Garuda - Garba Rujukan Digital

PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI SEJUMLAH NEGARA DAN PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA NIM. A1011191179, RASYID RIDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Marriage is one of the human rights that must be protected and provided by the government to its people, this has also been regulated in Article 16 of the Duham, but today we are faced with an incident where there is a group, namely LGBTQ, who wants equality in the legality of same-sex marriage. based on "Equality and Right". But what is "Equality and Right"? What is being proposed by the LGBTQ group also includes the legality of carrying out same-sex marriages?This research uses empirical research methods and a descriptive approach in the form of library research, namely reviewing legal literature and international regulations related to problems in the legality of same-sex marriage.The results of this research are as follows; That each country in the world has different rules and regulations in regulating marriage, to date there are 38 countries that have legalized same-sex marriage, apart from that there are differences in the attitudes of each country in viewing the phenomenon of same-sex marriage which can be shared three, namely, countries that legalize it, countries that criminalize it, and countries that do not take any stance. Meanwhile, human rights see that the legality of same-sex marriage is not part of human rights.Keyword: Same-sex Marriage, Equality and Right Abstrak Pernikahan adalah salah satu dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi serta diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya, hal tersebut juga telah diatur dalam pasal 16 Duham namun dewasa ini kita dibenturkan dengan suatu peristiwa adanya suatu golongan yakni LGBTQ yang menginginkan kesetaraan dalam legalitas pernikahan sesama jenis yang mereka dasarkan kepada "Equality and Right". Tetapi apakah "Equality dan Right". Yang di usungkan golongan LGBTQ ini juga mencakup legalitas untuk meakukan pernikahan sesama jenis?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan deskriptif dengan bentuk penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengkaji literatur-literatur hukum dan peraturan international yang berhubungan dengan permasalahan dalam legalitas pernikahan sesama jenis Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut; Bahwa masing masing negara yang ada di dunia ini memiliki aturan serta regulasi yang berbeda dalam mengatur pernikahan, hingga saat ini ada 38 negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis, selain itu ada perbedaan sikap masing masing negara dalam melihat fenomena pernikahan sesama jenis ini yang dapat dibagi tiga yaitu, negara yang melegalkan, negara yang mengkriminalisasi, serta negara yang tidak mengambil sikap apapun. Sedangkan HAM melihat bahwa legalitas atas pernikahan sesama jenis bukanlah bagian dari Hak Asasi ManusiaKata Kunci: Pernikahan Sesama Jenis, Hak dan Kesetaraan

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL DI SHOWROOM MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191147, DICKY HERMAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Analysis of Car Sale and Purchase Transactions in Showrooms Through Financing Institutions in Pontianak City", aims to obtain data and information about the implementation of car sale and purchase transactions in showrooms through Financing Institutions in Pontianak City. To reveal the factors causing problems in car sale and purchase transactions in showrooms through Financing Institutions in Pontianak City. To reveal efforts that can be made by consumers who experience problems with the Financing Institution when conducting car sale and purchase transactions in showrooms in Pontianak City. This research was conducted using empirical legal methods with a descriptive analysis approach, namely legal research that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research. Based on the results of research and discussion, the following results are obtained: That the implementation of car sale and purchase transactions in showrooms through Financing Institutions in Pontianak City is one of the alternatives used by the public as consumers to obtain financing for the purchase of motorized vehicles such as cars, but in practice it often puts consumers in a very unpleasant situation as regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, especially letter a that consumers are entitled to comfort, security, and safety in consuming goods and services offered by business actors. No exception to the services offered by the Financing Institution of course want to be utilized with a sense of security and comfort. That the factor in the occurrence of problems in car sale and purchase transactions in showrooms through Financing Institutions in Pontianak City is due to the factor of community needs which causes people to always look for ways to fulfill them so that they are less careful in reading every agreement made, as well as the desire of companies that want to take advantage of the services they provide to consumers so that problems arise between consumers and financing institutions. That the efforts that can be made by consumers who experience problems with the Financing Institution when conducting car sale and purchase transactions at showrooms in Pontianak City are to make efforts to negotiate with the Financing Institution so that a decision can be obtained that can provide a good problem solving for each party, if negotiations cannot solve the problem then they can ask a third party or law enforcement officials so that the problem can be resolved. Keywords : Transaction, Sale and Purchase, Financing Institution ABSTRAK Penelitian tentang "Analisis Transaksi Jual Beli Mobil Di Showroom Melalui Lembaga Pembiayaan Di Kota Pontianak", bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan transaksi jual beli mobil di showroom melalui Lembaga Pembiayaan di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya masalah dalam transaksi jual beli mobil di showroom melalui Lembaga Pembiayaan di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen yang mengalami persoalan dengan Lembaga Pembiayaan saat melakukan transaksi jual beli mobil di showroom di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan transaksi jual beli mobil di showroom melalui Lembaga Pembiayaan di Kota Pontianak merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh masyarakat selaku konsumen untuk mendapatkan pembiayaan atas pembelian kendaraan bermotor sejenis mobil namun dalam pelaksanaannya seringkali membuat konsumen berada dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya huruf a nya bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Tidak terkecuali jasa yang ditawarkan oleh Lembaga Pembiayaan tentu saja ingin di manfaatkan dengan rasa aman dan nyaman. Bahwa faktor terjadinya masalah dalam transaksi jual beli mobil di showroom melalui Lembaga Pembiayaan di Kota Pontianak adalah dikarenakan faktor kebutuhan masyarakat yang menyebabkan masyarakat selalu mencari cara agar dapat memnuhinya sehingga kurang hati-hati dalam membaca setiap perjanjian yang dibuat, begitu juga faktor keinginan Perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dari jasa yang mereka berikan kepada konsumen sehingga muncullah persoalan antara konsumen dengan Lembaga pembiayaan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen yang mengalami persoalan dengan Lembaga Pembiayaan saat melakukan transaksi jual beli mobil di showroom di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya melakukan negosiasi dengan pihak Lembaga pembiayaan sehingga dapat diperoleh Keputusan yang dapat memberikan pemecahan masalah yang baik bagi setiap pihak, jika negosiasi tidak dapat menyelesaikan masalah maka dapat meminta pihak ketiga atau aparat penegak hukum agar persoalan dapat diselesaikan. Kata Kunci : Transaksi, Jual Beli, Lembaga Pembiayaan

ANALISIS ASET DIGITAL KRIPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA NIM. A1011201292, YAUMIL AKBAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstact With cryptocurrency developments becoming increasingly significant and popular every year, Binance, one of the largest crypto exchange platforms in the world, has launched a crypto loan feature called Binance Loans, where digital asset holders can borrow using Crypto Assets stored in their accounts as collateral.But, in Indonesia, there are no rules governing crypto assets as collateral.The type of research that the author uses in this study is a type of normative legal research, that is, legal research that is done by studying library material or secondary data. According to the law of things, cryptocurrencies can be categorized as non-real movable objects because cryptocurrences are digital-shaped intangible commodities that can be traded on the physical market of cryptocurrency assets on futures exchanges.According to the law of security, a crypto asset can be used as an object of security because it meets the conditions of a thing can be made as a security object such as It has economic value, in the sense that it is valuable in money and can be redeemed, Its ownership can be easily transferred by hand, It can be owned as a whole.In the implementation of the use of Crypto Assets as guaranteed objects, there are currently no specific rules governing the usage of cryptocurrency assets as secured objects. Therefore, if you want to implement use of a Crypto Digital Asset as a secured object, it is highly possible to use a trust guarantee system because it meets the classification in the trust guarantees.It should be for the government to give regulation or regulation specifically in the use of crypto to be the object of security, so it has a clearer legal force. Keywords: Crypto, collateral, objects ABSTRAK Perkembangan cryptocurrency tiap tahunnya dinilai semakin signifikan dan populer,Binance yang merupakan salah satu platform exchange kripto terbesar di dunia telah meluncurkan fitur pinjaman kripto yang dinamakan dengan Binance Loans, di mana pemegang aset digital dapat melakukan pinjaman dengan menggunakan Aset Kripto yang tersimpan di akun mereka sebagai jaminan.Tetapi,di indonesia aturan mengenai aset kripto sebagai jaminan belum ada aturan yang mengaturnya.Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menurut kaidah hukum benda, kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena kripto merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset yang dapat diperjualbelikan di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.Menurut kaidah hukum jaminan,Aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan karena memenuhi syarat-syarat suatu benda dapat dijadikan sebagai objek jaminan seperti Punya nilai ekonomis ,dalam pengertian dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan, Kepemilikannya dapat dipindah tangankan dengan mudah, Dapat dimiliki secara keseluruhan.Dalam penerapan penggunaan Aset Kripto sebagai objek jaminan, saat ini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur mengenai penggunaan Aset Kripto sebagai objek jaminan, sehingga jika ingin menerapkan penggunaan Aset Digital Kripto sebagai objek jaminan sangat dimungkinkan digunakan menggunakan system perjanjian jaminan antar personal. Hendaknya bagi pemerintah untuk memberikan regulasi atau pengaturan secara khusus dalam penggunaan kripto menjadi objek jaminan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas.Kata kunci : Kripto, Jaminan , benda

IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL MELALUI APLIKASI LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (STUDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT) NIM. A1012201017, NAUFAL VITO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract National Public Service Complaint Management System Through the People's Online Aspiration and Complaint Service Application or what is called SP4N-LAPOR! is the management of services for conveying all public service aspirations and complaints in stages to each provider within the framework of a nationally integrated public service information system. The author examines the Implementation of the National Public Service Complaint Management System through the People's Online Aspiration and Complaint Service Application (Study in the Government Environment of West Kalimantan Province), in fact the Implementation of SP4N-LAPOR! within the West Kalimantan Provincial Government not fully followed the provisions in Article 1 Number 37 in conjunction with Article 12 of the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 8 of 2019 concerning the Implementation of Concurrent Government Affairs in the Field of Communication and Information Technology.The method used by the author in this legal research is an empirical legal research method with descriptive research characteristics, the data collection technique used by the author is a document study technique, while the data analysis technique used by the author is qualitative analysis.The research results show that based on the Decree of the Governor of West Kalimantan No. 311/ITPROV/2019, the Regional Apparatus Organization who are the Leading Sector Manager/Admin for the Implementation of SP4N-LAPOR! within the West Kalimantan Provincial Government is the West Kalimantan Provincial Inspectorate, which should be the Communication and Informatics Service based on Article 1 Number 37 in conjunction with Article 12 of the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 8 of 2019 concerning the Implementation of Concurrent Government Affairs in the Communication and Informatics Sector.Keywords: SP4N-LAPOR!; Publik Service Complaint; Publik Services. Abstrak Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat atau yang disebut dengan SP4N-LAPOR! adalah pengelolaan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik masyarakat yang terintegrasi secara Nasional. Penulis meneliti tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Studi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat), pada kenyataannya Implementasi dari SP4N-LAPOR! di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam Pasal 1 Angka 37 juncto Pasal 12 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik studi dokumen, sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 311/ITPROV/2019, Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Pengelola/Admin Leading Sector terhadap Penyelenggaraan SP4N-LAPOR! di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, yang seharusnya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Pasal 1 Angka 37 juncto Pasal 12 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika.Kata Kunci: SP4N-LAPOR!; Pengaduan Pelayanan Publik; Pelayanan Publik.

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP MENINGKATNYA KASUS PERJUDIAN ONLINE DI KALANGAN REMAJA DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN TEORI KONTROL SOSIAL NIM. A1012201046, MUHAMMAD FIQRI AKBAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTTeenagers gambling online is a relatively new phenomenon, coinciding with today's digitalization-driven society. In contrast to traditional gambling, the method of enforcing regulations related to internet gambling is based on Information and Electronic Transactions (ITE) Chapter VII Prohibition Law Number 11 of 2008, where Article 27 paragraph 2 states: "Every person intentionally and without right distributes and/or transmit and/or make accessible Electronic Information and/or documents containing gambling content." With the sanctions contained in Article 303 paragraph (1) which states that a maximum prison sentence of ten years or a fine of a maximum of twenty-five million rupiah is threatened, whoever without obtaining permission:1. Deliberately offering or providing opportunities for gambling games and making it a pursuit, or deliberately participating in an enterprise for that purpose;2. Deliberately offering or giving the general public the opportunity to gamble or deliberately take part in the company, regardless of whether to take advantage of the opportunity to meet certain conditions or fulfill certain procedures;3. Make participating in gambling games a pursuit.This research was conducted using descriptive analytical methods with direct and indirect data collection techniques in order to obtain optimal results using a criminological theory approach.The causal factors that make millennial teenagers more vulnerable to the negative impacts of using the internet and their software are the lack of parental involvement in their children's psychological and mental development as they transition from adolescence to adulthood. Parents should pay attention to how their children utilize the devices they are given and educate themselves about renewable digital jargon to be open to technological advances. Parents should devote time to observing and helping their children in addition to their socialization and development.Keywords: Criminology, Online Gambling, ITE Law. ABSTRAK Remaja yang berjudi online adalah fenomena yang relatif baru, bertepatan dengan masyarakat yang didorong oleh digitalisasi saat ini. Berbeda dengan perjudian tradisional, cara penegakan peraturan terkait perjudian internet didasarkan pada Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Bab VII Larangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dimana Pasal 27 ayat 2 menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan perjudian". Dengan sanksi yang dimuat dalam Pasal 303 ayat (1) mengatakan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja serta turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.Penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data secara langsung maupun tidak langsung guna memperoleh hasil optimal dengan menggunakan pendekatan teori-teori kriminologiFaktor-faktor penyebab yang membuat remaja milenial lebih rentan terhadap dampak negatif dari pemanfaatan internet dan software yang mereka miliki adalah tidak adanya keterlibatan orang tua dalam perkembangan psikologis dan mental anak mereka saat mereka bertransisi dari masa remaja ke dewasa. Orang tua harus memperhatikan bagaimana anak-anak mereka memanfaatkan perangkat yang diberikan dan mendidik diri mereka sendiri tentang jargon digital terbarukan agar terbuka terhadap kemajuan teknologi. Orang tua harus mencurahkan waktu untuk mengamati dan membantu anak-anak mereka selain sosialisasi dan perkembangan mereka.Kata Kunci: Kriminologi, Judi Online, UU ITE.

PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA MENJALIN KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK BERDASARKAN PASAL 5 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA NIM. A1012201052, GREGORIUS AGUNG ILHAM SETIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research aims to analyze the implementation of the Minimum Service Standards (SPM) in Menjalin Village, Menjalin District, Landak Regency, specifically concerning public services by the Village Head. Despite the Village Head having the authority to determine the minimum village services in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 02 of 2017, the reality is that the services in Menjalin Village do not meet the established standards. The objectives of this research are to determine the duties of the Menjalin Village Head in carrying out Public Services in Menjalin Village, Menjalin District, Landak Regency, and to understand why public services in Menjalin Village, Menjalin District, Landak Regency, based on Article 5 of Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2017 regarding Minimum Service Standards for Villages, have not been maximally implemented by the Village Head. This research uses an empirical juridical approach with direct field observations. The research subjects are the implementation of the duties of the Menjalin Village Head, and the method used is qualitative descriptive. The Village Head, as the leader of the smallest public institution, is expected to provide open, efficient, and effective services in accordance with applicable regulations. The research results show that public services at the Menjalin Village Office do not comply with Article 5 of Minister of Home Affairs Regulation Number 02 of 2017. Inhibiting factors involve the lack of discipline among the Village Head and village officials, a lack of responsiveness in services, and the community's minimal understanding of service procedures. Poorly implemented public services involve the provision of information, issuance of certificates, service simplification, and handling of public complaints. These obstacles are caused by the lack of discipline among village officials, the Village Head's limited responsiveness, and inadequate facilities and infrastructure. Additionally, the community's understanding of service procedures established by the Village Head is also insufficient. This research contributes to understanding the issues of public services at the village level and formulating recommendations to improve discipline, responsiveness, and community understanding to enhance the implementation of Minimum Service Standards in Menjalin Village. Keywords : Village Head, Public Service AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Desa Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, khususnya terkait pelayanan publik oleh Kepala Desa. Meskipun Kepala Desa memiliki wewenang untuk menetapkan pelayanan minimal desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017, kenyataannya pelayanan di Desa Menjalin tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Tugas Kepala Desa Menjalin dalam menjalankan Pelayanan Publik di Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.dan untuk mengetahui mengapa pelayanan publik di Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa belum dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan observasi langsung di lapangan. Subyek penelitian adalah pelaksanaan tugas Kepala Desa Menjalin, dan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kepala Desa, sebagai pemimpin lembaga publik terkecil, diharapkan memberikan pelayanan yang terbuka, efisien, dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Desa Menjalin tidak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017. Faktor-faktor penghambat melibatkan kurangnya kedisiplinan Kepala Desa dan perangkat desa, kurangnya responsivitas dalam pelayanan, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Pelayanan publik yang tidak terlaksana dengan baik melibatkan penyediaan informasi, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan penanganan pengaduan masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut diakibatkan oleh kurangnya kedisiplinan perangkat desa, minimnya tanggapan Kepala Desa, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Desa juga kurang memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap permasalahan pelayanan publik di tingkat desa dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan disiplin, responsivitas, serta pemahaman masyarakat guna memperbaiki pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Menjalin. Kata Kunci : Kepala Desa, Pelayanan Publik.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF TATO SUKU DAYAK IBAN DI KALIMANTAN BARAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 NIM. A1011201215, MARIANA THERENSIA VIOLETHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Iban Dayak Tribal Tattoos are works of art with tattoo motifs created by the Iban people and have a philosophy that is considered a Traditional Cultural Expression, according to Law no. 28 of 2014 (UUHC), Copyright is an exclusive right that arises automatically. The aim of this research is to examine the history and meaning of Dayak Iban tribal tattoo motifs and analyze government actions in protecting, preserving and introducing Dayak Iban tribal tattoo motifs. The research method used is an empirical method with primary data, namely direct interviews with Iban Dayak traditional leaders, Iban Dayak tattoo artists, and people whose body parts have Iban tattoo motifs. The sampling technique in this research is a Saturated Sampling technique where the sample selection is taken from all members of the population. The data collected is then explained qualitatively and presented deductively.From the research results, it can be seen that Dayak Iban tribal tattoos have received automatic legal protection as stipulated in Law no. 28 of 2014 Copyright, aspects of protection are also provided through recognition of Traditional Cultural Heritage (EBT). The government has carried out an inventory of EBT, but its implementation is still not optimal. Cultural asset stakeholders and activists have carried out their responsibilities in maintaining, preserving and introducing Dayak Iban tribal tattoo motifs in various forms. Keywords: Dayak Iban Tribal Tattoo Motifs, Effectiveness Legal Protection, Traditional Cultural Expression (EBT). Abstrak Tato Suku Dayak Iban merupakan karya seni motif tato yang diciptakan oleh masyarakat Iban serta memiliki filosofi sehingga masuk sebagai Ekspresi Budaya Tradisional, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (UUHC), Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji sejarah dan makna dari motif tato suku dayak iban serta menganalisis tindakan pemerintah dalam menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan motif tato suku Dayak Iban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan data primernya yaitu wawancara langsung kepada tokoh adat dayak Iban, seniman tato dayak Iban, dan masyarakat yang bagian tubuhnya memiliki motif tato iban. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini merupakan teknik Sampling Jenuh dimana pemilihan sampel diambil dari jumlah semua anggota populasi. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deduktif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tato suku dayak iban sudah mendapat perlindungan hukum secara otomatis sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta, aspek perlindungan juga diberikan melalui pengakuan Warisan Budaya Tradisional (EBT). Pemerintah sudah melakukan inventarisasi terhadap EBT, namun pada pelaksanaannya masih belum optimal. pemangku dan para pegiat aset budaya telah melakukan tanggung jawab dalam menjaga, melestarikan dan memperkenalkan motif tato suku dayak iban dalam berbagai bentuk. Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional(EBT), Keefektifan, Motif Tato Suku Dayak Iban, Perlindungan Hukum.

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR ETIKA PROFESI NIM. A1011171213, SYAHRUL ISBANI FAJRIANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The Notary Code of Ethics is a moral rule that must be obeyed by every member of the association to maintain the honor and nobility of the position. Notaries are charged with responsibility and professional ethics so that the Notary can carry out his duties and positions seriously. Errors that often occur to Notaries are often caused by the Notary's own negligence, as well as inducements related to high honorariums that override the ethics of a Notary. A Notary in exercising his authority is responsible to himself and to society. Be responsible to yourself that a notary works because of moral, intellectual and professional integrity as part of life. One of the interests related to professional life when there is a deviation from the Notary's authority is the client's interest.The type of research that will be used by the authors is normative research. In other words, that is a study conducted on the actual situation or real situation that has occurred in society with the intention of knowing and finding the facts and data needed from the gap between das sollen das sein, namely the gap between theoretical conditions and legal factors.So it can be concluded that the limitation of the authority to handle by the Honorary Council and the Notary Supervisory Council against violations of the Code of Ethics by a Notary is a mandate of the Law on the Position of a Notary, in particular Article 67 Paragraphs (1) and (2) which states that the minister has the authority to supervise notaries and to carry out For supervision, the minister forms a supervisory board, which is both preventive and curative. Whereas the supervision carried out by the Honorary Council is related to violations of the Notary Professional Code of Ethics and the implementation of sanctions imposed by the Honorary Council and the Notary Supervisory Council can be binding on a Notary who violates the code of ethics in the form of: a) Reprimand; b) Warning; c) Schorsing (temporary dismissal) from Association membership; d) Onzetting (dismissal) from Association membership; and e) Dishonorable termination of Association membership.Keywords: Notary, Code of Ethics, Violation Abstrak Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan. Notaris dibebankan tanggung jawab dan etika profesi sehingga Notaris tersebut dapat menjalankan tugas dan jabatannya dengan sungguh-sungguh. Kesalahan yang sering terjadi pada Notaris sering kali disebabkan oleh keteledoran Notaris itu sendiri, serta bujukan-bujukan yang terkait dengan honorarium yang tinggi sehingga mengesampingkan etika seorang Notaris. Seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri bahwa Notaris berkerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupan. Salah satu kepentingan yang terkait dalam kehidupan profesi apabila terjadi penyimpangan kewenangan Notaris yaitu kepentingan klien .Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dari adanya kesenjangan antara das sollen das sein yaitu kesenjangan antara keadaan teoritis dengan faktor hukum.Maka dapat disimpulkan bahwa batasan kewenangan penanganan oleh Majelis Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik oleh Notaris merupakan amanat Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa menteri berwenang dalam mengawasi notaris dan dalam melaksanakan pengawasannya menteri membentuk majelis pengawas, yang bersifat preventif dan kuratif lagi. Sedangkan untuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan adalah berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris dan pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dapat mengikat terhadap Notaris yang melanggar kode Etik berupa : a) Teguran; b) Peringatan; c) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; d) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; dan e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.Kata Kunci : Notaris, Kode Etik, Pelanggaran

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN BERSAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 97/PDT.G/2022/PN.PTK NIM. A1011201186, ERFANI MELISA SIREGAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractDisputes over the division of joint property frequently occur due to the lack of agreement between the parties involved. In a case adjudicated by the Pontianak District Courtunder case number 97/Pdt.G/2022/PN.Ptk, it was found that after the divorce, the Plaintiff and the Defendant had not divided the joint property by legal provisions. Although the Plaintiff had attempted to resolve the matter through deliberation, the Defendant did not respond. Due to concerns that the Defendant might act in bad faith by transferring the property, the Plaintiff eventually filed a lawsuit with the Pontianak District Court to obtain a ruling on the division of the joint property.This study aims to analyze the judicial reasoning behind the court"™s decision regarding the division of joint property and the legal consequences of Decision Number 97/Pdt.G/2022/PN.Ptk. It used a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The sources and types of materials used included primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection in this study was conducted through a literature review, and the data analysis technique employed was qualitative data analysis.The results of the author"™s research on Decision Number 97/Pdt.G/2022/PN.Ptk indicate that the Panel of Judges at the Pontianak District Court has correctly decided the division of joint property by the positive legal provisions in Indonesia. This decision provides legal certainty for both parties and stipulates the division of joint property.Keywords: Divorce, Joint Property, District CourtAbstrakSengketa pembagian harta bersama sering terjadi akibat tidak adaannya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri Pontianak nomor 97/Pdt.G/2022/PN.Ptk, diketahui setelah perceraian Penggugat dan Tergugat belum membagi harta bersama sesuai ketentuan hukum. Meskipun Penggugat telah mencoba menyelesaikan secara musyawarah, Tergugat tidak memberikan tanggapan. Dikarenakan terdapat kekhawatiran Penggugat akan adanya itikad buruk dari Tergugat untuk mengalihkan harta, maka Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak untuk mendapatkan putusan mengenai pembagian harta bersama.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan harta kekayaan bersama dan akibat hukum dari Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN.Ptk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber dan jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Serta, Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN.Ptk menunjukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah memutuskan pembagian harta kekayaan bersama secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Dengan putusan ini, maka memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan memberikan ketetapan pembagian harta bersama dengan jelas.Kata Kunci: Perceraian, Harta Kekayaan Bersama, Pengadilan Negeri

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP GAS ELPIJI OPLOSAN YANG BEREDAR DI PASARAN (STUDI KASUS PASAR TURI SINGKAWANG) NIM. A1012191034, RIVALDI NADILLAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The increase in world oil prices that tend to be unstable will also disturb the people of Indonesia so that the social and economic conditions of the community become unstable. When world oil prices rise, the price of kerosene will also rise, resulting in people having to spend more money to buy kerosene. Indirectly, this has an impact on the decline in purchasing power and community welfare. At the present time where the limited supply of energy from nature, especially petroleum, aspects of the economic burden, and the existence of fraud in the distribution of kerosene, the government created a kerosene conversion program to Liquified Petroleum Gas (LPG). This thesis discusses the legal protection of consumers related to the act of copying LPG gas and analyzes the causes of the problem. This study aims to determine the form of consumer protection from the type of research that can be grouped into direct research to the research location to obtain the information and data needed in writing this scientific work. The survey research is research that takes samples from one population using interviews as the main data inference tool while the nature of this research is descriptive, namely the author tries to provide a detailed description of how to protect and the factors of LPG gas copying in Pasar Turi, Singkawang.The result of this analysis and research is that in the case of LPG gas cylinder shoplifting has violated various provisions in Law Number 8 Year 1999. One of them is that it has violated the rights of consumers and prohibited actions for business actors. In addition, the case of LPG gas cylinders has caused many losses to the Government and consumers in particular. Keywords: Encryption, LPG Gas, Trade, Consumer Protection Abstrak Kenaikan harga minyak dunia yang cenderung tidak stabil juga akan meresahkan masyarakat Indonesia sehingga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil. Saat harga minyak dunia naik, harga minyak tanah pun akan naik hal ini mengakibatkan masyarakat harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membeli minyak tanah. Secara tidak langsung, hal tersebut berdampak pada penurunan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa sekarang dimana keterbatasan persediaan energi dari alam khususnya minyak bumi, aspek beban ekonomi, dan adanya penyelewengan dalam distribusi minyak tanah, maka pemerintah menciptakan program konversi minyak tanah ke Liquified Petroleum Gas (LPG). Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait Tindakan pengoplosan gas LPG dan menganilis penyebab permasalahan tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen dari jenis penelitiannya yang dapat dikelompokkan ke dalam penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat penyimpulan data yang pokok sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci bagaimana cara perlindungan dan faktor terjadinya pengoplosan gas LPG di Pasar Turi, Singkawang.Hasil dari analisis dan penelitian ini bahwa dalam kasus pengoplosan tabung gas LPG telah melanggar berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Salah satunya adalah telah melanggar hak-hak konsumen dan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan bagi pelaku usaha. Selain itu dalam kasus pengoplosan tabung gas LPG telah memberikan banyak kerugian bagi Pemerintah dan pihak Konsumen khususnya. Kata Kunci: Pengoplosan, Gas LPG, Perdagangan, Perlindungan Konsumen

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA