Garuda - Garba Rujukan Digital

URGENSI KRIMINALISASI PELAKU PELACURAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA NIM. A1011201063, SIFA INTANIA WIDURI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research aims to explain the concept and understanding of criminalization against prostitution actors, analyze the history and development of criminalization regulations against prostitution actors in Indonesia, and examine the factors that encourage the need for criminalization against prostitution actors in Indonesia.The research method used is the statutory approach and data collection method using a literature study. In addition, the researcher also conducted in-depth interviews with informants. All of the results obtained will be analyzed using the evaluation technique, namely whether it is appropriate or not, agree or disagree, true or false, valid or invalid by the researcher against a view, proposition, statement, formulation of norms, and decisions, both contained in primary and secondary legal materials. The processed data is analyzed qualitatively juridically by explaining the data results systematically to obtain meaning and conclusions.The research results show that the criminalization of prostitution actors refers to law enforcement actions that impose criminal sanctions on individuals involved in prostitution activities. This can take the form of fines, imprisonment, or even more severe punishments. The history of the regulation shows that the regulation of prostitution in Indonesia has undergone several changes throughout history. However, the regulation still does not regulate prostitution more concretely. In fact, there are many factors that encourage the need for criminalization of prostitution actors, such as religious norms and immoral norms. Keywords: criminalization; prostitution; law enforcement Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan konsep kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran, menganalisis sejarah dan perkembangan pengaturan kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran di Indonesia, serta mengkaji faktor-faktor yang mendorong perlunya kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan cara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan para informan. Demikian hasil keseluruhan yang didapatkan akan dianalisis data menggunakan teknik evaluasi yaitu tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Data yang telah diolah dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menjelaskan hasil data secara sistematis sehingga dapat memperoleh arti dan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran mengacu pada tindakan penegakan hukum yang menjatuhkan sanksi pidana kepada individu yang terlibat dalam kegiatan pelacuran. Hal ini dapat berupa denda, kurungan penjara, atau bahkan hukuman yang lebih berat. Sejarah pengaturan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelacuran di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sepanjang sejarah. Namun, tetap saja pengaturan tersebut tidak mengatur pelacuran secara lebih kongkret. Padahal, banyak faktor-faktor yang mendorong perlunya kriminalisasi pelaku pelacuran seperti norma agama dan norma asusila. Kata Kunci: kriminalisasi; pelacuran; penegakan huku

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP RESELER KUE BINGKE AL FAJAR DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201005, FARHAN MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Resellers or small traders play a vital role in the distribution and marketing of local products such as Bingka Al Fajar cakes. They are intermediaries between producers and final consumers, so it is necessary to consider how consumer protection laws apply in this context. Consumer protection has become an important issue in Indonesia and throughout the world. The Indonesian government has passed the Consumer Protection Law which aims to protect consumer rights, including the right to obtain quality products, clear information, and protection against business practices that harm consumers.The problems that have been formulated are as follows:1. How is the Consumer Protection Law implemented in the context of consumer protection for resellers selling Bingka Al Fajar cakes in Pontianak City?2. What consumer rights are protected under the Consumer Protection Law that are relevant for resellers selling Bingka Al Fajar cakes in Pontianak City?3. What are the obligations and responsibilities of resellers selling Bingka Al Fajar cakes in Pontianak City in the context of consumer protection?The legal research carried out uses the type of legal sociology study (Socio-legal research). so that it can be described or illustrated regarding consumer protection for resellers selling Bingka Al Fajar cakes in Pontianak City: a review of the implementation of consumer protection laws. Sabian Uthman explained that law can be studied and researched as a study of law that actually lives in society as a non-doctrinal and empirical study. Meanwhile, it is known that sociological legal research emphasizes the importance of empirical observation, observation and analytical steps or what is better known as sociolegal research.Based on the research results, it was found that From these results, it can be concluded that 2. Research can explore the extent to which resellers selling Al Fajar bingka cakes in Pontianak City understand and comply with the provisions of the Consumer Protection Law. Focus on daily business practices, such as providing product information, return policies, and product quality assurance. Assessment of the level of consumer awareness regarding their rights protected by the P-K Law. This could involve surveys or interviews with consumers of Al Fajar bingka cakes to evaluate the extent to which they understand consumer rights and the extent to which they are fighting for these rights. Keywords: consumer protection, resellers, bingka cakes. ABSTRAK Reseller atau pedagang kecil memainkan peran vital dalam distribusi dan pemasaran produk-produk lokal seperti kue Bingka Al Fajar. Mereka merupakan perantara antara produsen dan konsumen akhir, sehingga perlu dipertimbangkan bagaimana undang-undang perlindungan konsumen berlaku dalam konteks ini. Perlindungan konsumen telah menjadi isu penting di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan produk berkualitas, informasi yang jelas, dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen. Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :Bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam konteks perlindungan konsumen bagi reseller penjualan kue Bingka Al Fajar di Kota Pontianak?Apa saja hak-hak konsumen yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang relevan bagi reseller penjualan kue Bingka Al Fajar di Kota Pontianak?Apa saja kewajiban dan tanggung jawab reseller penjualan kue Bingka Al Fajar di Kota Pontianak dalam konteks perlindungan konsumen? Penelitian hukum (legal research) yang dilakukan ini adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (Socio-legal research). sehingga dapat dideskripsikan atau digambarkan mengenai perlindungan konsumen bagi reseller penjualan kue bingka al fajar di Kota Pontianak: tinjauan terhadap implementasi undang-undang perlindungan konsumen. Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dkenal dengan sociolegal researcH. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa 2. Penelitian dapat mengeksplorasi sejauh mana reseller penjualan kue bingka Al Fajar di Kota Pontianak memahami dan mematuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Fokus pada praktik bisnis sehari-hari, seperti penyediaan informasi produk, kebijakan pengembalian barang, dan jaminan kualitas produk. Penilaian terhadap tingkat kesadaran konsumen terkait hak-hak mereka yang dilindungi oleh UU P-K. Hal ini dapat melibatkan survei atau wawancara dengan konsumen kue bingka Al Fajar untuk mengevaluasi sejauh mana mereka memahami hak-hak konsumen dan sejauh mana hak-hak tersebut diperjuangkan. Kata kunci : perlindungan konsumen, reseller, kue bingka.

EFEKTIFITAS PASAL 10 HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya) NIM. A1012191119, CITRA SALEHATIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac From the phenomenon of social problems that occur in the community, the author took social problems regarding cases of street children, these cases occurred in sungai raya district, kubu raya regency, which is located at the red light at the intersection of jalan adisucipto and the red light at tanjong raya 2 (two) intersection. And kapur sungai raya village, this social problem is caused by uneven development and economic growth as well as a lack of public knowledge and understanding regarding regional regulation number 4 of 2010 article 10 letter d. Development in sungai raya district is progressing very rapidly. It can be seen from several buildings, especially in terms of infrastructure. As a result, quite a few people from outside sungai raya district, kubu raya regency are trying to seek their luck and change their fate and hope that their economy will get better. In the end, they come to the city without being supported by their level of education sufficient to meet the criteria for looking for work in the city, which requires a minimum of education, namely a high school diploma (sma), skills required by job opportunities provided by organizations looking for workers, and science that is still lacking in skills. Therefore, as a result of not having enough talent or skills, they do not get a decent job. Even so, they still stay in the city, because they think making money in the city is easier than in the village.This research is empirical/sociological in nature, namely research carried out by examining library materials or primary data. Based on rules or legal instruments in disclosing problems that occur. This research was carried out in the form of library research, namely research carried out by examining library materials or secondary data. Normative legal research is also called doctrinal legal research. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate.So it can be concluded that street children in sungai raya district, kubu raya regency are still roaming around even though there is regional regulation number 4 of 2010 article 10 letter d concerning controlling "street children who seek income by busking, begging, and/or the like on the road and/or in public passenger transportation vehicles. This means that the enforcement itself has not been carried out optimally by the kubu raya district social service and the civil service police unit (satpol pp) in sungai raya district, kubu raya regency.Keywords: Public Order, Social Services, Street Children Abstrak Dari fenomena mengenai masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat maka penulis mengambil permasalahan sosial mengenai kasus anak jalanan, kasus-kasus tersebut terjadi di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang berlokasi di lampu merah simpang jalan adisucipto dan lampu merah simpang tanjong raya 2 (dua) dan Desa Kapur Sungai Raya, permasalahan sosial ini disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 10 huruf d. Pembangunan di Kecamatan Sungai Raya memang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terlihat dari beberapa bangunan terutama dalam hal infrastuktur. Akibatnya tidak sedikit masyarakat dari luar Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya mencoba untuk mencari peruntungan dan merubah nasib mereka dan berharap perekonomian mereka menjadi lebih baik. Pada akhirnya mereka terlanjur datang ke kota tanpa didukung dengan tingkat pendidikan mereka yang cukup untuk memenuhi kriteria untuk mencari pekerjaan dikota yang minimal pendidikannya yaitu tamatan sekolah mengengah atas (SMA), keahlian yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan yang disediakan oleh wadah yang mencari para pekerja ,dan ilmu pengetahuan yang masih kurang terampil. Oleh karena itu, akibat tidak memiliki bakat atau keterampilan yang cukup maka mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Walaupun begitu mereka tetap bertahan dikota, karena mereka berfikir mencari uang dikota lebih mudah dibandingkan didesa.Penelitian ini bersifat empiris/sosioologis yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer. Berdasarkan aturan atau perangkat hukum dalam mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatife disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan (law in books) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak jalanan yang berada di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang masih berkeliaran walaupun sudah ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 10 huruf d tentang penertiban "anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, meminta-minta, dan/atau sejenisnya dijalan dan/atau di dalam kendaraan angkutan penumpang umum. Artinya pada pelaksanaan penertibannya sendiri belum dilakukan secara maksimal oleh Dinas Sosial kecamatan Kubu Raya dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.Kata Kunci : Ketertiban Umum, Dinas Sosial, Anak Jalanan

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA PONTIANAK DALAM STUDI PUTUSAN NO. 144/Pdt.G/2022/PA.Ptk NIM. A1011201145, DAFA RHAKEN DZULFIKAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The use of waqf objects over time is sometimes irrelevant to the original purpose of the waqf. Not only that, even the use of waqf objects that is not in accordance with the pledge will also cause disputes. In this case, the parties can take the case to court to accept the judge's decision through previous consideration. The legal considerations carried out by a judge are also one of the judge's duties and obligations, namely the obligation to explore, follow and understand legal values and a living sense of justice. In this regard, the author is interested in examining a legal fact in the Judge's Consideration in the Pontianak Religious Court Decision No. 144/Pdt.G/2022/PA.Ptk, the main case of which is regarding the status of land ownership as a waqf which is linked to inheritance. The aim of this research is to analyze the judge's legal considerations and to analyze the legal consequences affected after the judge's decision.The research method used by the author, judging from the type of research, is included in normative legal research. Normative legal research is research carried out by means of document studies (case studies), namely by studying the Decision of the Pontianak Religious Court case Number 144/Pdt.G/2022/PA.Ptk, whereas if we look at the nature of the research, it is deductive, which means research that intended to provide a detailed, clear and systematic description of the main research problem.From the results of the research and discussion, it is known that the Defendant's actions in case Number 144/Pdt.G/2022/PA.Ptk have fulfilled the elements of an act against the Waqf law which is considered to be inconsistent with the original intention of the wakif, based on the evidence available through reconvention from the parties. Defendant, the Juridical Considerations of the Panel of Judges are in accordance with the principle of legal certainty in examining and deciding case Number 144/Pdt.G/2022/PA.Ptk, namely based on the evidence submitted by the Plaintiff and Defendant. The Panel of Judges in providing their legal considerations is in accordance with the applicable legal terms and conditions. In his considerations, the judge stated that the plaintiff's claim could be proven by considering the lack of evidence to support the defendant's claim. Keywords: Judge"™s Considerations, Waqf Land Disputes, Religious CourtAbstrakPemanfaatan benda wakaf seiring dengan perkembangan waktu terkadang tidak relevan dengan tujuan awal wakaf. Tidak hanya itu, bahkan pemanfaatan benda wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar pun akan menyebabkan sengketa. Dalam hal ini pira pihak dapat membawa perkara ini ke Pengadilan agar menerima putusan Hakim melalui Pertimabangan sebelumnya. Pertimbangan hukum yang diakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup. Terkait hal ini penulis tertarik untuk meneliti sebuah fakta hukum dalam Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak No. 144/Pdt.G/2022/PA.Ptk yang pokok perkaranya adalah mengenai status kepemilikan tanah sebagai wakaf yang dikaitkan dengan harta waris. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dan untuk menganalisis akibat hukum yang terdampak setelah adanya Putusan Hakim.Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis dilihat dari jenis penelitian adalah termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara studi dokumen (studi kasus) yaitu dengan cara mempelajari Putusan Pengadilan Agama Pontianak perkara Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Ptk, sedangkan jika dilihat dari sifat penelitian yaitu bersifat deduktif yang berarti penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa perbuatan Tergugat dalam perkara Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Ptk adalah telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum Wakaf yang dinilai tidak sejalan dengan niat awal wakif, berdasarkan bukti-bukti yang ada melalui rekonvensi dari pihak Tergugat, Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim seuai dengan asas kepastian hukum dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Ptk yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dibuktikan dengan mempertimbangkan kurangnya bukti yang mendukung klaim tergugat hingga dinyatakan layak. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Sengketa Tanah Wakaf, Pengadilan Agama.

PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PONTIANAK NIM: A1011201178, RAHMADINA WARDANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT In this thesis, the author raises the important issue of the registration and verification of membership of political parties and candidates for the 2024 General Election in Pontianak City. This research aims to analyze the phenomenon of election malpractice that occurs in the registration and verification of membership of Political Parties as candidates for the 2024 General Election in Pontianak City, and to identidy ways the efforts to handle it in following up on election malpractice as personal data protection.In this thesis, researchers employed qualitative research methods with an empirical approach and legal research. The type of data in this thesis comprises of primary data obtained through direct interviews to obtain information and secondary data obtained through literature studies and from literature both print and electronic. Based on the research conducted by the researchers, the results and conclusions obtained are that in the use of electoral technology such as SIPOL there are still problems found that show anomalies (irregularities). Electoral malpractice in the registration and verification of membership of political parties as candidates for the 2024 general election in Pontianak city occurs due to: 1) Failure of political parties as candidates for the general election in aspects of Law No. 7 of 2017 on Elections and PKPU No. 4 of 2022 on Registration, Verification and Determination of Political Parties Participating in the General Election of Members of the House of Representatives (DPR) and Regional House of Representatives (DPRD), which has been amended as a result of the implementation of Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XVIII/2020; 2) The lack of transparency in the recruitment of political parties in carrying out political recruitment functions; and 3) The public awareness and knowledge of the urgency of personal data protection is still low. The handling efforts made in following up on the phenomenon of electoral malpractice are to clarify the suggestions for improving the requirements of political party documents and deleting individuals' personal data from the membership lists of political parties in SIPOL in accordance with Article 57 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Keywords: Registration and Verification, Electoral Integrity, Political Parties, Electoral Malpractice, Human Rights ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pendaftaran dan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena malapraktik Pemilu yang terjadi dalam pendaftaran dan verifikasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Pontianak, dan mengetahui upaya penanganannya dalam menindaklanjuti malapraktik Pemilu sebagai perlindungan data pribadi.Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris maupun riset hukum yuridis. Jenis data pada skripsi ini terdiri dari data primer yang diperoleh dengan wawancara secara langsung untuk memperoleh informasi dan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dan dari literature. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa dalam pemanfaatan teknologi kepemiluan semacam SIPOL masih terdapat permasalahan-permasalahan yang ditemukan yang menunjukkan ketidaknormalan (irregulitas). Malapraktik Pemilu pada pendaftaran dan verifikasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Pontianak terjadi diantaranya karena: 1) ketidakpatuhan Partai Politik calon peserta Pemilu dalam aspek Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengalami perubahan sebagai konsekuensi pemberlakuan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020; 2) kurangnya keterbukaan pada rekrutmen Partai Politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik; dan 3) kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait urgensi perlindungan data pribadi yang masih minim. Adapun upaya penanganan yang dilakukan dalam menindaklanjuti fenomena malapraktik Pemilu dengan melakukan klarifikasi untuk saran perbaikan dokumen persyaratan Partai Politik dan penghapusan data pribadi masyarakat dalam daftar keanggotaan Partai Politik pada SIPOL sebagaimana telah sesuai pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kata kunci: Pendaftaran dan Verifikasi, Pemilu berinteritas, Partai Politik, Malapraktik Pemilu, Hak Asasi Manusia

PEMBERIAN MARGA DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK NASUTION BAGI PIHAK LAKI "“ LAKI DAN PEREMPUAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KEBAHAN DI DESA NANGA SAYAN KABUPATEN MELAWI (Studi kasus desa Nanga Sayan, Kabupaten Melawi) NIM. A1012181018, AFREZA PRADIPTA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Adat mangain merupakan sebuah upacara adat dalam suku batak yang dilakukan dengan cara memberikan marga kepada mempelai yang bukan merupakan suku batak, ini dapat dilakukan baik kepada mempelai pria maupun wanita dengan istilah mangain anak dan mangain boru. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana prosesi perkawinan adat batak nasution dengan masyarakat dayak kebahan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mana datanya diambil dengan angket, wawancara, kuisioner.Mangain (Pampe Marga) atau pemberian marga adalah pengukuhan dari pihak pengain (pihak yang akan diberi marga) untuk menjadi orangtua wali dari yang di ain. Dengan melaksanakan pengesahan atau peresmian marga menurut adat Batak maka wanita/pria bukan suku Batak menjadi warga masyarakat adat Batak dan bagian dari persekutuan marga yang dipilihnya. Perkawinan antara Batak dengan etnis lain terjadi karena adanya keinginan satu laki-laki dan satu perempuan untuk membentuk rumah tangga atas dorongan cinta. Pembagian marga menimbulkan dua konsekuensi hukum, yaitu sejak pemberian marga maka secara formal wanita/pria bukan suku Batak yang diangkat sudah menjadi warga Batak sesuai dengan marga yang disahkan dan mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan warga adat lainnya.Kata Kunci : Perkawinan, Adat Batak, Adat Dayak Abstrak The mangain tradition is a traditional ceremony in the Batak tribe which is carried out by giving the surname to the bride and groom who is not from the Batak tribe. This can be done to both the groom and the bride with the terms mangain anak and mangain boru. Based on the background, the formulation of the problem in this research is to find out how the traditional Batak Nasution marriage procession occurs with the Dayak Kebahan community. The research method used in this research is a qualitative method where data is taken using questionnaires, interviews, questionnaires. Mangain (Pampe Marga) or giving a surname is the confirmation of the bride (the party who will be given the surname) to become the guardian parent of the ain. By carrying out the ratification or inauguration of the clan according to Batak custom, non-Batak women/men become members of the Batak traditional community and part of the clan association of their choice. Marriages between Batak and other ethnicities occur because of the desire of one man and one woman to form a household based on love. The division of the clan gives rise to two legal consequences, namely that since the surname is given, formally the non-Batak women/men who are appointed have become Batak citizens in accordance with the legalized clan and have the same position, rights and obligations as other indigenous citizens.Keywords: Marriage, Batak Customs, Dayak Traditions

PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012171128, JESSICA LOPIANTY PUTRI PURBA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract There is less than optimal law enforcement carried out by Indonesian Police investigators regarding criminal acts of prostitution via social media in Pontianak because there are no laws and regulations in Indonesia that strictly regulate criminal acts of prostitution via social media, apart from the criminal sanctions currently given to perpetrators not yet able to provide a deterrent effect. This research aims to find out how criminal law enforcement is carried out by investigators regarding criminal acts of prostitution via social media in Pontianak. The research method used is sociological juridical legal research using a statutory approach and a case approach. The results of the research show that the enforcement of criminal law carried out by investigators regarding criminal acts of prostitution via social media in Pontianak has not been optimal because it is influenced by several factors including the absence of laws that specifically regulate criminal acts of prostitution via social media, limited facilities and infrastructure technology in law enforcement, the quality of human resources, economic needs and the existence of an individualist culture that does not care about criminal acts of prostitution that occur. Keywords: Law Enforcement, Online Prostitution Abstrak Kurang optimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial di Kota Pontianak karena belum adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas tentang tindak pidana prostitusi melalui media sosial, selain itu sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku saat ini belum mampu memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial di Kota Pontianak belum maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya belum adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana prostitusi melalui media sosial, keterbatasan sarana dan prasarana berbasis teknologi dalam penegakan hukum, kualitas sumber daya manusia, kebutuhan ekonomi dan adanya budaya individualis yang tidak perduli terhadap tindak pidana prostitusi yang terjadi. Kata Kunci: Penegakan hukum, Prostitusi melalui Media Sosial, Penyidik

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201152, MURNIASIH STEPHANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Narcotics are a type of substance or drug which, if used not in accordance with treatment standards or excessively, can have very detrimental consequences for someone, especially the younger generation. This will also be even more detrimental if it is accompanied by technical matters. The increase in narcotics cases committed by children is very worrying for the nation's future generations. Children who should be the successors of the ideals of the nation's struggle and human resources actually fall into negative things because these children are in the process of growing and developing.In this research the author wants to explain the factors that cause children to understand narcotics. This research uses empirical research with descriptive research characteristics and qualitative analysis methods. This ends by summarizing secondary and primary data, describing and analyzing it to get a complete answer to the thing being researched, then providing suggestions.The results of the research show that the factors causing children to become involved in conservative narcotics groups are environmental factors which are the dominant factors that are the main triggers for children to become involved in narcotics controversies. Environmental factors, including social norms, undermining supervision, show a strong influence on children's tendencies to get involved in automotive narcotics. An unsupportive environment motivates children to try to get involved in narcotics driving. Internal factors such as high curiosity and the phase of searching for identity are also factors for children in narcotics marketing. The trial and error factor as a form of self-exploration triggers children to try narcotics. Children with a low level of education tend to more easily fall into drugs, because low education increases the risk of children being involved in negative behavior. And family factors such as parenting style, parental attention, and family continuity have a significant influence. A broken home family is one of the risk factors that contributes to children's exposure to narcotics. Keywords: Children; Narcotics; Misappropriation Abstrak Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan atau secara berlebihan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi seseorang khususnya generasi muda. Hal ini juga akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan penyalahgunaan. Semakin maraknya perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sangat memprihantinkan bagi generasi penerus bangsa. Anak yang seharusnya sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia justru terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif karena anak tersebut sedang dalam proses tumbuh kembangnya.Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara 1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: murniasihstephani16@gmail.com2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: sri.ismawati@hukum.untan.ac.id 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: mega.fitri.h@hukum.untan.ac.id empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan metode analisis kualitatif. Hal tersebut ditempuh dengan cara menyimpulkan data sekunder dan data primer, mendeskripsikan dan menganalisanya untuk mendapatkan jawaban yang lengkap terhadap hal yang diteliti, kemudian diberikan saran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika adalah faktor lingkungan yang merupakan faktor dominan yang menjadi pemicu utama anak melakukan penyalahgunaan narkotika faktor lingkungan, termasuk norma sosial, kurangnya pengawasan, menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap kecenderungan anak untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Lingkungan yang tidak mendukung menjadi pendorong utama anak untuk mencoba dan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika tersebut. Faktor internal, seperti rasa ingin tahu yang tinggi dan fase pencarian identitas diri, juga menjadi faktor anak dalam penyalahgunaan narkotika. Faktor coba- coba sebagai bentuk eksplorasi dari diri sendiri menjadi pemicu anak untuk mencoba narkotika. Anak dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung lebih mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika, karena masalah pendidikan yang rendah memiliki peningkatan risiko anak untuk terlibat dalam perilaku negatif. Serta faktor keluarga, seperti pola asuh, perhatian orang tua, dan keberlangsungan keluarga, memiliki dampak signifikan. Keluarga broken home menjadi faktor risiko yang berkontribusi pada penyalahgunaan narkotika oleh anak. Kata Kunci : Anak; Narkotika; Penyalahgunaan

PENERTIBAN TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK NIM. A1011201116, FRANSISCA SINDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research aims to analyze the activities of gold mining without a permit in the waters of the Sailo River, Mempawah sub-district, Upstream, Landak Regency, carried out by the local community, which is currently a place where PETI (unlicensed gold mining) is rampant.The research method used is Empirical Legal research, namely legal research that obtains data from primary data or data obtained directly from the community and the realities that occur in the field.The results of the research show an increase in the community's economy before and after working in gold mining without permission from the people of Mempawah Hulu District, Landak Regency. However, on the other hand, the community considers that mining companies and communities carrying out mining activities have a negative impact, namely destroying the environment around the gold mining area, so that the river water becomes cloudy and polluted. This will certainly affect people's lives in the future. The regional government controls gold mining activities without permits by conducting raids or appealing to the community and mining business owners to be responsible and comply with the rules so that the activities carried out and ongoing do not have a negative impact on the environment around the mining area. Handling and controlling environmental damage caused by unlicensed gold miners (PETI) in Mempawah Hulu District, Landak Regency is still not running optimally. The control and education efforts carried out by the Mempawah Hulu District Police and the Landak Regency Environmental Service are still considered to have not had an optimal deterrent effect, however several preventive efforts have been carried out through socialization and education, but these efforts have not been carried out evenly and routinely.Keywords: PETI, Control, Mempawah Hulu District, Landak RegencyAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan para pertambangan emas tanpa izin di perairan sungai sailo kecamatan mempawah hulu kabupaten landak yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang saat ini menjadi tempat maraknya perbuatan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin).Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Empiris, yaitu Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan kenyataan yang terjadi di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan meningkatnya ekonomi masyarakat dari sebelum dan setelah bekerja di pertambangan emas tanpa izin rakyat Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak. Namun di sisi lain masyarakat menilai bahwa perusahaan tambang dan masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan memberikan dampak negative, yaitu merusak lingkungan di sekitar area pertambangan emas, sehingga air sungai menjadi keruh dan tercemar. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan melakukan razia atau himbauan kepada masyarakat dan pemilik usaha pertambangan untuk bertanggung jawab dan mematuhi aturan agar kegiatan yang dilakukan dan berlangsung tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar wilayah pertambangan. Penanganan dan Pengendalian kerusakkan lingkungan yang di sebabkan oleh para penambang emas tanpa izin (PETI) DI Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak masih belum berjalan obtimal. Upaya penertiban dan penyuluhan yang dilakukan lakukan oleh Polsek Kecamatan Mempawah Hulu maupun Dinas Lingkungan Kabupaten Landak masih dinilai belum menimbulkan efek jera yang optimal, namun telah dilakukan beberapa upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan, namun upaya tersebut belum di lakukan secara merata dan rutin.Kata Kunci : PETI, Penertiban, Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak

PENGGUNAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI POLRES KAPUAS HULU) NIM. A1012191081, ANDIKA HAMONANGAN HUTASOIT
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research reveals the potential of Restorative Justice in creating a holistic rehabilitation process for perpetrators as well as emotional and social recovery for victims. By involving families, local communities, related institutions and other agents of change, this approach aims to reduce the social stigmatization that drug abusers often experience. Through case studies and qualitative analysis, this research explains how Restorative principles can be applied to improve relations between perpetrators, victims and society. The results of this research provide insight into the effectiveness of Restorative programs that have been implemented in Kapuas Hulu. In addition, it also discusses practical challenges in the implementation of Restorative Justice as well as policy suggestions to increase its use as a more inclusive and sustainable approach in dealing with criminal acts of drug abuse.Keywords : Restorative Justice, Narcotics, Kapuas Hulu. AbstrakPenelitian ini mengungkap potensi Restorative Justice dalam menciptakan proses rehabilitasi yang holistik bagi pelaku serta pemulihan korban secara emosional dan sosial. Dengan melibatkan keluarga, komunitas lokal, lembaga terkait, dan agen-agen perubahan lainnya, pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi stigmatisasi sosial yang sering dialami oleh para penyalahguna narkotika. Melalui studi kasus dan analisis kualitatif, penelitian ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip restoratif dapat diterapkan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan tentang keefektifan program-program restoratif yang telah diterapkan di Kapuas Hulu. Selain itu juga membahas tantangan-tantangan praktis dalam implementasi Restorative Justice serta saran-saran kebijakan untuk meningkatkan penggunaannya sebagai pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.Kata Kunci : Restorative Justice, Narkotika, Kapuas Hulu.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA