cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 229   230   231   232   233 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN KONSER MUSIK OLEH PIHAK PROMOTOR GELORA MUSIK FEST DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201050, SALMA NABILA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac  This research examines consumer protection in relation to the cancellation of a music concert by the promoter Gelora Musik Fest in Pontianak City. The study aims to analyze the forms of legal protection for consumers and the legal remedies available to consumers following the cancellation of the Gelora Musik Fest music concert in Pontianak City.The research method employed is normative legal research complemented by interviews, using statutory and conceptual approaches. Secondary data was obtained through literature review, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through library research, analyzing relevant laws and regulations, documents, literature, and scientific journals. Data analysis utilized a qualitative method focusing on theoretical foundations and was systematically structured.The research findings indicate that forms of legal protection for consumers may include ticket refunds and compensation for losses incurred. Legal remedies available to consumers include filing complaints with consumer protection agencies, mediation, or civil lawsuits. This study concludes that stricter regulations and more intensive oversight of music concert organization are necessary to protect consumer rights.Keywords: Consumer Protection, Music Concert, Promoter  Abstrak  Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terkait pembatalan konser musik oleh promotor Gelora Musik Fest di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wujud perlindungan hukum bagi konsumen dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas pembatalan konser musik Gelora Musik Fest di Kota Pontianak.Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang disertai wawancara, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur, dan jurnal ilmiah terkait. Analisis data menggunakan metode kualitatif yang fokus pada landasan teoritis dan disusun secara sistematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud perlindungan hukum bagi konsumen dapat berupa pengembalian dana tiket dan kompensasi atas kerugian yang dialami. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen meliputi pengaduan ke lembaga perlindungan konsumen, mediasi, atau gugatan perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif terhadap penyelenggaraan konser musik untuk melindungi hak-hak konsumen.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Konser Musik, Promotor
TANGGUNG JAWAB PT GOJEK INDONESIA ATAS TERJADINYA PEMBATALAN ORDERAN CUSTOMER YANG SUDAH DI BELI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012171232, ICHSAN SAPTA AFSARA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  PT. The Karya Anak Bangsa Application (GOJEK) is a company that offers services engaged in the transportation sector. The presence of Gojek also causes several problems that can harm one party, one of which is the unilateral cancellation of orders made by consumers on food delivery services provided by PT. The Karya Anak Bangsa (GOJEK) application, namely Go-food.Based on this background, the main problem in this study is how the responsibility of PT. The Karya Anak Bangsa (Gojek) application for the Pekanbaru operational office for online drivers for the cancellation of Go-food orders by consumers in the cash on delivery payment method and how to resolve the case of the cancellation of Go-food orders by consumers in the cash on delivery payment method.The research method used is the empirical method. And the nature of this research is descriptive analysis, while the tool to collect data in this research is through interviews and documentation relating to the responsibilities of PT. The Karya Anak Bangsa (GOJEK) application for the Pekanbaru operational office to online drivers for the cancellation of Go-food orders by consumers in the cash on delivery payment method.The results of this study indicate that unilateral cancellations made by consumers cause losses for online divers, these losses are not only in the form of material but also a decrease in the performance of online drivers. The cancellation experienced by the online driver is based on the cancellation feature in the Gojek application. Loss of online driver material can be replaced if the online driver reports to the head office, the provisions regarding this unilateral cancellation are not regulated in detail in the partnership agreement between PT. The Karya Anak Bangsa (GOJEK) application with online drivers.  Keywords: partnership agreement, food delivery service, unilateral cancellation.  Abstrak  PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GOJEK) merupakan perusahaan yang menawarkan layanan jasa yang bergerak pada bidang transportasi. Hadirnya Gojek juga menimbulkan beberapa permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak, permasalahan tersebut salah satunya yakni pembatalan pesanan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada layanan pesan antar makanan yang disediakan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GOJEK) yakni Go-food.Berdasarkan latar belakang tersebut maka Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) kantor operasional Pekanbaru terhadap driver online atas pembatalan pesanan Go- food oleh konsumen dalam metode pembayaran cash on delivery dan bagaimana upaya penyelesaian dalam hal terjadinya pembatalan pesanan Go-food oleh konsumen dalam metode pembayaran cash on delivery.Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Serta sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, sedangkan alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi yang berkenaan dengan tanggung jawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GOJEK) kantor operasional Pekanbaru kepada driver online atas pembatalan pesanan Go-food oleh konsumen dalam metode pembayaran cash on delivery.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen menyebabkan kerugian bagi para diver online, kerugian tersebut tidak hanya berupa materi tetapi juga turunnya performa driver online. Pembatalan yang dialami oleh driver online ini didasari karena terdapatnya fitur pembatalan pada aplikasi gojek. Kerugian materi driver online dapat digantikan apabila driver online melaporkan kekantor pusat, ketentuan mengenai pembatalan sepihak ini tidak diatur secara detail pada perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GOJEK) dengan driver online.  Kata kunci: perjanjian kemitraan, layanan pesan-antar makanan, pembatalan sepihak.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS NASAB DAN KEWARISAN ANAK YANG LAHIR DARI PERJANJIAN SEWA RAHIM MENURUT PANDANGAN ULAMA NIM. A1011201289, PRISKA DWI ANGGRAINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMany of them find it difficult to have children. Due to the condition of one of the spouses that does not allow them to have children, an example of a problematic wife's uterus. Therefore, many of them have another alternative, namely by borrowing another woman's uterus or what is commonly called the Surrogate Mother. Where the lease of the womb is an agreement between a married couple who planted his seed with a woman who lent her womb to the couple on the condition that the husband and wife reward the woman and the woman must give the child she has conceived and given birth to.The purpose of this study was to analyze the status of the child's lineage according to Islamic law and to analyze the child's inheritance rights from the womb lease agreement according to theologian. The research method used in this study is normative legal research, namely through an approach that is done only by processing and using secondary data, namely by researching library materials or secondary data as the basis for research. The way of data collection is done by literature study and interview.Based on the results of research that islam prohibits the practice of renting this womb because according to scholars this is an act of adultery. The child who is born later is an adulterous child because the child comes from the husband of the seed keeper and the mother who gave birth is not from a legal marriage. The status of the child's lineage is fully available to the surrogate mother not to the father. Although the seed comes from a legal marriage. Similarly, with the right of inheritance, the child has the right to inherit the property of the mother who conceived and gave birth to him.  Keywords: Surrogate Mother, Lineage Status, Inheritance Rights.  Abstrak                         Banyak dari mereka yang susah untuk memiliki anak. Dikarenakan kondisi salah satu pasangan yang tidak memungkinkan mereka untuk memiliki anak, contoh rahim istri yang bermasalah. Oleh karena itu, banyak dari mereka memiliki alternatif lain yaitu dengan cara meminjam rahim wanita lain atau yang biasa disebut dengan praktik sewa rahim. Dimana sewa rahim ini adalah perjanjian antara pasangan suami istri yang menitpkan benihnya dengan seorang wanita yang meminjamkan rahimnya ke pasangan tersebut dengan syarat suami istri tersebut memberi imbalan kepada wanita tersebut dan wanita tersebut harus memberikan anak yang sudah dikandung dan dilahirkannnya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis status nasab anak menurut hukum islam dan untuk menganalisis hak waris anak dari perjanjian sewa rahim mennurut pandangan ulama. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan yang dilakukan hanya   dengan cara mengolah dan menggunakan data- data sekunder yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Cara pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Islam melarang adanya praktek sewa rahim ini karena menurut ulama ini adalah perbuatan zina. Anak yang dilahirkan nanti merupakan anak zina karena anak tersebut berasal dari suami penitip benih dan ibu yang melahirkan bukan dari perkawinan yang sah. Status nasab anak tersebut sepenuhnya ada kepada ibu pengganti bukan kepada ayahnya. Meskipun benih tersebut berasal dari perkawinan yang sah. Begitu pula dengan hak warisnya, anak tersebut berhak mewarisi harta ibu yang mengandung dan melahirkannya.  Kata Kunci : Sewa Rahim, Status Nasab, Hak Waris.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201143, THERESA FRANSISCA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  This thesis is entitled "THE EFFECTIVENESS OF THE CHILD PROTECTION LAW IN OVERCOMING CRIMES OF SEXUAL VIOLENCE IN PONTIANAK CITY". This research aims to determine the reasons why Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection has not been effective in dealing with criminal acts of sexual violence against children in Pontianak City. The type of research used in this research is juridical-empirical with analytical descriptive methods and the data sources in this research are primary and secondary data sources. Then the collection techniques used were interviews, observation and document study techniques.The results of this research are that Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection has not been effective in dealing with criminal acts of sexual violence in Pontianak City based on Soerjono Soekanto's theory of effectiveness due to several factors, namely: the Law itself where there are still several weaknesses in The Child Protection Law, namely in Law Number 35 of 2014, is also due to the fact that the means or facilities that support the enforcement of the Child Protection Law in Pontianak City are still inadequate, which has an impact on the ineffectiveness and not yet maximalization of the Child Protection Law in overcoming criminal acts of sexual violence against children in Pontianak City.  Keywords: Effectiveness, Child Protection, Sexual Violence  ABSTRAK                                 Skripsi ini berjudul "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PONTIANAK". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum efektif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pontianak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan metode deskriptif analitis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan teknik studi dokumen.                               Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum efektif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pontianak berdasarkan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu: faktor Undang-Undangnya sendiri dimana masih terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kemudian juga dikarenakan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota Pontianak masih belum memadai sehingga berdampak pada belum efektif dan belum maksimalnya Undang-Undang Perlindungan anak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pontianak.  Kata Kunci : Efektifitas, Perlindungan Anak, Kekerasan seksual
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA ADOPSI ANAK PENETAPAN NOMOR 164/Pdt.P/2021/PA.Ptk NIM. A1011201040, IRSYAD ADI FATWA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  This research was carried out at the Ponrianak Religious Court. The type of research used is a normative research method in the form of a case study using literature study, namely by reading various literature related to child adoption. In the position of the case that will be discussed, it concerns the issue of child adoption cases from prospective adoptive parents, namely Drs. H. Bambang Soepriadi and Dra. Rafikah, M.Si who wants to adopt a child named Naura Rizki Az-Zahra at the Pontianak Religious Court. Submit an application for adoption to obtain legal certainty from the Pontianak Religious Court regarding the validity of the adoption according to the relevant laws.The title of this research is Juridical Analysis of Judges' Considerations in Child Adoption Cases Decree Number 164/Pdt.P/2021/Pa.Ptk, Formulation of the problem "How do judges consider in deciding the petition for child adoption cases decree number 164/Pdt.P/2021/ PA.Ptk", The aim of this research is to find out the process of implementing child adoption in decision Number 164/Pdt.P/2021/PA.Ptk., as well as to find out the legal consequences for adopted children.The results of this research there are several requirements that are not met. The judge's legal considerations in accepting and granting the request where the judge should be able to pay attention to values that reflect the three important principles for judges in making decisions, namely the principle of justice, the principle of legal certainty, and the principle of expediency. The legal consequences of adopting an Indonesian citizen child by adoptive parents consist of three aspects, namely welfare status, guardianship and inheritance status.Keywords : Law, Adoption, Judge's Consideration  ABSTRAK  Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Ponrianak. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif berbentuk studi kasus dengan menggunakan studi kepustakaan yakni dengan membaca berbagai literatur yang terkait dengan pengangkatan anak. Pada posisi kasus yang akan dibahas ini berkenaan dengan permasalahan perkara pengangkatan anak dari calon orang tua angkat yakni Drs. H. Bambang Soepriadi dan Dra. Rafikah, M.Si yang hendak mengangkat seorang anak yang bernama Naura Rizki Az-Zahra di Pengadilan Agama Pontianak. Mengajukan permohonan pengangkatan anak untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Pontianak tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum yang terkait. Adapun judul dari penelitian ini ialah Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Adopsi Anak Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/Pa.Ptk, Rumusan masalah "Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan perkara pengangkatan anak penetapan nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Ptk", Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan anak pada putusan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Ptk, serta untuk mengetahui akibat hukum bagi orangtua angkat. Hasil penelitian ini terdapat beberapa persyaratan yang tidak terpanuhi. Pertimbangan hukum hakim dengan menerima dan mengabulkan permohonan dimana hendaknya hakim dapat memperhatikan nilai yang mencerminkan ketiga asas penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Akibat hukum pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh orang tua angkat terdiri atas tiga aspek yakni status kesejahteraan, perwalian, serta status kewarisan.KATA KUNCI : Hukum, Adopsi, Pertimbangan Hakim
STUDI VIKTIMOLOGI PERANAN KORBAN DALAM PENIPUAN JUAL BELI ACCOUNT GAME ONLINE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011191148, ADE RIZKY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractVictimology is a study that studies victims, the causes of victims and the consequences of victims, which is a human problem as a social reality. Certain circumstances and situations of the victim play a role in encouraging the perpetrator to commit evil acts against the victim. These circumstances and situations are related to the physical and mental incapacity of the victim. The victim's role is conscious, active or passive, individually or collectively responsible, and carried out with positive or negative motives. In some crimes, the victim and perpetrator are related because they know each other, have the same interests, live together, or engage in similar activities. The relationship between the perpetrator and the victim does not have to be ongoing or immediate. The situation and status of the victim and perpetrator is that the perpetrator takes advantage of the victim, exploits the victim based on certain motives, and the crime is for reasons other than an act. Victims who don't really understand about buying and selling online game accounts will be more easily deceived because they will only be tempted by offers that are not necessarily true. Wrong spending procedures also cause victims to suffer losses. This is exploited by fraudulent individuals to seek profit.The formulation of the problem in this research is the role of victims in the increase in online game account buying and selling fraud in Pontianak City. This research aims to determine the role of victims in the increase in online game account buying and selling fraud in Pontianak City. This research uses the type of Empirical Juridical Legal Research with qualitative data analysis.The results of this research show that there were no reports received regarding fraud in buying and selling online game accounts, and the reason why victims did not want to report it to the police was because they felt that the police would not follow up on this fraud case and felt that reporting it would be troublesome. Because the victim did not report it, this is what caused the victim to play a role in the fraudulent case of buying and selling online game accounts in Pontianak City.  AbstrakViktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Keadaan dan situasi tertentu dari korban berperan dalam mendorong pelaku sehingga berbuat jahat terhadap korban. Keadaan serta situasi ini berhubungan dengan ketidakmampuan fisik serta mental dari korban. Peran korban secara sadar, aktif atau pasif, bertanggung jawab sendiri atau bersama, dan dilakukan dengan motif positif atau negatif. Beberapa kejahatan korban dan pelaku memiliki hubungan dikarenakan mengenalnya, memiliki minat yang sama, hidup bersama, atau melakukan kegiatan serupa. Hubungan pelaku dan korban tidak harus berkelanjutan atau langsung. Keadaan dan status korban dan pelaku adalah pelaku yang memanfaatkan korban, memanfaatkan korban berdasarkan motif tertentu, dan kejahatannya untuk alasan lain dari sebuah perbuatan. Korban yang tidak terlalu paham mengenai jual beli Account game Online akan lebih mudah tertipu karena hanya tergiur penawaran yang belum tentu benar. Tata cara pembelanjaan yang salah juga menyebabkan korban mengalami kerugian. Hal tersebut dimanfaatkan oknum curang untuk mencari keuntungan.Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana Peran Korban Terhadap Meningkatnya Penipuan Jual Beli Account game Online Di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran korban dalam meningkatnya penipuan jual beli Account game Online di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan analisis data kualitatif.  Hasil dari Penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada laporan yang masuk mengenai penipuan jual beli Account game Online, dan faktor korban tidak mau melaporkan kepada Pihak Kepolisian yaitu karena merasa bahwa pihak Kepolisian tidak akan menindaklanjuti kasus Penipuan ini dan merasa bahwa jika melaporkannya akan merepotkan. Karena korban tidak melapor itulah yang menyebabkan korban berperan dalam kasus penipuan jual beli Account game Online di Kota Pontianak.Kata Kunci : Penipuan, Jual Beli, Game Online, Sosial Media.
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA TANAH YANG BERSERTIFIKAT GANDA STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 8/PDT/2022/PT.PTK NIM. A1011181240, MUHAMMAD DENDI HABIBIE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac  This thesis discusses the Analysis of Legal Decisions on Dual-certified Land Disputes Study of High Court Decision Number 8/PDT/2022/PT.PTK. This case surfaced because on the basis that the plaintiff wanted to know how the ownership rights over his land were. Based on the information, it is known that the plaintiff has often asked for clarification from the defendant, namely the National Land Agency regarding whether it is true that there are other certificates occupying the land they own. This was done because the plaintiff, namely the individual, never felt that he had ever sold or leased the land to someone else. However, the defendant rejected all the arguments that the plaintiff put forward outside the context of the duties, powers and responsibilities of the defendant.The formulation of the problem in this thesis is "What are the Legal Considerations in Land Disputes with Multiple Certificates?". The purpose of this study is to analyze the legal consequences for the ownership of multiple certificates and to analyze the legal considerations for the ownership of multiple certificates of land.The results of this study are that land ownership in the name of the plaintiff is legal ownership and the certificate issued by the defendant is invalid or legally flawed. Thus the land dispute problem was resolved with various considerations and testimony that strengthened the land ownership of the plaintif.Key word : multiple certificates, land disputes, legal considerations  AbstrakSkripsi ini membahas mengenai Analisis Putusan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Yang Bersertifikat Ganda Studi Putusan Pengadilan Tinggi   Nomor 8/PDT/2022/PT.PTK. Perkara ini bermuka karena atas dasar penggugat ingin mengetahui bagaimana hak kepemilikan atas tanahnya. Berdasarkan keterangan diketahui bahwa penggugat sudah sering meminta kejelasan kepada tergugat yakni Badan Pertanahan Nasional terkait apakah benar terdapat sertifikat lain yang menduduki tanah yang dimilikinya. Hal tersebut dilakukan karena penggugat yakni inidividu tidak pernah merasa jika ia pernah menjual atau menyewakan tanah tersebut kepada orang lain. Akan tetapi, tergugat menolak semua dalil-dalil yang penggugat ajukan diluar konteks tugas, wewenang, dan tanggung jawab tergugat.Rumusan masalah pada skripsi ini adalah ;"Bagaimana Pertimbangan Hukum Dalam Sengketa Tanah yang Bersertifikat Ganda?". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum terhadap kepemilikan sertifikat ganda dan menganalisis pertimbangan hukum terhadap kepemilikan sertifikat ganda terhadap suatu tanah.Hasil penelitian ini adalah kepemilikan tanah atas nama penggugat merupakan kepemilikan yang sah dan surat keterangan yang diterbitkan oleh tergugat tidak sah atau cacat hukum. Dengan demikian permasalahan sengketa tanah tersebut terselesaikan dengan berbagai pertimbangan dan kesaksian yang memperkuat   kepemilikan tanah dari penggugat.Kata Kunci :  sertifikat ganda, sengketa tanah, pertimbangan hukum
PEMBENTUKAN KECAMATAN KAPUAS SELATAN KABUPATEN SANGGAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN NIM. A1011141154, NURISTI TRI WULANDARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTNuristi Tri Wulandari, 2021. Formation of South Kapuas District, Sanggau Regency Based on Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Districts. The aim of this research is to determine the factors that influence the implementation of the formation of South Kapuas District, Sanggau Regency, based on Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Districts and the efforts made by the regional government of Sanggau Regency in order to realize the formation of South Kapuas District. The research method used is a type of normative legal research with descriptive research characteristics. The results of this research indicate that the process of establishing the expansion of South Kapuas District in Sanggau Regency refers to Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Districts and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The factors causing delays in the implementation of the formation of the South Kapuas District expansion area in Sanggau Regency are due to the incomplete completion of the Sanggau District Regulation for the technical requirements listed in Article 5 of Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Districts, and the finances of the Sanggau Regency government which has temporarily allocated funds for handling Covid-19 cases. 19. Meanwhile, the efforts being made by the Sanggau Regency government in the process of implementing the formation of the South Kapuas District expansion area in Sanggau Regency for now is to wait for the process of implementing the Sanggau District Regulation to be completed and handle the Covid-19 case so that it can re-implement the process of establishing the South Kapuas District area in Sanggau Regency. The advice that can be given is that in the process of forming a new sub-district expansion area, it is necessary to re-evaluate the provisions and requirements that must be met, so that there are no human errors when the implementation of the formation of the sub-district expansion area is carried out.Keywords: Regional Expansion, South Kapuas District, Government Regulation Number 17 of 2018.ABSTRAK  Nuristi Tri Wulandari, 2021. Pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan Kabupaten Sanggau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan Kabupaten Sanggau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dan upaya yang dilakukan upaya pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam rangka mewujudkan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan sifat   penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan di Kabupaten Sanggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan pembentukan daerah pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan di Kabupaten Sanggau dikarenakan belum selesainya Perbub Sanggau untuk persyaratan teknis yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dan keuangan pemerintahan Kabupaten Sanggau yang untuk sementara dialokasikan dananya terhadap penanganan kasus covid-19. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sanggau dalam proses pelaksanaan pembentukan daerah pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan di Kabupaten Sanggau untuk saat ini adalah menunggu proses pelaksanaan Perbub Sanggau selesai dilakukan dan menangani kasus covid-19 sehingga dapat melaksanakan kembali proses pembentukan daerah Kecamatan kapuas Selatan di Kabupaten Sanggau. Adapun saran yang dapat diberikan adalah dalam proses pembentukan daerah pemekaran kecamatan baru, diharuskan untuk mengevaluasi kembali ketentuan-ketentuan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, agar tidak terdapat kesalahaman (human error) ketika pelaksanaan pembentukan daerah pemekaran kecamatan tersebut dilakukan.  Kata Kunci : Pemekaran Daerah, Kecamatan Kapuas Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN HADHANAH (HAK ASUH ANAK) PUTUSAN NOMOR : 1126/Pdt.G/2022/PA.Tnk NIM. A1011201290, SALWA FASYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractChild custody or hadhanah is one of the lawsuits that often arise due to divorce. According to the compilation of Islamic law, a child who has not mumayyiz then custody of the child falls into the hands of his mother. However, in reality it is not necessarily the mother who is entitled to receive gifts so that the father of the child is decided to be entitled to receive gifts or custody of the child. Religious courts can give gifts to children who have not mumayyiz to the father based on evidence and witnesses during the trial process.The formulation of the problem in this study is how the legal consideration of the judge in the lawsuit hadhanah (child custody) Decision No. 1126 / Pdt.G/2022/ PA.Tnk. The purpose of this study was to analyze the basis of the judge's consideration in rejecting the child custody lawsuit filed by the mother in decisionnumber 1126/Pdt.G/2022 / PA.Tnk and analyze the results of the judge's decision in decision number 1126 / Pdt.G/2022 / PA.Tnk. The research method used in this study is a normative legal research that is descriptive using data analysistechniques in qualitative analysis. From the methods and techniques of analysis,the authors tried to explain the problem and its solution, the data taken based onprimary and secondary data with data retrieval techniques using interviews, and literature studies.The results of this study indicate that the determination of child custody by the judge must meet 3 principles, namely, the principle of justice, the principle of legal certainty, and the principle of expediency. In establishing custody of the child the judge looks at the interests of the child and what is best for the child. The party who gets the right to care for and maintain the child must provide guarantees for the child's spiritual safety in order to be a good example for the child, provide a good environment for the child, and provide affection and religious teachings. Basically, hadhanah is only limited to physical measures regarding legal certainty for children, both parents after divorce still have an obligation to maintain children until they mumayyiz and can make their own choices. Therefore, the party who received the gift should not prohibit the child from meeting the party who did not get the gift after the divorce.Keywords: Hadhanah, Mumayyiz, Divorce, and Parents    Abstrak          Hak asuh anak atau hadhanah merupakan salah satu gugatan yang sering timbul akibat perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz maka hak asuh anak jatuh ketangan ibunya. Namun, pada kenyataannya belum tentu ibu berhak menerima hadhanah sehingga bapak dari anak tersebut yang diputuskan berhak menerima hadhanah atau hak asuh anak. Pengadilan agama dapat memberikan hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada bapak berdasarkan bukti dan saksi selama proses persidangan.           Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan hadhanah (hak asuh anak) Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh ibu dalam Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2022/PA.Tnk dan menganalisis akibat putusan hakim dalam Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan teknik analisis data secara analisis kualitatif. Dari metode dan teknik analisis tersebut penulis berusaha memaparkan masalah serta penyelesaiannya, data yang diambil berdasarkan data primer dan sekunder dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara, dan studi pustaka.           Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penetapan hak asuh anak oleh hakim harus memenuhi 3 asas yaitu, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Dalam menetapkan hak asuh anak tersebut   hakim melihat kepentingan anak dan yang terbaik untuk anak. Pihak yang mendapatkan hak untuk mengasuh dan memelihara anak wajib memberikan jaminan untuk keselamatan rohani sang anak agar menjadi teladan yang baik bagi anak, menyediakan lingkungan yang baik bagi anak, serta memberikan kasih sayang dan ajaran agama. Pada dasarnya hadhanah hanya sebatas ukuran fisik mengenai kepastian hukum terhadap anak, kedua orangtua pasca perceraian tetap mempunyai kewajiban dalam memelihara anak sampai mereka mumayyiz dan bisa menentukan pilihan mereka sendiri. Oleh karena itu, pihak yang mendapatkan hadhanah tidak boleh melarang anak untuk bertemu pihak yang tidak mendapatkan hadhanah pasca perceraian.Kata kunci: Hadhanah, Mumayyiz, Perceraian, dan Orangtua.
ANALISIS HUKUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA MEREK (STUDI PUTUSAN HAKIM KASUS PS GLOW DAN MS GLOW NOMOR 2/Pdt.Sus HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby) NIM. A1011191105, JOSUA RUDY FERNANDO TAMBUNAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMerek sebagai salah satu bentuk HKI telah digunakan sejak ratusan tahun lalu untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asasl usul barang (indication of origin). fungsi utama Merek adalah sebagai pembeda bagi barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang sejenis. kasus sengketa merek dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby yaitu sengketa antara PS Glow dan MS Glow. Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan PT PStore Glow Bersinar Indonesia pada 12 Juli 2022. Putusan menyatakan, PT PStore Glow Bersinar Indonesia memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang "PS Glow" dan "PStore Glow" yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Kalah dalam putusan pertama di PN Surabaya atas PS Glow, MS Glow kemudian mengajukan kasasi pada 12 Juni 2022. MS Glow mengklaim, merek MS Glow telah terdaftar lebih dulu di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi tentang putusan hakim dalam sengketa merek dagang (Studi Putusan Kasus PS Glow dan MS Glow Nomor 2/Pdt Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby) dan Untuk mengetahui Dasar Hukum   hakim pada putusan kasus PS Glow dan MS Glow Nomor 2/Pdt Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Metode yang Penellitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mana data mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam Masyarakat.Alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan perkara sengketa ekonomi   nomor /Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi, Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum atau dalam hukum Ekonomi, yang dimana   penggunaan merek harus sesuai dengan nama merek yang didaftarkan. Dasar hukum Majelis Hakim dalam menetapkan putusan nomor /Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby perkara sengketa ekonomi sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi. dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi tentang Merek dalam HKI, Dalam menetapkan putusan tersebut Majelis Hakim juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP) dan   UU MIG untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan.Kata kunci : Merek, Persamaan Merek, Pertimbangan Majelis Hakim ABSTRACTTrademark as a form of IPR has been used since hundreds of years ago to provide a sign of the products produced with the intention of showing the origin of goods (indication of origin). the main function of Trademark is as a differentiator for goods and / or services produced by persons or legal entities in the trading activities of similar goods and / or services. trademark dispute cases in the Commercial Court Decision Number 2/Pdt Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby is a dispute between PS Glow and MS Glow. The panel of judges partially granted the lawsuit of PT PStore Glow Bersinar Indonesia on July 12, 2022. The verdict stated that PT PStore Glow Bersinar Indonesia has exclusive rights to the use of the trademarks "PS Glow" and "PStore Glow" which have been registered with the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights. Losing the first verdict in Surabaya District Court over PS Glow, MS Glow then filed an appeal on June 12, 2022. MS Glow claimed that the MS Glow trademark had been registered at the Directorate General of Intellectual Property.The purpose of this study is to determine the Economic Law Perspective on the judge's decision in trademark disputes (Study of Case Decisions of PS Glow and MS Glow Number 2/Pdt Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby) and To find out the Legal Basis of the judge in the verdict of the PS Glow and MS Glow case Number 2/Pdt Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. The Penellitian method used is normative juridical legal research where data refers to legal norms contained in laws and regulations as well as legal norms that exist in society.The reason for the consideration of the Panel of Judges in determining the verdict of the economic dispute case number /Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby is in accordance with Economic Law, the Panel of Judges conducts legal interpretation or in Economic law, where the use of the brand must be in accordance with the name of the registered brand. The legal basis of the Panel of Judges in determining the decision number /Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby economic dispute case is in accordance with Economic Law. in this case the Panel of Judges used the Compilation of Economic Law on Trademarks in IPR, in determining the decision the Panel of Judges also included the legal basis of the Civil Code (KUHP) and the MIG Law to strengthen the reference and the results of the decision.Keywords: Trademark, Trademark Similarity, Consideration of the Panel of Judges

Page 231 of 319 | Total Record : 3190

 229   230   231   232   233 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue