Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN OLEH WANITA DI WILAYAH KOTA PONTIANAK NIM. A1012211031, DIAJENG TARISA ANANDA VIRGINIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe repetition of theft crimes by women is a phenomenon that is rarely discussed but draws attention as it contradicts social stereotypes about the roles and characteristics of women. These cases demonstrate significant patterns related to factors driving recidivism, including economic pressure, weak rehabilitation programs, and the influence of social environments. This study employs an empirical or non-doctrinal legal approach, conducting a sociological analysis to understand the factors that lead women to repeat theft crimes in Pontianak City from a criminological perspective. The data used include primary data from interviews with offenders, investigators, and correctional institutions, as well as secondary data from legal documents and supporting theories. A qualitative approach was used to analyze the collected data. The study found that the primary factor driving women to repeat theft crimes is economic pressure, where offenders feel compelled to commit crimes to meet their basic needs. Additionally, the ineffectiveness of rehabilitation programs in correctional institutions significantly impacts the low level of social reintegration for offenders. The lack of social support after release also serves as a major trigger for recidivism. This study suggests the need to improve gender-based rehabilitation programs and strengthen social support systems for female ex-convicts to prevent repeat offenses and support their reintegration into society.Keywords: Criminological Perspective, Recidivism, Theft, Women, Pontianak City AbstrakPengulangan kejahatan pencurian oleh wanita merupakan fenomena yang jarang dibahas namun menarik perhatian karena bertentangan dengan stereotip sosial mengenai peran dan karakteristik wanita. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya pola yang signifikan terkait faktor-faktor yang mendorong terjadinya residivisme, termasuk tekanan ekonomi, lemahnya rehabilitasi, serta pengaruh lingkungan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau non-doktrinal, dengan melakukan kajian sosiologis untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanita mengulangi kejahatan pencurian di Kota Pontianak dari sudut pandang kriminologi. Data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara dengan pelaku, penyidik, dan lembaga pemasyarakatan, serta data sekunder berupa dokumen hukum dan teori pendukung. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong wanita melakukan pengulangan kejahatan pencurian adalah tekanan ekonomi, di mana pelaku merasa terpaksa melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, lemahnya program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan turut memengaruhi rendahnya tingkat reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Kurangnya dukungan sosial setelah pembebasan juga menjadi pemicu utama residivisme. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kualitas program rehabilitasi yang berbasis gender serta penguatan dukungan sosial bagi mantan narapidana wanita agar dapat mencegah pengulangan tindak pidana dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Kata Kunci: Tinjauan Kriminologis, Pengulangan Kejahatan, Pencurian, Wanita, Kota Pontianak

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE DESTINASI WISATA BATU BELIMBING DI KOTA SINGKAWANG NIM. A1011211018, AULIA MARSANDA YUVI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Batu Belimbing tourist attraction is one of the tourist destinations in Singkawang City that is already known by the wider community. Of course, in the operation of tourism activities, this tourist attraction offers panoramas, uniqueness and facilities that can be enjoyed by visitors. To get a pleasant experience, of course, the security and safety of visitors, need to be concerned and get legal protection by the management and the local government. Therefore, it is interesting to research about legal protection for visitors to Batu Belimbing tourist attractions in Singkawang City. This type of research is empirical law research. The data used in this study are primary data obtained by direct interview methods with related parties and secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The data obtained were analyzed by qualitative analysis techniques. The results of this study conclude that, the form of protection provided by the management is the provision of accurate information about tourist attractions, the protection of the security and safety of visitors and visitors' belongings under the supervision of the manager, assistance for visitor activities, maintenance of tourism facilities and the provision of compensation, compensation or medical expenses, as well as complying with the applicable legal process if the security and safety problems of visitors are brought to the legal realm. The Singkawang City Government, through the Tourism, Youth and Sports Office, provides legal protection to every visitor to tourist attractions, namely by setting security and safety standards at each tourist destination, supervising tourist activities, mediating both parties and providing solutions to solve problems, assisting and escorting legal cases related to tourism activities that cause losses to visitors and providing sanctions administrative to the manager in accordance with the level of violation committed. Keywords: Legal Protection, Tourists, Starfruit Stone Abstrak Objek wisata Batu Belimbing adalah salah satu destinasi wisata di Kota Singkawang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Tentunya dalam operasional kegiatan pariwisata, objek wisata ini menawarkan panorama, keunikan dan fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, tentu keamanan dan keselamatan para pengunjung, perlu menjadi perhatian dan mendapatkan perlindungan secara hukum oleh pihak pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap pengunjung objek wisata Batu Belimbing di Kota Singkawang Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan metode wawancara secara langsung dengan pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari bahanbahan hukum primer dan sekunder. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak pengelola adalah pemberian informasi yang akurat mengenai objek wisata, perlindungan keamanan dan keselamatan pengunjung dan barangbarang pengunjung di bawah pengawasan pengelola, pendampingan untuk aktivitas pengunjung, pemeliharaan fasilitas pariwisata dan pemberian ganti rugi, santunan atau biaya pengobatan, serta mentaati proses hukum yang berlaku apabila masalah keamanan dan keselamatan pengunjung dibawa ke ranah hukum. Pihak Pemerintah Kota Singkawang, melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memberikan perlindungan hukum kepada setiap pengunjung objek wisata, yaitu dengan cara menetapkan standar keamanan dan keselamatan pada setiap destinasi wisata, melakukan pengawasan terhadap aktivitas wisata, memediasi kedua belah pihak dan memberikan solusi penyelesaian masalah, mendampingi dan mengawal kasus hukum terkait aktivitas pariwisata yang menyebabkan kerugian bagi pengunjung dan memberikan sanksi administratif kepada pengelola sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Wisatawan; Batu Belimbing

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 92/PDT.G/2022/PN JKT.BRT TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA NIM. A1011211214, WAHYU SANG KRAMA WIJAYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The division of joint property between husband and wife is an issue that often leads to disputes in the divorce process. Joint property includes all assets acquired during marriage and debts incurred by both parties during the marriage. The regulation regarding joint property and its division is governed by the Civil Code (KUHPerdata) Articles 119-126 and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research problem formulated in this study is: "What are the legal considerations of the judge regarding the division of joint property controlled by the husband in Decision Number 92/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt?". The purpose of this study is to analyze the legal considerations of the judge in Decision Number 92/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt at the West Jakarta District Court and to analyze the legal consequences of the decision. The legal research method used in this study is the normative legal method, which focuses on the analysis of legislation and court decisions. The research results show that the legal considerations of the judge in deciding the division of joint property are in accordance with the Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The judge divided the marital property, both movable and immovable, equally between both parties. In addition, the judge also equally divided the debts incurred during the marriage to be paid together by both parties. This decision reflects the principle of justice in the division of joint property and debts during marriage. This research provides an important contribution to understanding the implementation of law in the division of joint property in divorce cases, and offers insights into how the principle of justice is applied by judges in decision-making. Therefore, this study is expected to serve as a reference for legal practitioners, academics, and related parties in understanding and applying civil law regarding the division of joint property in divorce cases in Indonesia.Keywords: Joint Assets, Debt, Legal Considerations AbstrakPembagian harta bersama antara suami dan istri merupakan isu yang sering kali menimbulkan sengketa dalam proses perceraian. Harta bersama mencakup seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan serta hutang yang dilakukan kedua belah pihak selama masa perkawinan. Pengaturan mengenai harta bersama serta pembagiannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 119-126 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas pembagian harta bersama yang dikuasai oleh suami pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt?". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta untuk menganalisis akibat hukum dari putusan tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama ini telah sesuai dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim membagi harta benda perkawinan, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, sama rata kepada kedua belah pihak. Selain itu, hakim juga membagi hutang yang diperoleh selama masa perkawinan secara sama rata untuk dibayarkan bersama oleh kedua belah pihak. Keputusan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama dan hutang selama perkawinan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai implementasi hukum dalam pembagian harta bersama pada kasus perceraian, serta memberikan wawasan mengenai bagaimana prinsip keadilan diterapkan oleh hakim dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak-pihak yang terkait dalam memahami dan mengaplikasikan hukum perdata terkait pembagian harta bersama dalam kasus perceraian di Indonesia. Kata Kunci: Harta Bersama, Hutang, Pertimbangan Hukum

TINJAUAN KRIMINOLOGI KASUS PENGANIAYAAN DILAKUKAN OLEH ANAK MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012211190, OPI MASKANA SULTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan pergaulan, dan lemahnya ekonomi dalam tumbuh kembang anak sangat mempengaruhi kurangnya kasih sayang ,perhatian dari orang tua ,lingkungan yang buruk, pendidikan yang rendah dan lemah ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak. Dengan kondisi buruk tersebut membuat dampak buruk di dalam tumbuh kembang anak Seperti yang terjadi di salah satu PLAT (Pusat Layanan Anak Terpadu) Pontianak, seorang anak melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian di dalam putusannya nomor: 17/Pid.Sus- Anak/2019/PN.PTK, Pelaku anak melakukan penganiayaan seperti memukul, menendang berkali-kali terhadap korban yang bernama Ramadhan yang merupakan anak difabel.Pelaku terbawa emosi akibat korban tidak mau untuk memijat pelaku sehingga pelaku memukul korban dan menyeret korban ke musholla, mendengar suara ribut tersebut anak bernama wira terbangun lalu melihat korban di aniaya oleh pelaku , sehingga anak wira juga ikut serta memukul korban di karna kan ikut emosi melihat nya , pada akhirnya pelaku memukul, menendang korban dan kepala korban pun terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri setelah itu di bawah ke rumah sakit tapi tidak tertolongkan karena terdapat pendarahan di dalam otak nya yang akhirnya membuat korban meninggal dunia.Kata kunci: Kriminologi, Anak, Tindak Pidana, Penganiayaan Abstrak Family factors, environmental factors, educational and social factors, and weak economy in child development greatly affect the lack of affection and attention from parents, poor environment, low education and weak family economy in meeting children's needs. With these bad conditions, it has a bad impact on child development. As happened in one of the PLAT (Integrated Child Service Center) Pontianak, a child committed a crime of abuse resulting in death in his decision number: 17 / Pid.Sus- Anak / 2019 / PN.PTK, The child perpetrator committed abuse such as hitting, kicking repeatedly against the victim named Ramadhan who is a disabled child.The perpetrator was carried away by emotion because the victim did not want to massage the perpetrator so the perpetrator hit the victim and dragged the victim to the prayer room, hearing the noise the child named Wira woke up and saw the victim being abused by the perpetrator, so Wira's child also joined in hitting the victim because he was emotional seeing it, in the end the perpetrator hit, kicked the victim and the victim's head hit the floor and was unconscious after that he was taken to the hospital but could not be saved because there was bleeding in his brain which finally caused the victim to die.Keywords: Criminology, Children, Crime, Abuse

PERAN PENGAWASAN BPOM TERHADAP PEREDARAN OBAT SIRUP YANG TERCEMAR ETILEN GLIKOL DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1011201149, SELVIYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

SELVIYA Mencermati banyaknya kasus obat sirup yang tercemar kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang tidak memenuhi standar aturan yang mengakibatkan Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA) yang tentunya merugikan dan membahayakan jiwa orang lain. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran obat sirup yang tercemar Etilen Glikol serta mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat sirup yang tercemar Etilen Glikol ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris dimana penelitian didasarkan atas analisis terhadap ketentuan perundang-undangan dan dokumen yang tertulis secara faktual pada suatu peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier. Data tersebut diperoleh dengan cara studi pustaka, wawancara dan observasi.Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sesuai dengan pasal 4 Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2017, namun masih adanya ketidakpatuhan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Industri Farmasi diantaranya PT. Universal Pharmaceuticals Industries, PT. Yarindo Farmatama, PT. Afi Farma, PT. Ciubros Farma, dan PT. Samco Farma dalam memproduksi obat sehingga ditemukan obat yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) melebihi ambang batas keamanan. Berkaitan dengan tugas pengawasan, BPOM telah melakukan penarikan obat berdasarkan penjelasan BPOM RI No. HM.01.1.2.11.22.178 , dan BPOM juga telah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat CPOB kepada PT. Ciubros Farma dan PT. Samco Farma. Selain itu, dalam Putusan PN Jakarta No. 771/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst menyatakan PT.Afi Farma Pharmaceutical dan CV. Ciubros Farma telah memberikan ganti rugi sebesar Rp. 50 Juta terhadap korban yang meninggal dan Rp. 60 Juta terhadap korban yang dalam masa perawatan medis. Kata Kunci: Pengawasasan, BPOM, Etilen Glikol, Dietilen Glikol, Perlindungan Konsumen SELVIYAObserving the many cases of syrup medicines contaminated with Ethylene Glycol (EG) and Diethylene Glycol (DEG) which do not meet regulatory standards which result in Atypical Progressive Acute Renal Failure (GgGAPA) which is certainly detrimental and endangers the lives of other people. This research was carried out with the aim of finding out how the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) monitors the circulation of syrup medicines contaminated with Ethylene Glycol and examining the legal protection for consumers against the distribution of syrup medicines contaminated with Ethylene Glycol in terms of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.The method used in this research is a normative-empirical research method where the research is based on an analysis of statutory provisions and factually written documents on a legal event that arises in society. The data sources in this research are primary, secondary and tertiary data sources. This data was obtained by means of literature study, interviews and observationThe supervision carried out by BPOM is in accordance with Article 4 of Presidential Regulation No. 4 of 2017, but there is still non-compliance and violations committed by the Pharmaceutical Industry including PT. Universal Pharmaceuticals Industries, PT. Yarindo Farmatama, PT. Afi Farma, PT. Ciubros Farma, and PT. Samco Farma in producing drugs so that drugs were found containing Ethylene Glycol (EG) and Diethylene Glycol (DEG) contamination exceeding the safety threshold. In relation to the supervisory task, BPOM has withdrawn drugs based on the explanation of BPOM RI No. HM.01.1.2.11.22.178, and BPOM has also given administrative sanctions in the form of revocation of CPOB certificates to PT. Ciubros Farma and PT. Samco Farma. In addition, in the Jakarta District Court Decision No. 771/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, it was stated that PT. Afi Farma Pharmaceutical and CV. Ciubros Farma have provided compensation of IDR 50 million to victims who died and IDR 60 million to victims who are under medical treatment. Keywords: Supervision, BPOM, Ethylene Glycol, Diethylene Glycol, Consumer Protection

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN SULIH SUARA (DUBBING) FILM KARTUN TANPA IZIN PENCIPTA NIM. A1012191201, THEODORUS OCTAVIANDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Research on "Legal Analysis of Cartoon Film Dubbing Activities Without Creator's Permission", aims to find out and explain the legal protection of cartoon films that are dubbed without the creator's permission. To find out and explain the causal factors for dubbing cartoon films without the creator's permission. To reveal the efforts that can be made by the injured party against the perpetrator who dubs cartoon films without the creator's permission.This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research that functions to be able to see the law in a real sense where researchers see how the law works, especially the law on the protection of copyrighted works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research because researchers also conduct research in the field.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of legal protection for cartoon films that are dubbed without the creator's permission has not been implemented as regulated in the laws and regulations, especially the Law on Film, especially Article 43 of Law Number 33 of 2009 concerning Film which states that "Film business actors are prohibited from dubbing imported films into Indonesian, except for imported films for educational and/or research purposes and the Copyright Law, because there are still violations because there are still those who do dubbing or dubbing a film without permission from the producer or copyright owner of a cinematographic work. That the causal factor for dubbing cartoon films without the creator's permission is due to the lack of legal awareness of the community regarding the rights of others to a work of creation such as a film, as well as the economic need to earn money by dubbing a film will have a selling value to the community, so that the dubbers or dubbers or dubbers take actions that are detrimental to the producer or owner of a cinematographic work. That the efforts that can be made by the injured party against the perpetrator who does the dubbing of cartoon films without the creator's permission is to give a warning and reprimand to the party who does the dubbing without the permission of the owner of the cinematographic work in the form of a film, be it a cartoon film or a regular film, or the next effort can be to file a lawsuit in court so that the perpetrator does not take actions that are detrimental to the film owner. Keywords: Legal Protection, Dubbing, Cartoon Films Abstrak Penelitian tentang "Analisis Hukum Terhadap Kegiatan Sulih Suara (Dubbing) Film Kartun Tanpa Izin Pencipta", bertujuan Untuk mengetahui serta memaparkan perlindungan hukum terhadap film kartun yang di sulih suara (dubbing) tanpa izin pencipta. Untuk mengetahui serta memaparkan faktor penyebab dilakukannya di sulih suara (dubbing) film kartun tanpa izin pencipta. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap pelaku yang melakukan sulih suara (dubbing) flm kartun tanpa izin pencipta.Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata dimana peneliti melihat bagaimana kerjanya hukum khususnya hukum tentang perlindungan karya cipta disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis karena peneliti juga melakukan penelitian di lapangan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap film kartun yang dialih suara (dubbing) tanpa izin pencipta belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU tentang Perfilman terutama Pasal 43 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan bahwa "Pelaku usaha perfilman dilarang melakukan sulih suara film impor ke dalam bahasa Indonesia, kecuali film impor untuk kepentingan pendidikan dan/atau penelitian dan UU Hak Cipta, karena masih terdapat pelanggaran karena masih ada yang melakukan Tindakan sulih suara atau dubbing suara sebuah film tanpa ijin dari pihak produser atau pemilik hak cipta atas sebuah karya sinematografi. Bahwa faktor penyebab dilakukannya dialih suara (dubbing) film kartun tanpa izin pencipta karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan adanya hak orang lain atas sebuah karya cipta seperti karya cipta film, serta adanya kebutuhan ekonomi untuk memperoleh uang dengan dialih suara sebuah film akan memiliki nilai jual kepada masyarakat, sehingga para pelaku dubbing atau sulih suara atau alih suara melakukan tindakan yang merugikan pihak produser atau pemilik sebuah karya sinematografi. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap pelaku yang melakukan alih suara (dubbing) flm kartun tanpa izin pencipta adalah dengan memberikan teguran serta peringatan kepada pihak yang melakukan Tindakan alih suara atau dubbing tanpa ijin pemilik karya sinematografi berupa film, baik itu film kartun maupun film biasa, atau upaya selanjutnya dapat melakukan gugatan ke pengadilan agar pelaku tidak melakukan Tindakan yang merugikan pemilik film. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sulih Suara/Dubbing, Film Kartun

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN TELUR PENYU YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR:178/PID.SUS-LH/2023/PN.SBS) NIM. A1011211078, MASDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The case of ownership of turtle eggs is a criminal act committed by an individual or group to control parts of a protected animal. Considering the increasingly limited turtle population, law enforcement against perpetrators of this crime is very important. In this research, the author focuses attention on the reasons why criminal law enforcement in the Sambas District Court decision Number:178/Pid.Sus-LH/2023/PN.Sbs has not been optimal for perpetrators of the crime of possessing protected turtle eggs. The method used in this research is an empirical juridical approach. We collected data, information and information from relevant agencies, and conducted direct studies at the Sambas District Court by reviewing decisions relevant to this topic, namely the case of ownership of protected turtle eggs, based on decision Number: 178/Pid. Sus/2023/PN. SB. The results of the research show that law enforcement against the perpetrator of the crime of possessing turtle eggs, known as the Defendant Mawardi Alias Komeng Bin Baharudin, has been legally and convincingly proven guilty. This criminal act is contrary to Article 21 Paragraph (2) letter e in conjunction with Article 40 Paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The Sambas District Court judge gave the defendant a prison sentence of 8 (eight) months without a fine. Various elements that influence law enforcement in this case include legal aspects, law enforcement, facilities and infrastructure, as well as society and culture. For this reason, the author recommends that law enforcement be more serious in dealing with and providing punishment to law violators who possess turtle eggs. Keywords: law enforcement; turtle conservation; judgement Abstrak Kasus kepemilikan telur penyu adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menguasai bagian dari satwa yang dilindungi. Mengingat populasi penyu yang semakin terbatas, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini menjadi sangat penting. Dalam penelitian ini, Penulis memfokuskan perhatian pada alasan mengapa penegakan hukum pidana dalam putusan pengadilan negeri sambas Nomor:178/Pid.Sus-LH/2023/PN.Sbs belum maksimal terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan telur penyu yang dilindungi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Kami mengumpulkan data, informasi, dan keterangan dari instansi terkait, serta melakukan studi langsung di Pengadilan Negeri Sambas dengan mengkaji putusan yang relevan dengan topik ini, yaitu kasus kepemilikan telur penyu yang dilindungi, berdasarkan putusan Nomor: 178/Pid. Sus/2023/PN. Sbs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan telur penyu, yang dikenal dengan nama Terdakwa Mawardi Alias Komeng Bin Baharudin, telah terbukti secara legal dan meyakinkan bersalah. Tindakan kriminal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf e juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hakim Pengadilan Negeri Sambas memberikan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan tanpa adanya denda kepada terdakwa tersebut. Berbagai elemen yang berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam kasus ini mencakup aspek hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat dan budaya. Untuk itu, Penulis merekomendasikan kepada pihak penegak hukum agar lebih serius dalam mengatasi dan memberikan hukuman kepada pelanggar hukum yang memiliki telur penyu. Kata Kunci: penegakan hukum pidana; konservasi penyu; putusan hakim

TANGGUNG JAWAB PENGEPUL HASIL PERTANIAN DURIAN KAMPUNG TERHADAP KOSUMEN NIM. A1012211011, YOGA ALPINDO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Publication of Horticultural Crops Agricultural Statistics of Landak Regency 2024 is a publication issued by BPS Landak Regency which contains information on Horticultural Crops in Landak Regency in 2024. This publication is the result of the management of Horticultural Statistics carried out by BPS Landak Regency together with the Agriculture, Fisheries and Food Security Service of Landak Regency through data collection officers in the sub-districts, namely KCD.This publication contains information on horticultural crops in Landak Regency such as the area of planted land, production, and productivity of various types of horticultural crops in Landak Regency in 2024. The type of research used in this study is field research, namely research conducted in the field to obtain the necessary data. This study attempts to obtain information regarding consumer protection practices for durian fruit sales using the tebasan system in the field. In civil law, sales are an agreement regulated by the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), especially in Article 1457. Sales are an agreement between the seller and the buyer in which the seller transfers ownership of the goods to the buyer, and the buyer pays the agreed price. In the context of durian sales using the tebasan system, this contract law still applies, but taking into account that the durian being traded may not be fully ripe or ready to be harvested. a. Right to Security and Comfort:Consumers have the right to goods that are safe, of good quality, and not detrimental. In durian sales transactions using the tebasan system, consumers have the right to receive durian with the promised quality or that is comparable to the price paid. If the durian is not ripe or damaged due to poor harvesting, it can be considered a violation of consumer rights. Keywords: Agreement, Durian, Consumer Protection Abstrak Publikasi Statistik Pertanian Tanaman Hortikultura Kabupaten Landak 2024 merupakan publikasi yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Landak yang memuat informasi mengenai Tanaman Hortikultura di Kabupaten Landak Tahun 2024. Publikasi ini merupakan hasil dari pengelolaan Statistik Hortikultura yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Landak bersama dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak melalui petugas pengumpul data di kecamatan, yaitu KCD.Publikasi ini memuat informasi mengenai tanaman hortikultura di Kabupaten Landak seperti luas lahan tanaman, produksi, maupun produktivitas berbagai jenis tanaman hortikultura yang ada di Kabupaten Landak pada tahun 2024.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan.Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan praktik perlindungan konsumen terhadap jual beli buah durian dengan sistem tebasan yang berada di lapangan.Dalam hukum perdata, jual beli adalah suatu perjanjian yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, terutama pada Pasal 1457. Jual beli adalah perjanjian antara pihak penjual dan pembeli di mana penjual menyerahkan hak milik barang kepada pembeli, dan pembeli membayar harga yang disepakati. Dalam konteks jual beli durian dengan sistem tebasan, hukum kontrak ini tetap berlaku, tetapi dengan mempertimbangkan bahwa durian yang diperjualbelikan mungkin belum sepenuhnya matang atau siap untuk dipanen.a. Hak atas Keamanan dan Kenyamanan: Konsumen berhak atas barang yang aman, berkualitas, dan tidak merugikan. Dalam transaksi jual beli durian sistem tebasan, konsumen berhak menerima durian dengan kualitas yang dijanjikan atau yang sebanding dengan harga yang dibayar. Jika durian tersebut tidak matang atau rusak karena pemanenan yang buruk, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen. Kata Kunci : Perjanjian, Durian, Perlindungan Konsumen

PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI HADAPAN RUKUN TETANGGA (RT) DENGAN SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DI KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011211076, SELLY FITRIA AYU RISKI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Buying and selling is a legal event that causes the transfer of ownership rights to an item from the seller to the buyer. The sale and purchase agreement for land rights must be made before the Land Deed Making Official (PPAT) who has the authority to make authentic deeds such as the sale and purchase deed (AJB) which is the legal basis for the process of registering changes in land ownership at the National Land Agency (BPN). The purpose of writing this thesis is to obtain data and information regarding the implementation of land sale and purchase agreements carried out in the presence of the Neighborhood Association (RT) by the parties, to find out the factors causing the community to carry out land sale and purchase agreements in the presence of the Neighborhood Association (RT), to know the legal consequences. from a land sale and purchase agreement using a Land Certificate (SKT) as proof of ownership carried out before the Neighborhood Association (RT).The research method used in this research is an empirical legal research method with a descriptive-analytic approach. The data collection technique that the author uses is the first, direct communication technique (Interview) with the data sources, namely the Head of the Neighborhood Association (RT), the Head of Batu Ampar Village, and the Head of the Kubu Raya Regency Land Office. Then the second is an indirect communication technique (Questioner) to the community who entered into a land sale and purchase agreement in the presence of the Neighborhood Association (RT).The community in Cabang Ruan Hamlet entered into an agreement to buy and sell land rights before the Neighborhood Association (RT) with proof of ownership in the form of a Land Certificate (SKT). Even though the Land Certificate (SKT) is administrative recognized, it does not have the same legal force as the Ownership Certificate (SHM). The factors causing the community to enter into land sale and purchase agreements in front of the Neighborhood Association (RT) are due to the long distance and difficulty of road access, and the lack of information and low level of community education resulting in a lack of community awareness about the importance of using the Ownership Rights Certificate (SHM) and the importance of the involvement of Land Deed Officials (PPAT) in the land buying and selling process. So that land sale and purchase agreements made before the Neighborhood Association (RT) with a Land Certificate (SKT) as proof of ownership cannot be legally recognized as a transfer of land rights.Keywords: Land Rights Sale and Purchase Agreement, Neighborhood Association (RT), Land Certificate (SKT), Legal Certainty, Land Deed Making Official (PPAT). Abstrak Jual beli adalah suatu peristiwa hukum yang menyebabkan adanya perpindahan hak kepemilikan atas suatu barang dari penjual kepada pembeli. Perjanjian jual beli hak atas tanah harus di lakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik seperti akta jual beli (AJB) yang menjadi dasar legal untuk proses pendaftaran perubahan kepemilikan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuan penulisan skripsi ini untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli tanah yang di lakukan di hadapan Rukun Tetangga (RT) oleh para pihak, mengetahui faktor penyebab Masyarakat melakukan perjanjian jual beli tanah dilakukan di hadapan Rukun Tetangga (RT), mengetahui akibat hukum dari perjanjian jual beli tanah dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai bukti kepemilikan yang dilakukan di hadapan Rukun Tetangga (RT).Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analisis. Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu yang pertama adalah Teknik Komunikasi secara langsung (Interview) terhadap sumber data yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa Batu Ampar, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Kemudian yang kedua Teknik Komunikasi tidak langsung (Questioner) kepada Masyarakat yang melakukan perjanjian jual beli tanah di hadapan Rukun Tetangga (RT).Masyarakat di Dusun Cabang Ruan melakukan perjanjanjian jual beli hak atas tanah dilakukan di hadapan Rukun Tetangga (RT) dengan bukti kepemilikan berupa Surat keterangan Tanah (SKT). Meskipun Surat keterangan Tanah (SKT) diakui secara administratif namun tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Faktor penyebab Masyarakat melakukan perjanjian jual beli tanah di hadapan Rukun Tetangga (RT) dikarenakan jarak yang jauh dan sulitnya akses jalan yang di tempuh, serta minimnya informasi dan rendahnya tingkat Pendidikan Masyarakat mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting penggunaan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pentingnya keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses jual beli hak atas tanah. Sehingga perjanjian jual beli hak atas tanah yang dilakukan di hadapan Rukun Tetangga (RT) dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai bukti kepemilikan tidak dapat diakui secara hukum sebagai peralihan hak atas tanah.Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah, Rukun Tetangga (RT), Surat Keterangan Tanah (SKT), Kepastian Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

DAMPAK KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR:KEP/613/III/2021 TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA DI DAERAH HUKUM POLRES BENGKAYANG NIM. A1012211034, RORO AYU INNAYAH FIRDAYATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis study aims to determine and explain the impact of the enactment of National Police Chief Decree Number: Kep/613/III/2021 on the effectiveness of criminal law enforcement and to determine the impact of the enactment of National Police Chief Decree Number: Kep/613/III/2021 on criminal law enforcement in the Bengkayang Police District. The research location chosen by the author is located at the Bengkayang Resort Police Office. The data collection method used is interviews and questionnaires conducted directly to parties who are considered to know and are directly related to this research problem which are usually called sources or sources of information, namely The sources in this study are as follows: 1). Head of the Bengkayang Resort Police, Head of the Bengkayang Police Planning Section, Head of the Bengkayang Police Criminal Investigation Unit. Kapolsek and Head of General Section in 6 (six) Polsek only for Harkamtibmas and representatives of community leaders in each Police Sector only for Harkamtibmas. Based on the results of the study, it was found that 6 Polsek were only for Harkamtibmas (not conducting investigations) in the Bengkayang Police jurisdiction consisting of Teriak Police, Lumar Police, Sungai Betung Police, Siding Police, Suti Semarang Police and Capkala Police, the average travel time from Polsek to Polres by motorized vehicle (R2 / R4) was above 1 to 3 hours. Then, specifically for Capkala Polsek, when it was proposed to become a Polsek only for Harkamtibmas, the police reports amounted to 11 cases.The impact of the enactment of National Police Chief Decree Number: Kep/613/III/2021 on 6 (six) Polsek consisting of Teriak Police, Lumar Police, Sungai Betung Police, Siding Police, Suti Semarang Police and Capkala Police tends to increase, because the Polsek are only given limited authority to receive reports and First Action at the Scene of the Crime (TPTKP), then the investigation process is the authority of the Bengkayang Police Satreskrim. On the other hand, the overflow of criminal cases from 6 (six) Harkamtibmas Polsek adds to the increasing burden of Satreskrim Bengkayang Police. While the number of investigators is still very limited. As a result, criminal cases handled by Satreskrim are not optimal.The efforts made by Bengkayang Police in streamlining investigations after the enactment of National Police Chief Decree Number: Kep/613/III/2021, are as follows: 1) Revising the entire budget for investigation and investigation activities of the Sector Police Only for Harkamtibmas in certain areas. 2). Analyze and evaluate the implementation of activities at the Polsek only for Harkamtibmas every year. 3). Propose to the West Kalimantan Police Chief the change of Polsek only for Harkamtibmas (not conducting investigations) into Polsek that have the authority to investigate. Keywords: Impact, Law Enforcement Against the Polsek only for Harkamtibmas (Not Conducting Investigation)ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dampak diberlakukannya Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 terhadap efektivitas penegakan hukum pidana serta untuk mengetahui Dampak Pemberlakukan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Daerah Hukum Polres Bengkayang. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah bertempat di Kantor Kepolisian Resor Bengkayang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara maupun kuesioner dilakukan langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian ini yang biasa disebut narasumber atau sumber informasi, yaitu Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Kepala Kepolisian Resor Bengkayang, Kepala Bagian Perencanaan Polres Bengkayang, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bengkayang. Kapolsek dan Kepala Seksi Umum pada 6 (enam) Polsek hanya untuk Harkamtibmas serta perwakilan tokoh masyarakat pada masing-masing Kepolisian Sektor hanya untuk Harkamtibmas. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 6 Polsek hanya untuk Harkamtibmas (tidak melakukan penyidikan) di daerah hukum Polres Bengkayang yang terdiri dari Polsek Teriak, Polsek Lumar, Polsek Sungai Betung, Polsek Siding, Polsek Suti Semarang dan Polsek Capkala, rata-rata waktu tempuh dari Polsek ke Polres dengan kendaraan bermotor (R2/R4) di atas 1 sampai dengan 3 jam. Kemudian khusus Polsek Capkala pada saat usulkan menjadi Polsek hanya untuk Harkamtibmas, laporan polisi berjumlah 11 kasus. Dampak diberlakukannya Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 terhadap 6 (enam) Polsek yang terdiri dari Polsek Teriak, Polsek Lumar, Polsek Sungai Betung, Polsek Siding, Polsek Suti Semarang dan Polsek Capkala cenderung mengalami peningkatan, karena Polsek hanya diberikan kewenangan terbatas menerima laporan dan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) selanjutnya proses penyidikan merupakan kewenangan Satreskrim Polres Bengkayang. Disisi lain, limpahan kasus pidana dari 6 (enam) Polsek Harkamtibmas menambah beban Satreskrim Polres Bengkayang yang semakin meningkat. Sementara jumlah penyidik masih sangat terbatas. Akibatnya kasus pidana yang ditangani oleh Satreskrim menjadi tidak optimal. Upaya yang dilakukan Polres Bengkayang dalam mengefektifkan penyidikan pasca diberlakukannya Keputusan Kapolri sebagai berikut: 1) Melakukan revisi terhadap seluruh anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu. 2). Melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Polsek hanya untuk Harkamtibmas setiap tahunnya. 3). Mengusulkan kepada Kapolda Kalbar perubahan Polsek hanya untuk Harkamtibmas (tidak melakukan penyidikan) menjadi Polsek yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan. Kata Kunci: Dampak, Penegakan Hukum Terhadap Polsek hanya untuk Harkamtibmas (Tidak Melakukan Penyidikan)

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA