Flamboyan Market, Pontianak City. To find out and reveal the legal consequences for boiler chicken (domestic chicken) entrepreneurs who have not delivered chicken orders to traders at the Flamboyan Market, Pontianak City. To reveal the efforts that can be made by chicken traders to boiler chicken (country chicken) entrepreneurs in the Flamboyan Market, Pontianak City who have not received delivery of boiler chicken orders.This research was carried out using empirical methods with a descriptive approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of delivery of orders for boiler chicken (country chicken) between entrepreneurs of boiler chicken (country chicken) and chicken traders at the Flamboyan Market, Pontianak City has not been carried out as it should be because the delivery of chicken orders which should be on time is sometimes still The time was late, as expected, it had to arrive at 5 am in the morning but it only arrived at 8 am so the chicken trader felt too late to start trading. That the factor causing the default of boiler chicken (domestic chicken) entrepreneurs who have not delivered chicken orders to traders at the Flamboyan Market, Pontianak City is because the vehicle used to deliver the boiler chicken ordered was damaged while on the way to the destination and because the number of chickens ordered was insufficient because There were so many buyers who needed to be delivered that the chicken delivery did not match what was promised. That the legal consequences that arise for boiler chicken (country chicken) entrepreneurs who have not delivered chicken orders to traders at Flamboyan Market, Pontianak City, can be said to have committed an act of default which is detrimental to chicken traders so that as a result, Boiler chicken (country chicken) entrepreneurs must provide compensation. to chicken traders. That the effort that can be made by buyers to entrepreneurs of boiler chicken (domestic chicken) at the Flamboyan Market, Pontianak City who have not received delivery of chicken orders is to ask for compensation by preferring efforts to proceed with deliberation and consensus between both parties, so that the problem does not need to be brought up. up to the court table.Keywords: Default, Boiler Chicken Entrepreneur, Delivery ABSTRAK Penelitian tentang "Wanprestasi Pengusaha Ayam Boiler (Ayam Nnegeri) Untuk Mengantarkan Pesanan Ayam Kepada Pedagang Di Pasar Flamboyan Kota Pontianak", bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan pengantaran pesanan ayam antara pengusaha ayam boiler (ayam negeri) dengan pedagang ayam Di Pasar Flamboyan Kota Pontianak . Untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor yang menyebabkan wanprestasi pengusaha ayam boiler (ayam negeri) saat mengantarkan pesanan ayam kepada pedagang Di Pasar Flamboyan Kota Pontianak. Untuk mengetahui dan mengungkapkan akibat hukum bagi pengusaha ayam boiler (ayam negeri) yang belum mengantarkan pesanan ayam kepada pedagang Di Pasar Flamboyan Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pedagang ayam kepada pengusaha ayam boiler (ayam negeri) Di Pasar Flamboyan Kota Pontianak yang belum mendapatkan pengantaran pesanan ayam boiler.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pengantaran pesanan ayam boiler (ayam negeri) antara pengusaha ayam boiler (ayam negeri) dengan pedagang ayam Di Pasar Flamboyan Kota Pontianak belum terlaksana sebagaimana mestinya karena pengantaran pesnan ayam yang seharusnya tepat waktu terkadang masih telat waktunya sebagaimana yang diharapkan harus pagi jam 5 subuh sudah harus sampai namun baru datang jam 8 pagi sehingga pedagang ayam merasa kesiangan untuk memulai berdagang. Bahwa faktor yang menyebabkan wanprestasi pengusaha ayam boiler (ayam negeri) yang belum mengantarkan pesanan ayam kepada pedagang Di Pasar Flamboyan Kota Pontianak dikarenakan kendaraan yang digunakan untuk mengantar ayam boiler yang dipesan mengalami kerusakan saat di jalan menuju tujuan dan dikarenakan jumlah ayam yang dipesan tidak mencukupi karena banyaknya pembeli yang perlu diantar sehingga pengantaran ayam tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Bahwa akibat hukum yang timbul bagi pengusaha ayam boiler (ayam negeri) yang belum mengantarkan pesanan ayam kepada pedagang Di Pasar Flamboyan. Kota Pontianak adalah dapat dikatakan telah melakukan tindakan wanprestasi yang merugikan bagi pedagang ayam sehingga akibatnya pengusaha ayam Boiler (ayam negeri) harus memberikan ganti kerugian kepada pedagang ayam. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli kepada pengusaha ayam boiler (ayam negeri) Di Pasar Flamboyan Kota Pontianak yang belum mendapatkan pengantaran pesanan ayam adalah dengan meminta ganti rugi dengan lebih memilih upaya jalan dengan musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak, sehingga persoalan tidak perlu dibawa sampai ke meja peradilan. Kata Kunci : Wanprestasi, Pengusaha Ayam Boiler, Mengantarkan

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011171121, DWI ACHMAD SANTOSO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Work protection is something that is useful for workers, in order to provide protection for the rights of workers. Social security is a form of protection provided from the company to workers in the form of income sufficient to meet their daily needs, including if workers are unable to work because of something outside their will. Basically, the Social Security Organizing Agency program is a government program that aims to realize the implementation of providing guarantees, meeting the basic needs of a decent life for each Participant and / or his family members. Workers or laborers have rights that are protected by law. To protect these rights, the government provides social security in the form of Work Accident Insurance (JKK) for workers who experience occupational diseases and work accidents. Work accidents can cause serious impacts such as disability or potential disability which certainly affects the ability to work.The method used in this study is an empirical sociological method, namely a method that functions to see the law in a real sense and examine how the law works in society. The data analysis used in this study is descriptive analysis. Then the objectives of this study are (1) To find out and analyze how the implementation of social security for workers in the Work Accident Insurance (JKK) program for workers in Pontianak City. (2) To find out the legal consequences for companies that do not register social security for workers in the Work Accident Insurance (JKK) program for workers. (3) To find out what efforts are made by the company in overcoming the problem of work accidents that occur in the workplaceThe results and analysis of this study indicate that the implementation of the Work Accident Insurance Program for workers in companies in Pontianak city has not been implemented properly, this can be seen by the number of companies that do not register workers with BPJS Employment. Legal consequences for companies that do not register Work Accident Insurance (JKK) for workers so as to cause losses are required to provide compensation and may be subject to sanctions in the form of administrative sanctions in the form of written warnings, fines and or not receiving certain public services. Efforts made by the company in overcoming the problem of work accidents that occur in the workplace are to pay attention and organize room equipment for employees at the place where employees do their work, which aims to protect each employee from the threat of work accidents.Keywords: Social Security, Work Accident Insurance, Work Protection. Abstrak Perlindungan kerja merupakan suatu hal yang berguna bagi para pekerja, guna memberikan perlindungan hak-hak yang dimiliki para pekerja. Jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan dari perusahaan kepada pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk apabila pekerja tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Pada dasarnya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Pekerja atau buruh memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Untuk melindungi hak tersebut, pemerintah memberikan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak yang serius seperti cacat atau berpotensi cacat yang tentunya mempengaruhi kemampuan bekerja.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis empiris yaitu metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kemudian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terhadap pekerja di Kota Pontianak. (2) Untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan jaminan sosial tenaga kerja program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terhadap pekerja. (3) Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mengatasi masalah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja.Hasil dan analisis penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan di kota Pontianak belum dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan. Akibat hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terhadap pekerja sehingga menimbulkan kerugian diwajibkan untuk memberikan ganti rugi dan dapat dikenakan sanksi yaitu berupa sanksi administratif yaitu berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mengatasi masalah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja adalah dengan memperhatikan dan mengatur peralatan ruangan untuk karyawan pada tempat karyawan melakukan pekerjaannya, yang bertujuan agar setiap karyawan dapat diberikan perlindungan dari ancaman kecelakaan kerja.Kata Kunci : Jaminan Sosial, Jaminan Kecelakaan Kerja, Perlindungan Kerja.

PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KETENAGAKERJAAN (PLN INSURANCE) DALAM KECELAKAAN KERJA DI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (PERSERO) RAYON SINTANG NIM. A1012201168, VANESA FERLIANA MANIK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrack This research discusses problems related to insurance claims from insurance companies (PLN Insurance) in accidents at PT Perusahaan Perusahaan Perusahaan PerusahaanELtrik Negara (PLN) (Persero). There is a lack of clarity regarding misanka which slows down the claims process and makes the insurance claim process not immediately processed by the insurance company, therefore the research discusses the balance and accuracy of employment insurance claims (PLN Insurance) in misanka working at PT. State Electricity Company (PLN) (Persero) Rayon Sintang and efforts that can be made by PT. State Electricity Company (PLN) (Persero) Rayon Sintang for employment insurance claims (PLN Insurance) during the work period so that there are no obstacles in the employment insurance claim process if you are interrupted from work. The method used in this research is an empirical juridical legal research method.Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that PT. PLN Rayon Sintang has experienced the same symptoms as Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. Despite facing several obstacles such as delays in claim payments and administrative obstacles, the PLN rayon in Sintang Sedalan Kanalada Masalam has achieved effective collaboration between sellers, companies and insurers. The claims process involves steps such as reporting the accident, collecting documents, evaluation, and then clear communication with the claimant. In this context, it is necessary to continuously increase transparency, train employees, then evaluate routine claims procedures, and ensure optimal protection of participants. Keyword : PLN insurance, insurance claims, employment, work accidents ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai hal terkait klaim asuransi ketenagakerjaan (PLN Insurance) dalam kecelakaan kerja di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (persero).Kecelakaan pada pekerja adalah suatu peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di tempat kerja yang menyebabkan cedera atau kerugian kesehatan pada seorang pekerja. Faktor-faktor seperti ketidak hati-hatian, kelalaian, atau kurangnya peralatan keselamatan dapat menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Upaya pencegahan dan kesadaran akan keselamatan kerja seperti pemberian asuransi ketenagakerjaan kepada karyawan sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi kesejahteraan para pekerja, namun seringkali terjadi kendaladalam proses klaim asuransi ketengakerjaan tersebut seperti dokumen yang tidak lengkap,yang memperlambat proses klaim dan membuat proses klaim asuransi tersebut tidak segera diperoses oleh perusahaan asuransi, maka dari itu penulis membahas terkait pelaksanaan klaim asuransi ketenagakerjaan (PLN Insurance) dalam kecelakaan kerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Rayon Sintang dan upaya yang dapat dilakukan karyawan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Rayon Sintang untuk melakukan klaim asuransi ketenagakerjaan (PLN Insurance) dalam kecelakaan kerja agar tidak terjadi kendala dalam proses klaim asuransi ketenagakerjaan jika terjadi kecelakaan kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini alah metode penelitian hukum yuridis empiris.Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan Pelaksanaan klaim asuransi di PT. PLN Rayon Sintang telah berjalan sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Meskipun menghadapi beberapa kendala seperti keterlambatan pembayaran klaim dan hambatan administratif, PLN rayon di Sintang berhasil mengatasi masalah tersebut melalui kerjasama efektif antara pekerja, perusahaan, dan asuransi. Proses klaim melibatkan langkahlangkah seperti pelaporan kecelakaan, pengumpulan dokumen, evaluasi, dan komunikasi yang jelas dengan pekerja. Dalam konteks ini, diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan transparansi, pelatihan karyawan, dan evaluasi rutin terhadap prosedur klaim guna memastikan perlindungan hak peserta yang optimal. Kata Kunci : PLN insurance, kecelakaan kerja

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATASTANAH OLEH MASYARAKAT DESA TANJUNG NIAGA KECAMATAN NANGA PINOH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI NIM. A1011181256, FIRANDIKA HARIADI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This research was conducted at the Land Office of Melawi Regency and in Tanjung Niaga Village, Nanga Pinoh District. This study aims to obtain information whether the people of Tanjung Niaga Village can implement the provisions that apply during the implementation of the Registration of Land Ownership Rights at the Land Office of Melawi Regency. This thesis discusses the existence of holders of land ownership rights in Tanjung Niaga Village who experience obstacles and difficulties when participating in the implementation of the registration of land ownership rights at the Land Office of Melawi Regency. The causes of the impediments to the implementation of the registration of land ownership rights include the lack of information regarding the normative and administrative requirements that must be completed when carrying out the registration of land ownership rights, as well as the existence of other additional costs beyond the provisions that have been recorded. The purpose of this study is to reveal the rights and obligations of each person applying for the issuance of a land certificate, the legal consequences for the land that has been registered, As for this research, it can be concluded based on the data obtained during the research that the Tanjung Niaga Village Community, Nanga District, can carry out the applicable provisions regarding the implementation of registration of land ownership rights at the ATR/BPN office, Melawi Regency, despite experiencing difficulties and obstacles. The obstacles to the implementation of the registration of land ownership rights by the people of Tanjung Niaga Village, Nanga Pinoh District, are due to convoluted administrative requirements, extortion, and late payment of the initial registration tax. As for the legal consequences of the community whose land has been registered, the community will receive the highest and absolute legal protection for the land they control. It was also revealed that the efforts made by the ATR/BPN Office of Melawi Regency in dealing with people who were hampered during the implementation of the registration of land ownership rights were conducting independent socialization again to the applicants. The conclusion of this study is that when carrying out the registration of land ownership rights, the right holders pay more attention to what requirements must be met at the time of land registration, and are even more careful in preparing the normative requirements that must be met in the registration of property rights. above ground Keywords: Land certificates, Land Ownership Rights, Land registration. Abstrak Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dan di Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh. Penelitian ini bertujuan Untuk mendapatkan informasi apakah masyarakat Desa Tanjung Niaga dapat melaksanakan ketentuan yang berlaku pada saat pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. Skripsi ini membahas tentang adanya pemegang hak milik atas tanah di Desa Tanjung Niaga yang mengalami hambatan serta kesulitan pada saat mengikuti pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. Penyebab Penghambatnya pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah antara lain adalah kurangnya informasi terkait syarat-syarat normatif maupun administratif yang harus dilengkapi pada saat melaksanakan pendaftaran hak milik atas tanah, serta adanya biaya tambahan lain di luar ketentuan yang telah dibukukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hak dan kewajiban setiap orang yang mengajukan penerbitan sertifikat tanah, akibat hukum terhadap tanah yang telah terdaftar, dan mengungkapkan upaya apa saja yang dilakukan oleh kantor ATR/BPN dalam mengatasi kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian. Hasil penelitian yang dicapai pada saat penelitian bahwa Masyarakat Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga dapat melaksanakan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di kantor ATR/BPN Kabupaten Melawi meskipun mengalami kesulitan dan hambatan. Adapun Penghambat pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh adalah dikarenakan Persyaratan administratif yang berbelit-belit, adanya pungli, serta telat membayar pajak awal pendaftaran. Adapun akibat Hukum dari masyarakat yang tanahnya telah terdaftar masyarakat jadi mendapat perlindungan hukum tertinggi dan mutlak terhadap tanah yang mereka kuasai. Terungkap pula upaya yang dilakukan kantor ATR/BPN Kabupaten Melawi dalam menangani masyarakat yang terhambat pada saat pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah adalah melakukan sosialisasi mandiri kembali kepada para pemohon. Kesimpulan dari penelitian ini adalah baiknya, pada saat melaksanakan pendaftaran hak milik atas tanah para pemegang hak mencermati lebih dalam mengenai persyaratan apa saja yang harus di bawah pada saat pendaftaran tanah, serta lebih teliti lagi dalam mempersiapkan persyaratan normatif yang harus dipenuhi di dalam pendaftaran hak milik atas tanah.Kata Kunci : Sertifikat tanah, Hak Milik Atas tanah, Pendaftaran tanah.

WANPRESTASI PENYEWA DALAM PENGEMBALIAN BENTUK RUKO DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA NIM. A1011171226, DWINANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Implementation of the agreement between the shophouse owner on Jalan Hm Suwignyo, Pontianak City District and 2 (two) shophouse tenants, which in civil law is included in the type of rental agreement. The agreement between the shop owner and 2 (two) renters is made in writing. The agreement gives rise to rights and obligations for the parties, because the agreement has fulfilled the conditions for the validity of an agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code, namely the agreement of those who bind themselves, the ability to make or say an agreement, a certain thing and a lawful reasons. The type of research used is an empirical legal research method with a descriptive analysis approach, namely by describing and analyzing the situation or facts obtained from the field at the time the research was carried out. Formulation of the problem "What factors cause shophouse tenants not to return the shophouse after the rental period ends to the shophouse owner in the shophouse rental agreement in Pontianak City District". The purpose of this research is to obtain information, factors causing default, legal consequences and also the efforts taken in rental agreements for shophouses in Pontianak City District. From the research results, it can be seen that the agreement between the shop owner and 2 (two) renters was made in writing. And the factors that caused the 2 (two) tenants to default on the rental agreement for the shophouse on Jalan Hm. Suwignyo, Pontianak City District due to negligence and limited funds on the part of the shophouse renter. The legal consequences that arise for the 2 (two) tenants who have defaulted in the rental agreement for the shophouse on Jalan Hm Suwignyo, Pontianak City District, are by paying compensation to the shop owner and resolved through deliberation because the owner still maintains good relations with the 2 ( two) people renting the shophouse.KEYWORDS: Default, Shophouse Rental Agreement ABSTRAK Pelaksanaan perjanjian antara Pemilik ruko di Jalan Hm Suwignyo Kecamatan Pontianak Kota dengan 2 (dua) orang pihak penyewa ruko yang mana dalam hukum perdata termasuk dalam jenis perjanjian sewa menyewa. Perjanjian antara pemilik ruko dengan 2 (dua) orang pihak penyewa dilakukan secara tertulis. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat atau mengatakan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan pada saat penelitian dilakukan. Rumusan masalah "Faktor Apa Yang Menyebabkan Penyewa Ruko Tidak Mengembalikan Bentuk Ruko Setelah Masa Sewa Berakhir Terhadap Pemilik Ruko Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Kecamatan Pontianak Kota". Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi, faktor penyebab wanprestasi, akibat hukum dan juga upaya yang ditempuh dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Kecamatan Pontianak Kota. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan antara pihak Pemilik ruko dan 2 (dua) orang pihak Penyewa dilakukan secara tertulis. Dan faktor yang menyebabkan 2 (dua) orang pihak penyewa tersebut wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Jalan Hm. Suwignyo Kecamatan Pontianak Kota karena kelalaian dan terbatasnya dana dari pihak Penyewa ruko. Akibat hukum yang timbul kepada 2(dua) orang pihak penyewa yang telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Jalan Hm Suwignyo Kecamatan Pontianak Kota adalah dengan cara membayar ganti rugi kepada Pemilik ruko dan diselesaikan secara musyawarah karena pemilik masih menjaga hubungan baik dengan 2 (dua) orang pihak penyewa ruko.KATA KUNCI : Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa Ruko

PELAKSANAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA GUNA MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI KABUPATEN SEKADAU ) NIM. A1012161140, O. WIRA ANANDA HUTAGAOL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This thesis discusses the Implementation of Supervision of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office on the Management of Village Funds to Prevent Criminal Acts of Village Fund Corruption (Sekadau District Study). The problem taken up is how to monitor the management of village funds by the Republic of Indonesia Prosecutor's Office in Sekadau Regency in order to prevent criminal acts of corruption. In this research the author uses sociological juridical research methods. From the results of this thesis research, there is a discussion, namely, the implementation of supervision of village funds carried out by the Sekadau district attorney is carried out based on Memorandum of Understanding number 122 / M / D PDT / KB / III / 2018 concerning Coordination in the Implementation of Duties and Functions, Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Mendes PDTT) with the Prosecutor's Office regarding coordination of the implementation of duties and functions in supervising the management of village funds. In the memorandum of understanding there are several things, including realizing effective, efficient and accountable village management through synergistic cooperation between parties in the prevention and supervision of village funds. In carrying out supervision, the method carried out by the Sekadau district attorney's office is to collaborate with the Regional Government Legal Bureau, Community and Village Empowerment Service, Inspectorate and other stakeholders to obtain legal documents relating to budgeting, planning and implementation of Village Funds, create a job description breakdown and supervision implementation reporting system, planning supervision flow diagrams and carrying out control and evaluation analysis of supervision implementation.Keywords: Supervision, Corruption, Prosecutor, Village Funds, Management. Abstrak Skripsi Ini Membahas Pelaksanaan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Pengelolaan Dana Desa Guna Mencegah Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kabupaten Sekadau). Adapun permasalahan yang diambil Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Di Kabupaten Sekadau Guna Mencegah Tindak Pidana Korupsi. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian skripsi ini terdapat pembahasan yaitu Pelaksanaan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Sekadau dilaksanakan berdasarkan Berdasarkan Nota Kesepahaman nomor 122 / M /D PDT /KB /III /2018 Tentang Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi, Kemementeri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) dengan Kejaksaan terkait koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Di dalam nota kesepahaman terdapat beberapa hal diantaranya mewujudkan pengelolaan dan desa yang efektif, efesien dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis di anatara pihak dalam pencegahan dan pengawasan dana desa. Dalam melaksanakan pengawasan metode yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Sekadau adalah dengan melakukan kerjasama dengan Biro Hukum Pemda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat serta stake holder lainnya untuk mendapatkan dokumen hukum yang berkaitan dengan penganggaran, perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa, membuat breakdown job description dan sistem pelaporan pelaksanaan pengawasan, merencanakan diagram alur pengawasan dan melaksanakan kontrol dan analisis evaluasi pelaksanaan pengawasan.Kata Kunci: Pengawasan, Korupsi, Jaksa, Dana Desa, Pengelolaan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA