cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 230   231   232   233   234 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181052, GOLIAT
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak kejahatan perdagangan orang yang terjadi dikota pontianak. Perdagangan orang yang dimaksud adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. ( Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 ). Masalah perdagangan orang telah menjadi masalah yang sulit dihadapi Indonesia yang marak terjadi khususnya dikota pontianak. Penyebabnya yaitu dikarenakan adanya pengaruh dari Faktor Ekonomi, pendidikan dan lingkungan sosial.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan gabungan empiris sosiologis yang yuridis normatif yaitu penelitian sosial masyarakat diikuti studi pustaka dengan menelaah data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara langsung dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan teknik komunikasi langsung dengan wawancara dan komunikasi tidak langsung melalui angket atau kuisioner. Populasi yang digunakan adalah aparat Kepolisian yang menangani kasus perdagangan orang, pelaku memperdagangkan orang, korban perdagangan orang, orang tua pelaku, masyrakat sekitar lingkungan pelaku dan bapas pontianak yang dijadikan sample dalam penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang dikota pontianak adalah karena faktor ekonomi miskin dimana kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja tanpa melihat resiko dari pekerjaan tersebut. Selain faktor ekonomi penyebab lain adalah karena faktor pendidikan yang kurang mengetahui tentang perdagangan orang (trafiking) dan penyebab lain penyebab kejahatan perdagangan orang adalah faktor lingkungan sosial dimana adanya pengaruh dan keinginan untuk secara cepat mendapatkan uang/kerja dengan cara yang tidak terlalu berat.Keywords : Perdagangan Orang, Faktor-Faktor, Kejahatan, Kriminologi.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM KASUS PENJUALAN TIKET ONLINE KONSER MUSIK DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 307/PID.SUS/2023/PN PTK) NIM. A1011201242, SARAH RODANI AGUSTINA SARAGIH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  Saat ini banyak sekali kasus tindak pidana penipuan yang sering diartikan sebagai suatu tindak pidana penyebaran berita bohong. Penelitian ini mengkaji penerapan pasal yang benar dalam menangani kasus penipuan yang juga mengarah ke penyebaran berita bohong dengan fokus pada konteks hukum Indonesia. Penelitian ini melibatkan tinjauan terhadap regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal-pasal terkait penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui analisis kritis terhadap putusan pengadilan pada suatu kasus, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kesesuaian penerapan pasal dalam menanggapi kasus penipuan dengan unsur penyebaran berita bohong. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang penerapan pasal yang benar dalam menghadapi tantangan hukum yang timbul dari penipuan yang melibatkan penyebaran berita bohong.  Kata Kunci: Penerapan Pasal, Hakim, Penipuan.  AbstractCurrently, there are many cases of criminal acts of fraud which are often interpreted as a criminal act of spreading fake news. This research involves a review of existing regulations, such as the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) as well as articles related to fraud in the Criminal Code (KUHP).Through critical analysis of the court's decision in a case, this research aims to investigate the suitability of applying certain articles in responding to cases of fraud with elements of spreading fake news. It is hoped that the results of this research will provide a comprehensive view of the correct application of this article in dealing with legal challenges arising from fraud involving the spread of fake news.  Keywords: Application of Articles, Judge, Fraud
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF PEMIDANAAN NIM. A1012191104, PAULINA JIMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac  In Indonesia, the term sexual harassment is no longer foreign because almost every year cases of sexual violence occur. Violence is a behavior that is contrary to the law, either in the form of threatening actions or actions that have led to real action that results in physical damage, objects, or can also cause someone's death. The study applies normative legal research. The approach taken by examining the approach of theories, concepts, reviewing laws and regulations related to the research. The nature of descriptive analytical research, namely describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and practices of implementing positive law concerning the problems that have been formulated.The results of the study show that child protection is clearly regulated in the constitution that every child has the right to live, grow and develop and receive protection from discriminatory treatment and violence both physically and psychologically. The criminal law that applies to deal with sexual crimes against children has been regulated in laws and regulations, both generally and specifically.Keywords: sexual violence; Victims;  Children.  Abstrak  Di Indonesia, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terjadi. Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang.   Penelitian menerapkan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian. sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan anak sudah jelas diatur didalam konstitusi bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan atas perlakuakn diskriminasi dan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis. Hukum pidana yang diberlakukan untuk menangani kejahatan seksual terhadap anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik secara umum maupun khusus.Kata Kunci : kekerasan seksual; Korban; Anak  
KEJAHATAN PERUNDUNGAN (BULLYING) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI NIM. A1011201114, STEFANIE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerundungan atau bullying adalah salah satu kenakalan yang sering dijumpai pada anak dan remaja. Perundungan merupakan bentuk perilaku kekerasan dengan adanya kekuasaan untuk menyakiti seseorang secara verbal, fisik, maupun psikologis korban, dari data yang ada memperlihatkan kasus terus mengalami peningkatkan dari tahun ke tahun, namun belum ada data valid apa penyebab utama terjadinya perundungan pada anak.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan perundungan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan perundungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Hal tersebut ditembuh dengan cara menyimpulkan data sekunder dan data primer, mendeskripsikan dan menganalisanya untuk mendapatkan jawaban yang lengkap terhadap hal yang diteliti, kemudian diberikan saran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan anak di Kota Pontianak melakukan perundungan atau bullying disebabkan oleh interaksi sosial yang buruk.    Kata Kunci: Perundungan, Kejahatan, Interaksi Sosial.  AbstractBullying is one of the delinquencies that is often found in children and teenagers. Bullying is a form of violent behavior with the power to hurt someone verbally, physically or psychologically. The existing data shows that cases continue to increase from year to year, but there is no valid data as to the main causes of bullying in children.This research is a qualitative study which aims to obtain an overview of the factors that cause children to bully and the efforts that can be made to overcome the crime of bullying. The method used in this research is empirical by going directly to the object. This is achieved by summarizing secondary and primary data, describing and analyzing them to get complete answers to the things being researched, then providing suggestions.The results of the research show that the factors that cause children in Pontianak City to bully are caused by bad social interactions.    Keywords: Bullying, Crime, Social Interaction.
PERJANJIAN KERJASAMA ENDORSEMENT ANTARA SELEBGRAM ICAL LELE DENGAN ONLINE SHOP NIM. A1012191077, SUWANDI NUGROHO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac  Endorsements are a form of advertising carried out or promoted by public figures, celebrities or famous figures who have gained trust and have a big impact on society. It cannot be denied that with the current breadth of promotional media, endorsements can be one of the advertising strategies that business people rely on where trading activities that are focused on commerce are carried out online. This research is descriptive analysis, namely by describing the situation as it was when the research was carried out or revealing all the problems based on real facts.The breach of contract that occurred in the agreement between celebgram and the Pontianak online shop was delay in uploading the video. This is included in the third type, namely, being late in carrying out contractual obligations and the second type, namely, carrying out what has been agreed but not the same as the contents of the agreement and promotional content videos. not uploaded by celebgram, this includes the first type of default, namely, not carrying out what has been agreed to be carried out. In its implementation, the mechanism for resolving default issues between celebgrams and online shops in Pontianak City is carried out by means of family negotiation and mediation.It is hoped that the parties bound by the cooperation contract will be able to comply with and understand all the contents and legal rules that have been mutually determined without taking actions that could damage the agreement that has been established by both parties. So that in the end rights and obligations can be carried out properly. Celebrities are expected to be more careful and wise in carrying out the duties of the agreement that have been mutually agreed upon in order to maintain their good name and collective integrity. Online shops are expected to learn more about all the risks and possibilities that occur in implementing the endorsement contract, so that they can prepare for everything that must be done as a result of the existing risks.Keyword: Endorsement, Selebgram, Kontrak, Wanprestasi  Abstrak  Endorsement adalah bentuk iklan yang di lakukan atau di promosikan oleh publik figur, selebgram atau tokoh terkenal yang sudah mendapat kepercayaan serta berdampak besar pada masyarakat. Tidak bisa dipungkiri dengan luasnya media promosi pada saat ini, endorsement dapat menjadi salah satu strategi iklan yang diandalkan para pebinis dimana kegiatan dagang yang memang fokus dagangnya di laksanakan secara online. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang telah terjadi pada saat penelitian itu dilaksanakan atau mengungkapkan segala permasalahannya berdasarkan fakta-fakta nyata.  Adapun wansprestasi yang terjadi dalam perjanjian antara selebgram dan online shop Pontianak adalah keterlambatan dalam mengunggah video hal tersebut termasuk kedalam jenis ketiga yaitu, terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian dan jenis kedua yaitu, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian dan Video konten promosi tidak di unggah oleh selebgram hal ini termasuk wanprestasi jenis pertama yaitu, tidak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan untuk dilaksanakan. Pada implementasinya, mekanisme penyelesaian permasalahan wanprestasi selebgram dan Online shop kota pontianak dilakukan dengan cara negosiasi dan mediasi secara kekeluargaan Diharapkan agar para pihak yang terikat dalam kontrak kerjasama mampu mematuhi dan memahami setiap isi serta aturan-aturan hukum yang telah di tetapkan bersama tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak kesepakatan yang telah ditetapkan kedua belah pihak. Sehingga pada akhirnya hak dan kewajiban dapat terlaksana dengan baik. Kepada selebgram, diharapkan lebih teliti dan bijak dalam melaksanakan tugas dari perjanjian yang telah di sepakati bersama demi menjaga nama baik dan integritas bersama. Kepada online shop, diharapkan lebih mempelajari segala resiko dan kemungkinan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak endorsement tersebut, sehingga dapat mempersiapkan segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai akibat dari resiko yang ada.Keyword: Endorsement, Selebgram, Kontrak, Wanprestasi
PERCERAIAN ADAT (SAYAK) DALAM MASYARAKAT DAYAK BAKATI"™ DI DESA TIGA BERKAT KECAMATAN LUMAR KABUPATEN BENGKAYANG NIM. A1011191256, FREETIN AUDI MILLENNI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Implementing the Sayak tradition in Tiga Berkat Village has undergone a shift, as traditional rituals are no longer performed, and there is no longer the customary payment of fines in the form of sacrificial animals and traditional objects. Instead, it has been replaced by the payment of Bayar Alas Meja to the Adat Council. Therefore, the research problem is: Is the Customary Divorce (Sayak) in the Bakati' Dayak Community still carried out according to its original customary provisions? The research aims to obtain data and information about customary divorce (Sayak) in the Bakati' Dayak community, to reveal that the customary divorce (Sayak) is maintained but not in accordance with the original custom in the Bakati' Dayak community, to understand the legal consequences for married couples who undergo customary divorce (Sayak) in the Bakati' Dayak community, and to uncover the efforts of the Adat Leader in resolving customary divorce cases (Sayak) in Tiga Berkat Village.This research uses an empirical method that is descriptive, employing qualitative data analysis methods. The findings indicate that Customary Divorce (Sayak) in the Bakati' Dayak Community is not carried out according to its original customary legal provisions due to shifts influenced by economic factors, religious factors, and the changing times. The legal consequences of customary divorce (Sayak) include the separation of the spouses' residence, division of property, and custody of children. The efforts made by the Adat Leader to address customary divorce (Sayak) involve mediation, counseling, and handling, including certifying and issuing divorce certificates for couples undergoing divorce.Keywords: Divorce, Customary, Bakati"™ DayakAbstrak Pelaksanaan adat Sayak di Desa Tiga Berkat pada saat ini telah mengalami pergeseran, seperti sudah tidak dilakukan lagi ritual adat dan tidak ada lagi pembayaran denda adat berupa hewan kurban, dan benda tradisional yang kemudian digantikan oleh Bayar Alas Meja kepada Pengurus Adat. Maka permasalahan penelitian ini yakni: Apakah Perceraian Adat (Sayak) Dalam Masyarakat Dayak Bakati"™ Masih Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Adat Aslinya?. Dengan tujuan penelitian Untuk memperoleh data serta informasi mengenai perceraian adat (Sayak) dalam masyarakat Dayak Bakati"™, Untuk mengungkapkan perceraian adat (Sayak) dipertahankan namun tidak sesuai adat aslinya dalam masyarakat Dayak Bakati"™, Untuk mengetahui akibat hukum bagi pasangan suami istri yang melakukan perceraian adat (Sayak) dalam masyarakat Dayak Bakati"™, dan Untuk mengungkapkan upaya Ketua Adat dalam menyelesaikan kasus perceraian adat (Sayak) dalam masyarakat Dayak Bakati"™ di Desa Tiga Berkat. Penelitian ni menggunakan Metode Empiris, yang bersifat Deskriptif, dengan metode analisis data penelitian Kualitatif. Bahwa hasil dari penelitian ini adalah Perceraian Adat (Sayak) Dalam Masyarakat Dayak Bakati"™ Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Adat Aslinya Karena Telah Mengalami Pergeseran, karena Faktor Ekonomi, Faktor Agama Dan Faktor Perubahan Zaman. Bahwa akibat hukum dari terjadinya perceraian adat (Sayak) adalah Pemisahan tempat tinggal suami-isteri, Pembagian harta dan hak asuh anak. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Ketua Adat dalam mengatasi perceraian adat (Sayak) adalah melakukan Pendekatan dan pembinaan dengan cara mediasi, serta mengurus, mengesahkan dan mengeluarkan surat cerai untuk pasangan yang melakukan perceraian.Kata Kunci: Perceraian, Adat, Dayak Bakati"™
PELAKSANAAN KEWAJIBAN MEMILIKI HASIL UJI AIR MINUM BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 651/MPP/Kep /10/2004 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGANNYA (Studi Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pontianak Tenggara) NIM. A1012201070, GENOVEVA ENGELICA PONTOH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The obligation to have drinking water test results has not been effective due to the lack of awareness of Refill Drinking Water Depot business owners in carrying out the Drinking Water Test Results process, this is due to weak implementation of regulations by the Pontianak City Health Service, due to lack of supervision and socialization of the Decree of the Minister of Industry And Trade of the Republic of Indonesia Number 651/Mpp/Kep/10/2004 Concerning Technical Requirements for Drinking Water Depots and Trade. Drinking Water Test Results for the Refill Drinking Water Depot business are mandatory and important for the continuity of the Refill Drinking Water Depot business itself, because the Drinking Water Test Results are proof of the legal power of the Refill Drinking Water Depot which legally and legally exists for the Water Depot. Drink Refill itself. Confirmation in the form of warnings, evictions, sealing and summons to owners of Refill Drinking Water Depots who deliberately neglect the rules in accordance with applicable regulations. This is because if the drinking water is not tested regularly, it can be confirmed that the Refill Drinking Water Depot contains bacteria that can harm consumers' health. Keywords; Drinking Water, Legal Awareness, Healthy Water. Abstrak Kewajiban Memiliki Hasil Uji Air Minum ini belum efektif karena kurangnya tingkat kesadaran para pemilik usaha Depot Air Minum Isi Ulang dalam melakukan proses Hasil Uji Air Minum, hal ini dikarenakan lemahnya pelaksanaan penerapan peraturan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak, karena kurangnya pengawasan dan sosialisasi Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/Mpp/Kep /10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya. Hasil Uji Air Minum terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang wajib dan penting untuk kelangsungan usaha Depot Air Minum Isi Ulang itu sendiri, karena Hasil Uji Air Minum tersebut adalah bukti kekuatan hukum terhadap Depot Air Minum Isi Ulang yang secara sah dan legal atas keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang itu sendiri. Penegasan berupa teguran, penggusuran, menyegel serta pemanggilan kepada pemilik Depot Air Minum Isi Ulang yang dengan sengaja lalai terhadap aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini dikarenakan apabila tidak dilakukan uji air minum dimaksud secara berkala, maka dapat diyakinkan Depot Air Minum Isi Ulang tersebut terdapat bakteri-bakteri yang dapat menganggu kesehatan konsumen. Kata Kunci; Air Minum, Kesadaran Hukum, Air Yang Sehat.
PELAKSANAAN PASAL 95 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (Studi PT Prakarsa Tani Sejati Kabupaten Ketapang) NIM. A1011201231, GABRIELLA OKTARYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPekerja memiliki hak-hak yang sudah semestinya menjadi kewajiban Perusahaan untuk memenuhinya, salah satunya adalah hak untuk diberikan upah sebagai bentuk imbalan dalam melakukan pekerjaannya. Gaji/upah sebagai salah satu faktor utama dalam sebuah hubungan kerja   seringkali tidak terpenuhi dengan baik oleh pengusaha, sehingga hubungan kerja antara pekerja/buruh banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Keterlambatan pembayaran upah dan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan perjanjian, merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dan perlakuan semena-mena yang dilakukan para pengusaha sebagai pemberi kerja yang tentu saja perlakuan ini dinilai sangat tidak adil bagi para pekerja/buruh.Masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah "Mengapa PT. Prakarsa Tani Sejati Yang Terlambat Melaksanakan Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Tidak Dikenakan Sanksi Berdasarkan Pasal 95 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023?". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan   Faktor Penghambat Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 95 Undang-undang Ketenagakerjaan Tentang Keterlambatan Pembayaran Upah di PT Prakarsa Tani Sejati. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memaparkan Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh agar bisa mendapatkan hak-haknya dalam keterlambatan pembayaran upah.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan sifat penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dari bahan pustaka dan juga langsung dari sumbernya di lapangan dengan cara wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh PT. Prakarsa Tani Sejati adalah bentuk pelanggarann terhadap pemenuhan hak-hak pekerja/buruh. Keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh PT. Prakarsa Tani Sejati adalah karena terkendala oleh sistem. Keterlambatan pembayaran upah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Junto Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Kata kunci: Pekerja/Buruh, Upah, Keterlambatan Pembayaran Upah.  ABSTRACT  Workers have rights that should be the obligation of the Company to fulfill, one of which is the right to be given wages as a form of reward for doing their work. Salary/wages as one of the main factors in a work relationship is often not fulfilled properly by employers, so that the work relationship between workers/laborers has a lot of irregularities. Delay in payment of wages and payment of wages that are not in accordance with the agreement, is one form of injustice and arbitrary treatment carried out by employers as employers which of course this treatment is considered very unfair to workers/laborers. The problem examined in writing this thesis is "Why PT Prakarsa Tani Sejati, which is late in paying wages to workers, is not subject to sanctions based on Article 95 of Law Number 13 of 2003 Jo Law Number 6 of 2023?". The purpose of this study is to reveal the inhibiting factors in the application of the provisions of Article 95 of the Labor Law regarding late payment of wages at PT Prakarsa Tani Sejati. In addition, this study also aims to explain the efforts that can be made by workers / laborers in order to obtain their rights in late payment of wages.   This research uses empirical research methods and the nature of the research uses descriptive qualitative research, namely a legal research conducted by collecting data from library materials and also directly from sources in the field by means of interviews.Based on the results of the research, the late payment of wages made by PT Prakarsa Tani Sejati is a form of violation of the fulfillment of the rights of workers / laborers. The delay in wage payments made by PT Prakarsa Tani Sejati is due to system constraints. Delays in wage payments have been regulated in Law Number 13 of 2003 Junto Law on Job Creation Number 6 of 2023. Keywords: Worker/Labor, Wages, Delay in Wage Payment.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM BENTUK PERTAMINI DIGITAL DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR NIM. A1011161107, R O S I
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn this thesis, the author raises the issue of Legal Protection for Consumers Using Fuel Oil (BBM) in the Form of Digital Pertamini in East Pontianak District. Retail sales of fuel oil under the name Pertamini using a dispenser similar to the equipment used at gas stations. Sales of fuel oil using Pertamini equipment have increasingly been established, especially in East Pontianak District. The existence of this tool has positive and negative sides, on the one hand, people get convenience because of the presence of Pertamini retail sellers, people who are usually lazy to queue at gas stations can buy petrol at the nearest Pertamini, but on the other hand, this tool is also dangerous. With the retail sale of gasoline in the name of Pertamini, if this is not addressed and responded to early by the competent authorities, it is feared that it will cause even greater danger, such as the emergence of a fire or explosion, either due to negligence or due to actions. irresponsible person.The problem formulation in this research is "What is the legality of fuel sellers in the form of digital Pertamini?". The aim of this research is to find out and understand the legality of selling fuel oil in the form of digital Pertamini and to know and understand the form of legal protection for fuel consumers who buy from digital Pertamini in East Pontianak District. This research is empirical legal research using a descriptive analysis approach. Collecting legal materials through direct interviews.The results of this research, the Legality of Selling Fuel Oil (BBM) in the form of Pertamini Digital, are based on the analysis carried out by the author above and from several interviews conducted with several existing sources, it can be concluded that there are no special parties or institutions who supervises the sale of fuel oil (BBM) through Pertamini. This is because the sale of fuel in the name of Pertamini does not yet have a specific law that regulates it, so in the absence of this decree the regional government cannot carry out any supervision, either directly or indirectly, on Pertamini's sales of fuel oil.  Keywords: Fuel Oil, Legal Protection, Pertamini Digital  AbstrakPada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Bentuk Pertamini Digital Di Kecamatan Pontianak Timur. Penjualan bahan bakar minyak secara eceran dengan nama pertamini yang menggunakan alat dispenser seperti alat yang digunakan di SPBU. Penjualan bahan bakar minyak menggunakan alat Pertamini ini sudah semakin banyak didirikan khususnya di Kecamatan Pontianak Timur. Keberadaan alat ini mempunyai sisi positif dan negatif, disatu sisi masyarakat mendapat kemudahan kerena keberadaan penjual eceran pertamini ini masyarakat yang biasanya malas untuk mengantri di SPBU bisa membeli bensin di pertamini terdekat, namun dilain sisi alat ini juga berbahaya. Dengan adanya penjualan bahan bakar bensin secara eceran atas nama pertamini tersebut, jika hal ini tidak ditanggulangi dan ditanggapi secara dini oleh aparat yang berwenang, maka dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi, seperti timbulnya kebakaran atau ledakan, baik karena kelalaian maupun karena akibat perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana legalitas penjual BBM dalam bentuk pertamini digital?". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami legalitas penjual Bahan Bakar Minyak dalam bentuk pertamini digital dan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen BBM yang membeli dari pertamini digital di Kecamatan Pontianak Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode wawancara secara langsung.Hasil penelitian ini, Legalitas Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk Pertamini Digital, berdasarkan pada analisa yang telah dilakukan oleh penulis diatas dan dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang ada maka bisa diambil kesimpulan bahwasannya tidak adanya pihak-pihak atau lembaga khusus yang mengawasi terkait penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamini tersebut. hal tersebut dikarenakan penjualan BBM atas nama Pertamini tersebut belum ada hukum khusus yang mengatur sehingga dengan tidak adanya surat keputusan tersebut maka pemerintah daerah tidak bisa melakukan suatu pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penjualan bahan bakar minyak Pertamini.  Kata Kunci : Bahan Bakar Minyak, Perlindungan Hukum, Pertamini Digital
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JASA TITIP ONLINE DI INDONESIA NIM. A1011201217, THASYA GLADYS VERA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Online shopping services, commonly known as "jastip" in Indonesia, constitute a business model where sellers and buyers connect through internet platforms, such as social media. Currently, online jastip has gained significant popularity in Indonesian society. Unfortunately, there are instances of online jastip services violating consumer protection laws, as exemplified by @buttonscarves_byoliv, which engaged in fraudulent activities. This came to light when one of the victims, Chintia Putri, reported being deceived as the ordered items never arrived. The research methodology employed is the Normative Legal Research Method with a legislative and conceptual approach. Legal sources involve primary materials such as laws and government regulations, along with secondary materials comprising legal opinions and theories from legal literature. Literature review serves as the primary data collection technique, followed by qualitative analysis of secondary data to address the research issues. This approach provides in-depth understanding without attempting to measure or generate statistical figures. Despite the absence of specific regulations governing online jastip in Indonesia, relevant legal provisions are accommodated by existing regulations, such as the Civil Code, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions And also Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023 regarding Business Licensing, Advertising, Development, and Supervision of Business Entities in Electronic Commerce. The most tangible form of protection lies in consumer protection laws and consumer protection institutions such as BPKN, LPKSM, and BPSK. Unfortunately, many Indonesians still lack awareness of consumer protection laws and institutions in the country.Keywords: consumer protection; online shopping services; sales agreement; online transactions; legal protectionAbstrak Jasa titip online, atau yang dikenal sebagai jastip, merupakan bisnis di mana penjual dan pembeli terhubung melalui jejaring internet, seperti media sosial. Sekarang ini jastip online cukup populer di masyarakat Indonesia. Tak jarang banyak oknum jastip online yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perlindungan konsumen, salah satunya adalah @buttonscarves_byoliv yang melakukan penipuan, hal ini diketahui karena adanya laporan dari salah satu korban yang bernama Chintia Putri yang merasa ditipu karena barang yang ia pesan tidak kunjung datang. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum melibatkan bahan primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta bahan sekunder berupa pendapat hukum dan teori dari literatur hukum. Studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data utama, diikuti oleh analisis kualitatif terhadap data sekunder untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tanpa mencoba mengukur atau menghasilkan angka statistik. Meskipun belum ada peraturan khusus yang mengatur jastip online di Indonesia, pengaturan hukum terkaitnya telah diakomodasi oleh beberapa peraturan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Permendag Nomor 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik .. Bentuk perlindungan paling nyata itu sendiri yaitu dengan adanya hukum perlindungan konsumen dan juga lembaga-lembaga perlindungan konsumen seperti BPKN, LPKSM, dan BPSK. Namun sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami mengenai adanya hukum perlindungan konsumen serta adanya lembaga perlindungan konsumen di Indonesia. Kata Kunci: perlindungan konsumen; jasa titip online; perjanjian jual beli; transaksi online; perlindungan hukum

Page 232 of 319 | Total Record : 3190

 230   231   232   233   234 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue